Bayang, Pesisir Selatan: Perbedaan antara revisi

{{kecamatan

|nama=Bayang

|dati2=Kabupaten

|nama dati2=Pesisir Selatan

|penduduk=-

|kelurahan=-

|provinsi=Sumatera Barat

}}

 

 

 

 

Koto-koto dalam Nagari Koto Nan Salapan sebagai berikut:

 

 

Berdasarkan [[Tambo]] [[Adat]] Bayang Nan Tujuh yang ditulis oleh Haji Kutar (Mukhtar) pada tahun 1915, disebutkan bahwa terjadi [[migrasi]] besar-besaran penduduk Nagari [[Muaro Paneh]], Nagari [[Koto Anau]] dan Nagari [[Kinari]] yang disebut juga Nagari Nan Tigo di darek menuju lembah Bayang sekitar tujuh generasi sebelumnya (diperkirakan awal abad 16).

Pada waktu itu mereka menyusuri pinggir danau Diatas dan Danau Dibawah (dikenal sebagai [[Danau Kembar]]) di kaki [[Gunung Talang]], hingga ke [[Alahan Panjang]] dan terus mengikuti aliran sungai Batang Bayang. Sesampainya mereka di Bukit Karang Calik, mereka membatalkan rencana mereka untuk menempati Lembah [[Tarusan]] karena mereka melihat tanda-tanda lembah itu sudah dihuni oleh orang lain yang lebih dulu datang lalu mereka turun ke lembah Bayang dan bermukim disana.

Ketika mereka meninjau dari puncak Bukit Karang Calik itu ke arah lembah Bayang, kelihatan oleh mereka hamparan yang bewarna seperti hamparan padi yang menguning dan membuat mereka terbayang akan padi yang menguning di negeri asal mereka, yang ternyata bukanlah hamparan padi melainkan hamparan ilalang yang telah tua akibat musim kemarau. Dari kata ‘terbayang’ itulah nama Nagari Bayang diambil.

 

 

Pada tanggal 18 sampai 22 Mei 1915, pemuka adat Bayang mengadakan musyawarah untuk merumuskan tambo adat dan susunan adat di Nagari Bayang. Musyawarah ini diadakan atas usulan asisten residen Kepala [[Demang]] Painan, Si Musa Ibrahim dan rapat dipimpin oleh kedua pimpinan lembaga kerapatan adat, Datuk Setia dan [[Datuk]] Bagindo Sutan Basa. Rapat yang berlangsung selamat empat hari di Koto Berapak dan Pulut-pulut itu dihadiri juga oleh demang Painan dan asisten demang Bayang.

Adat [[Minangkabau]] di Nagari Bayang menganut perpaduan kedua system adat Minangkabau yaitu Kelarasan [[Koto Piliang]] dan [[Bodi Caniago]].

 

 

apabila setelah melalui keenam kerapatan ini masih belum ada keputusan terhadap suatu masalah adat di Bayang maka akan diajukan ke kerapatan tertinggi di Koto Nan Tigo di Darek yaitu Muaro Paneh, Koto Anau dan Kinari.

 

Pada masa Belanda, Nagari Bayang dimekarkan menjadi delapan Nagari dan masing-masing nagari dikepalai oleh seorang [[wali nagari]]. [[Lumpo]] yang merupakan wilayah Bayang Nan Tujuh dipisahkan dan dimasukkan kedalam wilayah Pasar Borongan Salidah ([[Salido]] sekarang, [[kecamatan Empat Jurai]]).

 

Penduduk Bayang terlibat dalam perang melawan [[VOC]] ketika [[Aceh]] mundur dari wilayah Salido, yang merupakan bagian dari wilayah kekuasaan [[Kesultanan Inderapura]]. Akibat perjanjian yang dibuat antara rakyat Pesisir Selatan dengan VOC yang disebut dengan ‘kontrak Painan’ terjadi pro-kontra di tengah masyarakat Pesisir Selatan. Sebagian memihak Belanda dan sebagian memihak Aceh. Maka terjadilah pertempuran antara Belanda dengan pasukan Aceh. Aceh mundur dari Pesisir Selatan.

Di saat itulah kemudian rakyat Bayang malah menentang pasukan VOC dan mendapat dukungan dari penguasa Batang Kapas dan Inderapura. Penduduk Bayang banyak yang mengungsi ke benteng Belanda di Pulau Cingkuk. Pada tahun 1663 pasukan Bayang menyerang kantor pimpinan VOC Groenewengen di Salido. Pada tahun 1703, pasukan Bayang berhasil merebut salido dari tangan Belanda dan mengusir Belanda ke Pulau Cingkuk.

Pada tahun 1660, Aceh memberikan peluang kepada VOC untuk mendirikan kantor dagang di Padang sehingga mulai saat itu Belanda mulai mempengaruhi pemuka-pemuka masyarakat Pesisir untuk melepaskan diri dari Pagaruyung maupun Aceh. Sultan Muhammadsyah berkomplot dengan Belanda untuk melawan Pagaruyung dan Aceh tapi rakyat tidak menyukai tindakannya ini dan akibatnya menuduhnya sebagai pengkhianat lalu memberontak. Rakyat lebih pro pada Aceh daripada pro Belanda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{{Kabupaten Pesisir Selatan}}