Skandal Bank Bali: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
kTidak ada ringkasan suntingan |
DMR PROJECT (bicara | kontrib) Fitur saranan suntingan: 1 pranala ditambahkan. Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Tugas pengguna baru Disarankan: tambahkan pranala |
||
| (3 revisi perantara oleh 3 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 13:
[[Krisis finansial Asia 1997]]-98 mengakibatkan runtuhnya 64 bank di Indonesia.<ref name="BonginiChiarlone2009">{{cite book|author1=P. Bongini|author2=S. Chiarlone|author3=G. Ferri|title=Emerging Banking Systems|url=https://books.google.com/books?id=yaCJDAAAQBAJ&pg=PA91|date=30 January 2009|publisher=Palgrave Macmillan UK|isbn=978-0-230-58434-1|pages=91–}}</ref> Banyak bank yang bermasalah diambil alih oleh pemerintah, yang merestrukturisasi dan menggabungkan beberapa dari mereka. Sebelum krisis tersebut, Bank Bali adalah bank swasta terbesar keempat di Indonesia dan dianggap dikelola dengan baik.<ref name="The New York Times">{{cite news |last1=Landler |first1=Mark |title=Baligate, and Why It Matters; Indonesia's Recovery, and Democracy, Tested by Scandal |url=https://www.nytimes.com/1999/09/29/business/baligate-and-why-it-matters-indonesia-s-recovery-and-democracy-tested-by-scandal.html |accessdate=6 July 2020 |publisher=The New York Times |date=29 September 1999}}</ref>
Bank Bali telah memberikan pinjaman antar bank kepada [[Bank Dagang Nasional Indonesia]] (BDNI), [[Bank Umum Nasional]] (BUN) dan Bank Tiara Asia (Tiara) sebesar Rp1,477 triliun pokok dan bunga pada tanggal 31 Desember 1998.<ref>{{cite web |title=2005 Annual Report – Bank Permata |url=https://www.permatabank.com/sites/default/files/documents/pdf/_PermataBank%20AnnualReport%202005_Bilingual_1.pdf |website=Permatabank.com |publisher=Bank Permata |accessdate=6 July 2020}}</ref>
Pada tanggal 4 April 1998, BDNI, BUN dan Tiara termasuk di antara tujuh bank Indonesia yang berada di bawah pengawasan pemerintah karena masalah likuiditas yang cukup besar.<ref>{{cite news |title=Indonesia closes seven banks |url=http://news.bbc.co.uk/2/hi/events/indonesia/latest_news/73959.stm |accessdate=6 July 2020 |publisher=BBC News |date=4 April 1998}}</ref> Kewajiban dan aset mereka dipindahkan ke BPPN, yang telah dibentuk pada Januari 1998, mewakili pemerintah Indonesia.
Baris 62:
== Reaksi IMF dan audit PwC ==
Di bawah tekanan dari [[Dana Moneter Internasional]] (IMF) untuk mengungkap kebenaran di balik skandal itu, parlemen Indonesia menugaskan auditor independen [[PricewaterhouseCoopers]] untuk menyelidiki kasus ini.<ref name="ManningDiemen2000">{{cite book|author1=Chris Manning|author2=Peter Van Diemen|title=Indonesia in Transition: Social Dimensions of the Reformasi and the Economic Crisis|url=https://books.google.com/books?id=9Jw9GFsQ55gC&pg=PA54|date=5 August 2000|publisher=Zed Books|isbn=978-1-85649-924-8|pages=54–}}</ref> Setelah penyelidikan dua minggu yang melibatkan 20 auditor, Pricewaterhouse Coopers menyampaikan laporan setebal 123 halaman kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tanggal 7 September 1999. Laporan tersebut menemukan “banyak indikator penipuan, ketidakpatuhan, ketidakteraturan, penyimpangan, penyalahgunaan, tidak semestinya perlakuan istimewa, penyembunyian, penyuapan dan korupsi "sehubungan dengan transaksi, dan indikasi kemungkinan keterlibatan" menteri, pejabat senior dan anggota parlemen".<ref name="Kim2000" /><ref name="detikcom">{{cite news |title=Kronologi Djoko Tjandra, Buron yang Kini Jadi Warga PNG |url=https://news.detik.com/berita/d-1966963/kronologi-djoko-tjandra-buron-yang-kini-jadi-warga-png |accessdate=6 July 2020 |publisher=detikcom |date=17 July 2012}}</ref><ref name="As Bank Scandal Worsens, Indonesia">{{cite news |last1=Arnold |first1=Wayne |title=As Bank Scandal Worsens, Indonesia Assails the Auditors |url=https://www.nytimes.com/1999/09/16/business/international-business-as-bank-scandal-worsens-indonesia-assails-the-auditors.html |accessdate=6 July 2020 |publisher=The New York Times |date=16 September 1999}}</ref
Skandal itu menyebabkan penangguhan pinjaman sebesar hampir US $ 1,4 miliar selama beberapa bulan yang dikoordinasikan oleh IMF, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia untuk membantu Indonesia mengatasi krisis ekonominya.<ref name="The New York Times" /><ref name="Asia Pacific Solidarity Network">{{cite news |title=Court rejects suit linked to Bank Bali graft case |url=https://www.asia-pacific-solidarity.net/news/2000-03-07/court-rejects-suit-linked-bank-bali-graft-case.html |accessdate=6 July 2020 |agency=Agence France Presse |publisher=Asia Pacific Solidarity Network |date=7 March 2000}}</ref> IMF menuntut pembebasan penuh laporan audit, tetapi kepala BPK Billy Yudono mengutip undang-undang kerahasiaan perbankan sebagai alasan untuk memberikan laporan hanya kepada polisi. Ringkasan 36 halaman, yang tidak menyebutkan nama, dipublikasikan.<ref>{{cite news |last1=McCawley |first1=Tom |title=The Truth About Bank Bali: It's still under wraps, stirring fears of cover-up |url=
Pada Oktober 1999, Mahkamah Agung memutuskan bahwa salinan lengkap dari laporan tersebut harus diberikan kepada parlemen nasional.<ref>{{cite news |title=Court orders release of report on Bank Bali scandal in Indonesia |url=https://www.deseret.com/1999/10/19/19471260/court-orders-release-of-report-on-bank-bali-scandal-in-indonesia |accessdate=6 July 2020 |agency=Associated Press |publisher=Deseret News |date=19 October 1999}}</ref> Parlemen kemudian mengeluh bahwa ada satu halaman yang hilang dari laporan.<ref>{{cite news |title=Page missing from Bank Bali scandal report |url=https://www.klik.com.my/item/story/2850383/page-missing-from-bank-bali-scandal-report |accessdate=6 July 2020 |agency=Reuter |publisher=The New Straits Times Press |date=6 November 1999}}</ref>
Baris 111:
=== Pande Lubis ===
Didakwa dengan tuduhan korupsi, Pande Lubis dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 23 November 2000. Ketua ketua majelis hakim Putra Jadnya memutuskan bahwa keputusan Pande untuk mentransfer dana BPPN ke Bank Bali dibuat atas nama BPPN, sehingga Pande tidak bertanggung jawab atas transaksi tersebut. karena dia belum membuat keputusan dalam kapasitas pribadi. Jaksa penuntut umum Tarwo Hadi Sadjuri mengajukan banding atas putusan tersebut, dengan alasan Pande menyalahgunakan kewenangannya dengan secara ilegal menyetujui suntikan Rp904,6 miliar ke Bank Bali. Dia mengatakan klaim Bank Bali terhadap BDNI telah diproses melalui delapan transaksi swap dan dua transaksi lainnya, yang semuanya ditolak oleh Bank Indonesia sampai Pande turun tangan. Jaksa juga mengatakan Lubis menerapkan bunga tambahan untuk pinjaman dan tahu bahwa setidaknya 50% dari total dana akan ditransfer ke EGP.<ref>{{cite news |last1=Taufik |first1=Ahmad |title=Odd Man Out |url=https://magz.tempo.co/read/10093/odd-man-out |accessdate=6 July 2020 |publisher=Tempo |date=16 March 2004}}</ref> Mahkamah Agung pada 10 Maret 2004 menghukum Pande empat tahun penjara.<ref>{{cite news |title=Days of Indonesian tycoon fugitive numbered |url=https://www.thenational.com.pg/days-of-indonesian-tycoon-fugitive-numbered/ |accessdate=6 July 2020 |publisher=The National |date=23 January 2013}}</ref> Ia dinyatakan bersalah karena menipu negara dan melakukan korupsi. Pande menanggapi dengan mengeluh bahwa dia hanya mengikuti perintah. Dia mengatakan transaksi telah disetujui oleh lima pejabat BPPN dan menteri keuangan saat itu. Pengacara Lubis, Asfiduddin, berpendapat transaksi itu sah karena didasarkan pada keputusan presiden dan surat edaran yang dikeluarkan oleh menteri keuangan.
=== Syahril Sabirin ===
Syahril Sabirin mengancam akan menuntut PricewaterhouseCoopers atas laporan auditnya atas skandal itu, yang menurutnya tidak adil dan spekulatif.<ref name="As Bank Scandal Worsens, Indonesia" /> Pada 13 Maret 2002, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman penjara tiga tahun kepada Sabirin karena melanggar prinsip-prinsip perbankan yang berhati-hati dengan persetujuannya atas suntikan dana ke Bank Bali.<ref>{{cite news |last1=Wicaksono |title=Sabirin's Lucky Star |url=https://magz.tempo.co/read/4433/sabirins-lucky-star |accessdate=6 July 2020 |publisher=Tempo |date=10 September 2002}}</ref> Ia tetap bebas dan menolak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala Bank Indonesia yang menunggu banding.<ref name="Shimizu2007">{{cite book|author=Yoshinori Shimizu|title=Economic Dynamism of Asia in the New Millenium: From the Asian Crisis to a New Stage of Growth|url=https://books.google.com/books?id=OBNhDQAAQBAJ&pg=PA74|year=2007|publisher=World Scientific|isbn=978-981-270-756-7|pages=74–}}</ref> Pengadilan Tinggi Jakarta membatalkan hukuman tersebut pada 29 Agustus 2002.<ref name="Eur2002">{{cite book|author=Eur|title=The Far East and Australasia 2003|url=https://books.google.com/books?id=LclscNCTz9oC&pg=PA531|year=2002|publisher=Psychology Press|isbn=978-1-85743-133-9|pages=531–}}</ref> Mahkamah Agung pada tahun 2004 menguatkan pembebasannya. Pada 11 Juni 2009, Mahkamah Agung memeriksa kembali kasus ini dan menjatuhkan hukuman dua tahun penjara.<ref>{{cite news |title=AGO names businessman Tjandra graft fugitive |url=http://ibc-club.sg/mediaFiles/TradeNews29062009.htm |accessdate=6 July 2020 |publisher=The Coordinating Ministry for Economic Affairs |date=29 June 2009}}</ref>
=== Djoko Tjandra ===
Baris 126:
Setelah BPPN mengambil alih manajemen Bank Bali pada Juli 1999, Rudy digulingkan sebagai presiden direktur dan manajemen kemudian diambil alih oleh Standard Chartered PLC London. Lebih dari 1.000 staf Bank Bali memprotes di Jakarta untuk menunjukkan dukungan kepada Rudy dan untuk menentang manajer asing yang ditunjuk untuk bank oleh Standard Chartered.<ref name="The New York Times" />
Pada bulan Februari 2001, Bank Bali bergabung dengan empat bank lain: [[Bank
== Dampak sosiopolitik ==
| |||