Hak istimewa kerajaan: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
←Membuat halaman berisi ''''Hak istimewa kerajaan''' adalah sebuah badan dari otoritas adat istiadat, hak dan imunitas, yang diakui dalam hukum umum dan, terkadang, dalam yuridiksi hukum...' |
Rescuing 5 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.9.5 |
||
| (3 revisi perantara oleh 3 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
'''Hak istimewa kerajaan''' adalah sebuah badan dari otoritas adat istiadat, hak dan imunitas, yang diakui dalam [[hukum umum]] dan, terkadang, dalam yuridiksi [[hukum sipil (sistem hukum)|hukum sipil]] yang ditujukan kepada monarki, terutama kepada [[penguasa]]nya sendiri.<ref>Di [[Kerajaan Persemakmuran]], kata mahkota/''[[the crown]]'' biasanya dipakai dalam konteks ini menggantikan raja/''king'' atau ratu/''queen''.</ref> Hal ini diartikan saat beberapa kekuasaan pemerintah [[eksekutif (pemerintahan)|eksekutif]], yang dipegang oleh seorang penguasa monarki dengan penghormatan kepada proses pemerintahan kenegaraan, dilakukan.
Di kebanyakan [[monarki konstitusional]], hak istimewa individual dapat ditiadakan oleh
Meskipun beberapa kepala negara [[republik]] juga memegang kekuasaan serupa, mereka tidak membutuhkan sesuatu yang sama dalam setiap yuridiksi, dan memiliki sejumlah perbedaan fundamental dalam metode [[penegakan]] dan [[kekuasaan (sosial dan politik)|kekuasaan]] yang tersedia untuk Kepala [[Eksekutif (pemerintahan)|Eksekutif]] negara.
Di Inggris, meskipun kekuasaan hak istimewa aslinya dipegang oleh penguasa yang bertindak sendiri, tanpa persyaratan bagi perhatian [[Parlemen Inggris|perlementer]] (setelah [[Magna Carta]]), sejak kenaikan tahta [[Wangsa Hanover]], kekuasaan tersebut umumnya dipegang atas [[
Biasanya dalam [[demokrasi liberal]] yang memegang [[monarki konstitusional]] serta [[negara kebangsaan]], seperti [[daftar penguasa Denmark|Denmark]], [[Kaisar Jepang|Jepang]] atau [[Raja Swedia|Swedia]], hak istimewa kerajaan dijadikan sebagai fungsi seremonial dari ''kekuasaan negara''.
== Referensi ==
{{reflist}}
== Bacaan tambahan ==
* [[A. B. Keith]], ''The King and the Imperial Crown'' (1936)
* Joseph Chitty, ''The Prerogatives of the Crown'' (monograph from 1820)
Baris 19:
* Blick, Andrew. 2014. "Emergency powers and the withering of the Royal Prerogative." International Journal Of Human Rights 18, no. 2: 195–210.
== Pranala luar ==
{{Wiktionary|prerogative}}
* [http://www.parliament.uk/parliamentary_committees/public_administration_select_committee/pasc_19.cfm Parliament Report on the powers of the Royal Prerogative] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20081017100459/http://www.parliament.uk/parliamentary_committees/public_administration_select_committee/pasc_19.cfm |date=2008-10-17 }}
* [http://www.dca.gov.uk/pubs/reports/prerogative.htm Taming the Prerogative: Strengthening Ministerial Accountability to Parliament (Government Response)] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20090117110625/http://www.dca.gov.uk/pubs/reports/prerogative.htm |date=2009-01-17 }}
* [http://legaleaseckut.wordpress.com/2011/07/01/episode-19-feb-2011-executive-actions/ Lecture by Canadian constitutional scholar Kent Roach on the royal prerogative and Omar Khadr] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20230624064009/https://legaleaseckut.wordpress.com/2011/07/01/episode-19-feb-2011-executive-actions/ |date=2023-06-24 }}
* [http://www.legislation.gov.uk/aep/Edw2cc1317/15/13/contents Prerogativa Regis. Of the King’s Prerogative (1322)] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20230721131914/https://www.legislation.gov.uk/aep/Edw2cc1317/15/13/contents |date=2023-07-21 }}
[[Kategori:Hukum konstitusional]]
| |||