Perang Besar Cirebon: Perbedaan antara revisi

| date = 1798 - 1818

* {{flagicon image|Bendera Kesultanan Kasepuhan.png}} [[Kesultanan Kasepuhan]]

* {{flagicon image|Bendera Kesultanan Kanoman.png}} [[Kesultanan Kanoman]]

* {{flagicon image|Reynan-lambang-kacirebonan.jpg}} [[Kesultanan Kacirebonan]]

| commander1 = [[Bagus Rangin]]

| commander2 ={{flagicon|Belanda}} [[Herman Willem Daendels]]

[[Kesultanan Cirebon]] resmi dibagi menjadi [[kesultanan Kanoman]] dan [[kesultanan Kasepuhan]] pada tahun 1679,. dikatakan padaPada masa tersebut Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten terpaksa membagi kesultanan Cirebon menjadi dua kesultanan dan satu peguron dikarenakan untuk menghindari perpecahan keluarga kesultanan Cirebon. karena adanyaAdanya perbedaan pendapat dikalangandi kalangan keluarga besar mengenai penerus kesultanan Cirebon, membelah pendapat keluarga besar terbelah dan mendukung ketiganya (Martawijaya, Kartawijaya dan Wangsakerta) untuk menjadi penguasa. Maka, maka [[Ageng Tirtayasa dari Banten|Sultan Ageng Tirtayasa]] menobatkan ketiganya menjadi penguasa Cirebon di Banten pada tahun yang sama setelah mereka tiba di kesultanan Banten dari Mataram yaitu pada tahun 1677,. duaDua orang menjadi sultan dan memiliki wilayahnya masing-masing yaitu Pangeran Martawijaya dan Kartawijaya sementara satu orang yaitu Pangeran Wangsakerta menjadi Panembahan tanpa wilayah kekuasaan namun memegang kekuasaan atas kepustakaan kraton.<ref name=ekajati1>Ekajati, Edi Suherdi. 2005. Polemik naskah Pangeran Wangsakerta. [[kota Bandung|Bandung]]: Pustaka Jaya</ref>.

Syarat-syarat tersebut disertai peringatan dengan ancaman seandainya tidak diterima.<ref name=deviani/>. Martadipa yang pada saat itu telah berusia lanjut akhirnya menerima syarat yang disodorkan kepadanya atas nama Raden Trunajaya<ref name=degraafistana/> dan bersedia menyerahkan kekuasaannya kepada keturunan atau kerabat dekat Sultan Abdul Karim (Sultan Cirebon yang ditawan Mataram)<ref>Sunardjo, R. H. Unang . 1996. Selayang Pandang Sejarah Masa Kejayaan Kerajaan Cirebon : kajian dari aspek politik dan pemerintahan. [[Cirebon]] : Yayasan Keraton Kasepuhan Cirebon</ref>

Pada 4 Januari 1678, [[Rijckloff van Goens]] ditunjuk sebagai pengganti Gubernur Jenderal [[Joan Maetsuycker]] kemudian pada 31 Januari 1679 [[Rijckloff van Goens]] menulis surat kepada pemerintah Belanda, dia menuliskan bahwa<ref>Mansyur, Khatib. 2001. Perjuangan rakyat Banten menuju provinsi : catatan kesaksian seorang wartawan. [[Serang]] : Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Provinsi Banten</ref>

Pada bulan April tahun 1679 [[kesultanan Banten]] menyerang ''Loji'' (bahasa Indonesia : gudang) [[Vereenigde Oostindische Compagnie]] di Indramayu dibawah pimpinan Arya Surya dan Ratu Bagus Abdul Qadir,<ref>Suparman, Sulasman, Dadan Firdaus. 2017. Tawarikh : Political Dynamics in Cirebon from the 17th to 19th Century. [[Bandung]] : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Jati</ref>, penyerangan [[kesultanan Banten]] ini adalah bagian dari perang gerilya kesultanan Banten terhadap [[Vereenigde Oostindische Compagnie]] dan sekutunya di pulau Jawa.

Pada masa perang antara [[kesultanan Banten]] dengan [[Vereenigde Oostindische Compagnie]], pihak [[Vereenigde Oostindische Compagnie]] mengirim pasukan dari Batavia untuk menyerang wilayah [[kesultanan Cirebon]].<ref name=Dirjenbud>Tim Direktorat Jenderal Kebudayaan. 1982. Sejarah Daerah Jawa Barat. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan</ref>. Pada bulan September 1680, ketika pasukan gerilya [[kesultanan Banten]] di Cirebon diambang kehancuran oleh [[Vereenigde Oostindische Compagnie]], Jacob van Dyck yang sebelumnya adalah utusan [[Vereenigde Oostindische Compagnie]] yang diminta bantuan oleh Pangeran Martawijaya (Sultan Sepuh Syamsuddin) agar menyampaikan keinginannya supaya [[Vereenigde Oostindische Compagnie]] mau membantunya dalam mendapatkan tahta kesultanan Cirebon telah diutus ke Cirebon sebagai seorang ''Commissaris''<ref name=deviani/> (bahasa Indonesia : mediator atau penengah perjanjian) untuk menyerahkan surat keputusan pemerintahan tertinggi Belanda yang menyatakan bahwa pemerintahan tertinggi Belanda sudah menganggap para penguasa Cirebon sebagai raja-raja yang bebas tidak terikat oleh pihak manapun dan pemerintahan tertinggi Belanda berjanji akan melindungi para penguasa Cirebon dengan cara menempatkannya sebagai protektorat (wilayah dalam perlindungan Belanda)<ref name=deviani/>

Pada saat yang sama Gubernur Jenderal [[Rijckloff van Goens]] dan para penasehatnya yang diketuai oleh [[Cornelis Speelman|Cornelis Janzoon Speelman]] (menjabat sejak 18 Januari 1678<ref>de Jonge, Johan Karel Jakob. 1873. De opkomst van het Nederlandsch gezag over Java: verzameling van onuitgegeven stukken uit het oud-koloniaal archief, Volume 4. s Gravenhague [[The Hague]] : Martinus Nijhoff</ref>) sudah menyusun teks perjanjian yang akan diserahkan kepada tiga penguasa Cirebon, teks perjanjian tersebut disusun sendiri oleh [[Cornelis Speelman|Cornelis Janzoon Speelman]] yang kemudian pada tanggal 29 Oktober 1680 ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda.<ref name=Heniger>Heniger, J. 2017. Hendrik Adriaan Van Reed Tot Drakestein 1636-1691 and Hortus, Malabaricus. [[Abingdon-on-Thames]] : Routledge</ref>. Penunjukan [[Cornelis Speelman|Cornelis Janzoon Speelman]] sebagai Gubernur Jenderal dikarenakan Gubernur Jenderal [[Rijckloff van Goens]] menyatakan keinginannya untuk mengundurkan diri, keinginan Gubernur Jenderal [[Rijckloff van Goens]] untuk mengundurkan diri dikarenakan merasa tidak mampu lagi menghadapi penentangan demi penentangan yang dilakukan oleh [[Cornelis Speelman|Cornelis Janzoon Speelman]] dan rekan-rekannya di pemerintahan tinggi<ref name=Heniger/>

Pada masa gerilya ini [[Ageng Tirtayasa dari Banten|Sultan Abdul Fatah]] dari [[kesultanan Banten]] menghadapi konflik internal yang dipicu oleh kekhawatiran Pangeran Haji akan tahta [[kesultanan Banten]] yang mungkin tidak akan jatuh kepadanya, konflik internal ini memulai puncaknya ketika [[Cornelis Speelman|Cornelis Janzoon Speelman]] ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk menggantikan [[Rijckloff van Goens]] pada 29 Oktober 1680.<ref name=Heniger/>.

Pangeran Haji kemudian pada tanggal 25 November 1680 mengirimkan surat ucapan selamat kepada [[Cornelis Speelman|Cornelis Janzoon Speelman]] atas penunjukan dirinya sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pengiriman surat ucapan selamat oleh Pangeran Haji kepada [[Cornelis Speelman|Cornelis Janzoon Speelman]] memicu kekecewaan [[Ageng Tirtayasa dari Banten|Sultan Abdul Fatah]] dikarenakan pada masa itu [[Vereenigde Oostindische Compagnie]] baru saja menghancurkan pasukan gerilya [[kesultanan Banten]] di Cirebon<ref name=Michrob>Michrob, Drs Halwani, Drs A. Mudjahid Chudori. 1993. Catatan Masa Lalu Banten. [[kota Serang|Serang]]: Penerbit Saudara</ref> yang berimbas pada berhasil dikuasai sepenuhnya wilayah kesultanan Cirebon oleh [[Vereenigde Oostindische Compagnie]] Belanda.<ref name=Blink>Blink, Hendrik. 1907. Nederlandsch Oost- en West-Indië : geographisch, ethnographisch en economisch beschreven, Volume 2. [[Leiden]] : Evert Jan Brill</ref>.

[[Berkas:AMH-4653-NA Map of the city and fort of Cheribon.jpg|jmpl|Peta buatan Isaac de Graaff yang menunjukan struktur tembok ''Kuta Cirebon'' yang masih ada di sebelah selatan dan timur keraton Pakungwati (periode 1690 - 1705)]]Pada akhir tahun 1680 pemerintahan tertinggi Belanda menyetujui isi teks perjanjian yang ditujukan kepada para penguasa Cirebon, kemudian pada saat tahun baru 1681 tujuh orang utusan dari tiga penguasa Cirebon yang tinggal di Batavia menghadiri upacara kenegaraan di rumah [[Rijckloff van Goens]] (Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang baru saja mengundurkan diri pada 29 Oktober 1680) yang dipimpin oleh Jacob van Dyck, setelah bersulang untuk keselamatan Raja Belanda dengan anggur spanyol maka diserahkan surat keputusan pemerintah tertinggi Belanda untuk ketiga penguasa Cirebon disertai dengan hadiah-hadiah kepada mereka dan atasan mereka (para penguasa Cirebon), menjelang malam harinya Jacob van Dyck berlayar dengan dua buah kapal diikuti oleh perahu-perahu yang membawa para utusan Cirebon menuju ke [[Cirebon]], iringan Jacob van Dyck sampai di pelabuhan Cirebon empat hari kemudian (tanggal 5 Januari 1681), iring-iringan Jacob van Dyck disambut oleh tembakan meriam dan kapten Joachim Michiefs yang telah terlebih dahulu ada di Cirebon.<ref name=deviani/>,<ref name=Molsbergen>Molsbergen, Everhardus Cornelis Godee. 1931. Uit Cheribon's geschiedenis en Gedenkboek der Gemeente Cheribon 1906-1931. [[Bandung]] : Nix </ref>

Pada tanggal 4 Januari 1681, para penguasa Cirebon yakni Sultan Sepuh dan Sultan Anom dipaksa untuk membuat perjanjian bahwa [[Cirebon]] menjadi sekutu setia dari [[Vereenigde Oostindische Compagnie]].<ref name=Dirjenbud/>.

Pada keesokan harinya tanggal 6 Januari 1681, diadakanlah upacara yang dihadiri oleh para penguasa Cirebon di alun-alun yang disertai tembakan meriam sebagai bentuk penghormatan, kemudian surat keputusan pemerintahan tertinggi Belanda yang dibawa dari Batavia pada tanggal 1 Januari 1681 tersebut dibacakan.<ref name=deviani/>,<ref name=Molsbergen/>.

Pada tanggal 7 Januari 1681 dimulailah perundingan diantara [[Vereenigde Oostindische Compagnie]] dan para penguasa Cirebon serta memaksa mereka untuk menyetujuinya<ref name=Dirjenbud/> dan pada malam harinya dicapailah kesepakatan untuk memberlakukan perjanjian antara Belanda dan Cirebon, Perjanjian tersebut kemudian ditandatangani oleh ketiga penguasa Cirebon<ref name=sartono1>Kartodihardjo, Sartono. 1988. Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500 - 1900 (dari Emporium sampai Imperium). Jakarta: Gramedia</ref><ref>Roseno, Edi. 1993. Perang Kedondong 1818. Depok: Universitas Indonesia</ref>. Pada perjanjian tersebut Belanda diwakili oleh komisioner Jacob van Dijk dan kapten Joachim Michiefs<ref name=henri>Chambert-Loir, Henri. Hasan Muarif Ambary. 1999. Panggung sejarah: persembahan kepada Prof. Dr. Denys Lombard. [[Jakarta]]: Yayasan Obor Indonesia</ref>, perjanjian persahabatan yang dimaksud adalah untuk memonopoli perdagangan di wilayah Cirebon diantaranya perdagangan komoditas kayu, beras, gula<ref name=henri/>, lada serta Jati sekaligus menjadikan kesultanan-kesultanan di Cirebon protektorat Belanda (wilayah dibawah naungan Belanda).<ref name=Dirjenbud>Tim Direktorat Jenderal Kebudayaan. 1982. Sejarah Daerah Jawa Barat. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan</ref>

Pada tanggal 3 November 1685 (empat tahun setelah perjanjian monopoli dagang Belanda terhadap Cirebon),<ref name="rifcky2">al Anwari, Rifcky Mohammad. Pasang Surut Hubungan Kesultanan Cirebon dengan Kolonial Abad 17 - 19 Dan Implikasinya Terhadap Masyarakat Di Cirebon. [[Cirebon]] : Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati</ref>, [[Belanda]] mengirimkan pejabat penghubung Belanda yaitu Francois de Tack.<ref name=mason/>. Pada akhirnya terciptalah sebuah perjanjian baru yang ditandatangani ketiganya pada tanggal 4 Desember 1685, isi perjanjian tersebut diantaranya berisi penyataan tentang pemerintahan dan hal-hal yang harus dipatuhi oleh para Sultan Cirebon, bahwa [[Vereenigde Oostindische Compagnie]] adalah penguasa Cirebon, masalah pemerintahan di Cirebon akan dipimpin oleh masing-masing sultannya seperti yang telah dijelaskan pada perjanjian sebelumnya, para sultan Cirebon tetap menjalankan pemerintahannya akan tetapi tetap dibawah kekuasaan [[Vereenigde Oostindische Compagnie]], para sultan Cirebon tidak boleh mengeluarkan perintah sendiri-sendiri melainkan harus melalui perundingan dengan para ''mantri'' (pejabat kesultanan), masing-masing sultan Cirebon memiliki lebih dari satu ''mantri,'' Sultan Sepuh memiliki 3 ''mantri'', Sultan Anom dan Pangeran Nasiruddin (gusti Panembahan) masing-masing memiliki 2 ''mantri,'' para ''mantri'' harus dipilih oleh [[Vereenigde Oostindische Compagnie]] maka seluruh keputusan para ''mantri'' harus dengan sepengetahuan pihak [[Vereenigde Oostindische Compagnie|Vereenigde Oostindische Compagnie]] ,]] pihak [[Vereenigde Oostindische Compagnie]] diperkenankan untuk membangun benteng di Cirebon sementara pihak kesultanan dilarang untuk membangun pertahanan disekitar keraton.<ref name="rosita2rosita3">Rosita, Heni. 2015. Pecahnya Kesultanan Cirebon dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Cirebon Tahun 1667 - 1752. [[Yogyakarta]] : Universitas Negeri Yogyakarta</ref>.

Setahun kemudian setelah ditandatangani perjanjian 1685, pada tanggal 30 Maret 1686, pada masa kepemimpinan Adriaan Williamson<ref name="hoadleyvillage2">Hoadley, Mason. 1996. The Village Concept in the Transformation of Rural Southeast Asia. [[Hove]] : Psychology Press</ref> sebagai pejabat penghubung Belanda untuk wilayah kesultanan Cirebon, berdasarkan hasil rapat pemerintahan tinggi, Gubernur Jenderal [[Johannes Camphuys]] atas usulan Francois de Tack maka akan dibangun sebuah benteng yang diberi nama ''Fort de Beschermingh,''<ref name="rifcky2" /> sejak itu Belanda mulai menghancurkan tembok ''Kuta Seroja'' atau tembok ''Kuta Cirebon,'' material dari tembok yang diperkirakan telah dibangun sebelum 1596<ref name="graafbenteng2">de Graaf, Hermanus Johannes. 1985. Awal Kebangkitan Mataram Masa Pemerintahan Senapati. Jakarta: Grafitipers</ref> dengan bantuan Danang Sutawijaya dari Mataram ini kemudian dipergunakan oleh Belanda untuk membangun ''Fort de Beschermingh'' yang berlokasi di sekitar pelabuhan Cirebon. ''Fort de Beschermingh'' dipergunakan oleh [[Vereenigde Oostindische Compagnie]] sebagai tempat tinggal sekaligus kantor bagi Residen Belanda untuk Cirebon.<ref name="rosita2rosita3" />.

Namun perjanjian 4 Desember 1685 tidak berhasil memadamkan perselisihan antara keluarga besar [[kesultanan Cirebon]], hal tersebut dikarenakan Francois de Tack dianggap lebih memihak Sultan Anom pada penyeleseian perjanjian tersebut,<ref name="iswara12">[http://iswara.staf.upi.edu/2009/07/18/sejarah-kerajaan-cirebon/ Iswara, Prana Dwija. 2009. Sejarah Kerajaan Cirebon. ] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20161225115911/http://iswara.staf.upi.edu/2009/07/18/sejarah-kerajaan-cirebon/ |date=2016-12-25 }}[[Kota Bandung|Bandung]]<span>: Universitas Pendidikan Indonesia</span></ref>, terlebih pembagian wewenang dan kekuasaan atas wilayah belum ditentukan.<ref name="rosita2rosita3" />.

Pada awal tahun 1688 ada sebuah kasus perampokan bersenjata yang dikenal dengan nama kasus ''Braja Pati'', dalam kasus tersebut terdapat dua orang yang merupakan bawahan Sultan Sepuh Syamsuddin Martawijaya yang menjadi tersangkanya, hal ini kemudian memaksa Sultan Sepuh Syamsuddin Martawijaya dan Willem de Ruijter (pejabat penghubung Belanda untuk kesultanan Cirebon) untuk membuka dialog. Pada dasarnya Sultan Sepuh Syamsuddin Martawijaya berkeinginan agar bawahannya yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut permasalahan hukumnya dapat dilimpahkan kepada para ulama, melalui puteranya yaitu Pangeran Adi Wijaya, beliau mengutarakan keinginannya agar para bawahannya dihakimi dan dihukum oleh para ulama sesuai dengan aturan syariah yang terdapat dalam al Qur'an, dalam hal ini sebenarnya Sultan Sepuh Syamsuddin Martawijaya tidak berkeinginan jika para bawahannya mendapat hukuman, sebaliknya Pangeran Adi Wijaya berkeinginan agar mereka dihukum.<ref name="mason7mason4">Hoadley, Mason Claude. 2018. Selective Judicial Competence: The Cirebon-Priangan Legal Administration, 1680–1792. [[New York]] : Cornell University Press</ref>.

Pangeran Adi Wijaya kemudian melakukan intervensi terhadap kasus ini walau bertentangan dengan keinginan ayahnya dan ketua ''mantri'', hal tersebut bertujuan untuk mencegah konflik antara [[Vereenigde Oostindische Compagnie]] dengan para penguasa Cirebon dalam hal masalah keislaman yang sensitif. Para tersangka akhirnya dibebaskan, hal tersebut dikarenakan kurangnya bukti yang dapat digunakan untuk memberatkan mereka.<ref name="mason7mason4" />.

Implikasi dari tinjauan kasus ''Braja Pati'' tersebut adalah dituangkannya permasalahan kompetensi dibidang pengadilan dalam Perjanjian 1688 dan Layang Ubaya 1690 dimanadi mana para ulama tidak diikut sertakan dalam proses pengadilan di Cirebon.<ref name="mason7mason4" />.

Pada tahun 1688, pada masa [[Johannes Camphuys|Gubernur Jenderal Johannes Camphuys]] dan pejabat penghubung Belanda untuk wilayah [[kesultanan Cirebon]] masih dipegang oleh Kapten Willem de Ruijter<ref name="mason">>Hoadley, Mason Claude. 2018. Selective Judicial Competence: The Cirebon-Priangan Legal Administration, 1680–1792. [[New York]] : Cornell University Press</ref>,, terjadi sebuah perjanjian baru antara Belanda dengan para penguasa di Cirebon, pada masa itu [[Belanda]] mengirimkan utusan yang bernama Johanes de Hartog<ref name="iswara1iswara12">[http://iswara.staf.upi.edu/2009/07/18/sejarah-kerajaan-cirebon/ Iswara, Prana Dwija. 2009. Sejarah Kerajaan Cirebon. ][[Kota Bandung|Bandung]]<span>: Universitas Pendidikan Indonesia</span></ref> untuk menyeleseikan masalah internal di Cirebon, dalam penyeleseian masalah tersebut Sultan Sepuh Syamsuddin diwakili oleh ''Ki'' Raksanegara sementara Sultan Anom Badruddin meminta bantuan Pangeran Suradinata<ref name=rosita>Rosita, Heni. 2015. Pecahnya Kesultanan Cirebon dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Cirebon Tahun 1667 - 1752. [[Yogyakarta]] : Universitas Negeri Yogyakarta<"rosita3"/ref> (keluarga Gamel) untuk mewakilinya.

Pada masalah pembuatan stempel masing-masing keraton, agar tidak terjadi kekacauan maka ''Ki'' Raksanegara dan Pangeran Suradinata mempertimbangkan seorang tua yang bijak, stempel harus dibuat serupa dengan yang ada pada Sultan Sepuh dan Sultan Anom, beratnya masing-masing satu kati dua tail dan berbentuk bulat. Sultan Sepuh dan Sultan Anom diperkenankan mengganti ahli pembuat stempel yang telah ditunjuk oleh ''Ki'' Raksanegara dan Pangeran Suradinata dengan syarat stempel yang akan dibuat sesuai dengan yang ada.<ref name="rositarosita3" />.

Perihal urusan syahbandar, maka disetujui untuk mengangkat ''Ki'' Raksanegara, syahbandar Cirebon akan bekerja atas nama para penguasa Cirebon, syahbandar dalam hal ini adalah ''Ki'' Raksanegara bertugas untuk menerima orang-orang asing dan membuat laporan kepada Sultan Sepuh, Sultan Sepuh berkewajiban meneruskan laporan yang diterimanya kepada para penguasa lainnya yakni Sultan Anom dan Pangeran Nasiruddin<ref name="rositarosita3" />

Perihal masalah pendapatan hasil tanah, ''Ki'' Raksanegara yang telah diangkat menjadi Syahbandar Cirebon diperkenankan untuk mengurus pendapatan hasil tanah yang mana setengah dari pendapatan bersih diserahkan kepada Sultan Sepuh dan setengahnya lagi diserahkan kepada Pangeran Nasiruddin, sementara Pangeran Suradinata dari [[Gamel, Plered, Cirebon|Gamel]] diperkenankan untuk mengambil hasil tanah dari para orang-orang cina ([[bahasa Cirebon]] : s''inko'') untuk Sultan Anom.<ref name="rositarosita3" />.

Perihal gelar untuk Pangeran Nasiruddin, Sultan Sepuh dan Sultan Anom sepakat memberi gelar ''Gusti Panembahan Cirebon'' kepada Pangeran Nasiruddin setelah sebelumnya bermusyawarah dengan utusan Belanda Johanes de Hartog dengan syarat bahwa Pangeran Nasiruddin harus tetap sebagaimana adanya dan tidak boleh mengangkat diri lebih tinggi dari Sultan Sepuh dan Sultan Anom.<ref name="rositarosita3" />. Pangeran Nasiruddin diberi wewenang untuk mengurus kesejahteraan rakyat, mengangkat dan menentukan hakim serta para ''mantri'' yang bertugas dalam suatu penyelidikan untuk ketiga cabang keluarga kesultanan Cirebon sesuai saran dari [[Vereenigde Oostindische Compagnie]].<ref name="rositarosita3" />.

Pada urusan menjalankan pemerintahan Cirebon disepakati agar diangkat 12 ''Mantri'', Kasepuhan mendapatkan hak untuk mengangkat lima orang ''mantri,'' Kanoman mendapatkan hak untuk mengangkat empat orang ''mantri'' sementara ''Gusti Panembahan'' diberikan hak untuk mengangkat tiga orang ''mantri,'' dalam perjanjian 1688 yang dimediasi oleh Belanda ditegaskan bahwa ketiga penguasa Cirebon yaitu Sultan Sepuh Syamsuddin, Sultan Anom Badruddin dan Gusti Panembahan Cirebon Nasiruddin berjanji untuk menyerahkan kepengurusan Cirebon kepada Pangeran Depati Anom (yang merupakan anak dari Sultan Sepuh) dan Pangeran Ratu.<ref name="rositarosita3" />.

namun perjanjian yang ditandatangani pada 8 September 1688<ref name="iswara1iswara12" /> dengan kesimpulan bahwa kesultanan-kesultanan di Cirebon berada dalam perlindungan [[Belanda]] (VOC)<ref name="ball1">Ball, John Preston, 1982. Legal History 1608 - 1848. [[Sydney]]: Oughtershaw Press</ref> tersebut tidak membuahkan hasil.

Pada tahun 1697 Sultan Sepuh I Sultan Sepuh Syamsudin Martawijaya meninggal dunia dengan meninggalkan dua orang putra, yaitu Pangeran Depati Anom Tajularipin Djamaludin dan Pangeran Adi Wijaya (Pangeran Arya Cirebon), kedua orang putera Sultan Sepuh kemudian saling bertikai memperebutkan tahta almarhum ayahnya, hal tersebut dikarenakan sebelum meninggal, Sultan Sepuh Syamsuddin Martawijaya belum menunjuk penggantinya, Pangeran Depati Anom Tajularipin berpendapat bahwa ia berhak mewarisi tahta ayahnya dikarenakan dia adalah putera tertua, pendapat tersebut kemudian ditolak oleh Pangeran Adi Wijaya karena dia merasa yang lebih berhak, masalah ini kemudian dimediasi oleh Belanda dan terciptalah perjanjian 1699 yang isinya sama dengan perjanjian 1688 hanya saja ditambahkan klausul berkenaan dengan ''pribawa'' (derajat paling tinggi diantara keluarga besar kesultanan Cirebon) dan permasalahan warisan serta tahta Sultan Sepuh Syamsuddin Martawijaya.<ref name="rosita3">Rosita, Heni. 2015. Pecahnya Kesultanan Cirebon dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Cirebon Tahun 1667 - 1752. [[Yogyakarta]] : Universitas Negeri Yogyakarta</ref>. Pada perjanjian 1688 sebenarnya sudah dijelaskan mengenai klausul bahwa Pangeran Depati Anom (putera tertua Sultan Sepuh Syamsuddin Martawijaya) akan diserahkan tugas mengurus Cirebon yang artinya dia berhak akan tahta ayahnya, namun dengan timbulnya permasalahan ini membuat Pangeran Depati Anom akhirnya mengalah dan kekuasaan Sultan Sepuh dibagi dua kepada Pangeran Depati Anom dan Pangeran Adi Wijaya.<ref name="rifckyrifcky2">al Anwari, Rifcky Mohammad. Pasang Surut Hubungan Kesultanan Cirebon dengan Kolonial Abad 17 - 19 Dan Implikasinya Terhadap Masyarakat Di Cirebon. [[Cirebon]] : Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati</ref>. Pangeran Adi Wijaya kemudian membentuk cabang keratonnya sendiri yaitu Kacirebonan awal<ref name="irianto2">Irianto, Bambang, Dyah Komala Laksmiwati. 2014. Baluarti Keraton Kacirebonan. [[Yogyakarta]]: Deepublish</ref> dengan gelar Pangeran Arya Cirebon.<ref name="rifckyrifcky2" />. Perjanjian 1699 ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 4 Agustus 1699 di Batavia.<ref name="rifckyrifcky2" />.

Belanda atas dasar ''pribawa'' dengan berbekal perjanjian 1699 menentukan derajat paling tinggi (di antara seluruh keluarga besar kesultanan Cirebon) ditempati oleh Sultan Anom I Sultan Muhammad Badrudin Kartawijaya kemudian Pangeran Nasirudin Wangsakerta menduduki tempat kedua dan kedua putra almarhum Sultan Sepuh I Sultan Sepuh Martawijaya yaitu Pangeran Depati Anom Tajularipin Djamaludin dan Pangeran Aria Cirebon Abil Mukaram Kamarudin<ref name="arsiparya2">[https://sejarah-nusantara.anri.go.id/id/search_letters/?ruler=Pangeran%20Arya%20Cirebon%20Kamaruddin Tim Arsip Nasional Republik Indonesia. 2013. Arsip Nasional - Surat Surat Diplomatik 1625-1812. ] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20220412170338/https://sejarah-nusantara.anri.go.id/id/search_letters/?ruler=Pangeran%20Arya%20Cirebon%20Kamaruddin |date=2022-04-12 }}[[Jakarta]] Arsip Nasional Republik Indonesia</ref> berada di tempat ketiga. Pangeran Arya Cirebon kemudian membentuk cabang kesultanan sendiri yang disebut Kacirebonan<ref name="irianto2" />(pada era ini, kesultanan Kacirebonan yang dibentuk tidak sama dengan yang kemudian dibentuk oleh Pangeran Raja Kanoman pada tahun 1808)

Sultan Kanoman I Muhammad Badrudin Kartawijaya memiliki dua orang putera dari permaisuri yang berbeda, yaitu Pangeran Adipati Kaprabon yang merupakan putera pertama dari permaisuri kedua yaitu Ratu Sultan Panengah dan Pangeran Depati Halal Rudin atau yang dikenal dengan nama Qadirudin,<ref name="aris1" />, putera keduanya yang berasal dari permaisuri ketiga yang bernama Nyimas Ibu. Pangeran Adipati Kaprabon kemudian mendirikan Kaprabonan pada tahun 1696 sebagai tempat pendidikan agama Islam, kedua puteranya ini sepakat untuk melakukan ''lijdelijk verzet'' (perlawanan diam-diam) melawan Belanda. Perjuangan melawan penjajah Belanda dengan strategi ''lijdelijk verzet'' (perlawanan diam-diam) menemukan tantangan setelah Belanda pada tahun [[1699]]<ref name="mason5mason4">Hoadley, Mason Claude. 2018. Selective Judicial Competence: The Cirebon-Priangan Legal Administration, 1680–1792. [[New York]] : Cornell University Press</ref> mengangkat Letnan Jacob Palm sebagai seorang pejabat penghubung Belanda untuk wilayah [[kesultanan Cirebon]]. Belanda setelah melakukan monopoli dagang terhadap Cirebon dengan alasan perjanjian persahabatan, ikut campur memperkeruh internal kesultanan-kesultanan di Cirebon dengan turut serta dalam hal ''pribawa'' yang sebelumnya tidak terlalu meruncing (hal tersebut dibuktikan pada saat kedatangan awal Belanda ke Cirebon tahun 1681 pada perjanjian tersebut ditandatangani oleh tiga orang penguasa yang berarti posisi ketiganya diakui) Belanda akhirnya mengangkat Jacob Palm sebagai pejabat penghubung untuk wilayah [[Kesultanan Cirebon]], dalam buku Sejarah Cirebon, Pangeran Sulaeman Sulendraningrat bahkan mengatakan jika kekuasaan kesultanan-kesultanan di Cirebon pada tahun 1700 telah habis sama sekali (secara politik) dengan adanya pengangkatan Letnan Jacob Palm.<ref name="ps">P.S. Sulendraningrat. 1985. Sejarah Cirebon. Jakarta: Balai Pustaka</ref>.

Pada tahun 1701, Belanda kemudian menunjuk seorang pedagang bernama Jacob Heijrmanns sebagai pejabat penghubung Belanda untuk wilayah kesultanan-kesultanan Cirebon<ref name="mason4">Hoadley, Mason Claude. 2018. Selective Judicial Competence: The Cirebon-Priangan Legal Administration, 1680–1792. [[New York]] : Cornell University Press</ref>

Pada tahun 1703 Sultan Anom I Badrudin Kartawijaya wafat, maka dua tahun berikutnya yaitu pada tahun 1704 diadakan pengaturan urutan yang baru oleh Belanda. Panembahan Nasirudin Wangsakerta menempati derajat tertinggi (di antara seluruh keluarga besar [[kesultanan Cirebon]]), tempat kedua ditempati oleh kedua orang putra Sultan Sepuh I Sultan Sepuh Martawijaya yaitu Sultan Sepuh II Sultan Sepuh Tajularipin Djamaludin dan Sultan Kacirebonan I Sultan Cirebon Arya Cirebon Abil Mukaram Kamarudin dan tempat ketiga ditempati putra-putra Sultan Anom I Badrudin Kartawijaya yaitu Pangeran Depati Halal Rudin dan Pangeran Adipati Kaprabon yang mendirikan ''peguron'' [[Kaprabonan]] pada tahun 1696 sekaligus menjadi ''rama guru'' disanadi sana.

Kemudian Pangeran Depati Halal Rudin diresmikan sebagai penguasa keraton Kanoman dikarenakan saudaranya yaitu Pangeran Adipati Kaprabon yang merupakan putera pertama Sultan Anom I dari permaisuri keduanya yaitu Ratu Sultan Panengah memutuskan untuk memperdalam ajaran agama Islam dan menyerahkan kepemimpinan keraton Kanoman kepada adiknya Pangeran Depati Halal Rudin.<ref>[{{Cite web |url=http://www.disparbud.jabarprov.go.id/wisata/down.php?id=33&lang=en |title=Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat - Sejarah Keraton Kaprabonan, Cirebon] |access-date=2015-09-15 |archive-date=2015-09-23 |archive-url=https://web.archive.org/web/20150923215341/http://www.disparbud.jabarprov.go.id/wisata/down.php?id=33&lang=en |dead-url=yes }}</ref>

Pada tahun 1705, Pejabat penghubung Belanda untuk wilayah [[kesultanan Cirebon]] resmi berkantor di Cirebon, guna menyeleseikan masalah dengan Mataram yang masih merasa bahwa [[kesultanan Cirebon]] adalah wilayah bawahannya maka diadakanlah perjanjian pada tanggal 5 Oktober 1705 antara Mataram pada masa pemerintahan Pakubuwono I dengan Belanda, perjanjian tersebut menyebutkan bahwa batas wilayah [[kesultanan Cirebon]] sebagai bagian dari wilayah protektorat Belanda adalah sungai Losari di sebelah utara (sekarang batas antara [[Jawa Barat|provinsi Jawa Barat]] dengan [[Jawa Tengah|provinsi Jawa Tengah]]) dan sungai Donan di sebelah selatan (sekarang batas antara kecamatan Cilacap Selatan dan Cilacap Tengah dengan kecamatan Kawunganten di [[kabupaten Cilacap]])<ref name="iswara1iswara12" />

Pada tahun 1705, [[Vereenigde Oostindische Compagnie]] mempekerjakan sekitar 225 orang di pos dagang mereka di teluk Maurits (sekarang teluk Pananjung) di Pamotan, Pagandaran.<ref>{{Cite web|title=De VOCsite : handelsposten; Cheribon|url=https://www.vocsite.nl/geschiedenis/handelsposten/cheribon.html|website=www.vocsite.nl|access-date=2021-01-16}}</ref>.

Pembagian kuasa dan warisan Sultan Sepuh Syamsuddin Martawijaya kepada kedua putranya yakni Pangeran Depati Anom Tajularipin dan Pangeran Adi Wijaya yang disepakati dalam perjanjian 1699 dimanadi mana Pangeran Adi Wijaya kemudian mendapat gelar Pangeran Arya Cirebon dan membentuk cabang keratonnya sendiri kemudian berimbas kepada diangkatnya beliau menjadi ''Overseer'' (pengawas) Belanda untuk wilayah Priyangan sebelah timur yang berada dibawah kendali Cirebon<ref name="rosita2rosita3" /> melalui ''Besluit'' yang dikeluarkan pada tanggal 9 Februari 1706<ref name=ninapolitikcirebon> Lubis, Nina Herlina. 2010. Situasi Politik Kesultanan Cirebon Abad Ke 17 - 18. [[Bandung]] : Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPNB) Bandung </ref>

Pada masa ditawannya Sultan Abdul Karim di Mataram oleh Amangkurat, Mataram mengakui bahwa di Cirebon ada Pangeran yang memiliki kuasa sejajar dengan Sultan Cirebon, diantara Pangeran yang diakui adalah Pangeran Surya Negara.<ref name="mason" />. Pada saat terjadi perjanjian Cirebon - Belanda 1681 yang menjadikan Cirebon sebagai daerah proktektorat (daerah dalam perlindungan) Belanda, Pangeran Surya Negara memilih untuk tidak ikut serta dalam perjanjian tersebut dan menjaga agar wilayah dan kepemilikannya di Cirebon tetap independen,<ref name="mason" />, permasalahan ini tidak bisa diterima Belanda yang berfikir bahwa di Cirebon hanya ada satu penguasa untuk seluruh wilayah kesultanan sementara para pangeran lainnya yang memiliki kuasa semi-otonom pada masa Sultan Abdul Karim dianggap Belanda hanyalah sebagai bawahan kesultanan Cirebon saja.<ref name="mason" />. Permasalahan pembagian kuasa ini kemudian berlarut-larut hingga mencapai tahun 1700an, pada tanggal 12 Juli 1721, Pangeran Surya Negara mengirimkan sebuah surat kepada residen Belanda Willem Tersmitten yang menyatakan bahwa dia dan Sultan Cirebon Abdul Karim memiliki derajat kuasa yang sama, oleh karenanya dia berhak memilih agar wilayah dan kepemilikannya di Cirebon tetap independen<ref name="mason" />

Pada tahun 1729 dimasa Residen Jan Donker van der Hoff, dilakukan pendataan kepemilikan tanaman kopi dan masyarakat di wilayah kesultanan Cirebon, pendataan dilakukan oleh Kopral Jacob Titter atas perintah residen Belanda yang diawasi pelaksanaannya oleh para ''mantri'' (pegawai kesultanan) yang ditunjuk oleh masing-masing penguasa Cirebon<ref name=hoadleyvillage>Hoadley, Mason. 1996. The Village Concept in the Transformation of Rural Southeast Asia. [[Hove]] : Psychology Press<"hoadleyvillage2"/ref>

Pada pendataan yang telah dilakukan, ditemukan bahwa di desa [[Sayana, Jalaksana, Kuningan|Sayana]] (yang merupakan desa dibawah kekuasaan Sultan Sepuh III Djaenuddin) misalnya terdapat kepemilikan 300 pohon kopi milik Pangeran Surya Negara, begitupula di wilayah lainnya<ref name="hoadleyvillagehoadleyvillage2" />

Pada tanggal 3 November 1705, Belanda mengeluarkan sebuah surat ketetapan agar digunakan aksara carakan Jawa sebagai aksara tulis, ketetapan ini menurut sebagian peneliti dikarenakan berkurangnya penggunaan aksara Sunda pada masyarakat setempat.<ref name=seta1>Mangintrk, Timothy Seta. 2016. Parahiyangan Guardian: Pengembangan Aplikasi Game Untuk Pembelajaran Interaktif Menggunakan Aksara Bahasa Sunda Berbasis Desktop. [[Kota Bandung|Bandung]]: Universitas Widyatama</ref>. Pada wilayah kesultanan-kesultanan Cirebon surat ketetapan Belanda tersebut resmi berlaku setelah dikeluarkannya surat yang meratifikasi ketetapan Belanda tersebut oleh para penguasa Cirebon pada 9 Februari 1706,<ref name=seta1/>, secara perlahan aksara Sunda dan juga Rikasara Cirebon digantikan oleh carakan Jawa, dalam sebuah naskah dari desa adat Gamel-Sarabahu di Cirebon dijelaskan bahwa hilangnya Rikasara Cirebon secara berangsur-angsur setelah dikeluarkannya surat ratifikasi kesultanan-kesultanan di Cirebon menemui titik puncaknya yang waktunya bertepatan dengan dikaburkannya sejarah Cirebon oleh Belanda yang dalam naskah peristiwa itu disebut {{cquote|"'''''... Kalpariksa jatining cirebon, Lebon pepeteng ... 8461//22//09'''''"}}<ref>Mujidiningrat, Raden Dulur Anom Rahadyan Ikhsanurud Daudi Akbar Guratpanuratrahsa Ahmad Elwangsih. 2018. Aksara Rikasara: Sebuah Peradaban yang Hilang. [[Cirebon]]: Desa Adat Gamel-Sarabahu</ref>

Belanda akhirnya mengambil langkah untuk menyeleseikan permasalahan akibat perkara ''Pribawa'' (derajat paling tinggi diantara keluarga besar) setelah terjadinya konflik keluarga pada tahun 1715 setahun setelah meninggalnya Pangeran Nasiruddin (Panembahan Cirebon I) dan pada saat meninggalnya Sultan Anom Alimuddin pada tahun 1733.<ref name=mason/>. Belanda akhirnya pada tahun 1752<ref name=bochari>Bochari, Muhammad Sanggupri. Wiwi Kuswiah. 2001. Sejarah Kerajaan Tradisional Cirebon. [[Jakarta]] : Departemen Pendidikan Nasional</ref> (satu tahun sebelum meninggalnya Sultan Sepuh Raja Muhammad Djaenudin) memutuskan untuk menghentikan mekanisme pergeseran posisi peringkat diantara cabang-cabang dalam keluarga besar [[kesultanan Cirebon]] sekaligus menetapkan aturan agar pergantian penguasa diantara cabang-cabang keluarga [[kesultanan Cirebon]] dilakukan oleh putranya masing-masing<ref name=bochari/>

Melihat keadaan dalam keraton yang sudah banyak dipengaruhi oleh penjajah Belanda, pangeran tersebut memilih untuk pergi meninggalkan [[keraton Kasepuhan]] untuk menemui seorang ulama Cirebon terkenal yang bernama Syekh Muhyidin atau secara adat Cirebon dikenal dengan nama Ki Buyut Muji .<ref>Abdullah, Kholil Raden. [[2013]]. Detik-Detik Menjelang Perang Kedongdong. Cirebon.</ref>.

Pada tahun 1791, Pangeran Joharuddin naik tahta sebagai Sultan Sepuh, namun karena usianya yang baru 10 tahun maka beliau didampingi oleh dua orang pejabat kesultanan dengan pangkat ''Tumenggung'' yaitu ''Tumenggung'' Widya Adiningrat dan ''Tumenggung'' Jayadireja.<ref name="hazmirullah" />.

Pada tahun 1733, Pangeran Chaeruddin Rahim menjadi pemimpin di Kesultanan Kanoman dengan gelar Sultan Anom Chaeruddin menggantikan ayahnya Sultan Anom Alimuddin, pada saat naik tahta beliau baru berusia 10 tahun, sebagai walinya ditunjuklah ''Tumenggung'' Bahu Madenda, ''Tumenggung'' Bahu Madenda menjadi wali dari Sultan Anom Chaeruddin hingga tahun 1744,<ref name="lasmiyatianom">Lasmiyati. 2013. Keraton Kanoman di Cirebon (Sejarah dan Perkembangannya). Bandung : Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung</ref>, surat pernyataan kedewasaan bagi Sultan Anom Chaeruddin yang dikeluarkan masa [[Gustaaf Willem baron van Imhoff|Gubernur Jenderal Gustaaf Willem van Imhoff]] pada tanggal 18 Februari 1744 menjadi legalisasi bagi Sultan Anom Chaeruddin untuk mengambil alih kekuasaan dari walinya ''Tumenggung'' Bahu Madenda, karena sebelumnya Sultan mengalami kesulitan ketika akan mengambil alih kekuasaannya.<ref name="lasmiyatianom" />.

Semenjak kekuasaan Sultan Anom I, Belanda telah berusaha menanamkan kekuasaannya kedalam keraton-keraton di Cirebon melalui perjanjian persahabatan yang berisi monopoli dagang Belanda serta dengan politik pendekatan persuasif kepada pihak-pihak di kesultanan dan tokoh-tokoh masyarakat, Pangeran Raja Kanoman (Putera Mahkota kesultanan Kanoman, putera pertama Sultan Anom Chaeruddin dari permaisurinya) Pada waktu itu telah lama melakukan perlawanan terbuka terhadap belanda, masyarakat yang pernah berjuang bersama di antaranya adalah Mirsa, yang melakukan perjuangan melawan penjajah Belanda pada tahun 1788 yang mendapatkan bantuan tokoh agama, tetapi perjuangan Mirsa dapat dipatahkan, perjuangan melawan penjajah kemudian berlanjut pada tahun 1793<ref>[{{Cite web |url=http://lms.aau.ac.id/library/Ebook/R_2185_04_H/files/res/downloads/download_0231.pdf |title=Akademi Angkatan Udara - Kesultanan Cirebon] |access-date=2015-09-15 |archive-date=2014-12-06 |archive-url=https://web.archive.org/web/20141206040553/http://lms.aau.ac.id/library/Ebook/R_2185_04_H/files/res/downloads/download_0231.pdf |dead-url=yes }}</ref>,<ref name="tukiranmirsa">Taniredja, Tukiran. Supriyadi, Acep. Harmanto. 2016. Indonesia Negara Paripurna. [[Purwokerto]] : Universitas Muhammadiyah Purwokerto Press</ref> dan akhirnya Pangeran Raja Kanoman berhasil ditangkap dalam perjuangannya melawan penjajah dan kemudian diasingkan ke Ambon pada sekitar tahun [[1796]], baik upaya mematahkan perjuangan Mirsa maupun penangkapan terhadap Pangeran Raja Kanoman dilakukan pada masa [https://en.m.wiki-indonesia.club/wiki/Willem_Arnold_Alting Gubernur Jenderal Willem Arnold Alting]. Pada tahun 1795, setahun sebelum penangkapan Pangeran Raja Kanoman, di Belanda terjadi revolusi yang dimotori oleh Perancis yang memaksa penguasa Belanda yaitu [https://en.m.wiki-indonesia.club/wiki/William_V,_Prince_of_Orange William Batavus (William V)] untuk mengasingkan diri ke Inggris, negara Belanda yang telah jatuh ke tangan revolusioner tersebut diubah namanya dari ''Dutch Republic'' ([[bahasa Indonesia]]: Republik Belanda) menjadi ''Batavian Republic'' ([[bahasa Indonesia]]: Republik Batavian (secara harafiah berarti Republik Orang-Orang Belanda). Di Inggris, William Batavus kemudian mengeluarkan ''Kew Letter'' sebuah surat perintah yang menugaskan para pejabat [[Vereenigde Oostindische Compagnie|Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC)]] di wilayah Hindia Belanda menyerahkan pos pos mereka kepada British, hal inilah yang kemudian memudahkan British untuk menguasai Hindia Belanda, berbekal ''Kew Letter'' tersebut [[Melaka]], [[Padang]] dan [[Ambon]] berhasil dikuasai oleh British dengan mudah,<ref name="cribb">Cribb, Robert. 2000. Historical Atlas of Indonesia. [[Honolulu]]: University of Hawai'i Press</ref>, pada tahun ini sebenarnya [https://en.m.wiki-indonesia.club/wiki/Willem_Arnold_Alting Gubernur Jenderal Willem Arnold Alting] sudah menyadari ada dinamika di negara asalnya bahwa kini ''Dutch Republic'' telah dikuasai oleh Perancis dan diubah namanya menjadi ''Batavian Republic''.

Pada tahun [[1798]], pada masa itu [https://en.m.wiki-indonesia.club/wiki/Willem_Arnold_Alting Gubernur Jenderal Willem Arnold Alting] yang telah menangkap Pangeran Raja Kanoman dan mengasingkannya ke Ambon dan yang proyek pembuatan rumah ''Raad van Indie''-nya ([[bahasa Indonesia]]: Dewan Hindia) di Indramayu pada tahun tahun sebelumnya yang diperkirakan dibantu oleh Sultan Muhammad Chaeruddin <ref name=Pudjiastuti>Pudjiastuti, Titik. 2014. Kajian Kodikologis atas Surat Sultan Kanoman, Cirebon (COD. OR. 2241 ILLB 17 (No. 80)). [[Depok]]: Universitas Indonesia</ref> baru saja pensiun dengan telah datang penggantinya [https://en.m.wiki-indonesia.club/wiki/Pieter_Gerardus_van_Overstraten Gubernur Jenderal Pieter Gerardus van Overstraten] yang sebelumnya menjabat sebagai pemimpin untuk pesisir utara Jawa bagian timur pada 17 Februari 1797, pada masa [https://en.m.wiki-indonesia.club/wiki/Pieter_Gerardus_van_Overstraten Gubernur Jenderal Pieter Gerardus van Overstraten] ini di kesultanan Kanoman terdapat permasalahan karena tidak adanya putera mahkota ditempat jika seandainya terjadi sesuatu dengan Sultan Muhammad Chaeruddin, maka pada tahun itu, 1798, Sultan membuat keputusan untuk mengangkat Imamuddin, adik lain ibu dari Pangeran Raja Kanoman (Putra Mahkota kesultanan Kanoman yang dibuang oleh Belanda ke Ambon) guna menggantikan posisinya sebagai Putera Mahkota kesultanan Kanoman ,<ref name=Pudjiastuti/>, dijelaskan oleh Abdullah al Misri (seorang cendikiawan keturunan Arab) dalam tulisannya menarasikan bahwa Imamuddin adalah anak dari Sultan Muhammad Chaeruddin dengan istrinya yang bukan permaisuri.<ref name=monique>Zaini-Lajoubert, Monique. 2008. Karya lengkap Abdullah bin Muhammad al-Misri: Bayan al-asmaʼ, Hikayat Mareskalek, Arsy al-muluk, Cerita Siam, Hikayat tanah Bali. [[Jakarta]]: Gramedia</ref>. Pada masa [https://en.m.wiki-indonesia.club/wiki/Pieter_Gerardus_van_Overstraten Gubernur Jenderal Pieter Gerardus van Overstraten] ini [[Vereenigde Oostindische Compagnie|Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC)]] dibubarkan, British berhasil mengambil alih wilayah Tidore<ref name=cribb/> serta menghancurkan benteng-benteng pertahanan Batavia di pulau Onrust dan sekitarnya pada tahun 1800.<ref name=dinascagarbudayadki>Tim Dinas Museum dan Pemugaran, Propinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta. 2000. Bangunan Cagar Budaya Di Propinsi DKI Jakarta. [[Jakarta]]: Dinas Museum dan Pemugaran, Propinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta</ref>. Pada 22 Agustus 1801 [https://en.m.wiki-indonesia.club/wiki/Pieter_Gerardus_van_Overstraten Gubernur Jenderal Pieter Gerardus van Overstraten] meninggal dunia<ref>Diehl, Katharine Smith. 1990. Printers and Printing in the East Indies to 1850: Batavia. [[New Rochelle, New York|New Rochelle]]: Aristide D. Cararzas</ref> dan kemudian posisinya digantikan oleh [https://en.m.wiki-indonesia.club/wiki/Johannes_Siberg Gubernur Jenderal Johannes Siberg] (menantu dari [https://en.m.wiki-indonesia.club/wiki/Willem_Arnold_Alting Gubernur Jenderal Willem Arnold Alting]) yang sebelumnya menjabat sebagai pemimpin di pantai utara Jawa bagian barat. Pada masa kepemimpinan [https://en.m.wiki-indonesia.club/wiki/Johannes_Siberg Gubernur Jenderal Johannes Siberg] diwarnai oleh berbagai perjuangan para penguasa lokal di nusantara yang memanfaatkan situasi kacau di Hindia Belanda untuk bisa menguatkan kembali posisi mereka.

Pada tahun 1792, pejabat penghubung Belanda untuk wilayah kesultanan Cirebon Johan Lubbert Umbgrove memandang perlu untuk mengurangi jumlah pangeran dan ratu dengan mengubah fungsi mereka menjadi abdi masyarakat.<ref>[{{Cite web |url=http://www.cirebontrust.com/dongeng-dari-negeri-kanoman-2.html |title={{!}} Noer, Noerdin. 2015. Dongeng dari Negeri Kanoman (bagian 2). [[&#91;&#91;kota Cirebon|{{!}}Cirebon]]&#93;&#93;: Cirebon Trust] |access-date=2016-06-04 |archive-date=2016-06-30 |archive-url=https://web.archive.org/web/20160630171729/http://www.cirebontrust.com/dongeng-dari-negeri-kanoman-2.html |dead-url=yes }}</ref><ref name=setiawan>Setiawan, D A. 2018. Catatan Van der Kemp di Cirebon. [[Cirebon]] : Radar Cirebon</ref> Kejadian tersebut mirip dengan peristiwa surat pengakuan gelar kesultanan oleh [[Belanda]] pada masa Sultan Sepuh IV yaitu Amir Sena Muhammad Jaenudin atau yang dikenal sebagai Sultan Jaenudin II yang bertahta dari 1753 - 1773 (menggantikan Sultan Sepuh III Sultan Raja Jaenudin yang bertahta dari tahun 1723 - 1753) dimanadi mana para keluarga kesultanan yang tidak diakui lagi gelarnya diharuskan menjadi abdi masyarakat tanpa tunjangan bulanan, karena hanya mereka yang diakui [[Belanda]] yang akhirnya mendapatkan tunjangan bulanan, hal tersebut dilakukan oleh [[Belanda]] dengan alasan penghematan agar kekayaan Cirebon tidak habis ditangan kesultanan, tetapi hal itu hanyalah alasan yang dibuat-buat karena pada masa yang sama [[Belanda]] bekerjasama dengan para penguasa swasta kaya (kebanyakan dari mereka adalah orang-orang Cina) untuk menguasai tanah-tanah di Cirebon dan menerapkan pajak tanah (''landrente'') yang tinggi pada masyarakat.<ref>[{{Cite web |url=http://www.fajarmuda.com/opini/post/399955883/perang.kedongdong.gerakan.perlawanan.rakyat.cirebon.1818 |title=Rosyidi, Abdul. 2014. Perang Kedongdong Gerakan Perlawanan Rakyat Cirebon 1818. [[&#91;&#91;Cirebon]]&#93;&#93;: Fajar Muda] |access-date=2016-06-04 |archive-date=2016-08-19 |archive-url=https://web.archive.org/web/20160819212415/http://www.fajarmuda.com/opini/post/399955883/perang.kedongdong.gerakan.perlawanan.rakyat.cirebon.1818 |dead-url=yes }}</ref>

Sifat Bagus Rangin digambarkan sebagai pemimpin yang gagah berani dan sanggup menyatakan perang dengan didukung oleh pengikutnya yang banyak.<ref>Stapel, Frederik Willem. 1940. Geschiedenis van Nederlandsch Indie, V. Batavia.</ref> Secara garis besar kondisi perekonomian di pedesaan Cirebon dijelaskan bahwa desa-desa hampir secara keseluruhan disewakan kepada orang-orang Cina oleh para bupati dan residen. Penyerahan tenaga kerja, penyerapan pajak dan hasil pertanian penduduk dibeli dengan harga sangat rendah oleh residen.<ref name=paramita1/>.

Di wilayah Palimanan banyak tanah yang disewakan oleh bupati kepada orang-orang Cina sementara masyarakat dihisap tenaganya dan dikenakan pajak yang tinggi, masyarakat Palimanan kemudian protes kepada Bupati meminta agar diberi keringanan pajak, namun jawaban yang diberikan oleh Bupati tidak memuaskan dan seolah-olah memihak kepada kepentingan orang-orang Cina<ref name="bochari" /> bahkan kepala distrik seakan membiarkan keadaan ini.<ref name="ekajatisastrawan" />. Masyarakat yang kecewa dengan tindakan bupati tersebut kemudian berniat untuk mengadakan gerakan perlawanan, mereka kemudian dihimpun oleh kelompok Bagus Rangin, menurut Bagus Rangin pihak yang paling bertanggung jawab terhadap permasalahan di Palimanan adalah Bupati dan asisten pejabat penghubung Belanda untuk wilayah kesultanan Cirebon,<ref name="bochari" />, setelah persiapan selesai, para pejuang dengan dipimpin oleh Bagus Serit (adik Bagus Rangin<ref name="bochari" />) menyerang pendopo bupati dan membunuh bupati Tumenggung Madenda, kemudian para pejuang tersebut menyerang rumah kediaman asisten pejabat penghubung Belanda di Palimanan dan membunuhnya juga,<ref name="bochari" />, dalam penelitiannya Tatang Manguni Amirin (peneliti sejarah Majalengka) menyebut bahwa Palimanan dalam peta Raffles 1817 masih disebut sebagai ''Benjawan''<ref name=":0">{{Cite web|date=2010-12-22|title=KABUPATEN MAJALENGKA : MELACAK JEJAK HINDIA BELANDA|url=https://tatangmanguny.wordpress.com/sejarah-kabupaten-majalengka-bunga-rampai/kabupaten-majalengka-melacak-jejak-hindia-belanda/|website=tatangmanguny's blog|language=en|access-date=2021-01-17}}</ref> dan pada ''Besluit van Commissarissen Generaal over Nederlandsch Indië No. 23 tahun 1819'' tentang ketetapan pembagian karesidenan Cirebon menjadi beberapa ''regentschap'' (kabupaten) wilayah ini masuk dalam ''regentschap'' Bengawan Wetan.<ref name=":0" />.

Setelah membunuh bupati dan asisten pejabat penghubung Belanda di Palimanan, gerakan perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Bagus Serit kemudian mulai mengepung dan menyerang rumah-rumah para bangsawan dan orang-orang Cina, setelah selesai dengan itu mereka semua kembali ke tempat asalnya masing-masing sementara sebagian yang lainnya bergabung dengan Bagus Rangin.<ref name="bochari" />. Banyaknya rakyat yang bergabung dengan kelompok Bagus Rangin membuat jumlah pasukannya bertambah antara 300 hingga 500 orang yang terlatih untuk berperang, selain Bagus Rangin sebagai pemimpin utamanya masih ada lagi pemimpin yang lainnya di antaranya Bagus Wariem dan Bagus Ujar daei wilayah Bayawak, Bagus Sakti dan Bagus Kondur dari wilayah [[Jatitujuh, Majalengka|Jatitujuh]], Rontui dari wilayah Baruang Wetan, Bagus Sidung dari wilayah [[Sumber, Cirebon|Sumber]], Bagus Arisem dari wilayah [[Loyang, Cikedung, Indramayu|Loyang]], Bagus Suara dari wilayah [[Bantarjati, Kertajati, Majalengka|Bantarjati]], Bagus Sanda dari wilayah [[Pamayahan, Lohbener, Indramayu|Pamayahan]], Bagus Narim dari wilayah [[Lelea, Indramayu|Lelea]], Bagus Jamani dari wilayah [[Depok, Cirebon|Depok]], Demang Penangan dari wilayah [[Kandanghaur, Indramayu|Kandanghaur]], Demang Wargagupita dari wilayah [[Kuningan, Kuningan, Kuningan|Kuningan]], Wargamanggala dan Harmanis dari wilayah Cikad, Wirasraya dari wilayah Mamis, Jurangprawira dari wilayah [[Linggajati, Cilimus, Kuningan|Linggajati]], Jayasasmita dari wilayah Ciminding, Jangbaya dari wilayah [[Luragung, Kuningan|Luragung]], Anggasraya dari wilayah [[Timbang, cigandamekar, kuningan|Timbang]], Demang Jayaprawata dari wilayah Nagarawangi, Demang Angon Klangon dari wilayah [[Weru, Cirebon|Weru]], Ingabei Martamanggala dari wilayah Pagebangan dan Demang Jayapratala dari wilayah Sukasari.<ref name="bochari" />.

Di Batavia pada tahun 1803, setelah hancur oleh serangan British pada tahun 1800,<ref name="dinascagarbudayadki" />, pulau [[Onrust]] yang merupakan benteng pertahanan Batavia oleh Belanda dibawah pimpinan [https://en.m.wiki-indonesia.club/wiki/Johannes_Siberg Gubernur Jenderal Johannes Siberg] (menantu dari [https://en.m.wiki-indonesia.club/wiki/Willem_Arnold_Alting Gubernur Jenderal Willem Arnold Alting]) berusaha direstorasi kembali,<ref>[https://amp.kompas.com/properti/read/2019/01/19/070000821/onrust-pulau-pengasingan-yang-jadi-rebutan-inggris-dan-belanda Haryanti, Rosiana. 2019. Onrust, Pulau Pengasingan yang Jadi Rebutan Inggris dan Belanda. ][[Jakarta]]: Kompas</ref>, sementara itu di Cirebon, Sultan Muhammad Chaeruddin baru saja meninggal dunia dan sebagai penggantinya, Imamuddin yang telah ditunjuk sebagai putera mahkota sejak 1798 menggantikan Pangeran Raja Kanoman yang diasingkan oleh Belanda ke Ambon naik tahta menggantikan kedudukan ayahnya sebagai Sultan Anom V Abu Soleh Imamuddin<ref>Suryawan. 2014. Srabad Dalam Seni Rupa Tradisi Cirebon. [[Yogyakarta]]: Institut Seni Indonesia Yogyakarta</ref> dan hal ini disetujui oleh Belanda,<ref name="monique" />, dijelaskan kondisi sosial pada saat itu bahwa bencana kelaparan dan wabah penyakit sempat melanda Cirebon sejak akhir abad ke 18, mengakibatkan banyak penduduk Cirebon meninggal dunia.<ref name="paramita1">Paramita R. Abdurachman, 1982, Cerbon, Jakarta: Sinar Harapan</ref>, dalam narasinya Abdullah al Misri (seorang cendikiawan keturunan Arab) mengatakan bahwa sejak naiknya Imamuddin menjadi Sultan di kesultanan Kanoman maka banyak hal buruk yang terjadi tidak hanya soal banyaknya warga yang sakit dan meninggal namun juga hal hal lain seperti kosongnya bulir bulir padi yang ditanam,<ref name="monique" />, permasalahan Pangeran Raja Kanoman yang diasingkan ke [[Ambon]] tersebut mencapai puncaknya pada tahun 1805, berdatanganlah perwakilan masyarakat Cirebon untuksekitar menemui1000 Gubernurorang Jenderalberdatangan yangguna barumelakukan menjabat''long yaitumarch'' [https://en.m.wiki-indonesia.club/wiki/Albertus_Henricus_Wiese(berjalan Gubernurkaki) Jenderaluntuk Albertusmenemui HenricusGubernur Wiese],Jenderal mereka datang untuk menuntut hak Pangeran Raja Kanoman bertahta menggantikan ayahnya Sultan Anom Chaeruddin Muhammad Chaeruddin<ref name="bochari" /> yang telah meninggal pada [[1803]],<ref name="lasmiyatianom" /> perwakilan masyarakat Cirebon itu mengatakan bahwa Imamuddin tidak berhak menjadi Sultan di kesultanan Kanoman karena masih ada Pangeran Raja Kanoman yang lebih berhak, dinarasikan oleh Abdullah al Misri (seorang cendikiawan keturunan Arab) bahwa perwakilan masyarakat Cirebon tersebut menghubung-hubungkan kejadian buruk di Cirebon dari mulai banyaknya masyarakat yang sakit dan meninggal hingga kejadian dimanadi mana bulir bulir padi yang ditanam namun tidak ada isinya yang menyebabkan kelaparan dengan naiknya Imamuddin sebagai Sultan di kesultanan Kanoman,<ref name="monique" />, Pejabat Belanda untuk wilayah Kesultanan Cirebon pada masa itu S.HSimon Hendrik-Rose kemudian mengajukan permohonan pada tanggal 26 Februari 1805<ref name=":2" /> agar pemerintah Hindia Belanda di Batavia mengeluarkan sebuah peraturan kepada para bupati agar tidak memberikan jalan kepada rombongan nasyarakat Cirebon yang akan menemui Gubernur Jenderal, permohonan S.HSimon Hendrik-Rose selaku pejabat penghubung Belanda untuk wilayah kesultanan Cirebon dikabulkan dengan dikeluarkannya surat keputusan (''besluit'') 15 Maret 1805 yang berisi perintah kepada para bupati agar tidak memberikan jalan kepada rombongan masyarakat Cirebon, berdasarkan ''besluit'' tersebut maka bupati [[Karawang]] diperintahkan agar mencegah rombongan tersebut ke Batavia, Belanda kemudian mengirimkan kapal ke pesisir Cilincing (sebelah timur kota Batavia) untukmengangkutuntuk mengangkut para rombongan masyarakat Cirebon dan pada tanggal 177 Mei 1805 rombongan tersebut kembali ke Cirebon,<ref name=":2">Ekadjati, Edi Suhardi. 1982. Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di daerah Jawa Barat. [[Jakarta]]: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional</ref>, mendengar hal ini [https://en.m.wiki-indonesia.club/wiki/Albertus_Henricus_Wiese Gubernur Jenderal Albertus Henricus Wiese] yang secara resmi mulai menjabat pada 15 Juni 1805<ref name=biltjava>van der Bilt la Motte, Cornelis van Erlach. 1858. Java : Schetsen en omtrekken uit de portefeuille. [[Dordrecht]] : H. Lagerweij</ref> dikemudian hari mengabulkan permintaan perwakilan masyarakat Cirebon dengan memulangkan Pangeran Raja Kanoman dari pengasingannya di Ambon, hal tersebut dilakukan karena Belanda tidak mau masalah ini menjadi lebih panjang lagi yang nantinya akan berimbas kepada peperangan yang lebih besar lagi dengan Cirebon, karena dengan pertempuran yang sekarang sedang berlangsung dengan para pejuang sudah banyak korban dari pihak Belanda,<ref name="monique" />,

Pada resolusi 25 Februari 1806 pejabat Belanda di Cirebon yaitu van Lawick menjelaskan bahwa di daerah perbatasan Sumedang dan Cirebon, di daerah Jatitujuh dan sekitarnya ada pergerakan kelompok orang yang berjumlah sekitar 1000 orang,<ref name="bochari" />, guna mengantisipasi pergerakan tersebut, [https://en.m.wiki-indonesia.club/wiki/Albertus_Henricus_Wiese Gubernur Jenderal Albertus Henricus Wiese] mengirimkan beberapa pasukannya.<ref name="bochari" />. [https://en.m.wiki-indonesia.club/wiki/Albertus_Henricus_Wiese Gubernur Jenderal [[Albertus Henricus Wiese]] dengan persetujuan dewan penasehat pemerintah Hindia Belanda di Batavia segera menugaskan Nicolas[[Nicolaus Engelhard]] (Gubernur Pantai Timur Laut Jawa) sebagai pemimpin pasukan guna membereskan masalah Bagus Rangin, pasukannya kemudian diperkuat oleh pasukan dari putera bupati Mangkudiningrat (bupati Bangkalan),<ref name="bochari" />, dalam pertempuran melawan kelompok Bagus Rangin, dua orang putera Patih Sumedang menjadi korban dan dua puluh lima orang pasukan Sumedang yang berhasil ditawan kemudian dihukum mati sementara pasukan Bagus Rangin banyak yang berhasil meloloskan diri.<ref name="bochari" />.

[[Bandung]]: Satya Historika</ref> Belanda membuat perjanjian dengan Sultan Sepuh Djoharuddin dan Sultan Anom Abu Soleh Imamuddin untuk mengembalikan Pangeran Raja Kanoman ke Cirebon guna meredakan perjuangan yang terjadi.<ref>Carey, Peter (P.B.R) 1980. The Archive of Yogyakarta: an edition of Javanese reports, letters, and land grants from the Yogyakarta court dated between A.J. 1698 and A.J. 1740 (1772-1813) taken from materials in the British Library and the India Office Library (London). [[Oxford]]: Oxford University Press</ref>. dalam bukunya ''Geschiedenis van Nederlandsch Indie, V'' Frederik Willem Stapel mengatakan,

{{cquote|sampai dengan tahun 1806 jumlah kaum pemberontak yang bersenjata telah mencapai sekitar 40.000 orang.<ref name=bochari/>. Pasukan yang langsung dipimpin oleh Bagus Rangin berjumlah antara 280-300 orang yang telah terlatih perang}}

namun karena di keraton Kanoman sudah bertahta Pangeran Raja Abu Soleh Immamudin yang merupakan adik Pangeran Raja Kanoman, maka akhirnya atas dasar kesepakan keluarga, Pangeran Raja Kanoman pada tahun 1808 mendirikan kesultanannya sendiri dengan nama Kacirebonan yang sekarang pusatnya berada di [[keraton Kacirebonan]], sebagai pemimpin Kacirebonan Pangeran Raja Kanoman bergelar Sultan Carbon Amirul Mukminin, selain permasalahan berkaitan dengan Pangeran Raja Kanoman, dalam perjanjian 1 September 1806 tersebut juga disinggung mengenai orang-orang Cina dan para Sultan yang memihak Belanda, disebutkan dalam perjanjian tersebut bahwa orang-orang Cina tidak diperbolehkan untuk tinggal di daerah pedalaman dan kepada para Sultan yang memihak Belanda tidak diperkenankan untuk memeras rakyatnya,<ref name="bochari" />, tetapi kembalinya Pangeran Raja Kanoman dan dibentuknya [[kesultanan Kacirebonan]] untuk Pangeran Raja Kanoman sebagai hasil kesepakatan keluarga besar kesultanan Kanoman dikarenakan di kesultanan Kanoman telah bertahta Sultan Anom V Pangeran Raja Abu Soleh Immamudin, tidak menyurutkan gerakan perjuangan yang sedang berlangsung.<ref name="bochari" />.

Pada 1807, seorang pejabat Belanda yaitu Carl Willem Thalman yang merupakan ''Voorzitter'' (kepala) pemeriksa tanah di Priyangan menjelaskan dalam persiapannya menumpas pergerakan kelompok Bagus Rangin, pemerintah Belanda telah memerintahkan setiap kabupaten di Priyangan dan Karawang untuk mengirimkan pasukannnya, terutama kabupaten-kabupaten yang berbatasan dengan daerah perlawanan, ditetapkan pula Pangeran Kusumahdinata IX (bupati Sumedang) dan Raden Surialaga II<ref name="bochari" /> (putera almarhum Raden Surialaga I (bupati Sumedang periode 1765-1773)<ref name=ekajatisastrawan>Ekajati, Edi S. Hardjasaputra, A. Sobana. Anggawisastra, Ade Kosmaya dan Masduki, Aam. 1994. Empat Sastrawan Sunda Lama. [[Jakarta]] : Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan</ref> ) sebagai komandan Pasukan,<ref name="bochari" />, Raden Surialaga II kelak menjadi bupati Karawang menggantikan Raden Adipati Singasari yang menjadi bupati Brebes setelah ikut serta dalam sayembara Belanda dalam menumpas pemberontakan Raden Wangsanangga, pasukan para bupati tersebut kemudian diperkuat dengan pasukan yang didatangkan dari Batavia yang dipimpin oleh seorang Mayor.<ref name="bochari" />.

Pada masa ditengah pemberontakan ini, Belanda mengirimkan [[Herman Willem Daendels]] sebagai Gubernur Jendral [[Hindia Belanda]] yang tiba di Batavia ''(sekarang Jakarta)'' pada tahun 1808 <ref>Carey, Peter. 2013. Daendels and the Sacred Space of Java, 1808-1811: Political Relations, Uniforms and the Postweg. Nijmegen: Vantilt</ref> yang memimpin dengan cara kediktaktoran. [[Herman Willem Daendels]] dikirimkan untuk menggantikan [[Albertus Wiese | Gubernur Jenderal Albertus Henricus Wiese]].

Pada musim kemarau tahun 1808 surat-surat karesidenan di Jawa penuh dengan nota antara perwira intendans [[Herman Willem Daendels|Gubernur Jendral Herman Willem Daendels]] dengan para pejabat, banyaknya permintaan masuk mengenai kuda, pelana, seragam, cambuk, sepatu, beras, dendeng rusa serta keperluan militer lainnya, bahkan J W Winter (penterjemah resmi Belanda untuk Surakarta) menyarankan agar seorang penenun yang terampil dari wilayah kabupaten di pantai selatan agar dikirim ke Semarang untuk membantu membuat kain Linen berwarna biru tua guna dijadikan seragam. Pada salah satu contoh surat dari residen Surakarta Willem Nicolaas Servatius kepada [[Herman Willem Daendels|Gubernur Jendral Herman Willem Daendels]] menerangkan tentang tibanya Gordon seorang ''Ridder Kolonel'' (Kolonel tituler) untuk mengambil contoh kain dari Surakarta.<ref name="carey3">Carey, Peter. 2011. Kuasa Ramalan : Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawam 1785 - 1855. [[Jakarta]] : Kepustakaan Populer Gramedia </ref>

Pada masa yang sama pihak keraton Jawa juga didesak untuk mengizinkan agar kayu diwilayah sebelah timur ditebang guna membantu pembangunan benteng di Gresik yang berfungsi untuk melindungi selat Madura dan pelabuhan Surabaya, perkataan [[Herman Willem Daendels|Gubernur Jendral Herman Willem Daendels]] bahwa penebangan hanya untuk jangka waktu enam bulan tidak dipercaya oleh pihak keraton karena pembangunan benteng di pantai Marsekal tersebut merupakan proyek jangka panjang yang lebih dari enam bulan, wilayah kesultanan Yogyakarta yang diminta agar dibuka akses ke hutan Jati oleh Belanda adalah wilayah Padangan, Panolan dan Madiun (wilayah yang dikuasai oleh bupati wedana kesultanan Yogyakarta, Raden Ronggo)<ref name="carey4">Carey, Peter. 2014. Takdir : Riwayat Pangeran Diponegoro (1785-1855). [[Jakarta]] : Kompas</ref> berbagai permintaan ini dicurigai secara khusus terkait dengan bupati wedana kesultanan Yogyakarta tersebut.<ref name=carey3/>. Pada masa awal kedatangan [[Herman Willem Daendels|Gubernur Jendral Herman Willem Daendels]] dia berusaha menunjukan kekuatan militernya untuk menekan pihak kesultanan Yogyakarta yang kemudian balas oleh Sultan Hamengkubuwono II dengan mengadakan parade militer besar-besaran di [[Yogyakarta]] dengan Raden Ronggo selaku delegasi dari kesultanan Yogyakarta, selain itu ada peristiwa dimanadi mana [[Herman Willem Daendels|Gubernur Jendral Herman Willem Daendels]] memaksakan agar digelar upacara penerimaan Gubernur Jenderal di keraton Yogyakarta yang kemudian oleh Raden Ronggo dan kelompok yang anti terdahap Belanda hal tersebut dianggap sebagai pelecehan karena merendahkan Sultan Yogyakarta,<ref name=carey4/>, walaupun hubungan antara kesultanan Yogyakarta dengan [[Herman Willem Daendels|Gubernur Jendral Herman Willem Daendels]] semakin rawan terlebih dengan disorotnya Raden Ronggo pada beberapa peristiwa yang telah disebutkan diatas namun tidak menyurutkan niat Sultan Hamengkubuwono II untuk menempatkan Raden Ronggo digaris terdepan dalam hubungannya dengan Belanda<ref name="carey3" />

Pada periode yang sama [[Herman Willem Daendels|Gubernur Jendral Herman Willem Daendels]] memaksakan agar kesultanan Yogyakarta dan kasunanan Surakarta menandatangani perjanjian yang antara lain ialah kesepakatan hukum, ketertiban dan pekerjaan serikat buruh panggul, pada masa itu [[Herman Willem Daendels|Gubernur Jendral Herman Willem Daendels]] tengah membangun jalan raya pos antara [[Anyar, Serang|Anyer]] hingga [[Panarukan, Situbondo|Panarukan]] selain proyek pertahanan terhadap serangan Inggris yang sedang berlangsung, berkenaan dengan persoalan buruh, pihak Kasunanan Surakarta juga mengalami tekanan yang besar, hal tersebut terkait permintaan [[Herman Willem Daendels|Gubernur Jendral Herman Willem Daendels]] agar pihak Kasunanan Surakarta menyediakan 500 orang buruh dari wilayah Banyumas untuk ikut serta dalam pembangunan jalan raya pos di daerah ''Bataviasche Bovenlanden'' ([[Bahasa Indonesia]] : dataran tinggi Batavia) yang membuat Sunan Pakubuwono IV kesal,<ref name="carey3" />, namun seandainya pihak kesultanan Yogyakarta atau kasunanan Surakarta ingin mengadakan perlawanan terhadap apa yang dilakukan oleh [[Herman Willem Daendels|Gubernur Jendral Herman Willem Daendels]] maka peristiwa yang menimpa Kyai Kulur dan Kyai Durrahman yang merupakan dua dari tiga pimpinan perjuangan rakyat di Cirebon bisa membuat para penguasa Jawa tersebut berfikir dua kali, hal tersebut dikarenakan, Kyai Kulur dan Kyai Durrahman ketika mereka tertangkap pada bulan Oktober 1808 hidup mereka berakhir dalam sekejap, Kyai Kulur tubuhnya dicincang oleh ''Hussar'' (kavaleri) sementara Kyai Durrahman dibakar hidup-hidup.<ref name="carey3" />.

==== Surat Raden ''Depati'' Natadireja berkenaan dengan tiga serangkai Bagus Rangin, Kyai Kulur dan Kyai Durrahman ====

Berkas:Reynan-5_2_-_image_1596165930965_image_1596165848797.jpg|thumb|Surat Raden Depati Natadireja untuk [[Herman Willem Daendels]] pada 5 Jumadil akhir 1223 hijriah atau sekitar 25 Juli 1808, ditulis dalam Carakan Cirebon gaya Joharuddin. TerjemahanAlih aksara dan terjemahan dalam [[bahasa Indonesia]] oleh Raden Anom Panuratrahsa. '''Lembar KeempatKedua'''<br><br>ka, sawab boten sapisan kaping kali kemawon enggenipun katigalan ing cindranipun tuwan boten angestokaken in parenta. Mala kantos wahu kapala ingkang sakelangkung dening awonipun ingkang kawasta Pun Rangin, umpetan wonten dusun bawa rerehanipun boten pisan wahu abdi dalem Pun Sura Prasanda, Yen angatingalena ing ketemenanipun amuri anyepeng wahu Pun Rangin, tansa ugi katingalan engenipun angubeng-ubeng ambrih ing bubaripun wahu Pun Rangin kimawon. Ingkang punika gusti, menggah sakatah katahipun unjuk kawula ing panjenengan dalem punika, inggi sampun kawula tingali, saha ingkang kawula pireng punika sadaya, kaserat ing Nagari Garage, kala tanggal ping Gangsal sasi Jumadilakir tahun Dal Hijrah 1223

Pada tanggal 2 Februari 1809, berdasarkan ''Reglement op het beheer van Cheribonsche Landen'' (peraturan tentang pengelolaan wilayah Cirebon) wilayah kesultanan Cirebon dijadikan wilayah dibawah kekuasaan Belanda, para Sultan-Sultan di Cirebon kemudian dijadikan pegawai Belanda<ref name="ekajatisunda">Ekajati, Edi Suhardi. 1984. Masyarakat Sunda dan Kebudayaannya. [[Jakarta]] : Girimukti Pasaka</ref> dan diberikan gaji oleh pemerintah Belanda.<ref name="bochari" />. Pemisahan kekuasaan kesultanan-kesultanan di Cirebon ini bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Sepuh VII Sultan Djoharudin di Kesultanan Kasepuhan, Sultan Anom V Abu Soleh Muhammad Immamudin di kesultanan Kanoman dan Sultan Kacirebonan I Sultan Carbon Amirul Mukminin di [[kesultanan Kacirebonan]] yang baru saja dibentuk dari hasil perundingan keluarga untuk membagi kesultanan Kanoman. [[Herman Willem Daendels|Gubernur Jendral Herman Willem Daendels]] setahun setelah kedatangannya ke Hindia Belanda, segera menetapkan berbagai langkah dan tindakan dalam rangka pengendalian wilayahnya yang ada di Jawa bagian barat, dua ''Regentschappen'' (wilayah) kemudian ditetapkan,

Di daerah Cirebon, dikatakan [[Herman Willem Daendels|Gubernur Jendral Herman Willem Daendels]] memperoleh hak untuk mengangkat pegawai kesultanan menjadi pegawai Belanda, hal ini senada dengan proses reformasi administrasi yang dilakukan oleh [[Herman Willem Daendels|Gubernur Jendral Herman Willem Daendels]] di pulau Jawa dimanadi mana dia mengangkat semua bupati menjadi pegawai Belanda dengan maksud menyetarakan mereka dengan para pegawai yang berasal dari eropa, hal ini dilakukan oleh [[Herman Willem Daendels|Gubernur Jendral Herman Willem Daendels]] untuk menghentikan penyalahgunaan wewenang oleh para bupati Jawa yang memperoleh keuntungan langsung dari penduduknya.<ref name=dalope>Dalope, Leonard Bayu Laksono. 2018. Berharap dari Tanah Pangharepan : Kajian Sosio-Historis di Seputar Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda pada Komunitas Kristen di Jawa Barat periode Tahun 1870-1920. [[Salatiga]] : Universitas Kristen Satya Wacana</ref>. [[Herman Willem Daendels|Gubernur Jendral Herman Willem Daendels]] juga mendapat kekuasaan lebih besar dalam urusan keuangan, tidak hanya di Cirebon, [[Herman Willem Daendels|Gubernur Jendral Herman Willem Daendels]] juga memperketat pengawasan administrasi dan keuangan atas para penguasa pribumi lainnya.<ref name=lipidaendels>Tim Konggres Ilmu Pengetahuan Nasional. 1986. Risalah Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional IV, Jakarta, 8-12 September 1986, Volume 4. [[Jakarta]] : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia</ref>. [[Herman Willem Daendels|Gubernur Jendral Herman Willem Daendels]] juga masih ikut campur dalam pemerintahan internal kesultanan. sejak tahun 1809 dikatakan bahwa kesultanan-kesultanan yang ada di Cirebon tidak lagi memiliki kekuasaan politik karena telah dijadikan pegawai pemerintah Hindia Belanda dan fungsi mereka sebagai kepala pemerintahan digantikan oleh para bupati yang diangkat oleh Gubernur Jendral, wilayah-wilayahnya kemudian diawasi oleh ''prefect'' (kepala wilayah) yang telah ditunjuk oleh pemerintah Belanda.<ref name="hazmirullah" />.

Pada ''Algemeene Bepalingen'' (ketentuan umum) selain memecah wilayah [[kesultanan Cirebon]] menjadi dua ''prefectuur'' (wilayah) yakni ''Kesultanan Cheribon Landen'' (termasuk didalamnya wilayah kepangeranan Gebang) dan ''Cheribonsche-Preanger Landen'' yang masing-masing dikepalai oleh seorang ''prefect'' (kepala wilayah), ketentuan umum tersebut juga menjelaskan bahwa kedudukan para penguasa Cirebon dengan terbitnya ''Reglement op het beheer van Cheribonsche Landen'' (peraturan tentang pengelolaan wilayah Cirebon) menjadi seorang pegawai Belanda dengan posisi yang berada langsung dibawah ''prefect'' (kepala wilayah), ketiga penguasa Cirebon kemudian diberikan gelar ''hoofd-regent'' dan tetap diperkenankan untuk menggunakan tanda atau simbol-simbol kebesaran serta tata cara penghormatan yang selama ini berlaku di lingkungan kesultanan guna menjaga citra dari para penguasa Cirebon.<ref name="hazmirullah" />.

''Prefectuur'' (wilayah) ''Kesultanan Cheribon Landen'' dibagi menjadi 12 distrik dan dikepalai oleh seorang ''districts-tommongong'' (''Tumenggung'' wilayah), para penguasa Cirebon yang diberikan jabatan ''hooft-regent'' diwajibkan untuk menyediakan beras sebesar 2.000 ''koyan'' (1 ''koyan'' = 1.853 kilogram) atau sekitar 3.706.000 kilogram per tahun dan pengakuan hutang sebesar 30.000 ''Rijksdaalder'' ([[bahasa Cirebon]] : Reyal Selaka) atau ringgit<ref>{{Cite web|title=Sejarah – Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang|url=http://dbmtr.jabarprov.go.id/sejarah/|language=en-US|access-date=2021-02-10|archive-date=2021-02-10|archive-url=https://web.archive.org/web/20210210143002/http://dbmtr.jabarprov.go.id/sejarah/|dead-url=yes}}</ref> per tahun.<ref name="hazmirullah" />.

Pada tanggal 13 Maret 1809, [[Herman Willem Daendels|Gubernur Jendral Herman Willem Daendels]] menunjuk Sultan Sepuh yang pada masa itu dijabat oleh Djoharuddin untuk mengepalai wilayah kabupaten Cirebon dan Kuningan, Sultan Anom Imamuddin ditunjuk sebagai kepala wilayah di Maja (Majalengka) sementara Pangeran Raja Kanoman yang sudah naik tahta sebagai Sultan Kacirebonan dijadikan kepala wilayah Indramayu.<ref name="bochari" />. Pada detail penjelasannya, peraturan yang dikeluarkan pada tanggal 13 Maret 1809 tersebut menyatakan bahwa wilayah yang berada dibawah pengelolaan masing-masing penguasa Cirebon adalah sebagai berikut:<ref name="hazmirullah" />,<ref name=donaldprefect>Mackay, Donald Jacob. 1861. De handhaving van het Europeesch gezag en de hervorming van het regtswezen onder het bestuur van den gouverneur-generaal Mr. H. W. Daendels over Java en onderhoorigheden (1808-1811). s'Gravenhage : Martinus Nijhoff</ref> :

Pasukan Belanda yang dipimpin oleh Pangeran Kusumahdinata IX dan Raden Surialaga II kemudian bergerak menuju wilayah Jatitujuh, Bagus Rangin yang mengetahui hal ini berusaha mengkonsolidasikan kekuatannya untuk memulai serangan terlebih dahulu, cara yang ditempuh oleh Bagus Rangin adalah dengan memasang umbul-umbul di lapangan Jawura guna menantang Belanda untuk berperang, lapangan Jawura merupakan sebuah lapangan yang memanjang dari timur ke barat dengan luas sekitar lima hektar yang berada di sebelah barat desa [[Kertajati, Kertajati, Majalengka|Kertajati]].<ref name="bochari" />.

Pada tanggal 22 Juli 1810, pasukan Bagus Rangin dapat mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Pangeran Kusumahdinata IX dari Sumedang dekat wilayah [[Bantarjati, Kertajati, Majalengka|Bantarjati,]] sementara pasukan Bagus Rangin lainnya dibawah komando ''Ki Buyut'' Merat dan ''Ki Buyut'' Deisa dapat mematahkan pertahanan dari pasukan Belanda yang dipimpin oleh Raden Surialaga II, dengan keterbatasan persenjataan dan personil, pasukan Bagus Rangin kemudian terpaksa mundur, hal ini dimanfaatkan oleh pasukan Belanda untuk melawan balik dengan memblokade wilayah [[Jatitujuh, Majalengka|Jatitujuh,]] hal tersebut dilakukan untuk memutus hubungan antar kelompok pasukan Bagus Rangin sekaligus mempersempit ruang geraknya, Pangeran Kusumahdinata IX kemudian dapat membangun kekuatan pasukannya kembali dan memukul mundur pasukan Bagus Rangin hingga ke wilayah [[Panongan, Jatitujuh, Majalengka|Panongan]].<ref name="bochari" />.

Pada bulan Desember 1810, Britania membentuk lima batalion baru pasukan yang berjumlah 4.000 orang di Bengali, [[India|India,]], di dimanamana didalamnya terdapat Batalion Infanteri Ringan, untuk ditempatkan dalam pasukan ekspedisi Britania yang pada waktu itu tengah dipersiapkan di [[Penang]] dan [[Melaka]] untuk menyerang pasukan Belanda (yang pada masa itu telah berada dibawah Perancis) di pulau Jawa, hampir setengah dari batalion yang dibentuk tersebut beranggotakan orang-orang yang berasal dari wilayah [[Kepresidenan Benggala|Kepresidenan Bengali]], [[India]], anggota-anggota batalion Bengali diantaranya diambil dari wilayah [[Bihar]], [[Rajputana]] (kini sebagian besar menjadi negara bagian [[Rajasthan]]), wilayah Oudh (kini bagian dari negara bagian [[Uttar Pradesh]]) dan ada pula anggota batalion yang berasal dari daerah-daerah barat laut India lainnya. Anggota pasukan batalion yang kebanyakan berasal dari wilayah utara [[India]] tersebut sebagian besar merupakan anggota keluarga Hindu dari kasta yang tinggi serta mereka merupakan anggota dari keluarga-keluarga pemilik tanah yang kaya raya, hal ini berbeda dengan komposisi pasukan Britania yang berasal dari [[kepresidenan Bombay]] (Mumbai) atau Madras ([[Chennai]]), bahkan perwira dan bintara muda yang merupakan bagian dari anggota batalion Bengali banyak yang berasal dari keluarga kelas atas tersebut,<ref name=careysepoy>Carey, Peter. 2004. Asal Usul Perang Jawa ; Pemberontakan Sepoy & Lukisan Raden Saleh. [[Yogyakarta]] : Lkis Pelangi Aksara</ref>, masalah yang timbul dari komposisi pasukan Bengali yang demikian adalah sisi senioritas anggotanya, kenaikan pangkat yang terjadi pada batalion Bengali tidaklah melihat kemampuan yang ditunjukan oleh anggotanya, hal ini berkebalikan dengan proses kenaikan pangkat anggota batalion yang berasal dari [[kepresidenan Bombay]] (Mumbai) atau Madras ([[Chennai]]) yang fokus melihat pada kemampuan yang ditunjukan oleh anggotanya, sehingga pada masa tersebut para perwira yang berasal dari batalion Bengali seringkalisering kali diisi oleh para anggota batalion yang sudah berusia lanjut dan lemah fisiknya.<ref name="careysepoy" />.

Pada tahun 1796, Britania pernah melakukan reorganisasi resimen (pasukan yang terdiri dari beberapa batalion), bahwa para perwira resimen pasukan ''Sepoy'' (pasukan yang terdiri dari orang-orang India) yang berbangsa eropa terdiri atas orang-orang yang berusia muda, kebanyakan dari perwira muda eropa ini diambil langsung dari anggota-anggota resimen Britania dari wilayah perbatasan di India yang pada masa itu dikenal sebagai resimen-resimen raja (''King's Regiments)'', kekurangan para perwira muda yang berasal dari resimen-resimen raja ini adalah mereka kurang mendapatkan pendidikan dan pengetahuan dalam pemahaman bahasa dan budaya India setempat sehingga menyebabkan hubungan antara para perwira eropa muda dengan bawahannya pada masa tersebut menjadi lebih longgar.<ref name="careysepoy" />.

Pasukan batalion Bengali meskipun memiliki kekurangan namun mereka menjadi pasukan tempur yang dapat diandalkan, batalion Bengali telah terkenal sebagai prajurit yang tangguh dan disiplin serta memiliki penampilan yang lebih mengesankan jika dibandingkan dengan batalion yang berasal dari [[kepresidenan Bombay]] (Mumbai) atau Madras ([[Chennai]]), menurut ahli sejarah dari abad ke 19, anggota batalion Bengali merupakan prajurit yang memiliki bentuk tubuh paling baik namun mereka juga dapat dikatakan agak kurang patuh serta tidak sanggup bertahan dalam jagka waktu lama di tempat-tempat yang terletak jauh dari daerah asal mereka, hal ini dikarenakan mereka tidak diizinkan untuk membawa anggota keluarga mereka ketika mereka masih aktif berdinas, hal tersebut berbeda dengan anggota batalion dari [[kepresidenan Bombay]] (Mumbai) atau Madras ([[Chennai]]) yang diizinkan untuk membawa anggota keluarga mereka. Pasukan ekspedisi Britania tersebut berlayar pada bulan Juli 1811.<ref name="careysepoy" />.

[[Thomas Stamford Raffles]] dalam upayanya menyerang Belanda (yang pada masa itu telah dikuasai oleh Perancis) telah mengirimkan mata-matanya ke beberapa wilayah di nusantara, mata-mata pribumi yang dipekerjakan oleh [[Thomas Stamford Raffles]] bertugas untuk meneliti situasi di nusantara, sementara tugas untuk mencari jalur laut yang aman menuju pulau Jawa dibebankan kepada mata-matanya yang berkebangsaan asing seperti David Macdonald, John Scott, Charles Tait, William Greigh serta Letnan Smith. Pada laporan yang [[Thomas Stamford Raffles]] terima beberapa bulan sebelum Jawa berhasil dikuasai, disimpulkan bahwa administrasi yang dijalankan oleh [[Vereenigde Oostindische Compagnie]] di Jawa dinilai sangat buruk, terkait Cirebon, [[Thomas Stamford Raffles]] menerima laporan bahwa wilayah Cirebon yang subur dinilai oleh Belanda selalu mengecewakan secara finansial padahal para penguasanya selalu menyetorkan berbagai komoditas yang diperoleh dari masyarakatnya terutama kopi kepada Belanda melalui pejabat penghubungnya di Cirebon.<ref name="hazmirullah" />.

Pejabat penghubung Belanda di Cirebon dengan mekanisme penyetoran tersebut memperoleh penghasilan sekitar 80.000 hingga 100.000 Real Spanyol (Dollar Spanyol) per tahun, sementara para penguasa Cirebon terus menerus dimiskinkan, akibatnya para penguasa Cirebon semakin menekan masyarakatnya, namun disisi lain para penguasa Cirebon dan pejabat kolonial Belanda memperlakukan orang-orang Cina ([[bahasa Cirebon]] : ''sinko'') dengan istimewa, keadaan ini membuat masyarakat Cirebon tidak kuat lagi menerima tekanan dan melakukan gerakan perlawanan rakyat.<ref name="hazmirullah" />.

John Crawfurd (komisioner khusus Britania untuk bidang agraria di Cirebon, John Crawfurd diangkat pada 19 Juli 1813 dan berakhir jabatannya pada Desember 1813<ref name="hazmirullah" />) pada catatannya menyatakan bahwa hingga masa jabatan [[Herman Willem Daendels]] dan [[Jan Willem Janssens]] masyarakat Cirebon dikenakan delapan jenis pungutan yang pembayarannya jarang sekali ditangguhkan, ke delapan pungutan atau pajak tersebut yaitu;<ref name="hazmirullah" /> ;

* Pajak keagamaan sebesar satu per dua puluh dari total padi hasil panen (namun pada kenyataannya yang diambil adalah sepersepuluh dari total padi hasil panen)

Pada tanggal 2 Rabiul Akhir 1226 hijriah atau sekitar tanggal 26 April 1811, Sultan Sepuh Joharuddin menerima surat bertanggal 19 Desember 1810 dari [[Thomas Stamford Raffles | Letnan Jenderal Thomas Stamford Raffles]] yang dibawa oleh Tengku Pangeran Sukmadilaga<ref name="haz2"> Hazmirullah. 2016. Surat Balasan Sultan Sepuh VII Cirebon Untuk Raffles : Kajian Strukturalisme Genetik. [[Sumedang]] : Universitas Padjajaran</ref> (nama aslinya Sayid Zain dari kerajaan Siak)<ref name="hazmirullah">Hazmirullah. Titin Nurhayati Ma’mun, Undang A. Darsa. 2017. Jumantara : Surat Pengunduran Diri Sultan Sepuh VII Cirebon: Suatu Kajian Filologis. [[Jakarta]] Perpustakaan Nasional</ref> ketika beliau sedang berada di wilayah desa [[Singaraja, Indramayu, Indramayu|Singaraja, Indramayu]] menjalankan perintah dari Belanda untuk berjaga-jaga jika Britania akan datang menyerang, dengan ditemani oleh Raden Ngabehi Balah Ludur (dalam penelitiannya Hazmirullah mentranslasikannya sebagai Ngabehi Wiralodra<ref name="haz2" />) Tengku Pangeran Sukmadilaga selain membawa surat resmi dari [[Thomas Stamford Raffles | Letnan Jenderal Thomas Stamford Raffles]] beliau juga membawa enam orang bangsawan Cirebon dari [[Melaka]], mereka adalah Pangeran Arya Kidul, Pangeran Raja Kartaningrat, Pangeran Arya Suminta Raja, Raden Sudirabrata, Tumenggung Mangkunegara dan seorang Imam Qadhi, namun Sultan Sepuh Joharuddin menyatakan tidak bisa menerima ke enam orang tersebut karena takut ketahuan oleh Belanda dan meminta agar Pangeran Sukmadilaga membawa mereka kembali ke [[Melaka]].<ref name="haz2" />.

Surat yang dibawa Pangeran Sukmadilaga tersebut berisi mengenai penyerangan Britania kepada pihak Belanda di Jawa, dalam suratnya [[Thomas Stamford Raffles | Letnan Jenderal Thomas Stamford Raffles]] berjanji tidak akan memperlakukan para penguasa dan rakyat secara kejam seperti yang dilakukan oleh orang-orang Belanda dan Perancis.<ref name=haz2/>.

Pada tanggal 16 Mei 1811 kedudukan [[Herman Willem Daendels | Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels]] sebagai penguasa Hindia Belanda digantikan oleh [[Jan Willem Janssens|Gubernur Jendral Jan Willem Janssens]]<ref name="carey3" /> seorang pejabat [[Belanda]] yang sebelumnya telah mengalami kekalahan dan akhirnya menyerahkan wilayah koloni [[Belanda]] di [[Tanjung Harapan]], [[Afrika]] kepada Britania<ref name=merle>Ricklefs, Merle Calvin. 2008. Sejarah Indonesia Modern 1200–2008. [[Jakarta]] : Penerbit Serambi</ref>

Menindaklanjuti rencana pengusiran Belanda maka pada sekitar bulan Juni 1811 Pemerintah Britania atau yang dalam bahasa inggris disebut Britain (Penggabungan kerajaan Inggris, Wales, Skotlandia dan Irlandia Utara) yang menguasai India, Burma dan Semenanjung Melayu mulai berlayar dari [[Melaka]] menuju Batavia, mereka membawa sekitar 100 kapal dengan 12.000 prajurit, [[Gilbert Elliot-Murray-Kynynmound, 1st Earl of Minto|gubernur Jenderal ''East Indies Company (EIC)'' Gilbert Elliot-Murray-Kynynmound, 1st Earl of Minto]] dan [[Thomas Stamford Raffles]] juga turut berada didalam rombongan tersebut.<ref name=mahruf-pasemah>Mahruf, Kamil. Nanang S. Soetadji. 1999. Pasemah Sindang Merdika, 1821-1866. [[Palembang]] : Paguyuban Masyarakat Peduli Musi</ref>. Pada tanggal 3 Agustus 1811, pasukan Britania telah sampai di Batavia<ref name="mahruf-pasemah" /> dan pada tanggal 4 Agustus 1811 pasukan Britania telah mendarat di pulau Jawa,<ref name="ball1" />, pada bulan yang sama tepatnya tanggal 26 Agustus 1811 perang besar antara Hindia Belanda dan pihak Britania dimulai dan menghasilkan kekalahan Belanda, hasil peperangan tersebut membuat Belanda menyingkir ke Semarang sampai akhirnya Belanda di bawah [[Jan Willem Janssens|Gubernur Jendral Jan Willem Janssens]] yang menggantikan [[Herman Willem Daendels]] pada tanggal 16 Mei 1811 kemudian menyerah kepada Britania di Salatiga dan menandatangani [[kapitulasi Tuntang]] pada tanggal 18 September 1811.<ref name="ball1" />. Kemenangan ini kemudian menjadikan [[Thomas Stamford Raffles]] diangkat sebagai Letnan Gubernur Britania (bawahan Gubernur Jendral) untuk wilayah Jawa.

Pada tanggal 9 Januari 1812 [[Thomas Stamford Raffles|Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles]] memerintahkan Couperus (seorang komisaris di Cianjur) untuk mengumpulkan 500 orang prajurit dari [[Cianjur]] yang nantinya akan dipimpin oleh bupati Cianjur Raden Wiranegara ([[Raden Adipati Wira Tanu Datar VI]]) untuk dikirim ke wilayah Karawang guna menumpas kelompok Bagus Rangin,<ref name="bochari" />, Raden Wiranegara merupakan seorang bupati yang dihormati oleh para bupati lainnya di priyangan, beliau juga termasuk bupati yang memerintah sangat lama yaitu sejak 1776, bahkan ada bawahan beliau dahulu yang menjadi bupati seperti [[Pangeran Kornel|Pangeran Kusumahdinata IX]] (bupati [[Sumedang]]) yang ketika masih muda pernah menjadi ''Cutak'' (bawahan) beliau,<ref name=bayucianjur>Suryaningrat, Bayu. 1982. Sajarah Cianjur Sareng Raden Aria Wira Tanu Dalem Cikundul Cianjur. [[Jakarta]] : Rukun Warga Cianjur-Jakarta.</ref>, selain memerintahkan Couperus di Cianjur, [[Thomas Stamford Raffles|Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles]] juga memerintahkan hal yang sama kepada [[Praja Mangkunegaran|Mangkunegaran]] di [[Surakarta]], pasukan [[Mangkunegaran]] kemudian berangkat dengan dipimpin oleh Pangeran Mayor Surianegara dan Suriadipura,<ref name=Hazmirullahseribu>Hazmirullah. 2015, Gelar Pahlawan untuk Bagus Rangin (3) : Hadiah Seribu Ringgit untuk Kepala Bagus Rangin. [[Bandung]] : Pikiran Rakyat</ref>, demikian pula Raden Surialaga II kembali diperintahkan untuk mengerahkan kembali pasukannya.<ref name="bochari" />.

Pergantian kekuasaan kolonial di Cirebon dijadikan kesempatan oleh kelompok Bagus Rangin untuk mengkonsolidasikan kekuatan pasukannya.<ref name="bochari" />. Raden Benggala (Adipati Wiralodra) dari Indramayu kemudian meminta bantuan Pangeran Udaka dari [[kesultanan Kasepuhan]]<ref name="opan" /> (dikemudian hari selepas meninggalnya Sultan Sepuh Joharuddin beliau naik tahta menjadi Sultan Sepuh Raja Udaka) untuk menumpas perlawanan Bagus Rangin, Pangeran Udaka lantas menghubungi pemerintah kolonial Britania terkait masalah ini. Pasukan gabungan dari pemerintah Britania, para bupati Priyangan, Indramayu dan kesultanan Kasepuhan segera bergerak dengan tujuan untuk mengepung kelompok Bagus Rangin.<ref name="opan" />.

Pada tanggal 16 Februari 1812 terjadi lagi pertempuran di wilayah [[Bantarjati, Kertajati, Majalengka|Bantarjati]], pada tanggal 29 Februari 1812 pasukan Bagus Rangin dapat dipukul mundur dan akhirnya menderita kekalahan, 87 orang prajurit Bagus Rangin tewas, 227 orang pasukannya beserta dua orang pemimpinnya berhasil ditangkap, dua puluh tiga pucuk senapan, sembilan belas buah tombak, dua puluh tujuh pedang, tiga buah keris serta payung kebesaran yang dipercaya sebagai milik Bagus Rangin dan perlengkapan wayang berhasil dirampas oleh pasukan kolonial Britania, selain itu 776 orang keluarga besar Bagus Rangin serta keluarga sebagian pasukannya yang terdiri dari wanita dan anak-anak juga turut ditahan,<ref name="bochari" />, namun dalam kesempatan tersebut Bagus Rangin dan Bagus Serit berhasil meloloskan diri.<ref name="opan" />.

Pada surat tertanggal 25 Rabiul Awal 1227 hijriah atau 25 Mulud 1739 tahun alip Jawa yang bertepatan dengan tanggal 8 April 1812 Sultan Sepuh Joharuddin menulis surat kepada [[Thomas Stamford Raffles| Letnan Jenderal Thomas Stamford Raffles]] yang berisi penerimaan dirinya untuk pensiun dari jabatan politik.<ref name="hazmirullah" />.

Pencarian terhadap Bagus Rangin dan kelompoknya yang berhasil melarikan diri dilakukan pemerintah kolonial Britania dengan menyisir desa desa di sekitar [[Bantarjati, Kertajati, Majalengka|Bantarjati]] seperti desa [[Biyawak, Jatitujuh, Majalengka|Biyawak]] dan desa [[Jatitujuh, Jatitujuh, Majalengka|Jatitujuh]], fasilitas umum dan rumah-rumah warga yang ada di desa-desa tersebut dibakar, wanita dan anak-anak kemudian dibawa ke [[Indramayu]] untuk dijadikan tahanan namun Bagus Rangin dan kelompoknya tersebut belum dapat ditemukan, operasi militerpun terus dilakukan di desa-desa lainnya yang diduga sebagai tempat persembunyian Bagus Rangin dan kelompoknya, termasuk di desa [[Kedongdong, Susukan, Cirebon|Kedongdong]].<ref name="opan" />. Adanya perang besar antara Hindia Belanda dan Britania atau yang dikenal dengan nama perang jawa Britania-Belanda tidak begitu menguntungkan gerakan perjuangan ini, terbukti dengan ditemuinya kegagalan setelah gerombolan yang dipimpin oleh Nairem yang merupakan seorang Demang dari Pagadangan (Supali Kasim seorang budayawan asal Indramayu berpendapat bahwa yang dimaksud wilayah Pagadangan kemungkinan adalah [[Pekandangan, Indramayu, Indramayu|Pekandangan]]<ref name="kasimbagus" />) dapat dikalahkan pada tanggal 25 Juni 1812<ref name="thornconquest" /> kemudian Bagus Rangin dan para pengikutnya dapat ditangkap oleh pemerintah Britania pada tanggal 27 Juni [[1812]] di [[Panongan, Palimanan, Cirebon|desa Panongan]]<ref name="bochari" /> (namun menurut keterangan Mayor William Thorn yang dituangkan dalam catatannya ''Memoir of the Conquest of Java'' yang diterbitkan pada 1815 beliau menjelaskan bahwa Bagus Rangin ditangkap bersama dengan keponakannya yang bernama Bagus Manuk dan pamannya yaitu Grissen atau Sidja Djuda ditangkap pada tanggal 28 Juni 1812<ref name="thornconquest">Thorn, William. 1815. Memoir of the Conquest of Java, With the Subsequent Operations of the British Forces, in the Oriental Archipelago. To which is Subjoined a Statistical and Historical Sketch of Java with an Account of Its Dependencies. [[London]] : Thomas Egerton</ref>) dan dihukum mati di desa Karang Sambung (dahulu merupakan tempat penyebrangan ramai yang menghubungkan sisi barat dan timur sungai Cimanuk) pada tanggal 12 Juli 1812.<ref name="opan" /><ref name=":1">Sobana, Hardjosaputra. Haris Tawaludin. 2011. Cirebon Dalam Lima Zaman. Bandung: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat</ref>.

Pada tanggal 14 Juni 1813, [[Thomas Stamford Raffles|Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles]] menyatakan akan merubah secara radikal sistem di tanah Jawa, tiga  poin utama dalam skema reformasi agraria oleh [[Thomas Stamford Raffles|Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles]] yaitu;<ref name="hazmirullah" /> ;

[[Thomas Stamford Raffles|Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles]] merasa perlu agar secepatnya melakukan pengambilalihan kepemilikan lahan dari para penguasa setempat, dimanadi mana pada masa lalu keuntungan dari penyewaan lahan ini dinikmati oleh para bupati.<ref name="hazmirullah" />.

Pada bulan Juli 1813, [[Thomas Stamford Raffles|Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles]] menyatakan puas karena telah mencapai kesepakatan dengan para Sultan di Cirebon (pada masa itu dijabat oleh Sultan Sepuh Joharuddin dan Sultan Anom Komaruddin I<ref name="aris1" />), menurut [[Thomas Stamford Raffles|Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles]] para Sultan merasa lega mendapat jaminan masa depan dan penyeleseian rmasalahmasalah kerja atau pelayanan paksa, para Sultan setuju bahwa administrasi internal harus dikelola oleh pemerintah dengan syarat mereka memperoleh jaminan dalam hal kepemilikan terhadap bidang tanah tertentu dan adanya pemberian uang pensiun tahunan yang berkelanjutan.<ref name="hazmirullah" />.

Sultan Sepuh Joharuddin dan Sultan Anom Komaruddin I mendukung pandangan pemerintah dan yakin bahwa sistem yang diterapkan terdahulu mengenai pelayanan dan pengiriman paksa memiliki kecenderungan yang buruk, Sultan Sepuh Joharuddin dan Sultan Anom Komaruddin I juga setuju terhadap rencana penghapusan pajak kapitasi dan perlunya memperkenalkan kebijakan tentang penyewaan tanah dimanadi mana sewa tanah dihitung berdasarkan hasil produksi lahan, kebijakan tersebut ditujukan untuk mengganti semua kewajiban akan upeti yang sebelumnya diberlakukan.<ref name="hazmirullah" />.

Pada tahun 1814, Sultan Kacirebonan I Muhammad Chaeruddin II meninggal dunia.<ref name="dadangsilang">Kusnandar, Dadang. 2012. Cirebon : Silang Peradaban. [[Bandung]] : Gapura Publishing</ref>.

Pada tahun 1815 [[Thomas Stamford Raffles|Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles]] menaikan uang pensiun untuk Sultan Sepuh Joharuddin dan Sultan Anom Komaruddin I sebesar 8.000 Rijksdaalder per tahun, sementara janda Sultan Kacirebonan I yaitu Ratu Resmininingpuri yang merupakan wali bagi anaknya yang bernama Pangeran Madenda (PM) Hidayat<ref name="dadangsilang" /> diberikan tunjangan sebesar 600 Rijksdaalder per tahun,<ref name=":1" />, kenaikan uang pensiun bagi Sultan Sepuh Joharuddin dan Sultan Anom Komaruddin I dilakukan seiring dengan reformasi agraria yang dilakukan secara menyeluruh di Cirebon, Banten dan wilayah lainnya.<ref name="hazmirullah" />. Pemberian kenaikan tunjangan pensiun bagi Sultan Sepuh Joharuddin dan Sultan Anom Komaruddin I dilakukan untuk mencegah para Sultan dari memeras rakyatnya dan hanya bergantung hidup dari upeti-upeti yang dikirimkan oleh masyarakat, selain kenaikan uang pensiun, [[Thomas Stamford Raffles|Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles]] juga memberikan lahan persawahan bebas pajak yang secara jelas ditentukan batas-batasnya.<ref>Tim Yayasan Mitra Budaya Indonesia. 1982. Cerbon. [[Jakarta]] : Yayasan Mitra Budaya Indonesia</ref>.

Pada tahun 1815 [[Thomas Stamford Raffles|Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles]] melakukan penataan wilayah dan administrasi di wilayah Hindia Belanda dengan tujuan mengoptimalkan sistem pemeritahan langsung, Jawa kemudian dibagi menjadi enam belas karesidenan yang diperintah oleh seorang residen dari kalangan orang eropa, salah satu karesidenan yang dibentuk pada masa itu adalah karesidenan Cirebon.<ref name=hendarti>Hendarti, Latipah. 2008. Menepis Kabut Halimun : Rangkaian Bunga Rampai Pengelolaan Sumberdaya Alam di Halimun. [[Jakarta]] : Yayasan Pustaka Obor Indonesia</ref>. Residen Britania yang pernah menjabat di Cirebon diantaranya adalah W. J Davy<ref name=Loedin>Loedin, A. A. 2005. Sejarah kedokteran di bumi Indonesia. [[Jakarta]] : Grafiti</ref> (1815) yang bertugas ketika [[Thomas Stamford Raffles|Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles]] memandang perlunya dilakukan pelatihan ''inheemschen'' tentang kiat inokulasi cacar dan pengobatan penyakit kelamin di rumah sakit - rumah sakit di kota besar.<ref name="Loedin" />. kemudian Letnan Hanson (1816)<ref name="asiatic1-2">Team Asiatic Journal. 1816. The Asiatic Journal and Monthly Miscellany, Series 1 Volume 2. [[LOndon]] : Wm. H. Allen & Co</ref>

Pada 16 Januari 1816, setelah terjadi pemberontakan pasukan ''Sepoy'' di Jawa, [[Thomas Stamford Raffles|Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles]] meminta Residen Britania untuk kesultanan Yogyakarta yaitu Dr Daniel Ainslie untuk menyerahkan jabatannya kepada John Crawfurd, Dr Daniel Ainslie dikatakan sebagai seorang Residen Britania yang tidak efektif sementara [[Thomas Stamford Raffles|Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles]] menganggap bahwa John Crafwurd jauh lebih berpengalaman. Para anggota pasukan ''Sepoy'' yang memberontak itu kemudian mulai diadili dan mendapatkan hukuman yang berat, 17 orang diantaranya dihukum tembak di [[Kota Semarang|Semarang]] sementara 50 orang lainnya dikirim kembali ke Bengali.<ref name="careysepoy" />.

[[Thomas Stamford Raffles|Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles]] menuntut agar Batalion Infranteri Ringan yang dibentuk pada tahun 1810 di Bengali segera dipulangkan ke tempatnya, namun ternyata hal tersebut tidak dapat dilakukan dengan alasan kurangnya personil militer Britania di Jawa dalam masa transisi pemindahan kekuasaan dari Britania ke Belanda. Pemerintah Belanda kemudian mengambil alih sekitar satu detasemen pasukan berkuda yang berisi orang-orang Bengali, Belanda kemudian menempatkan mereka sebagai satuan polisi berkuda.<ref name="careysepoy" />.

Pada tanggal 8 Desember 1816 sekitar empat bulan setelah Jawa diserahkan kembali dari Britania kepada Belanda, beredar kabar bahwa sekitar 2500 orang penduduk yang berasal dari Karawang, Ciasem dan Pamanukan dengan bersenjata lengkap berusaha mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Kelompok perlawanan rakyat tersebut dipimpin oleh seorang pemuda berusia 16 tahun yang bernama Bagus Jabin, Bagus Jabin merupakan keponakan dari Bagus Rangin<ref name="bochari" /> yang telah dihukum mati oleh pemerintah kolonial Britania pada tanggal 12 Juli 1812 di wilayah [[Karangsambung, Kadipaten, Majalengka|Karang Sambung]].<ref name="opan" /><ref name=":1" />. Kelompok Bagus Jabin berkumpul di [[Lohbener, Indramayu|Lohbener]] dan berniat untuk menyerang [[Kandanghaur, Indramayu|Kandang Haur]], alasan penyerangan adalah untuk menggulingkan kepala daerah yang bekerjasama dengan Belanda, menuntut Belanda menghentikan sistem upeti dan mengurangi pajak.<ref name="bochari" />.

Pada tanggal 9 Desember 1816 kelompok Bagus Jabin berhasil menduduki [[Kandanghaur, Indramayu|Kandang Haur]], mendengar berita pendudukan [[Kandanghaur, Indramayu|Kandang Haur]], Residen Belanda untuk Cirebon yaitu Willem Nicolaas Servatius segera mengepung wilayah [[Kandanghaur, Indramayu|Kandang Haur]] selama sepuluh hari, Residen Willem Nicolaas Servatius kemudian memberikan peringatan agar Bagus Jabin segera menyerahkan diri namun peringatan Residen Willem Nicolaas Servatius tidak ditanggapi, maka pada tanggal 20 Desember 1816 Residen segera menyerang [[Kandanghaur, Indramayu|Kandang Haur]] dari arah [[Losarang, Indramayu|Losarang]] (timur), serangan Residen Willem Nicolaas Servatius dapat ditahan oleh kelompok Bagus Jabin.<ref name="bochari" />.

Residen Priyangan Gerrit Willem Casimir van Motman turut mengirim pasukannya yang berangkat melalui [[Wanayasa, Purwakarta|Wanayasa]], pasukan Residen Priyangan Gerrit Willem Casimir van Motman diperkuat oleh pasukan Belanda yang dipimpin oleh Raden Adipati Adiwijaya<ref name="bochari" /> (putera bupati [[Sumedang]] Pangeran Kusumahdinata IX) yang juga merupakan bupati Limbangan sejak 1813 (sekarang bagian dari [[kabupaten Garut]]).<ref name=janinoor-adiwijaya>Noor, Jani. 2019. Cerita tentang Berpindah-pindahnya Ibu Kota Sukapura. [[Jakarta]] : Sindo News</ref>. Pasukan keduanya kemudian berkumpul di [[Losarang, Indramayu|Losarang]], selain dari Priyangan dan pasukan Raden Adipati Adiwijaya, Belanda juga turut mengirim pasukan dari [[Semarang]] sebanyak 160 orang serta pasukan dari Bengawan Wetan (Palimanan) yang dipimpin oleh Raden Tumenggung Nitidiningrat, besarnya pasukan bantuan Belanda membuat kelompok Bagus Jabin terdesak, anggota kelompok Bagus Jabin yang hendak menyelamatkan diri menyebrangi Cimanuk di sebelah selatan dan timur harus berhadapan dengan pasukan Belanda yang datang dari arah [[Kabupaten Cirebon|Cirebon]], dari peristiwa pertempuran Kandang Haur hanya dua puluh lima orang kelompok Bagus Jabin yang berhasil menyelamatkan diri, sementara 500 orang lainnya berhasil ditangkap, 100 orang mengalami luka berat dan 60 orang tewas dalam pertempuran tersebut, sementara dari pihak Belanda 15 orang tewas, termasuk didalamnya 4 orang asing dan 11 orang pribumi. Kelompok Bagus Jabin yang berhasil ditawan kemudian dibawa ke [[Cianjur]] untuk diadili.<ref name="bochari" />.

[[Berkas:AMH-5470-NA Map of the fort De Bescherming at Cheribon.jpg|jmpl|Peta oleh Isaac de Graaff yang menggambarkan wilayah sungai Sikaro dan sungai besar Indramayu (Cimanuk) (kiri), Pos Dagang Belanda (kanan atas) yang terletas pada pertemuan sungai Sikaro dan sungai besar Indramayu serta ''Fort de Beschermingh'' (kanan bawah) pada sekitar tahun 1690 - 1743 ]]

[[Godert Alexander Gerard Philip baron van der Capellen|Gubernur Jenderal Godert Alexander Gerard Philip baron van der Capellen]] yang menjabat pada masa itu memerintahkan untuk mengirimkan pasukan secara besar-besaran dalam menyikapi masalah perang di Cirebon. Pada tanggal 25 Januari 1818 sebuah kapal meriam dikirim dari Batavia ke Cirebon dibawah pimpinan Letnan W H Hunter, sementara dari Semarang satu detasemen pasukan Belanda dibawah pimpinan kapten Couvreur juga dikirim ke Cirebon.<ref name="bochari" />.

Pada tanggal 27 Januari 1818, pasukan Bengali dan pasukan berkuda pimpinan Halshuher Van Harloch dikirim dari Bogor untuk diperbantukan melawan kelompok perjuangan rakyat di Cirebon, sesampainya di Cirebon mereka di istirahatkan di [[Karangsambung, Kadipaten, Majalengka|Karang Sambung]] bersama dengan pasukan Belanda lainnya yang berasal dari wilayah Priyangan.<ref name="bochari" />.

Pada tanggal 1 Februari 1818 pasukan Belanda mulai bergerak dari wilayah [[kota Cirebon]] menuju wilayah [[Jamblang, Cirebon|Jamblang]], kemudian berencana untuk memulai serangan ke wilayah [[Kedongdong, Susukan, Cirebon|Kedongdong]] yang dipercaya sebagai pusat dari kelompok Bagus Jabin, namun hal tersebut tidak jadi dilakukan dikarenakan ada pergantian pimpinan dari Letnan Kolonel Richendut yang diangkat oleh panglima pasukan Belanda, penggantian tersebut menimbulkan ketidakpuasan diantara para prajurit Belanda, misalnya saja Kapten Mulder, Letnan van Steenis dan Kapten van Gent yang diberi tugas untuk mengepung dan menyerang Kedongdong namun mereka abaikan, dengan begitu rencana penyerangan mengalami kegagalan, bahkan pasukan Belanda terpaksa mundur ke wilayah Palimanan. Pasukan Bagus Jabin terus mengejar pasukan Belanda, dalam peristiwa tersebut Letnan van Hooru, Letnan Wessel dan Kapten Kalberg terbunuh.<ref name="bochari" />.

Pasukan Belanda kemudian mendapatkan bantuan dari pasukan Bengali dan pasukan berkuda pimpinan Letnan Borneman dan Kapten Elout, dengan bantuan pasukan tersebut mereka dapat menghentikan pasukan Bagus Jabin, pasukan Bagus Jabin kemudian mundur sampai ke seberang sungai Sikaro, anak sungai Cimanuk. Pemerintah Belanda kemudian mengumumkan akan memberi hadiah 500 Real Spanyol (Sp M) bagi yang bisa menangkap hidup-hidup para pemimpin besar seperti Bagus Jabin dan Nairem, 250 Real Spanyol (Sp M) bagi yang dapat menyerahkan pemimpin bawahan dan 100 Real Spanyol (Sp M) bagi siapa saja yang dapat menyerahkan anggota pejuang rakyat, setelah pasukan Belanda bertambah kuat maka desa-desa yang semula dikuasai pasukan pejuang dapat dikuasai kembali.<ref name="bochari" />.

Nairem kemudian dapat ditangkap pada tanggal 25 Februari 1818, setelah ditangkapnya Nairem, wilayah Rajagaluh, Kedongdong dan Palimanan dapat dikendalikan dan untuk menjaga keamanan daerah-daerah tersebut disepakati untuk dibangun sarana militer dan penempatan pasukan,<ref name="bochari" />, akhirnya kedua perjuangan tersebut pun menemui kegagalan.

Pada saat Belanda sedang membangun sarana militer di Palimanan, Bagus Serit bersama dengan 50 orang pasukannya datang menghancurkan sarana dan prasarana militer tersebut serta merampas senjata dan pakaian yang berada disanadi sana, pasukan Belanda kemudian mundur ke wilayah kali Tanjung, disanadi sana pasukan Belanda yang dipimpin oleh Krieger berusaha untuk menghimpun kekuatan.<ref name="bochari" />.

Bagus Serit sebenarnya pernah berusaha untuk mengajak para penguasa Cirebon yakni Sultan Sepuh, Sultan Anom dan Sultan Kacirebonan untuk membantu perjuangannya sekaligus membebaskan Cirebon dari penjajahan Belanda, beliau mengirimkan surat yang dibawa oleh kurirnya, namun ajakan Bagus Serit tersebut ditolak oleh Sultan Sepuh, Sultan Sepuh kemudian menangkap kurir Bagus Serit tersebut dan melaporkan permasalahan ini kepada Belanda, Belanda kemudian mengumumkan akan memberikan 2.200 Gulden kepada siapa saja yang dapat menangkap Bagus Serit hidup atau mati.<ref name="bochari" />. Pada tanggal 8 Agustus 1818 terjadi pertempuran antara pasukan perjuangan rakyat dengan pasukan Belanda disekitar wilayah [[Sumber, Cirebon|Sumber]], Cirebon dimanadi mana pasukan Belanda sempat mengalami kekalahan sebelum akhirnya pasukan Sultan Sepuh Raja Udaka datang untuk membantu Belanda, dalam pertempuran tersebut akhirnya Bagus Serit dapat ditangkap oleh pasukan Sultan Sepuh Raja Udaka dan untuk keberhasilannya menangkap Bagus Serit, Sultan Sepuh Raja Udaka kemudian diberikan penghargaan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.<ref name="bochari" />.

Berdasarkan keputusan pengadilan, Nairem bersama dengan Bagus Serit dijatuhi hukuman mati pada tanggal 31 Oktober 1818.<ref name="bochari" />.

Pasca sederetan peristiwa perjuangan rakyat tersebut, diputuskan agar dibangun benteng di wilayah [[Tomo, Sumedang|Tomo (Sumedang)]] dan wilayah [[Palimanan, Cirebon|Palimanan (Cirebon)]].<ref name="ekajatisastrawan" />.