Perang Besar Cirebon: Perbedaan antara revisi

| date = 1798 - 1818

* {{flagicon image|Bendera Kesultanan Kasepuhan.png}} [[Kesultanan Kasepuhan]]

* {{flagicon image|Bendera Kesultanan Kanoman.png}} [[Kesultanan Kanoman]]

* {{flagicon image|Reynan-lambang-kacirebonan.jpg}} [[Kesultanan Kacirebonan]]

| commander1 = [[Bagus Rangin]]

| commander2 ={{flagicon|Belanda}} [[Herman Willem Daendels]]

[[Kesultanan Cirebon]] resmi dibagi menjadi [[kesultanan Kanoman]] dan [[kesultanan Kasepuhan]] pada tahun 1679,. dikatakan padaPada masa tersebut Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten terpaksa membagi kesultanan Cirebon menjadi dua kesultanan dan satu peguron dikarenakan untuk menghindari perpecahan keluarga kesultanan Cirebon. karena adanyaAdanya perbedaan pendapat dikalangandi kalangan keluarga besar mengenai penerus kesultanan Cirebon, membelah pendapat keluarga besar terbelah dan mendukung ketiganya (Martawijaya, Kartawijaya dan Wangsakerta) untuk menjadi penguasa,. makaMaka, [[Ageng Tirtayasa dari Banten|Sultan Ageng Tirtayasa]] menobatkan ketiganya menjadi penguasa Cirebon di Banten pada tahun yang sama setelah mereka tiba di kesultanan Banten dari Mataram yaitu pada tahun 1677,. duaDua orang menjadi sultan dan memiliki wilayahnya masing-masing yaitu Pangeran Martawijaya dan Kartawijaya sementara satu orang yaitu Pangeran Wangsakerta menjadi Panembahan tanpa wilayah kekuasaan namun memegang kekuasaan atas kepustakaan kraton.<ref name=ekajati1>Ekajati, Edi Suherdi. 2005. Polemik naskah Pangeran Wangsakerta. [[kota Bandung|Bandung]]: Pustaka Jaya</ref>

Pada 4 Januari 1678, [[Rijckloff van Goens]] ditunjuk sebagai pengganti Gubernur Jenderal [[Joan Maetsuycker]] kemudian pada 31 Januari 1679 [[Rijckloff van Goens]] menulis surat kepada pemerintah Belanda, dia menuliskan bahwa<ref>Mansyur, Khatib. 2001. Perjuangan rakyat Banten menuju provinsi : catatan kesaksian seorang wartawan. [[Serang]] : Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Provinsi Banten</ref>

[[Berkas:AMH-4653-NA Map of the city and fort of Cheribon.jpg|jmpl|Peta buatan Isaac de Graaff yang menunjukan struktur tembok ''Kuta Cirebon'' yang masih ada di sebelah selatan dan timur keraton Pakungwati (periode 1690 - 1705)]]Pada akhir tahun 1680 pemerintahan tertinggi Belanda menyetujui isi teks perjanjian yang ditujukan kepada para penguasa Cirebon, kemudian pada saat tahun baru 1681 tujuh orang utusan dari tiga penguasa Cirebon yang tinggal di Batavia menghadiri upacara kenegaraan di rumah [[Rijckloff van Goens]] (Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang baru saja mengundurkan diri pada 29 Oktober 1680) yang dipimpin oleh Jacob van Dyck, setelah bersulang untuk keselamatan Raja Belanda dengan anggur spanyol maka diserahkan surat keputusan pemerintah tertinggi Belanda untuk ketiga penguasa Cirebon disertai dengan hadiah-hadiah kepada mereka dan atasan mereka (para penguasa Cirebon), menjelang malam harinya Jacob van Dyck berlayar dengan dua buah kapal diikuti oleh perahu-perahu yang membawa para utusan Cirebon menuju ke [[Cirebon]], iringan Jacob van Dyck sampai di pelabuhan Cirebon empat hari kemudian (tanggal 5 Januari 1681), iring-iringan Jacob van Dyck disambut oleh tembakan meriam dan kapten Joachim Michiefs yang telah terlebih dahulu ada di Cirebon.<ref name=deviani/>,<ref name=Molsbergen>Molsbergen, Everhardus Cornelis Godee. 1931. Uit Cheribon's geschiedenis en Gedenkboek der Gemeente Cheribon 1906-1931. [[Bandung]] : Nix </ref>

Pada keesokan harinya tanggal 6 Januari 1681, diadakanlah upacara yang dihadiri oleh para penguasa Cirebon di alun-alun yang disertai tembakan meriam sebagai bentuk penghormatan, kemudian surat keputusan pemerintahan tertinggi Belanda yang dibawa dari Batavia pada tanggal 1 Januari 1681 tersebut dibacakan.<ref name=deviani/><ref name=Molsbergen/>.

Pada tanggal 7 Januari 1681 dimulailah perundingan diantara [[Vereenigde Oostindische Compagnie]] dan para penguasa Cirebon serta memaksa mereka untuk menyetujuinya<ref name=Dirjenbud/> dan pada malam harinya dicapailah kesepakatan untuk memberlakukan perjanjian antara Belanda dan Cirebon, Perjanjian tersebut kemudian ditandatangani oleh ketiga penguasa Cirebon.<ref name=sartono1>Kartodihardjo, Sartono. 1988. Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500 - 1900 (dari Emporium sampai Imperium). Jakarta: Gramedia</ref><ref>Roseno, Edi. 1993. Perang Kedondong 1818. Depok: Universitas Indonesia</ref>.

Pada tanggal 27 Februari 1681 dilakukanlah tindak lanjut berkenaan draf perjanjian 7 Januari 1681<ref name=slands1>van der Chijs, Jacobus Anne. 1882. Slands Archief Batavia 1602-1816). Batavia : Batavia Landsdrukkerij</ref>. Perjanjian tersebut kemudian ditandatangani oleh ketiga penguasa Cirebon<ref name=sartono1/>. Pada perjanjian tersebut Belanda diwakili oleh komisioner Jacob van Dijk dan kapten Joachim Michiefs,<ref name=henri>Chambert-Loir, Henri. Hasan Muarif Ambary. 1999. Panggung sejarah: persembahan kepada Prof. Dr. Denys Lombard. [[Jakarta]]: Yayasan Obor Indonesia</ref>.

Pada tanggal 31 Juli 1681 perjanjian 7 Januari 1671 tersebut kemudian diratifikasi<ref name=slands1/>.

Perjanjian persahabatan yang dimaksud adalah untuk memonopoli perdagangan di wilayah Cirebon diantaranya perdagangan komoditas kayu, beras, gula,<ref name=henri/> lada serta Jati sekaligus menjadikan kesultanan-kesultanan di Cirebon protektorat Belanda (wilayah dibawah naungan Belanda).<ref name=Dirjenbud/>Tim Direktorat Jenderal Kebudayaan. 1982. Sejarah Daerah Jawa Barat. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan</ref>

Semenjak [[kesultanan Cirebon]] dibagi menjadi dua kesultanan dan satu peguron, kisruh antara keluarga keraton tidak langsung selesai begitu saja, perihal hubungan berdasarkan derajat tertentu ([[bahasa Cirebon]]: ''pribawa'') dalam kekeluargaan di [[kesultanan Cirebon]] dahulu menjadi bahan pertikaian yang berlarut-larut hingga akhirnya pihak [[Belanda]] mengirimkan utusan untuk membantu menyeleseikan masalah tersebut yang oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai ikut campurnya Belanda dalam urusan internal kesultanan-kesultanan di Cirebon.

Pada tahun 1681 ditunjuklah Letnan Benamin van der Meer sebagai pejabat penghubung Belanda untuk wilayah kesultanan Cirebon.<ref name="mason6mason4">Hoadley, Mason Claude. 2018. Selective Judicial Competence: The Cirebon-Priangan Legal Administration, 1680–1792. [[New York]] : Cornell University Press</ref> Jan Mulder dan van der Meer pernah memberikan laporan berkaitan dengan hubungan antara keluarga bangsawan di Cirebon, mereka menyebut bahwa Sultan Anom (Kartawijaya) masih terhitung sebagai kerabat [[kesultanan Banten]] sementara Pangeran Nasiruddin (Wangsakerta) sama sekali bukan kerabat [[kesultanan Banten]], menurut Sudjana (budaywan Cirebon) laporan dari Jan Mulder dan van der Meer tersebut sejalan dengan naskah ''wawacan'' yang selama ini beredar terbatas di kalangan para kerabat keraton Cirebon dimanadi mana dikisahkan bahwa Pangeran Kartawijaya (Sultan Anom) sesungguhnya berbeda ibu dengan Pangeran Martawijaya dan Pangeran Wangsakerta.<ref name="ekajati12">Ekajati, Edi Suherdi. 2005. Polemik naskah Pangeran Wangsakerta. [[Kota Bandung|Bandung]]: Pustaka Jaya</ref>

Pada tahun 1684 Belanda menunjuk Jacob Couper sebagai pejabat penghubung Belanda untuk wilayah kesultanan Cirebon.<ref name="mason3mason4">Hoadley, Mason Claude. 2018. Selective Judicial Competence: The Cirebon-Priangan Legal Administration, 1680–1792. [[New York]] : Cornell University Press</ref>

Pada 1685 Belanda menunjuk Marten Samson sebagai pejabat penghubung Belanda untuk wilayah kesultanan Cirebon.<ref name="mason3mason4" />

Pada tanggal 3 November 1685 (empat tahun setelah perjanjian monopoli dagang Belanda terhadap Cirebon),<ref name="rifcky2">al Anwari, Rifcky Mohammad. Pasang Surut Hubungan Kesultanan Cirebon dengan Kolonial Abad 17 - 19 Dan Implikasinya Terhadap Masyarakat Di Cirebon. [[Cirebon]] : Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati</ref> [[Belanda]] mengirimkan pejabat penghubung Belanda yaitu Francois de Tack.<ref name=mason/> Pada akhirnya terciptalah sebuah perjanjian baru yang ditandatangani ketiganya pada tanggal 4 Desember 1685, isi perjanjian tersebut diantaranya berisi penyataan tentang pemerintahan dan hal-hal yang harus dipatuhi oleh para Sultan Cirebon, bahwa [[Vereenigde Oostindische Compagnie]] adalah penguasa Cirebon, masalah pemerintahan di Cirebon akan dipimpin oleh masing-masing sultannya seperti yang telah dijelaskan pada perjanjian sebelumnya, para sultan Cirebon tetap menjalankan pemerintahannya akan tetapi tetap dibawah kekuasaan [[Vereenigde Oostindische Compagnie]], para sultan Cirebon tidak boleh mengeluarkan perintah sendiri-sendiri melainkan harus melalui perundingan dengan para ''mantri'' (pejabat kesultanan), masing-masing sultan Cirebon memiliki lebih dari satu ''mantri,'' Sultan Sepuh memiliki 3 ''mantri'', Sultan Anom dan Pangeran Nasiruddin (gusti Panembahan) masing-masing memiliki 2 ''mantri,'' para ''mantri'' harus dipilih oleh [[Vereenigde Oostindische Compagnie]] maka seluruh keputusan para ''mantri'' harus dengan sepengetahuan pihak [[Vereenigde Oostindische Compagnie]] , pihak [[Vereenigde Oostindische Compagnie]] diperkenankan untuk membangun benteng di Cirebon sementara pihak kesultanan dilarang untuk membangun pertahanan disekitar keraton.<ref name="rosita2rosita3">Rosita, Heni. 2015. Pecahnya Kesultanan Cirebon dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Cirebon Tahun 1667 - 1752. [[Yogyakarta]] : Universitas Negeri Yogyakarta</ref>

Setahun kemudian setelah ditandatangani perjanjian 1685, pada tanggal 30 Maret 1686, pada masa kepemimpinan Adriaan Williamson<ref name="hoadleyvillage2">Hoadley, Mason. 1996. The Village Concept in the Transformation of Rural Southeast Asia. [[Hove]] : Psychology Press</ref> sebagai pejabat penghubung Belanda untuk wilayah kesultanan Cirebon, berdasarkan hasil rapat pemerintahan tinggi, Gubernur Jenderal [[Johannes Camphuys]] atas usulan Francois de Tack maka akan dibangun sebuah benteng yang diberi nama ''Fort de Beschermingh,''<ref name="rifcky2" /> sejak itu Belanda mulai menghancurkan tembok ''Kuta Seroja'' atau tembok ''Kuta Cirebon,'' material dari tembok yang diperkirakan telah dibangun sebelum 1596<ref name="graafbenteng2">de Graaf, Hermanus Johannes. 1985. Awal Kebangkitan Mataram Masa Pemerintahan Senapati. Jakarta: Grafitipers</ref> dengan bantuan Danang Sutawijaya dari Mataram ini kemudian dipergunakan oleh Belanda untuk membangun ''Fort de Beschermingh'' yang berlokasi di sekitar pelabuhan Cirebon. ''Fort de Beschermingh'' dipergunakan oleh [[Vereenigde Oostindische Compagnie]] sebagai tempat tinggal sekaligus kantor bagi Residen Belanda untuk Cirebon.<ref name="rosita2rosita3" />

Namun perjanjian 4 Desember 1685 tidak berhasil memadamkan perselisihan antara keluarga besar [[kesultanan Cirebon]], hal tersebut dikarenakan Francois de Tack dianggap lebih memihak Sultan Anom pada penyeleseian perjanjian tersebut,<ref name="iswara12">[http://iswara.staf.upi.edu/2009/07/18/sejarah-kerajaan-cirebon/ Iswara, Prana Dwija. 2009. Sejarah Kerajaan Cirebon. ] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20161225115911/http://iswara.staf.upi.edu/2009/07/18/sejarah-kerajaan-cirebon/ |date=2016-12-25 }}[[Kota Bandung|Bandung]]<span>: Universitas Pendidikan Indonesia</span></ref> terlebih pembagian wewenang dan kekuasaan atas wilayah belum ditentukan.<ref name="rosita2rosita3" />

Pada awal tahun 1688 ada sebuah kasus perampokan bersenjata yang dikenal dengan nama kasus ''Braja Pati'', dalam kasus tersebut terdapat dua orang yang merupakan bawahan Sultan Sepuh Syamsuddin Martawijaya yang menjadi tersangkanya, hal ini kemudian memaksa Sultan Sepuh Syamsuddin Martawijaya dan Willem de Ruijter (pejabat penghubung Belanda untuk kesultanan Cirebon) untuk membuka dialog. Pada dasarnya Sultan Sepuh Syamsuddin Martawijaya berkeinginan agar bawahannya yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut permasalahan hukumnya dapat dilimpahkan kepada para ulama, melalui puteranya yaitu Pangeran Adi Wijaya, beliau mengutarakan keinginannya agar para bawahannya dihakimi dan dihukum oleh para ulama sesuai dengan aturan syariah yang terdapat dalam al Qur'an, dalam hal ini sebenarnya Sultan Sepuh Syamsuddin Martawijaya tidak berkeinginan jika para bawahannya mendapat hukuman, sebaliknya Pangeran Adi Wijaya berkeinginan agar mereka dihukum.<ref name="mason7mason4">Hoadley, Mason Claude. 2018. Selective Judicial Competence: The Cirebon-Priangan Legal Administration, 1680–1792. [[New York]] : Cornell University Press</ref>

Pangeran Adi Wijaya kemudian melakukan intervensi terhadap kasus ini walau bertentangan dengan keinginan ayahnya dan ketua ''mantri'', hal tersebut bertujuan untuk mencegah konflik antara [[Vereenigde Oostindische Compagnie]] dengan para penguasa Cirebon dalam hal masalah keislaman yang sensitif. Para tersangka akhirnya dibebaskan, hal tersebut dikarenakan kurangnya bukti yang dapat digunakan untuk memberatkan mereka.<ref name="mason7mason4" />

Implikasi dari tinjauan kasus ''Braja Pati'' tersebut adalah dituangkannya permasalahan kompetensi dibidang pengadilan dalam Perjanjian 1688 dan Layang Ubaya 1690 dimanadi mana para ulama tidak diikut sertakan dalam proses pengadilan di Cirebon.<ref name="mason7mason4" />

Pada tahun 1688, pada masa [[Johannes Camphuys|Gubernur Jenderal Johannes Camphuys]] dan pejabat penghubung Belanda untuk wilayah [[kesultanan Cirebon]] masih dipegang oleh Kapten Willem de Ruijter<ref name="mason">>Hoadley, Mason Claude. 2018. Selective Judicial Competence: The Cirebon-Priangan Legal Administration, 1680–1792. [[New York]] : Cornell University Press</ref>,, terjadi sebuah perjanjian baru antara Belanda dengan para penguasa di Cirebon, pada masa itu [[Belanda]] mengirimkan utusan yang bernama Johanes de Hartog<ref name="iswara1iswara12">[http://iswara.staf.upi.edu/2009/07/18/sejarah-kerajaan-cirebon/ Iswara, Prana Dwija. 2009. Sejarah Kerajaan Cirebon. ][[Kota Bandung|Bandung]]<span>: Universitas Pendidikan Indonesia</span></ref> untuk menyeleseikan masalah internal di Cirebon, dalam penyeleseian masalah tersebut Sultan Sepuh Syamsuddin diwakili oleh ''Ki'' Raksanegara sementara Sultan Anom Badruddin meminta bantuan Pangeran Suradinata<ref name=rosita>Rosita, Heni. 2015. Pecahnya Kesultanan Cirebon dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Cirebon Tahun 1667 - 1752. [[Yogyakarta]] : Universitas Negeri Yogyakarta<"rosita3"/ref> (keluarga Gamel) untuk mewakilinya.

Pada masalah pembuatan stempel masing-masing keraton, agar tidak terjadi kekacauan maka ''Ki'' Raksanegara dan Pangeran Suradinata mempertimbangkan seorang tua yang bijak, stempel harus dibuat serupa dengan yang ada pada Sultan Sepuh dan Sultan Anom, beratnya masing-masing satu kati dua tail dan berbentuk bulat. Sultan Sepuh dan Sultan Anom diperkenankan mengganti ahli pembuat stempel yang telah ditunjuk oleh ''Ki'' Raksanegara dan Pangeran Suradinata dengan syarat stempel yang akan dibuat sesuai dengan yang ada.<ref name="rositarosita3" />

Perihal urusan syahbandar, maka disetujui untuk mengangkat ''Ki'' Raksanegara, syahbandar Cirebon akan bekerja atas nama para penguasa Cirebon, syahbandar dalam hal ini adalah ''Ki'' Raksanegara bertugas untuk menerima orang-orang asing dan membuat laporan kepada Sultan Sepuh, Sultan Sepuh berkewajiban meneruskan laporan yang diterimanya kepada para penguasa lainnya yakni Sultan Anom dan Pangeran Nasiruddin<ref name="rositarosita3" />

Perihal masalah pendapatan hasil tanah, ''Ki'' Raksanegara yang telah diangkat menjadi Syahbandar Cirebon diperkenankan untuk mengurus pendapatan hasil tanah yang mana setengah dari pendapatan bersih diserahkan kepada Sultan Sepuh dan setengahnya lagi diserahkan kepada Pangeran Nasiruddin, sementara Pangeran Suradinata dari [[Gamel, Plered, Cirebon|Gamel]] diperkenankan untuk mengambil hasil tanah dari para orang-orang cina ([[bahasa Cirebon]] : s''inko'') untuk Sultan Anom.<ref name="rositarosita3" />

Perihal gelar untuk Pangeran Nasiruddin, Sultan Sepuh dan Sultan Anom sepakat memberi gelar ''Gusti Panembahan Cirebon'' kepada Pangeran Nasiruddin setelah sebelumnya bermusyawarah dengan utusan Belanda Johanes de Hartog dengan syarat bahwa Pangeran Nasiruddin harus tetap sebagaimana adanya dan tidak boleh mengangkat diri lebih tinggi dari Sultan Sepuh dan Sultan Anom.<ref name="rositarosita3" /> Pangeran Nasiruddin diberi wewenang untuk mengurus kesejahteraan rakyat, mengangkat dan menentukan hakim serta para ''mantri'' yang bertugas dalam suatu penyelidikan untuk ketiga cabang keluarga kesultanan Cirebon sesuai saran dari [[Vereenigde Oostindische Compagnie]].<ref name="rositarosita3" />

Pada urusan menjalankan pemerintahan Cirebon disepakati agar diangkat 12 ''Mantri'', Kasepuhan mendapatkan hak untuk mengangkat lima orang ''mantri,'' Kanoman mendapatkan hak untuk mengangkat empat orang ''mantri'' sementara ''Gusti Panembahan'' diberikan hak untuk mengangkat tiga orang ''mantri,'' dalam perjanjian 1688 yang dimediasi oleh Belanda ditegaskan bahwa ketiga penguasa Cirebon yaitu Sultan Sepuh Syamsuddin, Sultan Anom Badruddin dan Gusti Panembahan Cirebon Nasiruddin berjanji untuk menyerahkan kepengurusan Cirebon kepada Pangeran Depati Anom (yang merupakan anak dari Sultan Sepuh) dan Pangeran Ratu.<ref name="rositarosita3" />

namun perjanjian yang ditandatangani pada 8 September 1688<ref name="iswara1iswara12" /> dengan kesimpulan bahwa kesultanan-kesultanan di Cirebon berada dalam perlindungan [[Belanda]] (VOC)<ref name="ball1">Ball, John Preston, 1982. Legal History 1608 - 1848. [[Sydney]]: Oughtershaw Press</ref> tersebut tidak membuahkan hasil.

Pada tahun 1697 Sultan Sepuh I Sultan Sepuh Syamsudin Martawijaya meninggal dunia dengan meninggalkan dua orang putra, yaitu Pangeran Depati Anom Tajularipin Djamaludin dan Pangeran Adi Wijaya (Pangeran Arya Cirebon), kedua orang putera Sultan Sepuh kemudian saling bertikai memperebutkan tahta almarhum ayahnya, hal tersebut dikarenakan sebelum meninggal, Sultan Sepuh Syamsuddin Martawijaya belum menunjuk penggantinya, Pangeran Depati Anom Tajularipin berpendapat bahwa ia berhak mewarisi tahta ayahnya dikarenakan dia adalah putera tertua, pendapat tersebut kemudian ditolak oleh Pangeran Adi Wijaya karena dia merasa yang lebih berhak, masalah ini kemudian dimediasi oleh Belanda dan terciptalah perjanjian 1699 yang isinya sama dengan perjanjian 1688 hanya saja ditambahkan klausul berkenaan dengan ''pribawa'' (derajat paling tinggi diantara keluarga besar kesultanan Cirebon) dan permasalahan warisan serta tahta Sultan Sepuh Syamsuddin Martawijaya.<ref name="rosita3">Rosita, Heni. 2015. Pecahnya Kesultanan Cirebon dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Cirebon Tahun 1667 - 1752. [[Yogyakarta]] : Universitas Negeri Yogyakarta</ref> Pada perjanjian 1688 sebenarnya sudah dijelaskan mengenai klausul bahwa Pangeran Depati Anom (putera tertua Sultan Sepuh Syamsuddin Martawijaya) akan diserahkan tugas mengurus Cirebon yang artinya dia berhak akan tahta ayahnya, namun dengan timbulnya permasalahan ini membuat Pangeran Depati Anom akhirnya mengalah dan kekuasaan Sultan Sepuh dibagi dua kepada Pangeran Depati Anom dan Pangeran Adi Wijaya.<ref name="rifckyrifcky2">al Anwari, Rifcky Mohammad. Pasang Surut Hubungan Kesultanan Cirebon dengan Kolonial Abad 17 - 19 Dan Implikasinya Terhadap Masyarakat Di Cirebon. [[Cirebon]] : Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati</ref> Pangeran Adi Wijaya kemudian membentuk cabang keratonnya sendiri yaitu Kacirebonan awal<ref name="irianto2">Irianto, Bambang, Dyah Komala Laksmiwati. 2014. Baluarti Keraton Kacirebonan. [[Yogyakarta]]: Deepublish</ref> dengan gelar Pangeran Arya Cirebon.<ref name="rifckyrifcky2" /> Perjanjian 1699 ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 4 Agustus 1699 di Batavia.<ref name="rifckyrifcky2" />

Belanda atas dasar ''pribawa'' dengan berbekal perjanjian 1699 menentukan derajat paling tinggi (di antara seluruh keluarga besar kesultanan Cirebon) ditempati oleh Sultan Anom I Sultan Muhammad Badrudin Kartawijaya kemudian Pangeran Nasirudin Wangsakerta menduduki tempat kedua dan kedua putra almarhum Sultan Sepuh I Sultan Sepuh Martawijaya yaitu Pangeran Depati Anom Tajularipin Djamaludin dan Pangeran Aria Cirebon Abil Mukaram Kamarudin<ref name="arsiparya2">[https://sejarah-nusantara.anri.go.id/id/search_letters/?ruler=Pangeran%20Arya%20Cirebon%20Kamaruddin Tim Arsip Nasional Republik Indonesia. 2013. Arsip Nasional - Surat Surat Diplomatik 1625-1812. ] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20220412170338/https://sejarah-nusantara.anri.go.id/id/search_letters/?ruler=Pangeran%20Arya%20Cirebon%20Kamaruddin |date=2022-04-12 }}[[Jakarta]] Arsip Nasional Republik Indonesia</ref> berada di tempat ketiga. Pangeran Arya Cirebon kemudian membentuk cabang kesultanan sendiri yang disebut Kacirebonan<ref name="irianto2" />(pada era ini, kesultanan Kacirebonan yang dibentuk tidak sama dengan yang kemudian dibentuk oleh Pangeran Raja Kanoman pada tahun 1808)

Sultan Kanoman I Muhammad Badrudin Kartawijaya memiliki dua orang putera dari permaisuri yang berbeda, yaitu Pangeran Adipati Kaprabon yang merupakan putera pertama dari permaisuri kedua yaitu Ratu Sultan Panengah dan Pangeran Depati Halal Rudin atau yang dikenal dengan nama Qadirudin,<ref name="aris1" /> putera keduanya yang berasal dari permaisuri ketiga yang bernama Nyimas Ibu. Pangeran Adipati Kaprabon kemudian mendirikan Kaprabonan pada tahun 1696 sebagai tempat pendidikan agama Islam, kedua puteranya ini sepakat untuk melakukan ''lijdelijk verzet'' (perlawanan diam-diam) melawan Belanda. Perjuangan melawan penjajah Belanda dengan strategi ''lijdelijk verzet'' (perlawanan diam-diam) menemukan tantangan setelah Belanda pada tahun [[1699]]<ref name="mason5mason4">Hoadley, Mason Claude. 2018. Selective Judicial Competence: The Cirebon-Priangan Legal Administration, 1680–1792. [[New York]] : Cornell University Press</ref> mengangkat Letnan Jacob Palm sebagai seorang pejabat penghubung Belanda untuk wilayah [[kesultanan Cirebon]]. Belanda setelah melakukan monopoli dagang terhadap Cirebon dengan alasan perjanjian persahabatan, ikut campur memperkeruh internal kesultanan-kesultanan di Cirebon dengan turut serta dalam hal ''pribawa'' yang sebelumnya tidak terlalu meruncing (hal tersebut dibuktikan pada saat kedatangan awal Belanda ke Cirebon tahun 1681 pada perjanjian tersebut ditandatangani oleh tiga orang penguasa yang berarti posisi ketiganya diakui) Belanda akhirnya mengangkat Jacob Palm sebagai pejabat penghubung untuk wilayah [[Kesultanan Cirebon]], dalam buku Sejarah Cirebon, Pangeran Sulaeman Sulendraningrat bahkan mengatakan jika kekuasaan kesultanan-kesultanan di Cirebon pada tahun 1700 telah habis sama sekali (secara politik) dengan adanya pengangkatan Letnan Jacob Palm.<ref name="ps">P.S. Sulendraningrat. 1985. Sejarah Cirebon. Jakarta: Balai Pustaka</ref>

Pada tahun 1701, Belanda kemudian menunjuk seorang pedagang bernama Jacob Heijrmanns sebagai pejabat penghubung Belanda untuk wilayah kesultanan-kesultanan Cirebon<ref name="mason4">Hoadley, Mason Claude. 2018. Selective Judicial Competence: The Cirebon-Priangan Legal Administration, 1680–1792. [[New York]] : Cornell University Press</ref>

Pada tahun 1703 Sultan Anom I Badrudin Kartawijaya wafat, maka dua tahun berikutnya yaitu pada tahun 1704 diadakan pengaturan urutan yang baru oleh Belanda. Panembahan Nasirudin Wangsakerta menempati derajat tertinggi (di antara seluruh keluarga besar [[kesultanan Cirebon]]), tempat kedua ditempati oleh kedua orang putra Sultan Sepuh I Sultan Sepuh Martawijaya yaitu Sultan Sepuh II Sultan Sepuh Tajularipin Djamaludin dan Sultan Kacirebonan I Sultan Cirebon Arya Cirebon Abil Mukaram Kamarudin dan tempat ketiga ditempati putra-putra Sultan Anom I Badrudin Kartawijaya yaitu Pangeran Depati Halal Rudin dan Pangeran Adipati Kaprabon yang mendirikan ''peguron'' [[Kaprabonan]] pada tahun 1696 sekaligus menjadi ''rama guru'' disanadi sana.

Kemudian Pangeran Depati Halal Rudin diresmikan sebagai penguasa keraton Kanoman dikarenakan saudaranya yaitu Pangeran Adipati Kaprabon yang merupakan putera pertama Sultan Anom I dari permaisuri keduanya yaitu Ratu Sultan Panengah memutuskan untuk memperdalam ajaran agama Islam dan menyerahkan kepemimpinan keraton Kanoman kepada adiknya Pangeran Depati Halal Rudin.<ref>[{{Cite web |url=http://www.disparbud.jabarprov.go.id/wisata/down.php?id=33&lang=en |title=Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat - Sejarah Keraton Kaprabonan, Cirebon] |access-date=2015-09-15 |archive-date=2015-09-23 |archive-url=https://web.archive.org/web/20150923215341/http://www.disparbud.jabarprov.go.id/wisata/down.php?id=33&lang=en |dead-url=yes }}</ref>

Pada tahun 1705, Pejabat penghubung Belanda untuk wilayah [[kesultanan Cirebon]] resmi berkantor di Cirebon, guna menyeleseikan masalah dengan Mataram yang masih merasa bahwa [[kesultanan Cirebon]] adalah wilayah bawahannya maka diadakanlah perjanjian pada tanggal 5 Oktober 1705 antara Mataram pada masa pemerintahan Pakubuwono I dengan Belanda, perjanjian tersebut menyebutkan bahwa batas wilayah [[kesultanan Cirebon]] sebagai bagian dari wilayah protektorat Belanda adalah sungai Losari di sebelah utara (sekarang batas antara [[Jawa Barat|provinsi Jawa Barat]] dengan [[Jawa Tengah|provinsi Jawa Tengah]]) dan sungai Donan di sebelah selatan (sekarang batas antara kecamatan Cilacap Selatan dan Cilacap Tengah dengan kecamatan Kawunganten di [[kabupaten Cilacap]])<ref name="iswara1iswara12" />

Pembagian kuasa dan warisan Sultan Sepuh Syamsuddin Martawijaya kepada kedua putranya yakni Pangeran Depati Anom Tajularipin dan Pangeran Adi Wijaya yang disepakati dalam perjanjian 1699 dimanadi mana Pangeran Adi Wijaya kemudian mendapat gelar Pangeran Arya Cirebon dan membentuk cabang keratonnya sendiri kemudian berimbas kepada diangkatnya beliau menjadi ''Overseer'' (pengawas) Belanda untuk wilayah Priyangan sebelah timur yang berada dibawah kendali Cirebon<ref name="rosita2rosita3" /> melalui ''Besluit'' yang dikeluarkan pada tanggal 9 Februari 1706<ref name=ninapolitikcirebon> Lubis, Nina Herlina. 2010. Situasi Politik Kesultanan Cirebon Abad Ke 17 - 18. [[Bandung]] : Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPNB) Bandung </ref>

Pada tahun 1729 dimasa Residen Jan Donker van der Hoff, dilakukan pendataan kepemilikan tanaman kopi dan masyarakat di wilayah kesultanan Cirebon, pendataan dilakukan oleh Kopral Jacob Titter atas perintah residen Belanda yang diawasi pelaksanaannya oleh para ''mantri'' (pegawai kesultanan) yang ditunjuk oleh masing-masing penguasa Cirebon<ref name=hoadleyvillage>Hoadley, Mason. 1996. The Village Concept in the Transformation of Rural Southeast Asia. [[Hove]] : Psychology Press<"hoadleyvillage2"/ref>

Pada pendataan yang telah dilakukan, ditemukan bahwa di desa [[Sayana, Jalaksana, Kuningan|Sayana]] (yang merupakan desa dibawah kekuasaan Sultan Sepuh III Djaenuddin) misalnya terdapat kepemilikan 300 pohon kopi milik Pangeran Surya Negara, begitupula di wilayah lainnya<ref name="hoadleyvillagehoadleyvillage2" />

Semenjak kekuasaan Sultan Anom I, Belanda telah berusaha menanamkan kekuasaannya kedalam keraton-keraton di Cirebon melalui perjanjian persahabatan yang berisi monopoli dagang Belanda serta dengan politik pendekatan persuasif kepada pihak-pihak di kesultanan dan tokoh-tokoh masyarakat, Pangeran Raja Kanoman (Putera Mahkota kesultanan Kanoman, putera pertama Sultan Anom Chaeruddin dari permaisurinya) Pada waktu itu telah lama melakukan perlawanan terbuka terhadap belanda, masyarakat yang pernah berjuang bersama di antaranya adalah Mirsa, yang melakukan perjuangan melawan penjajah Belanda pada tahun 1788 yang mendapatkan bantuan tokoh agama, tetapi perjuangan Mirsa dapat dipatahkan, perjuangan melawan penjajah kemudian berlanjut pada tahun 1793<ref>[{{Cite web |url=http://lms.aau.ac.id/library/Ebook/R_2185_04_H/files/res/downloads/download_0231.pdf |title=Akademi Angkatan Udara - Kesultanan Cirebon] |access-date=2015-09-15 |archive-date=2014-12-06 |archive-url=https://web.archive.org/web/20141206040553/http://lms.aau.ac.id/library/Ebook/R_2185_04_H/files/res/downloads/download_0231.pdf |dead-url=yes }}</ref>,<ref name="tukiranmirsa">Taniredja, Tukiran. Supriyadi, Acep. Harmanto. 2016. Indonesia Negara Paripurna. [[Purwokerto]] : Universitas Muhammadiyah Purwokerto Press</ref> dan akhirnya Pangeran Raja Kanoman berhasil ditangkap dalam perjuangannya melawan penjajah dan kemudian diasingkan ke Ambon pada sekitar tahun [[1796]], baik upaya mematahkan perjuangan Mirsa maupun penangkapan terhadap Pangeran Raja Kanoman dilakukan pada masa [https://en.m.wiki-indonesia.club/wiki/Willem_Arnold_Alting Gubernur Jenderal Willem Arnold Alting]. Pada tahun 1795, setahun sebelum penangkapan Pangeran Raja Kanoman, di Belanda terjadi revolusi yang dimotori oleh Perancis yang memaksa penguasa Belanda yaitu [https://en.m.wiki-indonesia.club/wiki/William_V,_Prince_of_Orange William Batavus (William V)] untuk mengasingkan diri ke Inggris, negara Belanda yang telah jatuh ke tangan revolusioner tersebut diubah namanya dari ''Dutch Republic'' ([[bahasa Indonesia]]: Republik Belanda) menjadi ''Batavian Republic'' ([[bahasa Indonesia]]: Republik Batavian (secara harafiah berarti Republik Orang-Orang Belanda). Di Inggris, William Batavus kemudian mengeluarkan ''Kew Letter'' sebuah surat perintah yang menugaskan para pejabat [[Vereenigde Oostindische Compagnie|Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC)]] di wilayah Hindia Belanda menyerahkan pos pos mereka kepada British, hal inilah yang kemudian memudahkan British untuk menguasai Hindia Belanda, berbekal ''Kew Letter'' tersebut [[Melaka]], [[Padang]] dan [[Ambon]] berhasil dikuasai oleh British dengan mudah,<ref name="cribb">Cribb, Robert. 2000. Historical Atlas of Indonesia. [[Honolulu]]: University of Hawai'i Press</ref> pada tahun ini sebenarnya [https://en.m.wiki-indonesia.club/wiki/Willem_Arnold_Alting Gubernur Jenderal Willem Arnold Alting] sudah menyadari ada dinamika di negara asalnya bahwa kini ''Dutch Republic'' telah dikuasai oleh Perancis dan diubah namanya menjadi ''Batavian Republic''.

Pada tahun 1792, pejabat penghubung Belanda untuk wilayah kesultanan Cirebon Johan Lubbert Umbgrove memandang perlu untuk mengurangi jumlah pangeran dan ratu dengan mengubah fungsi mereka menjadi abdi masyarakat.<ref>{{Cite web |url=http://www.cirebontrust.com/dongeng-dari-negeri-kanoman-2.html |title={{!}} Noer, Noerdin. 2015. Dongeng dari Negeri Kanoman (bagian 2). &#91;&#91;kota Cirebon{{!}}Cirebon&#93;&#93;: Cirebon Trust |access-date=2016-06-04 |archive-date=2016-06-30 |archive-url=https://web.archive.org/web/20160630171729/http://www.cirebontrust.com/dongeng-dari-negeri-kanoman-2.html |dead-url=yes }}</ref><ref name=setiawan>Setiawan, D A. 2018. Catatan Van der Kemp di Cirebon. [[Cirebon]] : Radar Cirebon</ref> Kejadian tersebut mirip dengan peristiwa surat pengakuan gelar kesultanan oleh [[Belanda]] pada masa Sultan Sepuh IV yaitu Amir Sena Muhammad Jaenudin atau yang dikenal sebagai Sultan Jaenudin II yang bertahta dari 1753 - 1773 (menggantikan Sultan Sepuh III Sultan Raja Jaenudin yang bertahta dari tahun 1723 - 1753) dimanadi mana para keluarga kesultanan yang tidak diakui lagi gelarnya diharuskan menjadi abdi masyarakat tanpa tunjangan bulanan, karena hanya mereka yang diakui [[Belanda]] yang akhirnya mendapatkan tunjangan bulanan, hal tersebut dilakukan oleh [[Belanda]] dengan alasan penghematan agar kekayaan Cirebon tidak habis ditangan kesultanan, tetapi hal itu hanyalah alasan yang dibuat-buat karena pada masa yang sama [[Belanda]] bekerjasama dengan para penguasa swasta kaya (kebanyakan dari mereka adalah orang-orang Cina) untuk menguasai tanah-tanah di Cirebon dan menerapkan pajak tanah (''landrente'') yang tinggi pada masyarakat.<ref>[{{Cite web |url=http://www.fajarmuda.com/opini/post/399955883/perang.kedongdong.gerakan.perlawanan.rakyat.cirebon.1818 |title=Rosyidi, Abdul. 2014. Perang Kedongdong Gerakan Perlawanan Rakyat Cirebon 1818. [[&#91;&#91;Cirebon]]&#93;&#93;: Fajar Muda] |access-date=2016-06-04 |archive-date=2016-08-19 |archive-url=https://web.archive.org/web/20160819212415/http://www.fajarmuda.com/opini/post/399955883/perang.kedongdong.gerakan.perlawanan.rakyat.cirebon.1818 |dead-url=yes }}</ref>

Di Batavia pada tahun 1803, setelah hancur oleh serangan British pada tahun 1800,<ref name="dinascagarbudayadki" /> pulau [[Onrust]] yang merupakan benteng pertahanan Batavia oleh Belanda dibawah pimpinan [https://en.m.wiki-indonesia.club/wiki/Johannes_Siberg Gubernur Jenderal Johannes Siberg] (menantu dari [https://en.m.wiki-indonesia.club/wiki/Willem_Arnold_Alting Gubernur Jenderal Willem Arnold Alting]) berusaha direstorasi kembali,<ref>[https://amp.kompas.com/properti/read/2019/01/19/070000821/onrust-pulau-pengasingan-yang-jadi-rebutan-inggris-dan-belanda Haryanti, Rosiana. 2019. Onrust, Pulau Pengasingan yang Jadi Rebutan Inggris dan Belanda. ][[Jakarta]]: Kompas</ref> sementara itu di Cirebon, Sultan Muhammad Chaeruddin baru saja meninggal dunia dan sebagai penggantinya, Imamuddin yang telah ditunjuk sebagai putera mahkota sejak 1798 menggantikan Pangeran Raja Kanoman yang diasingkan oleh Belanda ke Ambon naik tahta menggantikan kedudukan ayahnya sebagai Sultan Anom V Abu Soleh Imamuddin<ref>Suryawan. 2014. Srabad Dalam Seni Rupa Tradisi Cirebon. [[Yogyakarta]]: Institut Seni Indonesia Yogyakarta</ref> dan hal ini disetujui oleh Belanda,<ref name="monique" /> dijelaskan kondisi sosial pada saat itu bahwa bencana kelaparan dan wabah penyakit sempat melanda Cirebon sejak akhir abad ke 18, mengakibatkan banyak penduduk Cirebon meninggal dunia.<ref name="paramita1">Paramita R. Abdurachman, 1982, Cerbon, Jakarta: Sinar Harapan</ref>, dalam narasinya Abdullah al Misri (seorang cendikiawan keturunan Arab) mengatakan bahwa sejak naiknya Imamuddin menjadi Sultan di kesultanan Kanoman maka banyak hal buruk yang terjadi tidak hanya soal banyaknya warga yang sakit dan meninggal namun juga hal hal lain seperti kosongnya bulir bulir padi yang ditanam,<ref name="monique" /> permasalahan Pangeran Raja Kanoman yang diasingkan ke [[Ambon]] tersebut mencapai puncaknya pada tahun 1805, perwakilan masyarakat Cirebon sekitar 1000 orang berdatangan guna melakukan ''long march'' (berjalan kaki) untuk menemui Gubernur Jenderal mereka datang untuk menuntut hak Pangeran Raja Kanoman bertahta menggantikan ayahnya Sultan Anom Muhammad Chaeruddin<ref name="bochari" /> yang telah meninggal pada [[1803]],<ref name="lasmiyatianom" /> perwakilan masyarakat Cirebon itu mengatakan bahwa Imamuddin tidak berhak menjadi Sultan di kesultanan Kanoman karena masih ada Pangeran Raja Kanoman yang lebih berhak, dinarasikan oleh Abdullah al Misri (seorang cendikiawan keturunan Arab) bahwa perwakilan masyarakat Cirebon tersebut menghubung-hubungkan kejadian buruk di Cirebon dari mulai banyaknya masyarakat yang sakit dan meninggal hingga kejadian dimanadi mana bulir bulir padi yang ditanam namun tidak ada isinya yang menyebabkan kelaparan dengan naiknya Imamuddin sebagai Sultan di kesultanan Kanoman,<ref name="monique" /> Pejabat Belanda untuk wilayah Kesultanan Cirebon pada masa itu Simon Hendrik-Rose kemudian mengajukan permohonan pada tanggal 26 Februari 1805<ref name=":2" /> agar pemerintah Hindia Belanda di Batavia mengeluarkan sebuah peraturan kepada para bupati agar tidak memberikan jalan kepada rombongan nasyarakat Cirebon yang akan menemui Gubernur Jenderal, permohonan Simon Hendrik-Rose selaku pejabat penghubung Belanda untuk wilayah kesultanan Cirebon dikabulkan dengan dikeluarkannya surat keputusan (''besluit'') 15 Maret 1805 yang berisi perintah kepada para bupati agar tidak memberikan jalan kepada rombongan masyarakat Cirebon, berdasarkan ''besluit'' tersebut maka bupati [[Karawang]] diperintahkan agar mencegah rombongan tersebut ke Batavia, Belanda kemudian mengirimkan kapal ke pesisir Cilincing (sebelah timur kota Batavia) untuk mengangkut para rombongan masyarakat Cirebon dan pada tanggal 7 Mei 1805 rombongan tersebut kembali ke Cirebon,<ref name=":2">Ekadjati, Edi Suhardi. 1982. Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di daerah Jawa Barat. [[Jakarta]]: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional</ref> mendengar hal ini [https://en.m.wiki-indonesia.club/wiki/Albertus_Henricus_Wiese Gubernur Jenderal Albertus Henricus Wiese] yang secara resmi mulai menjabat pada 15 Juni 1805<ref name=biltjava>van der Bilt la Motte, Cornelis van Erlach. 1858. Java : Schetsen en omtrekken uit de portefeuille. [[Dordrecht]] : H. Lagerweij</ref> dikemudian hari mengabulkan permintaan perwakilan masyarakat Cirebon dengan memulangkan Pangeran Raja Kanoman dari pengasingannya di Ambon, hal tersebut dilakukan karena Belanda tidak mau masalah ini menjadi lebih panjang lagi yang nantinya akan berimbas kepada peperangan yang lebih besar lagi dengan Cirebon, karena dengan pertempuran yang sekarang sedang berlangsung dengan para pejuang sudah banyak korban dari pihak Belanda,<ref name="monique" />

Pada resolusi 25 Februari 1806 pejabat Belanda di Cirebon yaitu van Lawick menjelaskan bahwa di daerah perbatasan Sumedang dan Cirebon, di daerah Jatitujuh dan sekitarnya ada pergerakan kelompok orang yang berjumlah sekitar 1000 orang,<ref name="bochari" /> guna mengantisipasi pergerakan tersebut, [https://en.m.wiki-indonesia.club/wiki/Albertus_Henricus_Wiese Gubernur Jenderal Albertus Henricus Wiese] mengirimkan beberapa pasukannya.<ref name="bochari" /> [https://en.m.wiki-indonesia.club/wiki/Albertus_Henricus_Wiese Gubernur Jenderal [[Albertus Henricus Wiese]] dengan persetujuan dewan penasehat pemerintah Hindia Belanda di Batavia segera menugaskan Nicolas[[Nicolaus Engelhard]] (Gubernur Pantai Timur Laut Jawa) sebagai pemimpin pasukan guna membereskan masalah Bagus Rangin, pasukannya kemudian diperkuat oleh pasukan dari putera bupati Mangkudiningrat (bupati Bangkalan),<ref name="bochari" /> dalam pertempuran melawan kelompok Bagus Rangin, dua orang putera Patih Sumedang menjadi korban dan dua puluh lima orang pasukan Sumedang yang berhasil ditawan kemudian dihukum mati sementara pasukan Bagus Rangin banyak yang berhasil meloloskan diri.<ref name="bochari" />

Pada masa ditengah pemberontakan ini, Belanda mengirimkan [[Herman Willem Daendels]] sebagai Gubernur Jendral [[Hindia Belanda]] yang tiba di Batavia ''(sekarang Jakarta)'' pada tahun 1808 <ref>Carey, Peter. 2013. Daendels and the Sacred Space of Java, 1808-1811: Political Relations, Uniforms and the Postweg. Nijmegen: Vantilt</ref> yang memimpin dengan cara kediktaktoran. [[Herman Willem Daendels]] dikirimkan untuk menggantikan [[Albertus Wiese | Gubernur Jenderal Albertus Henricus Wiese]].

Pada musim kemarau tahun 1808 surat-surat karesidenan di Jawa penuh dengan nota antara perwira intendans [[Herman Willem Daendels|Gubernur Jendral Herman Willem Daendels]] dengan para pejabat, banyaknya permintaan masuk mengenai kuda, pelana, seragam, cambuk, sepatu, beras, dendeng rusa serta keperluan militer lainnya, bahkan J W Winter (penterjemah resmi Belanda untuk Surakarta) menyarankan agar seorang penenun yang terampil dari wilayah kabupaten di pantai selatan agar dikirim ke Semarang untuk membantu membuat kain Linen berwarna biru tua guna dijadikan seragam. Pada salah satu contoh surat dari residen Surakarta Willem Nicolaas Servatius kepada [[Herman Willem Daendels|Gubernur Jendral Herman Willem Daendels]] menerangkan tentang tibanya Gordon seorang ''Ridder Kolonel'' (Kolonel tituler) untuk mengambil contoh kain dari Surakarta.<ref name="carey3">Carey, Peter. 2011. Kuasa Ramalan : Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawam 1785 - 1855. [[Jakarta]] : Kepustakaan Populer Gramedia </ref>

Pada masa yang sama pihak keraton Jawa juga didesak untuk mengizinkan agar kayu diwilayah sebelah timur ditebang guna membantu pembangunan benteng di Gresik yang berfungsi untuk melindungi selat Madura dan pelabuhan Surabaya, perkataan [[Herman Willem Daendels|Gubernur Jendral Herman Willem Daendels]] bahwa penebangan hanya untuk jangka waktu enam bulan tidak dipercaya oleh pihak keraton karena pembangunan benteng di pantai Marsekal tersebut merupakan proyek jangka panjang yang lebih dari enam bulan, wilayah kesultanan Yogyakarta yang diminta agar dibuka akses ke hutan Jati oleh Belanda adalah wilayah Padangan, Panolan dan Madiun (wilayah yang dikuasai oleh bupati wedana kesultanan Yogyakarta, Raden Ronggo)<ref name="carey4">Carey, Peter. 2014. Takdir : Riwayat Pangeran Diponegoro (1785-1855). [[Jakarta]] : Kompas</ref> berbagai permintaan ini dicurigai secara khusus terkait dengan bupati wedana kesultanan Yogyakarta tersebut.<ref name=carey3/> Pada masa awal kedatangan [[Herman Willem Daendels|Gubernur Jendral Herman Willem Daendels]] dia berusaha menunjukan kekuatan militernya untuk menekan pihak kesultanan Yogyakarta yang kemudian balas oleh Sultan Hamengkubuwono II dengan mengadakan parade militer besar-besaran di [[Yogyakarta]] dengan Raden Ronggo selaku delegasi dari kesultanan Yogyakarta, selain itu ada peristiwa dimanadi mana [[Herman Willem Daendels|Gubernur Jendral Herman Willem Daendels]] memaksakan agar digelar upacara penerimaan Gubernur Jenderal di keraton Yogyakarta yang kemudian oleh Raden Ronggo dan kelompok yang anti terdahap Belanda hal tersebut dianggap sebagai pelecehan karena merendahkan Sultan Yogyakarta,<ref name=carey4/> walaupun hubungan antara kesultanan Yogyakarta dengan [[Herman Willem Daendels|Gubernur Jendral Herman Willem Daendels]] semakin rawan terlebih dengan disorotnya Raden Ronggo pada beberapa peristiwa yang telah disebutkan diatas namun tidak menyurutkan niat Sultan Hamengkubuwono II untuk menempatkan Raden Ronggo digaris terdepan dalam hubungannya dengan Belanda<ref name="carey3" />

Pada periode yang sama [[Herman Willem Daendels|Gubernur Jendral Herman Willem Daendels]] memaksakan agar kesultanan Yogyakarta dan kasunanan Surakarta menandatangani perjanjian yang antara lain ialah kesepakatan hukum, ketertiban dan pekerjaan serikat buruh panggul, pada masa itu [[Herman Willem Daendels|Gubernur Jendral Herman Willem Daendels]] tengah membangun jalan raya pos antara [[Anyar, Serang|Anyer]] hingga [[Panarukan, Situbondo|Panarukan]] selain proyek pertahanan terhadap serangan Inggris yang sedang berlangsung, berkenaan dengan persoalan buruh, pihak Kasunanan Surakarta juga mengalami tekanan yang besar, hal tersebut terkait permintaan [[Herman Willem Daendels|Gubernur Jendral Herman Willem Daendels]] agar pihak Kasunanan Surakarta menyediakan 500 orang buruh dari wilayah Banyumas untuk ikut serta dalam pembangunan jalan raya pos di daerah ''Bataviasche Bovenlanden'' ([[Bahasa Indonesia]] : dataran tinggi Batavia) yang membuat Sunan Pakubuwono IV kesal,<ref name="carey3" /> namun seandainya pihak kesultanan Yogyakarta atau kasunanan Surakarta ingin mengadakan perlawanan terhadap apa yang dilakukan oleh [[Herman Willem Daendels|Gubernur Jendral Herman Willem Daendels]] maka peristiwa yang menimpa Kyai Kulur dan Kyai Durrahman yang merupakan dua dari tiga pimpinan perjuangan rakyat di Cirebon bisa membuat para penguasa Jawa tersebut berfikir dua kali, hal tersebut dikarenakan, Kyai Kulur dan Kyai Durrahman ketika mereka tertangkap pada bulan Oktober 1808 hidup mereka berakhir dalam sekejap, Kyai Kulur tubuhnya dicincang oleh ''Hussar'' (kavaleri) sementara Kyai Durrahman dibakar hidup-hidup.<ref name="carey3" />

==== Surat Raden ''Depati'' Natadireja berkenaan dengan tiga serangkai Bagus Rangin, Kyai Kulur dan Kyai Durrahman ====

Berkas:Reynan-5_2_-_image_1596165930965_image_1596165848797.jpg|thumb|Surat Raden Depati Natadireja untuk [[Herman Willem Daendels]] pada 5 Jumadil akhir 1223 hijriah atau sekitar 25 Juli 1808, ditulis dalam Carakan Cirebon gaya Joharuddin. TerjemahanAlih aksara dan terjemahan dalam [[bahasa Indonesia]] oleh Raden Anom Panuratrahsa. '''Lembar KeempatKedua'''<br><br>ka, sawab boten sapisan kaping kali kemawon enggenipun katigalan ing cindranipun tuwan boten angestokaken in parenta. Mala kantos wahu kapala ingkang sakelangkung dening awonipun ingkang kawasta Pun Rangin, umpetan wonten dusun bawa rerehanipun boten pisan wahu abdi dalem Pun Sura Prasanda, Yen angatingalena ing ketemenanipun amuri anyepeng wahu Pun Rangin, tansa ugi katingalan engenipun angubeng-ubeng ambrih ing bubaripun wahu Pun Rangin kimawon. Ingkang punika gusti, menggah sakatah katahipun unjuk kawula ing panjenengan dalem punika, inggi sampun kawula tingali, saha ingkang kawula pireng punika sadaya, kaserat ing Nagari Garage, kala tanggal ping Gangsal sasi Jumadilakir tahun Dal Hijrah 1223

Di daerah Cirebon, dikatakan [[Herman Willem Daendels|Gubernur Jendral Herman Willem Daendels]] memperoleh hak untuk mengangkat pegawai kesultanan menjadi pegawai Belanda, hal ini senada dengan proses reformasi administrasi yang dilakukan oleh [[Herman Willem Daendels|Gubernur Jendral Herman Willem Daendels]] di pulau Jawa dimanadi mana dia mengangkat semua bupati menjadi pegawai Belanda dengan maksud menyetarakan mereka dengan para pegawai yang berasal dari eropa, hal ini dilakukan oleh [[Herman Willem Daendels|Gubernur Jendral Herman Willem Daendels]] untuk menghentikan penyalahgunaan wewenang oleh para bupati Jawa yang memperoleh keuntungan langsung dari penduduknya.<ref name=dalope>Dalope, Leonard Bayu Laksono. 2018. Berharap dari Tanah Pangharepan : Kajian Sosio-Historis di Seputar Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda pada Komunitas Kristen di Jawa Barat periode Tahun 1870-1920. [[Salatiga]] : Universitas Kristen Satya Wacana</ref> [[Herman Willem Daendels|Gubernur Jendral Herman Willem Daendels]] juga mendapat kekuasaan lebih besar dalam urusan keuangan, tidak hanya di Cirebon, [[Herman Willem Daendels|Gubernur Jendral Herman Willem Daendels]] juga memperketat pengawasan administrasi dan keuangan atas para penguasa pribumi lainnya.<ref name=lipidaendels>Tim Konggres Ilmu Pengetahuan Nasional. 1986. Risalah Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional IV, Jakarta, 8-12 September 1986, Volume 4. [[Jakarta]] : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia</ref> [[Herman Willem Daendels|Gubernur Jendral Herman Willem Daendels]] juga masih ikut campur dalam pemerintahan internal kesultanan. sejak tahun 1809 dikatakan bahwa kesultanan-kesultanan yang ada di Cirebon tidak lagi memiliki kekuasaan politik karena telah dijadikan pegawai pemerintah Hindia Belanda dan fungsi mereka sebagai kepala pemerintahan digantikan oleh para bupati yang diangkat oleh Gubernur Jendral, wilayah-wilayahnya kemudian diawasi oleh ''prefect'' (kepala wilayah) yang telah ditunjuk oleh pemerintah Belanda.<ref name="hazmirullah" />

''Prefectuur'' (wilayah) ''Kesultanan Cheribon Landen'' dibagi menjadi 12 distrik dan dikepalai oleh seorang ''districts-tommongong'' (''Tumenggung'' wilayah), para penguasa Cirebon yang diberikan jabatan ''hooft-regent'' diwajibkan untuk menyediakan beras sebesar 2.000 ''koyan'' (1 ''koyan'' = 1.853 kilogram) atau sekitar 3.706.000 kilogram per tahun dan pengakuan hutang sebesar 30.000 ''Rijksdaalder'' ([[bahasa Cirebon]] : Reyal Selaka) atau ringgit<ref>{{Cite web|title=Sejarah – Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang|url=http://dbmtr.jabarprov.go.id/sejarah/|language=en-US|access-date=2021-02-10|archive-date=2021-02-10|archive-url=https://web.archive.org/web/20210210143002/http://dbmtr.jabarprov.go.id/sejarah/|dead-url=yes}}</ref> per tahun.<ref name="hazmirullah" />

Pasukan Belanda yang dipimpin oleh Pangeran Kusumahdinata IX dan Raden Surialaga II kemudian bergerak menuju wilayah Jatitujuh, Bagus Rangin yang mengetahui hal ini berusaha mengkonsolidasikan kekuatannya untuk memulai serangan terlebih dahulu, cara yang ditempuh oleh Bagus Rangin adalah dengan memasang umbul-umbul di lapangan Jawura guna menantang Belanda untuk berperang, lapangan Jawura merupakan sebuah lapangan yang memanjang dari timur ke barat dengan luas sekitar lima hektar yang berada di sebelah barat desa [[Kertajati, Kertajati, Majalengka|Kertajati]].<ref name="bochari" />

Raffan Hasyim (sejarahwan Cirebon) dalam penelitiannya tentang Bagus Rangin yang mengutip sumber-sumber tradisional Cirebon menyatakan bahwa strategi perang yang digunakan oleh Bagus Rangin memiliki kesamaan dengan strategi yang digunakan oleh Sultan Sepuh V Muhammad Syafiuddin yaitu menggunakan strategi perang ''Buaya Mangap'', strategi perang ''Buaya Mangap'' merupakan strategi perang yang menggabungkan antara kekuatan pasukan gerilya, kesenian tradisional seperti tayub dan kemampuan untuk menyamar dan bersembunyi.<ref name="opan" /> Bagus Rangin memerintahkan anak buahnya untuk memasang lengkungan-lengkungan janur, umbul-umbul merah dan ranting-ranting dari pohon beringin, setiap lengkungan janur dijaga oleh tiga orang prajurit Bagus Rangin, ada sekitar dua puluh lengkungan janur yang dipasang sebelum menuju ke tenda kesenian, antara satu tenda dengan tenda lainnya dijaga sekitar lima puluh pasukan Bagus Rangin yang bersembunyi, di dalam tenda kesenian tersebut para penari dan ''wiyaga'' (penabuh gamelan) yang juga merupakan para prajurit Bagus Rangin sibuk memainkan keseniannya,<ref name="opan" /> ketika sudah menjelang tengah malam pasukan Bagus Rangin mulai mengadakan serangan, dalam kesempatan tersebut banyak pasukan dari ''Ngabehi Dalem'' Indramayu yang memihak Belanda tewas, bahkan ''patih'' Indramayu yang bernama Astrasuta juga ikut tewas.<ref name="opan" />

Pada tahun 1810 Perancis di bawah pimpinan [[Napoleon Bonaparte]] melakukan aneksasi terhadap Belanda dan setelah kabar ini diterima oleh [[Herman Willem Daendels|Gubernur Jendral Herman Willem Daendels]], Gubernur Jendral kemudian melakukan pengibaran bendera Perancis<ref name=darmawan1>Darmawan, Joko. 2017. Sejarah Nasional “Ketika Nusantara Berbicara”. [[Sleman]] : Deepublish</ref>, hal ini kemudian diketahui oleh [[Thomas Stamford Raffles]] dan mengunjungi [[Lord Minto]] Gubernur Jendral Britania di India untuk mengusir Belanda dari Jawa dan hal tersebut disetujui oleh [[Lord Minto|Gubernur Jendral Britania untuk India - Lord Minto]]. Pada tahun yang sama, tepatnya tanggal 2 Maret 1810, Sultan Kacirebonan I Muhammad Chaeruddin II<ref name="irianto2" /> yang dahulunya adalah Pangeran Raja Kanoman dipecat dari jabatannya oleh Belanda karena dianggap selalu menentang pemerintah Belanda,<ref>Rosidi, Ajip. Dkk. Ensiklopedi Sunda: Alam, Manusia dan Budaya (Termasuk Budaya Cirebon dan Betawi). [[Jakarta]]: Pustaka Jaya</ref> rakyat Cirebon pada masa itu dikatakan marah dengan keputusan yang diambil oleh Pemerintah Belanda dikarenakan sosok Sultan Kacirebonan dikenal sebagai pemimpin yang selalu berpihak kepada rakyat.<ref name="bochari" />

Pada tanggal 22 Juli 1810, pasukan Bagus Rangin dapat mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Pangeran Kusumahdinata IX dari Sumedang dekat wilayah [[Bantarjati, Kertajati, Majalengka|Bantarjati,]] sementara pasukan Bagus Rangin lainnya dibawah komando ''Ki Buyut'' Merat dan ''Ki Buyut'' Deisa dapat mematahkan pertahanan dari pasukan Belanda yang dipimpin oleh Raden Surialaga II, dengan keterbatasan persenjataan dan personil, pasukan Bagus Rangin kemudian terpaksa mundur, hal ini dimanfaatkan oleh pasukan Belanda untuk melawan balik dengan memblokade wilayah [[Jatitujuh, Majalengka|Jatitujuh,]] hal tersebut dilakukan untuk memutus hubungan antar kelompok pasukan Bagus Rangin sekaligus mempersempit ruang geraknya, Pangeran Kusumahdinata IX kemudian dapat membangun kekuatan pasukannya kembali dan memukul mundur pasukan Bagus Rangin hingga ke wilayah [[Panongan, Jatitujuh, Majalengka|Panongan]].<ref name="bochari" />

Pada bulan Desember 1810, Britania membentuk lima batalion baru pasukan yang berjumlah 4.000 orang di Bengali, [[India]], dimanadi mana didalamnya terdapat Batalion Infanteri Ringan, untuk ditempatkan dalam pasukan ekspedisi Britania yang pada waktu itu tengah dipersiapkan di [[Penang]] dan [[Melaka]] untuk menyerang pasukan Belanda (yang pada masa itu telah berada dibawah Perancis) di pulau Jawa, hampir setengah dari batalion yang dibentuk tersebut beranggotakan orang-orang yang berasal dari wilayah [[Kepresidenan Benggala|Kepresidenan Bengali]], [[India]], anggota-anggota batalion Bengali diantaranya diambil dari wilayah [[Bihar]], [[Rajputana]] (kini sebagian besar menjadi negara bagian [[Rajasthan]]), wilayah Oudh (kini bagian dari negara bagian [[Uttar Pradesh]]) dan ada pula anggota batalion yang berasal dari daerah-daerah barat laut India lainnya. Anggota pasukan batalion yang kebanyakan berasal dari wilayah utara [[India]] tersebut sebagian besar merupakan anggota keluarga Hindu dari kasta yang tinggi serta mereka merupakan anggota dari keluarga-keluarga pemilik tanah yang kaya raya, hal ini berbeda dengan komposisi pasukan Britania yang berasal dari [[kepresidenan Bombay]] (Mumbai) atau Madras ([[Chennai]]), bahkan perwira dan bintara muda yang merupakan bagian dari anggota batalion Bengali banyak yang berasal dari keluarga kelas atas tersebut,<ref name=careysepoy>Carey, Peter. 2004. Asal Usul Perang Jawa ; Pemberontakan Sepoy & Lukisan Raden Saleh. [[Yogyakarta]] : Lkis Pelangi Aksara</ref> masalah yang timbul dari komposisi pasukan Bengali yang demikian adalah sisi senioritas anggotanya, kenaikan pangkat yang terjadi pada batalion Bengali tidaklah melihat kemampuan yang ditunjukan oleh anggotanya, hal ini berkebalikan dengan proses kenaikan pangkat anggota batalion yang berasal dari [[kepresidenan Bombay]] (Mumbai) atau Madras ([[Chennai]]) yang fokus melihat pada kemampuan yang ditunjukan oleh anggotanya, sehingga pada masa tersebut para perwira yang berasal dari batalion Bengali seringkalisering kali diisi oleh para anggota batalion yang sudah berusia lanjut dan lemah fisiknya.<ref name="careysepoy" />

* Pajak keagamaan sebesar satu per dua puluh dari total padi hasil panen (namun pada kenyataannya yang diambil adalah sepersepuluh dari total padi hasil panen)

Pada tanggal 2 Rabiul Akhir 1226 hijriah atau sekitar tanggal 26 April 1811, Sultan Sepuh Joharuddin menerima surat bertanggal 19 Desember 1810 dari [[Thomas Stamford Raffles | Letnan Jenderal Thomas Stamford Raffles]] yang dibawa oleh Tengku Pangeran Sukmadilaga<ref name="haz2"> Hazmirullah. 2016. Surat Balasan Sultan Sepuh VII Cirebon Untuk Raffles : Kajian Strukturalisme Genetik. [[Sumedang]] : Universitas Padjajaran</ref> (nama aslinya Sayid Zain dari kerajaan Siak)<ref name="hazmirullah">Hazmirullah. Titin Nurhayati Ma’mun, Undang A. Darsa. 2017. Jumantara : Surat Pengunduran Diri Sultan Sepuh VII Cirebon: Suatu Kajian Filologis. [[Jakarta]] Perpustakaan Nasional</ref> ketika beliau sedang berada di wilayah desa [[Singaraja, Indramayu, Indramayu|Singaraja, Indramayu]] menjalankan perintah dari Belanda untuk berjaga-jaga jika Britania akan datang menyerang, dengan ditemani oleh Raden Ngabehi Balah Ludur (dalam penelitiannya Hazmirullah mentranslasikannya sebagai Ngabehi Wiralodra<ref name="haz2" />) Tengku Pangeran Sukmadilaga selain membawa surat resmi dari [[Thomas Stamford Raffles | Letnan Jenderal Thomas Stamford Raffles]] beliau juga membawa enam orang bangsawan Cirebon dari [[Melaka]], mereka adalah Pangeran Arya Kidul, Pangeran Raja Kartaningrat, Pangeran Arya Suminta Raja, Raden Sudirabrata, Tumenggung Mangkunegara dan seorang Imam Qadhi, namun Sultan Sepuh Joharuddin menyatakan tidak bisa menerima ke enam orang tersebut karena takut ketahuan oleh Belanda dan meminta agar Pangeran Sukmadilaga membawa mereka kembali ke [[Melaka]].<ref name="haz2" />

Surat yang dibawa Pangeran Sukmadilaga tersebut berisi mengenai penyerangan Britania kepada pihak Belanda di Jawa, dalam suratnya [[Thomas Stamford Raffles | Letnan Jenderal Thomas Stamford Raffles]] berjanji tidak akan memperlakukan para penguasa dan rakyat secara kejam seperti yang dilakukan oleh orang-orang Belanda dan Perancis.<ref name=haz2/>

Pada tanggal 16 Mei 1811 kedudukan [[Herman Willem Daendels | Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels]] sebagai penguasa Hindia Belanda digantikan oleh [[Jan Willem Janssens|Gubernur Jendral Jan Willem Janssens]]<ref name="carey3" /> seorang pejabat [[Belanda]] yang sebelumnya telah mengalami kekalahan dan akhirnya menyerahkan wilayah koloni [[Belanda]] di [[Tanjung Harapan]], [[Afrika]] kepada Britania<ref name=merle>Ricklefs, Merle Calvin. 2008. Sejarah Indonesia Modern 1200–2008. [[Jakarta]] : Penerbit Serambi</ref>

Pada surat tertanggal 25 Rabiul Awal 1227 hijriah atau 25 Mulud 1739 tahun alip Jawa yang bertepatan dengan tanggal 8 April 1812 Sultan Sepuh Joharuddin menulis surat kepada [[Thomas Stamford Raffles| Letnan Jenderal Thomas Stamford Raffles]] yang berisi penerimaan dirinya untuk pensiun dari jabatan politik.<ref name="hazmirullah" />

Pada tanggal 14 Juni 1813, [[Thomas Stamford Raffles|Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles]] menyatakan akan merubah secara radikal sistem di tanah Jawa, tiga  poin utama dalam skema reformasi agraria oleh [[Thomas Stamford Raffles|Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles]] yaitu;<ref name="hazmirullah" />

[[Thomas Stamford Raffles|Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles]] merasa perlu agar secepatnya melakukan pengambilalihan kepemilikan lahan dari para penguasa setempat, dimanadi mana pada masa lalu keuntungan dari penyewaan lahan ini dinikmati oleh para bupati.<ref name="hazmirullah" />

Sultan Sepuh Joharuddin dan Sultan Anom Komaruddin I mendukung pandangan pemerintah dan yakin bahwa sistem yang diterapkan terdahulu mengenai pelayanan dan pengiriman paksa memiliki kecenderungan yang buruk, Sultan Sepuh Joharuddin dan Sultan Anom Komaruddin I juga setuju terhadap rencana penghapusan pajak kapitasi dan perlunya memperkenalkan kebijakan tentang penyewaan tanah dimanadi mana sewa tanah dihitung berdasarkan hasil produksi lahan, kebijakan tersebut ditujukan untuk mengganti semua kewajiban akan upeti yang sebelumnya diberlakukan.<ref name="hazmirullah" />

Pada tahun 1815 [[Thomas Stamford Raffles|Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles]] melakukan penataan wilayah dan administrasi di wilayah Hindia Belanda dengan tujuan mengoptimalkan sistem pemeritahan langsung, Jawa kemudian dibagi menjadi enam belas karesidenan yang diperintah oleh seorang residen dari kalangan orang eropa, salah satu karesidenan yang dibentuk pada masa itu adalah karesidenan Cirebon.<ref name=hendarti>Hendarti, Latipah. 2008. Menepis Kabut Halimun : Rangkaian Bunga Rampai Pengelolaan Sumberdaya Alam di Halimun. [[Jakarta]] : Yayasan Pustaka Obor Indonesia</ref> Residen Britania yang pernah menjabat di Cirebon diantaranya adalah W. J Davy<ref name=Loedin>Loedin, A. A. 2005. Sejarah kedokteran di bumi Indonesia. [[Jakarta]] : Grafiti</ref> (1815) yang bertugas ketika [[Thomas Stamford Raffles|Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles]] memandang perlunya dilakukan pelatihan ''inheemschen'' tentang kiat inokulasi cacar dan pengobatan penyakit kelamin di rumah sakit - rumah sakit di kota besar.<ref name="Loedin" /> kemudian Letnan Hanson (1816)<ref name="asiatic1-2">Team Asiatic Journal. 1816. The Asiatic Journal and Monthly Miscellany, Series 1 Volume 2. [[LOndon]] : Wm. H. Allen & Co</ref>

[[Berkas:AMH-5470-NA Map of the fort De Bescherming at Cheribon.jpg|jmpl|Peta oleh Isaac de Graaff yang menggambarkan wilayah sungai Sikaro dan sungai besar Indramayu (Cimanuk) (kiri), Pos Dagang Belanda (kanan atas) yang terletas pada pertemuan sungai Sikaro dan sungai besar Indramayu serta ''Fort de Beschermingh'' (kanan bawah) pada sekitar tahun 1690 - 1743 ]]

Pada saat Belanda sedang membangun sarana militer di Palimanan, Bagus Serit bersama dengan 50 orang pasukannya datang menghancurkan sarana dan prasarana militer tersebut serta merampas senjata dan pakaian yang berada disanadi sana, pasukan Belanda kemudian mundur ke wilayah kali Tanjung, disanadi sana pasukan Belanda yang dipimpin oleh Krieger berusaha untuk menghimpun kekuatan.<ref name="bochari" />

Bagus Serit sebenarnya pernah berusaha untuk mengajak para penguasa Cirebon yakni Sultan Sepuh, Sultan Anom dan Sultan Kacirebonan untuk membantu perjuangannya sekaligus membebaskan Cirebon dari penjajahan Belanda, beliau mengirimkan surat yang dibawa oleh kurirnya, namun ajakan Bagus Serit tersebut ditolak oleh Sultan Sepuh, Sultan Sepuh kemudian menangkap kurir Bagus Serit tersebut dan melaporkan permasalahan ini kepada Belanda, Belanda kemudian mengumumkan akan memberikan 2.200 Gulden kepada siapa saja yang dapat menangkap Bagus Serit hidup atau mati.<ref name="bochari" /> Pada tanggal 8 Agustus 1818 terjadi pertempuran antara pasukan perjuangan rakyat dengan pasukan Belanda disekitar wilayah [[Sumber, Cirebon|Sumber]], Cirebon dimanadi mana pasukan Belanda sempat mengalami kekalahan sebelum akhirnya pasukan Sultan Sepuh Raja Udaka datang untuk membantu Belanda, dalam pertempuran tersebut akhirnya Bagus Serit dapat ditangkap oleh pasukan Sultan Sepuh Raja Udaka dan untuk keberhasilannya menangkap Bagus Serit, Sultan Sepuh Raja Udaka kemudian diberikan penghargaan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.<ref name="bochari" />