Perang Besar Cirebon: Perbedaan antara revisi

[[Kesultanan Cirebon]] resmi dibagi menjadi [[kesultanan Kanoman]] dan [[kesultanan Kasepuhan]] pada tahun 1679,. dikatakan padaPada masa tersebut Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten terpaksa membagi kesultanan Cirebon menjadi dua kesultanan dan satu peguron dikarenakan untuk menghindari perpecahan keluarga kesultanan Cirebon. karena adanyaAdanya perbedaan pendapat dikalangandi kalangan keluarga besar mengenai penerus kesultanan Cirebon, membelah pendapat keluarga besar terbelah dan mendukung ketiganya (Martawijaya, Kartawijaya dan Wangsakerta) untuk menjadi penguasa,. makaMaka, [[Ageng Tirtayasa dari Banten|Sultan Ageng Tirtayasa]] menobatkan ketiganya menjadi penguasa Cirebon di Banten pada tahun yang sama setelah mereka tiba di kesultanan Banten dari Mataram yaitu pada tahun 1677,. duaDua orang menjadi sultan dan memiliki wilayahnya masing-masing yaitu Pangeran Martawijaya dan Kartawijaya sementara satu orang yaitu Pangeran Wangsakerta menjadi Panembahan tanpa wilayah kekuasaan namun memegang kekuasaan atas kepustakaan kraton.<ref name=ekajati1>Ekajati, Edi Suherdi. 2005. Polemik naskah Pangeran Wangsakerta. [[kota Bandung|Bandung]]: Pustaka Jaya</ref>

Pada 4 Januari 1678, [[Rijckloff van Goens]] ditunjuk sebagai pengganti Gubernur Jenderal [[Joan Maetsuycker]] kemudian pada 31 Januari 1679 [[Rijckloff van Goens]] menulis surat kepada pemerintah Belanda, dia menuliskan bahwa<ref>Mansyur, Khatib. 2001. Perjuangan rakyat Banten menuju provinsi : catatan kesaksian seorang wartawan. [[Serang]] : Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Provinsi Banten</ref>

Pada keesokan harinya tanggal 6 Januari 1681, diadakanlah upacara yang dihadiri oleh para penguasa Cirebon di alun-alun yang disertai tembakan meriam sebagai bentuk penghormatan, kemudian surat keputusan pemerintahan tertinggi Belanda yang dibawa dari Batavia pada tanggal 1 Januari 1681 tersebut dibacakan.<ref name=deviani/><ref name=Molsbergen/>.

Pada tanggal 7 Januari 1681 dimulailah perundingan diantara [[Vereenigde Oostindische Compagnie]] dan para penguasa Cirebon serta memaksa mereka untuk menyetujuinya<ref name=Dirjenbud/> dan pada malam harinya dicapailah kesepakatan untuk memberlakukan perjanjian antara Belanda dan Cirebon, Perjanjian tersebut kemudian ditandatangani oleh ketiga penguasa Cirebon.<ref>Kartodihardjo, Sartono. 1988. Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500 - 1900 (dari Emporium sampai Imperium). Jakarta: Gramedia</ref><ref>Roseno, Edi. 1993. Perang Kedondong 1818. Depok: Universitas Indonesia</ref> Pada perjanjian tersebut Belanda diwakili oleh komisioner Jacob van Dijk dan kapten Joachim Michiefs,<ref name=henri>Chambert-Loir, Henri. Hasan Muarif Ambary. 1999. Panggung sejarah: persembahan kepada Prof. Dr. Denys Lombard. [[Jakarta]]: Yayasan Obor Indonesia</ref> perjanjian persahabatan yang dimaksud adalah untuk memonopoli perdagangan di wilayah Cirebon diantaranya perdagangan komoditas kayu, beras, gula,<ref name=henri/> lada serta Jati sekaligus menjadikan kesultanan-kesultanan di Cirebon protektorat Belanda (wilayah dibawah naungan Belanda).<ref name=Dirjenbud/>.

Pada tahun 1792, pejabat penghubung Belanda untuk wilayah kesultanan Cirebon Johan Lubbert Umbgrove memandang perlu untuk mengurangi jumlah pangeran dan ratu dengan mengubah fungsi mereka menjadi abdi masyarakat.<ref>{{Cite web |url=http://www.cirebontrust.com/dongeng-dari-negeri-kanoman-2.html |title={{!}} Noer, Noerdin. 2015. Dongeng dari Negeri Kanoman (bagian 2). &#91;&#91;kota Cirebon{{!}}Cirebon&#93;&#93;: Cirebon Trust |access-date=2016-06-04 |archive-date=2016-06-30 |archive-url=https://web.archive.org/web/20160630171729/http://www.cirebontrust.com/dongeng-dari-negeri-kanoman-2.html |dead-url=yes }}</ref><ref name=setiawan>Setiawan, D A. 2018. Catatan Van der Kemp di Cirebon. [[Cirebon]] : Radar Cirebon</ref> Kejadian tersebut mirip dengan peristiwa surat pengakuan gelar kesultanan oleh [[Belanda]] pada masa Sultan Sepuh IV yaitu Amir Sena Muhammad Jaenudin atau yang dikenal sebagai Sultan Jaenudin II yang bertahta dari 1753 - 1773 (menggantikan Sultan Sepuh III Sultan Raja Jaenudin yang bertahta dari tahun 1723 - 1753) di mana para keluarga kesultanan yang tidak diakui lagi gelarnya diharuskan menjadi abdi masyarakat tanpa tunjangan bulanan, karena hanya mereka yang diakui [[Belanda]] yang akhirnya mendapatkan tunjangan bulanan, hal tersebut dilakukan oleh [[Belanda]] dengan alasan penghematan agar kekayaan Cirebon tidak habis ditangan kesultanan, tetapi hal itu hanyalah alasan yang dibuat-buat karena pada masa yang sama [[Belanda]] bekerjasama dengan para penguasa swasta kaya (kebanyakan dari mereka adalah orang-orang Cina) untuk menguasai tanah-tanah di Cirebon dan menerapkan pajak tanah (''landrente'') yang tinggi pada masyarakat.<ref>[{{Cite web |url=http://www.fajarmuda.com/opini/post/399955883/perang.kedongdong.gerakan.perlawanan.rakyat.cirebon.1818 |title=Rosyidi, Abdul. 2014. Perang Kedongdong Gerakan Perlawanan Rakyat Cirebon 1818. [[&#91;&#91;Cirebon]]&#93;&#93;: Fajar Muda] |access-date=2016-06-04 |archive-date=2016-08-19 |archive-url=https://web.archive.org/web/20160819212415/http://www.fajarmuda.com/opini/post/399955883/perang.kedongdong.gerakan.perlawanan.rakyat.cirebon.1818 |dead-url=yes }}</ref>

''Prefectuur'' (wilayah) ''Kesultanan Cheribon Landen'' dibagi menjadi 12 distrik dan dikepalai oleh seorang ''districts-tommongong'' (''Tumenggung'' wilayah), para penguasa Cirebon yang diberikan jabatan ''hooft-regent'' diwajibkan untuk menyediakan beras sebesar 2.000 ''koyan'' (1 ''koyan'' = 1.853 kilogram) atau sekitar 3.706.000 kilogram per tahun dan pengakuan hutang sebesar 30.000 ''Rijksdaalder'' ([[bahasa Cirebon]] : Reyal Selaka) atau ringgit<ref>{{Cite web|title=Sejarah – Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang|url=http://dbmtr.jabarprov.go.id/sejarah/|language=en-US|access-date=2021-02-10|archive-date=2021-02-10|archive-url=https://web.archive.org/web/20210210143002/http://dbmtr.jabarprov.go.id/sejarah/|dead-url=yes}}</ref> per tahun.<ref name="hazmirullah" />

Pada tanggal 14 Juni 1813, [[Thomas Stamford Raffles|Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles]] menyatakan akan merubah secara radikal sistem di tanah Jawa, tiga  poin utama dalam skema reformasi agraria oleh [[Thomas Stamford Raffles|Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles]] yaitu;<ref name="hazmirullah" />

Pada tahun 1815 [[Thomas Stamford Raffles|Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles]] melakukan penataan wilayah dan administrasi di wilayah Hindia Belanda dengan tujuan mengoptimalkan sistem pemeritahan langsung, Jawa kemudian dibagi menjadi enam belas karesidenan yang diperintah oleh seorang residen dari kalangan orang eropa, salah satu karesidenan yang dibentuk pada masa itu adalah karesidenan Cirebon.<ref name=hendarti>Hendarti, Latipah. 2008. Menepis Kabut Halimun : Rangkaian Bunga Rampai Pengelolaan Sumberdaya Alam di Halimun. [[Jakarta]] : Yayasan Pustaka Obor Indonesia</ref> Residen Britania yang pernah menjabat di Cirebon diantaranya adalah W. J Davy<ref name=Loedin>Loedin, A. A. 2005. Sejarah kedokteran di bumi Indonesia. [[Jakarta]] : Grafiti</ref> (1815) yang bertugas ketika [[Thomas Stamford Raffles|Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles]] memandang perlunya dilakukan pelatihan ''inheemschen'' tentang kiat inokulasi cacar dan pengobatan penyakit kelamin di rumah sakit - rumah sakit di kota besar.<ref name="Loedin" /> kemudian Letnan Hanson (1816)<ref name="asiatic1-2">Team Asiatic Journal. 1816. The Asiatic Journal and Monthly Miscellany, Series 1 Volume 2. [[LOndon]] : Wm. H. Allen & Co</ref>