Perang Besar Cirebon: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Jonas Carsten (bicara | kontrib)
Hapus sebagai perang yang melibatkan Indonesia, karena Indonesia belum sebagai Negara sebelum 1945.
YBI85 (bicara | kontrib)
kTidak ada ringkasan suntingan
Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Tugas pengguna baru Newcomer task: copyedit
 
(3 revisi perantara oleh 3 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 51:
'''Perang Besar Cirebon''' merupakan sebuah peristiwa perjuangan seluruh elemen masyarakat [[Cirebon]] termasuk didalamnya para ulama, santri, petani, buruh dan abdi keraton yang berkesinambungan untuk berjuang melawan penjajah.
 
[[Kesultanan Cirebon]] resmi dibagi menjadi [[kesultanan Kanoman]] dan [[kesultanan Kasepuhan]] pada tahun 1679,. dikatakan padaPada masa tersebut Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten terpaksa membagi kesultanan Cirebon menjadi dua kesultanan dan satu peguron dikarenakan untuk menghindari perpecahan keluarga kesultanan Cirebon. karena adanyaAdanya perbedaan pendapat dikalangandi kalangan keluarga besar mengenai penerus kesultanan Cirebon, membelah pendapat keluarga besar terbelah dan mendukung ketiganya (Martawijaya, Kartawijaya dan Wangsakerta) untuk menjadi penguasa,. makaMaka, [[Ageng Tirtayasa dari Banten|Sultan Ageng Tirtayasa]] menobatkan ketiganya menjadi penguasa Cirebon di Banten pada tahun yang sama setelah mereka tiba di kesultanan Banten dari Mataram yaitu pada tahun 1677,. duaDua orang menjadi sultan dan memiliki wilayahnya masing-masing yaitu Pangeran Martawijaya dan Kartawijaya sementara satu orang yaitu Pangeran Wangsakerta menjadi Panembahan tanpa wilayah kekuasaan namun memegang kekuasaan atas kepustakaan kraton.<ref name=ekajati1>Ekajati, Edi Suherdi. 2005. Polemik naskah Pangeran Wangsakerta. [[kota Bandung|Bandung]]: Pustaka Jaya</ref>
 
== Masuknya pengaruh awal Belanda ==
Baris 93:
==== Misi [[Rijckloff van Goens]] menghancurkan [[kesultanan Banten]] ====
 
Pada 4 Januari 1678, [[Rijckloff van Goens]] ditunjuk sebagai pengganti Gubernur Jenderal [[Joan Maetsuycker]] kemudian pada 31 Januari 1679 [[Rijckloff van Goens]] menulis surat kepada pemerintah Belanda, dia menuliskan bahwa<ref>Mansyur, Khatib. 2001. Perjuangan rakyat Banten menuju provinsi : catatan kesaksian seorang wartawan. [[Serang]] : Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Provinsi Banten</ref>
{{cquote | yang amat perlu untuk pembinaan negeri kita (Belanda) ialah penghancuran dan penghapusan [[Banten]], [[Banten]] harus ditaklukan atau kompeni akan lenyap}}<ref>Mansyur, Khatib. 2001. Perjuangan rakyat Banten menuju provinsi : catatan kesaksian seorang wartawan. [[Serang]] : Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Provinsi Banten</ref>
 
{{cquote | yang amat perlu untuk pembinaan negeri kita (Belanda) ialah penghancuran dan penghapusan [[Banten]], [[Banten]] harus ditaklukan atau kompeni akan lenyap}}<ref>Mansyur, Khatib. 2001. Perjuangan rakyat Banten menuju provinsi : catatan kesaksian seorang wartawan. [[Serang]] : Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Provinsi Banten</ref>
 
=== Pribawa dan masuknya Belanda pada Perjanjian 1681 ===
Baris 273 ⟶ 272:
==== Pejabat penghubung Johan Lubbert Umbgrove dan pengurangan jumlah Pangeran ====
 
Pada tahun 1792, pejabat penghubung Belanda untuk wilayah kesultanan Cirebon Johan Lubbert Umbgrove memandang perlu untuk mengurangi jumlah pangeran dan ratu dengan mengubah fungsi mereka menjadi abdi masyarakat.<ref>{{Cite web |url=http://www.cirebontrust.com/dongeng-dari-negeri-kanoman-2.html |title={{!}} Noer, Noerdin. 2015. Dongeng dari Negeri Kanoman (bagian 2). &#91;&#91;kota Cirebon{{!}}Cirebon&#93;&#93;: Cirebon Trust |access-date=2016-06-04 |archive-date=2016-06-30 |archive-url=https://web.archive.org/web/20160630171729/http://www.cirebontrust.com/dongeng-dari-negeri-kanoman-2.html |dead-url=yes }}</ref><ref name=setiawan>Setiawan, D A. 2018. Catatan Van der Kemp di Cirebon. [[Cirebon]] : Radar Cirebon</ref> Kejadian tersebut mirip dengan peristiwa surat pengakuan gelar kesultanan oleh [[Belanda]] pada masa Sultan Sepuh IV yaitu Amir Sena Muhammad Jaenudin atau yang dikenal sebagai Sultan Jaenudin II yang bertahta dari 1753 - 1773 (menggantikan Sultan Sepuh III Sultan Raja Jaenudin yang bertahta dari tahun 1723 - 1753) di mana para keluarga kesultanan yang tidak diakui lagi gelarnya diharuskan menjadi abdi masyarakat tanpa tunjangan bulanan, karena hanya mereka yang diakui [[Belanda]] yang akhirnya mendapatkan tunjangan bulanan, hal tersebut dilakukan oleh [[Belanda]] dengan alasan penghematan agar kekayaan Cirebon tidak habis ditangan kesultanan, tetapi hal itu hanyalah alasan yang dibuat-buat karena pada masa yang sama [[Belanda]] bekerjasama dengan para penguasa swasta kaya (kebanyakan dari mereka adalah orang-orang Cina) untuk menguasai tanah-tanah di Cirebon dan menerapkan pajak tanah (''landrente'') yang tinggi pada masyarakat.<ref>[{{Cite web |url=http://www.fajarmuda.com/opini/post/399955883/perang.kedongdong.gerakan.perlawanan.rakyat.cirebon.1818 |title=Rosyidi, Abdul. 2014. Perang Kedongdong Gerakan Perlawanan Rakyat Cirebon 1818. [[&#91;&#91;Cirebon]]&#93;&#93;: Fajar Muda] |access-date=2016-06-04 |archive-date=2016-08-19 |archive-url=https://web.archive.org/web/20160819212415/http://www.fajarmuda.com/opini/post/399955883/perang.kedongdong.gerakan.perlawanan.rakyat.cirebon.1818 |dead-url=yes }}</ref>
 
=== Perjuangan Bagus Rangin ===
Baris 351 ⟶ 350:
Pada ''Algemeene Bepalingen'' (ketentuan umum) selain memecah wilayah [[kesultanan Cirebon]] menjadi dua ''prefectuur'' (wilayah) yakni ''Kesultanan Cheribon Landen'' (termasuk didalamnya wilayah kepangeranan Gebang) dan ''Cheribonsche-Preanger Landen'' yang masing-masing dikepalai oleh seorang ''prefect'' (kepala wilayah), ketentuan umum tersebut juga menjelaskan bahwa kedudukan para penguasa Cirebon dengan terbitnya ''Reglement op het beheer van Cheribonsche Landen'' (peraturan tentang pengelolaan wilayah Cirebon) menjadi seorang pegawai Belanda dengan posisi yang berada langsung dibawah ''prefect'' (kepala wilayah), ketiga penguasa Cirebon kemudian diberikan gelar ''hoofd-regent'' dan tetap diperkenankan untuk menggunakan tanda atau simbol-simbol kebesaran serta tata cara penghormatan yang selama ini berlaku di lingkungan kesultanan guna menjaga citra dari para penguasa Cirebon.<ref name="hazmirullah" />
 
''Prefectuur'' (wilayah) ''Kesultanan Cheribon Landen'' dibagi menjadi 12 distrik dan dikepalai oleh seorang ''districts-tommongong'' (''Tumenggung'' wilayah), para penguasa Cirebon yang diberikan jabatan ''hooft-regent'' diwajibkan untuk menyediakan beras sebesar 2.000 ''koyan'' (1 ''koyan'' = 1.853 kilogram) atau sekitar 3.706.000 kilogram per tahun dan pengakuan hutang sebesar 30.000 ''Rijksdaalder'' ([[bahasa Cirebon]] : Reyal Selaka) atau ringgit<ref>{{Cite web|title=Sejarah – Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang|url=http://dbmtr.jabarprov.go.id/sejarah/|language=en-US|access-date=2021-02-10|archive-date=2021-02-10|archive-url=https://web.archive.org/web/20210210143002/http://dbmtr.jabarprov.go.id/sejarah/|dead-url=yes}}</ref> per tahun.<ref name="hazmirullah" />
 
Pada tanggal 13 Maret 1809, [[Herman Willem Daendels|Gubernur Jendral Herman Willem Daendels]] menunjuk Sultan Sepuh yang pada masa itu dijabat oleh Djoharuddin untuk mengepalai wilayah kabupaten Cirebon dan Kuningan, Sultan Anom Imamuddin ditunjuk sebagai kepala wilayah di Maja (Majalengka) sementara Pangeran Raja Kanoman yang sudah naik tahta sebagai Sultan Kacirebonan dijadikan kepala wilayah Indramayu.<ref name="bochari" /> Pada detail penjelasannya, peraturan yang dikeluarkan pada tanggal 13 Maret 1809 tersebut menyatakan bahwa wilayah yang berada dibawah pengelolaan masing-masing penguasa Cirebon adalah sebagai berikut:<ref name="hazmirullah" /><ref name=donaldprefect>Mackay, Donald Jacob. 1861. De handhaving van het Europeesch gezag en de hervorming van het regtswezen onder het bestuur van den gouverneur-generaal Mr. H. W. Daendels over Java en onderhoorigheden (1808-1811). s'Gravenhage : Martinus Nijhoff</ref>
Baris 429 ⟶ 428:
 
==== Reformasi agraria oleh [[Thomas Stamford Raffles|Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles]] ====
Pada tanggal 14 Juni 1813, [[Thomas Stamford Raffles|Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles]] menyatakan akan merubah secara radikal sistem di tanah Jawa, tiga  poin utama dalam skema reformasi agraria oleh [[Thomas Stamford Raffles|Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles]] yaitu;<ref name="hazmirullah" />
 
* Penghapusan ''verplichte leverantie'' atau pengiriman paksa produk tertentu (seperti kewajiban upeti dan kewajiban pengiriman barang komoditas dengan harga yang tidak memadai) serta penghapusan semua layanan feodal dengan memberikan kebebasan dalam hal budi daya dan perdagangan.
Baris 449 ⟶ 448:
 
==== Pembentukan karesidenan Cirebon ====
Pada tahun 1815 [[Thomas Stamford Raffles|Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles]] melakukan penataan wilayah dan administrasi di wilayah Hindia Belanda dengan tujuan mengoptimalkan sistem pemeritahan langsung, Jawa kemudian dibagi menjadi enam belas karesidenan yang diperintah oleh seorang residen dari kalangan orang eropa, salah satu karesidenan yang dibentuk pada masa itu adalah karesidenan Cirebon.<ref name=hendarti>Hendarti, Latipah. 2008. Menepis Kabut Halimun : Rangkaian Bunga Rampai Pengelolaan Sumberdaya Alam di Halimun. [[Jakarta]] : Yayasan Pustaka Obor Indonesia</ref> Residen Britania yang pernah menjabat di Cirebon diantaranya adalah W. J Davy<ref name=Loedin>Loedin, A. A. 2005. Sejarah kedokteran di bumi Indonesia. [[Jakarta]] : Grafiti</ref> (1815) yang bertugas ketika [[Thomas Stamford Raffles|Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles]] memandang perlunya dilakukan pelatihan ''inheemschen'' tentang kiat inokulasi cacar dan pengobatan penyakit kelamin di rumah sakit - rumah sakit di kota besar.<ref name="Loedin" /> kemudian Letnan Hanson (1816)<ref name="asiatic1-2">Team Asiatic Journal. 1816. The Asiatic Journal and Monthly Miscellany, Series 1 Volume 2. [[LOndon]] : Wm. H. Allen & Co</ref>
 
==== Masa akhir kekuasaan Britania dan berkuasanya kembali Belanda ====