Wali Negara Pasundan: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Terjemah enwiki Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Thesillent (bicara | kontrib) Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
| (7 revisi perantara oleh 3 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 29:
== Sejarah ==
=== Pemilihan ===
Pemilihan pertama untuk posisi Wali Negara diadakan pada tanggal 4 Maret 1948, selama
Meski Pemerintah [[Republik Indonesia]] menganggap pemilu itu tidak demokratis, Wiranatakusumah diberi izin oleh pemerintah Indonesia untuk menerima pemilihannya. Maka, pemerintah Pasundan mengirimkan rombongan tiga orang, terdiri dari Soejoso, [[Adil Puradiredja]], dan Thung Jie Leh, ke [[Jogjakarta]] dan mengantar Wiranatakusumah ke Negara Pasundan.<ref name=p52/>
Meski awalnya Wiranatakusumah menentang pembentukan Negara Pasundan, namun ia dan pemerintah Indonesia menerimanya karena menganggap lebih baik posisi itu jatuh pada orang yang pro Indonesia daripada jatuh ke tangan orang pro-Belanda seperti Hilman. [[Masjkur]], Menteri Agama Republik Indonesia, menyatakan bahwa "kemenangan Wiranatakusumah di Negara Pasundan juga merupakan kemenangan Republik Indonesia".<ref name=p55>{{harvnb|Helius|Ekadjati|Marlina|Wiwi|1992|p=55}}</ref> Jabatannya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan
=== Kedatangan ===
Baris 39:
=== Pelantikan ===
Pelantikan Wiranatakusumah dilakukan pada tanggal 24 April 1948. Pelantikan dihadiri oleh Letnan [[Gubernur Jenderal Hindia Belanda]], [[Hubertus van Mook]], Sekretaris Jenderal Pemerintah Federal Sementara, [[Abdulkadir Widjojoatmodjo|Abdul Kadir Widjojoatmodjo]], dan Kepala Recomba (pemerintahan transisi) Jawa Barat, [[Hilman Djajadiningrat]].<ref name=p20>{{harvnb|Parliament of Pasundan|1949|p=20}}</ref>
== Pembubaran ==
Baris 56:
Menurut Peraturan Tata Tertib Pasundan, Wali Negara memiliki tugas mewakili negara dalam urusan pribadi. Wali Negara dapat menunjuk pengacara untuk mewakili dirinya sendiri dalam urusan tersebut. Wali Negara juga dapat membubarkan Parlemen Pasundan dengan keputusan. Keputusan tersebut harus menentukan tanggal pemilihan untuk parlemen baru, yang berlangsung dalam waktu dua bulan sejak hari pembubaran.<ref name=p82>{{harvnb|Ministry of Foreign Affairs|1948|p=82}}</ref> Dia juga menunjuk – dan dapat memberhentikan – Perdana Menteri, menteri dan anggota Pemerintah lainnya.<ref name=p83>{{harvnb|Ministry of Foreign Affairs|1948|p=83}}</ref>
Wali Negara memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang dan keputusan, yang kemudian akan disahkan dengan konsultasi parlemen. Undang-undang yang memberlakukan rancangan undang-undang dan keputusan ini memiliki nama Perintah Negara, dan dikeluarkan oleh Wali Negara.<ref name=p86>{{harvnb|Ministry of Foreign Affairs|1948|p=86}}</ref> Perintah Negara harus ditandatangani oleh menteri yang bertanggung jawab dan Menteri Kehakiman.<ref name=p88>{{harvnb|Ministry of Foreign Affairs|1948|p=88}}</ref> Wali Negara juga harus menyerahkan rancangan anggaran negara kepada Parlemen sebelum 15 September setiap tahun dan rancangan tersebut harus dikembalikan oleh Parlemen kepada Wali Negara, lengkap dengan persetujuannya terhadap rancangan anggaran negara, sebelum 15 Desember setiap tahun. Penetapan anggaran harus dilakukan dengan keputusan Wali Negara.<ref name=p90>{{harvnb|Ministry of Foreign Affairs|1948|p=90}}</ref>
Mengenai Pemerintahan Daerah Negara Bagian Pasundan, Wali Negara memiliki hak untuk memecah atau menggabungkan kabupaten dan kota di Negara Bagian Pasundan. Pembagian dan penggabungan kabupaten dan kota harus sejalan dengan keinginan penduduk.<ref name=p85>{{harvnb|Ministry of Foreign Affairs|1948|p=85}}</ref>
Baris 65:
{{Cquote|''Saya bersumpah (dengan sungguh-sungguh menyatakan) bahwa, untuk dipilih sebagai Wali-Negara, saya tidak memberikan atau mendasari dan tidak akan memberikan apapun kepada siapapun, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalih apa pun. <br> Saya bersumpah (berjanji dengan sungguh-sungguh) bahwa, untuk melakukan atau tidak melakukan apa pun dalam menjalankan tugas sebagai Wali Negara, saya tidak akan menerima janji atau hadiah apapun dari siapapun, baik langsung maupun tidak langsung. <br> Saya bersumpah (berjanji dengan sungguh-sungguh) bahwa saya akan menghormati ketentuan hukum yang berlaku untuk Negara dan melindungi kebebasan umum dan khusus serta hak semua penduduk Negara dan, untuk pemeliharaan dan promosi kemakmuran umum dan khusus, menggunakan semua cara yang hukum dan peraturan lainnya tersedia untuk saya, sedemikian rupa sehingga layak menjadi Kepala Negara yang baik. <br> Jadi tolong aku Tuhan! <br> (Ini saya nyatakan dan janji dengan sungguh-sungguh).''}}
== Garis
Dalam kasus ketidakmampuan, kematian, atau pengunduran diri, dari Wali Negara, Wakil Wali Negara, yang bertindak sebagai Ketua Parlemen, akan mengambil alih posisinya. Wakil Ketua Pertama Parlemen akan mengambil posisi Wakil Wali Negara / Ketua Parlemen. Jika Ketua Parlemen — yang dalam hal ini adalah Wali Negara — tidak dapat memenuhi posisi tersebut, maka Wakil Ketua Pertama akan mengambil alih posisinya, dan Wakil Ketua Kedua harus menggantikannya. Hal yang sama berlaku untuk Wakil Ketua Ketiga.<ref name=p83/>
Baris 104:
* {{Citation |last1=Helius| first1=Sjamsuddin|last2=Ekadjati| first2= Edi S.|last3=Marlina| first3=Kuswiah|last4=Wiwi| first4=Ietje| year= 1992| title=Menuju Negara Kesatuan: Negara Pasundan| publisher=Ministry of Education and Culture| location =Jakarta}}
* {{Citation |author=Parliament of Pasundan| year=1949| title=Risalah Tahun 1948 - 1949 Parlemen Pasundan|publisher=Drukkerij Mascotte| location =[[Bandung]]}}
[[Kategori:Negara Pasundan]]
| |||