Ólafur Ragnar Grímsson: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Wagino Bot (bicara | kontrib) |
|||
| (9 revisi perantara oleh 5 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{noref}}
{{Infobox_President
| name = Ólafur Ragnar Grímsson
| image =Ólafur Ragnar Grímsson, September 2011 (cropped).jpeg
| nationality =[[Islandia]]
| order = [[Presiden Islandia]] ke-5
| primeminister = [[Davíð Oddsson]]<br />[[Halldór Ásgrímsson]]<br />[[Geir Haarde]]<br />[[Jóhanna Sigurðardóttir]]
| term_start = [[1 Agustus]] [[1996]]
| term_end =[[1 Agustus]] [[2016]]
| predecessor = [[Vigdís Finnbogadóttir]]
| successor = [[Guðni Thorlacius Jóhannesson]]
| office2 = [[Menteri Keuangan (Islandia)|Menteri Keuangan]]
| term_start2 = [[28 September]] [[1988]]
Baris 24 ⟶ 26:
| signature = Signature of Ólafur Ragnar Grímsson.png
}}
'''Ólafur Ragnar Grímsson''' ({{Audio-IPA|Is-Olafur ragnar grimsson.oga|ˈou:lavʏr ˈraknar ˈkrimsɔn}}) ({{lahirmati|[[Ísafjörður]], [[Islandia]]|14|5|1943}}) adalah [[Presiden Islandia|Presiden]] [[Islandia]] kelima yang saat ini sedang menjabat, dari [[1996]]-
Periode [[1962]] hingga [[1970]], ia studi [[ekonomi]] dan [[pengetahuan politik]] di [[University of Manchester]]. Ia merupakan profesor ilmu politik di [[Universitas Islandia]], menjabat sebagai anggota Alþingi. Ia juga menjadi MenKeu (1988–1991) dan ketua [[Aliansi Rakyat (Islandia)|Aliansi Rakyat]] yang beraliran kiri (1987–1995).
Baris 34 ⟶ 36:
Ia merupakan presiden pertama yang menggunakan hak yang diberikan dalam [[Konstitusi Islandia]] pasal XXVI untuk memveto hukum dari [[Alþingi]], di mana hukum yang bersangkutan akan diajukan dalam referendum nasional Ia melakukan hal itu pada tanggal [[2 Juni]] [[2004]] atas hukum media massa. Keputusannya tetap kontroversial dengan politikus dan sarjana hukum. Beberapa orang menganggap veto itu merupakan "serangan" pada [[Althingi]] dan [[kedaulatan parlemen]] dan para [[pengacara]] memperdebatkan apakah pasal XXVI itu sah. Tidak pernah referendum nasional diselenggarkan tentang hukum media massa kontroversial sementara pemerintah menarik hukum sebelum referendum diselenggarakan.
Dalam [[pemilihan presiden Islandia 2004|Pilpres 2004]], Ólafur terpilih kembali dengan suara 67,5% (menurun dari lebih dari 95% dalam satu-satunya waktu lain ketika pemerintahan yang sedang menjabat digugat)); pemilihan tersebut juga memperlihatkan catatan jumlah surat suara yang kosong sekitar 21,2% dan khususnya serendah 63% (biasanya 80-90%), yang ditafsirkan tak sepakat dengan keputusan pemerintah untuk tidak menandatangani hukum media massa. Sejak saat itu, masalah
{{start box}}
{{succession box | before=[[Vigdís Finnbogadóttir]] | title=[[Presiden Islandia]] | years=
{{succession box|before=[[Jón Baldvin Hannibalsson]]|title=[[Menteri Keuangan (Islandia)|Menteri Keuangan]]|after=[[Friðrik Sophusson]]|years=1988-1991}}
{{end box}}
{{politikus-stub}}▼
{{DEFAULTSORT:Grímsson, Ólafur}}
[[Kategori:Presiden Islandia]]
▲{{politikus-stub}}
| |||