Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Axl7Rose (bicara | kontrib)
 
(41 revisi perantara oleh 24 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
'''[[Sistem]] Perencanaan Pembangunan Nasional''' adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah<ref>[{{Cite web |url=http://www.pnpm-perdesaan.or.id/downloads/UU%20No.25%20Tahun%202004%20-%20Sistm%20Perenc%20Pembgn%20Nas.pdf |title=Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004] |access-date=2011-10-22 |archive-date=2012-02-27 |archive-url=https://web.archive.org/web/20120227114552/http://www.pnpm-perdesaan.or.id/downloads/UU%20No.25%20Tahun%202004%20-%20Sistm%20Perenc%20Pembgn%20Nas.pdf |dead-url=yes }}</ref>. Sistem ini adalah pengganti dari [[Garis-garis besar haluan negara|Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)]] dan mulai berlaku sejak tahun 2005 <ref>[http://www.solopos.com/2014/04/01/gagasan-era-demokrasi-tanpa-gbhn-499820 SOLOPOS.COM : Era Demokrasi Tanpa GBHN]
</ref>.
== Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ==
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (disingkat RPJP Nasional), adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJP Nasional untuk tahun 2005 sampai dengan 2025 diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Pelaksanaan RPJP Nasional 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan.
 
=== Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ===
[[Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional]], (disingkat RPJM Nasional), adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang terdiri dari :
# RPJM Nasional I Tahun 2005–2009,
# RPJM Nasional II Tahun 2010–2014,
# RPJM Nasional III Tahun 2015–2019,
# RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024.
Baris 18:
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (disingkat RPJP Daerah) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh). RPJP Nasional untuk tahun 2005 sampai dengan 2025 diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah disusun mengacu kepada RPJP Nasional.
 
=== Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ===
===
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, (disingkat RPJM Daerah) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.
 
== Referensi ==
{{reflist}}
 
[[Kategori:Pemerintah Indonesia]]
[[Kategori:Pembangunan di Indonesia]]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, (disingkat RPJM Daerah) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.
 
==Referensi==
{{reflist}}
{{indo-stub}}