Pasal 9 Konstitusi Jepang: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Naval Scene (bicara | kontrib) k →Sejarah |
Reformat 1 URL (Wayback Medic 2.5)) #IABot (v2.0.9.5) (GreenC bot |
||
| (35 revisi perantara oleh 16 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
'''Pasal 9 Konstitusi Jepang''' adalah suatu klausul dalam [[Konstitusi Jepang|Konstitusi Nasional Jepang]] yang melarang dilakukannya perang oleh negara. Konstitusi ini mulai berlaku pada [[3 Mei]] [[1947]], yaitu segera setelah selesainya [[Perang Dunia II]]. Dalam naskahnya, negara secara resmi menolak perang sebagai suatu hak kedaulatan dan melarang penyelesaian sengketa internasional melalui penggunaan kekuatan. Pasal tersebut juga menyatakan bahwa, untuk mencapai tujuan-tujuan ini, angkatan bersenjata dengan kesanggupan untuk berperang tidak akan dipertahankan.
== Sejarah ==
Pasal 9 ditambahkan ke dalam [[Konstitusi Jepang]] pada masa [[
Menurut Panglima Tertinggi Sekutu [[Douglas MacArthur]],
Namun menurut beberapa interpretasi, Shidehara menyangkal telah akukan usulan itu,<ref>Lihat, misalnya: Robert A. Fisher,"Note: The Erosion of Japanese Pacifism: The Constitutionality of the U.S.-Japan Defense Guidelines", ''Cornell International Law Journal'' 32 (1999), hlm. 397.</ref> dan masuknya Pasal 9 tersebut terutama karena upaya para anggota Bagian Pemerintahan (''Min-Sei-Kyoku'') dari Panglima Tertinggi Kekuatan Sekutu (''Rengō-Koku-Gun-Saikō-Shirei-Kan''), khususnya Charles Kades, salah satu rekan dekat [[Douglas MacArthur]]. Pasal tersebut disetujui oleh [[Parlemen Jepang|Parlemen]] [[Jepang]] pada tanggal 3 November 1946. Kades menolak usulan kalimat yang melarang penggunaan kekuatan Jepang "untuk keamanan sendiri", karena ia percaya bahwa pertahanan diri adalah hak setiap bangsa.<ref name=southgate>Edward J. L. Southgate, "[http://www.law.upenn.edu/lrev/Issues/vol151/Issue4/Southgate.pdf From Japan to Afghanistan: The U.S.-Japan Joint Security Relationship, The War on Terror and the Ignominious End of the Pacifist State?] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20060625023838/http://www.law.upenn.edu/lrev/Issues/vol151/Issue4/Southgate.pdf |date=2006-06-25 }}," ''University of Pennsylvania Law Review'' 151, hlm. 1599.</ref>
== Naskah ==
Baris 16 ⟶ 24:
{{cquote|''PASAL 9. Bercita-cita tulus untuk perdamaian internasional berdasarkan keadilan dan ketertiban, rakyat Jepang selamanya meninggalkan perang sebagai hak kedaulatan bangsa dan pengancaman atau penggunaan kekerasan sebagai cara menyelesaikan perselisihan internasional.'' ''(2) Untuk mencapai tujuan paragraf di atas, angkatan darat, laut, dan udara, serta potensi perang lainnya, tidak akan dipertahankan. Hak negara untuk menyatakan perang tidak akan diakui.''}}
==
[[Berkas:Japanese sailors jmsdf.jpg|jmpl|Para pelaut [[Angkatan Laut Bela Diri Jepang]], salah satu kekuatan militer ''[[de facto]]'' yang seolah-olah diizinkan oleh Pasal 9.]]
▲Pasal 9 ditambahkan ke dalam [[Konstitusi Jepang]] pada masa [[Pendudukan Sekutu atas Jepang|pendudukan]] seusai [[Perang Dunia II]]. Sumber dari klausa pasifis tersebut masih diperdebatkan.
Semasa [[Perang Dingin]], mulai timbul keinginan dari pasukan pendudukan Amerika Serikat agar Jepang dapat mengambil peran militer yang lebih aktif dalam perjuangan melawan [[komunisme]].<ref>{{cite book|last = Hayes|first = Louis D.|authorlink =|coauthors =|title = Japan and the Security of Asia|publisher = Lexington Books|year = 2001|location =|pages = 81–82|url = http://www.google.com/books?id=AhTEqHLjQLgC&pg=PA81&dq=article+9+communism+Japan&sig=wkhP91rdSEYZACHhXjr5R3MtlUI#PPA81,M1|doi =|id =|isbn = }}</ref> Menyusul pecahnya [[Perang Korea]] pada tahun 1950, Divisi Infanteri ke-24 Amerika Serikat ditarik keluar Jepang dan dikirimkan bertempur di garis depan Korea, sehingga menyebabkan Jepang menjadi tanpa perlindungan bersenjata.
MacArthur kemudian memerintahkan pembentukan Polisi Cadangan Nasional (''Keisatsu yobitai'', ''National Police Reserve'') berkekuatan 75.000 orang untuk menjaga ketertiban umum di Jepang dan menangkal setiap peluang serangan dari luar. Pembentukannya dilakukan di bawah pimpinan Kolonel [[Frank Kowalski]] dari Angkatan Darat Amerika Serikat (belakangan ia menjadi anggota Kongres AS) dengan menggunakan surplus peralatan Angkatan Darat. Untuk menghindari kemungkinan pelanggaran konstitusional, barang-barang militer diberi nama sipil: tank, misalnya, diberi nama "kendaraan khusus".<ref name=auer>James E. Auer, "Article Nine of Japan's Constitution: From Renunciation of Armed Force 'Forever' to the Third Largest Defense Budget in the World," ''Law and Contemporary Problems'' 53 (1990).</ref> Shigesaburo Suzuki, seorang pemimpin [[Partai Sosialis Jepang]] (JSP), mengajukan tuntutan di [[Mahkamah Agung Jepang]] untuk menyatakan pembentukan Polisi Cadangan Nasional sebagai tindakan yang inkonstitusional, tetapi kasusnya ditolak oleh majelis besar karena dianggap kurang relevan.<ref>6 Minshu 783 (8 Oktober 1950).</ref>
== Perdebatan ==
Mayoritas warga negara Jepang menyetujui semangat Pasal 9 dan menganggapnya penting secara pribadi.<ref>Hajime Imai, ''「憲法九条」国民投票'' ( ''"Kenpō-Kyū-Jō" Kokumin-Tōhyō'', artinya ''Sebuah Referendum Mengenai "Pasal 9 Konstitusi Jepang"''), 集英社新書 ( Shū-Ei-Sha-Shin-Sho) (10 Oktober 2003), hlm. 31-38. [http://www.amazon.co.jp/dp/4087202119 「憲法九条」国民投票]</ref><ref>Hikaru Ōta and Shin-Ichi Nakazawa, ''憲法九条を世界遺産に'' ( ''Kenpō-Kyū-Jō wo Sekai-Isan ni'', artinya ''Mari Mendaftarkan Pasal 9 Konstitusi Jepang ke Situs Warisan Budaya Dunia.''), 集英社新書 ( Shū-Ei-Sha-Shin-Sho ) (17 Agustus 2006), [http://www.amazon.co.jp/dp/4087203530 憲法九条を世界遺産に]</ref> Namun sejak tahun 1990-an telah terjadi pergeseran dari sikap, yang lebih bertoleransi atas kemungkinan revisi atas pasal tersebut, sehingga memungkinkan adanya penyesuaian antara peran Pasukan Bela Diri Jepang dengan Pasal 9.<ref>Hajime Imai ''「憲法九条」国民投票'' ( ''"Kenpō-Kyū-Jō" Kokumin-Tōhyō'', artinya ''Sebuah Referendum Mengenai Pasal 9'') 集英社新書 ( Shū-Ei-Sha-Shin-Sho ) ( 10 Oktober 2003 ), hlm. 11-38.</ref><ref>{{Cite web |url=http://www5a.biglobe.ne.jp/~katsuaki/sesou64.html |title=憲法９条と自衛隊の現実 ( "Kenpō-Kyū-Jō to Jiei-Tai no Genjitsu", artinya ''Pasal 9 Konstitusi Jepang dan kondisi aktual Pasukan Bela Diri Jepang'') |access-date=2009-12-02 |archive-date=2012-06-30 |archive-url=https://archive.today/20120630124243/http://www5a.biglobe.ne.jp/~katsuaki/sesou64.html |dead-url=yes }}</ref> Selain itu, beberapa warga negara juga menganggap bahwa Jepang seharusnya melibatkan Pasukan Bela Diri dalam upaya pertahanan kolektif, misalnya sebagaimana yang pernah dibentuk di bawah [[Dewan Keamanan PBB]] dalam [[Perang Teluk]].<ref>{{cite news|first=Chuck|last=Marsh|coauthors=|title=Japanese air defense forces begin U.N. missions|date=2006-09-08|publisher=[[United States Air Force]]|url=http://www.af.mil/news/story.asp?storyID=123026778|work=Air Force Link|pages=|accessdate=2007-12-27|language=|archiveurl=https://archive.today/20120630124244/http://www.af.mil/news/story.asp?storyID=123026778|archivedate=2012-06-30|dead-url=no}}</ref> Perdana Menteri [[Shinzo Abe]] menandai ulang tahun ke-60 Konstitusi Jepang pada tahun 2007 dengan seruannya untuk melakuan peninjauan kembali secara berani terhadap dokumen tersebut, sehingga dapat mengizinkan negara untuk mengambil peran yang lebih besar dalam keamanan global serta membangkitkan kembali kebanggaan nasional.<ref>{{Cite web |url=http://www.iht.com/articles/2007/05/03/news/japan.php |title=Abe calls for a 'bold review' of Japanese Constitution - International Herald Tribune<!-- Bot generated title --> |access-date=2008-05-02 |archive-date=2008-05-02 |archive-url=https://web.archive.org/web/20080502210654/http://www.iht.com/articles/2007/05/03/news/japan.php |dead-url=no }}</ref>
== Perbandingan internasional ==
Dalam Pasal 11 Konstitusi Italia terdapat bentuk yang mirip dengan Pasal 9 Konstitusi Jepang, namun penggunaan kekuatan militer diijinkan untuk membela diri (pasal 54 dan 78) dan juga untuk tujuan menjaga perdamaian, jika disetujui oleh organisasi internasional:<ref>{{cite web|url=http://servat.unibe.ch/icl/it00000_.html |title=Constitution of Italy |accessdate=2007-12-27 |date=1947-12-22 }}</ref>
:''"L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo."''{{br}} ("Italia menolak perang sebagai instrumen untuk menyerang kebebasan bangsa-bangsa dan sebagai sarana untuk menyelesaikan pertikaian internasional; ia menyetujui adanya batasan atas kedaulatan yang dianggap perlu untuk memungkinkan sistem hukum yang damai dan adil di antara bangsa-bangsa, dengan syarat terjaminnya prinsip timbal balik; ia menganjurkan dan mendorong agar organisasi internasional berusaha untuk memajukan tujuan-tujuan yang sedemikian itu.")
▲Menurut Panglima Tertinggi Sekutu [[Douglas MacArthur]], ketetentuan tersebut diusulkan oleh Perdana Menteri [[Kijūrō Shidehara]], yang "menginginkannya untuk mencegah setiap bentuk kemiliteran bagi Jepang - dalam bentuk lembaga militer apapun". <ref>Douglas MacArthur, ''Reminiscences'' (1964), hlm. 302.</ref> Pandangan Shidehara ialah bahwa menahan (retensi) persenjataan akan "tidak bermakna" bagi rakyat Jepang di era pasca perang, karena setiap keadaan militer yang berada di bawah standar sesudah perang tidak akan lagi dapat memperoleh penghargaan dari masyarakat, dan bahkan akan menyebabkan masyarakat menjadi berobsesi pada tujuan mempersenjatai kembali Jepang.<ref>Kijūro Shidehara, {{nihongo|外交の五十年|''Gaikō Gojū-Nen'',|Lima Puluh Tahun Diplomasi}} (1951), hlm. 213-14.</ref> Shidehara mengakui peranannya dalam memoarnya Lima Puluh Tahun Diplomasi (''Gaikō Gojū-Nen'') yang diterbitkan pada tahun 1951, di mana ia menceritakan bahwa ide tersebut datang padanya ketika sedang naik kereta api ke Tokyo. MacArthur sendiri membenarkan peranan Shidehara pada beberapa kesempatan. Namun menurut beberapa interpretasi, ia menyangkal telah melakukan hal itu,<ref>Lihat, misalnya: Robert A. Fisher,"Note: The Erosion of Japanese Pacifism: The Constitutionality of the U.S.-Japan Defense Guidelines", ''Cornell International Law Journal'' 32 (1999), hlm. 397.</ref> dan masuknya Pasal 9 tersebut terutama karena upaya para anggota Bagian Pemerintahan (''Min-Sei-Kyoku'') dari Panglima Tertinggi Kekuatan Sekutu (''Rengō-Koku-Gun-Saikō-Shirei-Kan''), khususnya Charles Kades, salah satu rekan dekat [[Douglas MacArthur]]. Pasal tersebut disetujui oleh [[Parlemen Jepang]] [[Jepang]] pada tanggal 3 November 1946. Kades menolak usulan kalimat yang melarang penggunaan kekuatan Jepang "untuk keamanan sendiri", karena ia percaya bahwa pertahanan diri adalah hak setiap bangsa.
== Lihat pula ==
* [[Pasukan Bela Diri Jepang]]
== Referensi ==
Baris 28 ⟶ 46:
== Pranala luar ==
* [http://www.transpacificradio.com/category/seijigiri/ Berita baru rutin dan
* [http://www.article-9.org/en/index.html] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20090227034842/http://article-9.org/en/index.html |date=2009-02-27 }} Kampanye Global Pasal 9
[[Kategori:Pemerintahan Jepang]]
[[Kategori:Hukum di Jepang]]
[[Kategori:Militer Jepang]]
| |||