Pasal 9 Konstitusi Jepang: Perbedaan antara revisi

Pasal 9 ditambahkan ke dalam [[Konstitusi Jepang]] pada masa [[Pendudukan Sekutu atas Jepang|pendudukan Sekutu atas Jepang]] seusai [[Perang Dunia II]]. Sumber dari klausa pasifis tersebut masih diperdebatkan.

Menurut Panglima Tertinggi Sekutu [[Douglas MacArthur]], ketetentuanketentuan tersebut diusulkan oleh Perdana Menteri [[Kijūrō Shidehara]], yang "menginginkannya untuk mencegah setiap bentuk kemiliteran bagi Jepang - dalam bentuk lembaga militer apapun". <ref>Douglas MacArthur, ''Reminiscences'' (1964), hlm. 302.</ref> Pandangan Shidehara ialah bahwa menahan (retensi) persenjataan akan "tidak bermakna" bagi rakyat Jepang di era pasca perang,. Hal tersebut karena setiap keadaankondisi militer sesudah perang yang berada di bawah standar sesudah perang tidak akan lagi dapat memperolehmendapatkan penghargaan dari masyarakat, dan bahkan akan menyebabkanmembuat masyarakat menjadi berobsesiterobsesi pada tujuan untuk mempersenjatai kembali Jepang.<ref>Kijūro Shidehara, {{nihongo|外交の五十年|''Gaikō Gojū-Nen'',|Lima Puluh Tahun Diplomasi}} (1951), hlm. 213-14.</ref> Shidehara mengakui peranannya dalam memoarnya Lima Puluh Tahun Diplomasi (''Gaikō Gojū-Nen'') yang diterbitkan pada tahun 1951, di mana ia menceritakan bahwa ide tersebut datang padanya ketika sedang naik kereta api ke Tokyo. MacArthur sendiri membenarkan peranan Shidehara pada beberapa kesempatan.

Namun menurut beberapa interpretasi, Shidehara menyangkal telah melakukanakukan usulan itu,<ref>Lihat, misalnya: Robert A. Fisher,"Note: The Erosion of Japanese Pacifism: The Constitutionality of the U.S.-Japan Defense Guidelines", ''Cornell International Law Journal'' 32 (1999), hlm. 397.</ref> dan masuknya Pasal 9 tersebut terutama karena upaya para anggota Bagian Pemerintahan (''Min-Sei-Kyoku'') dari Panglima Tertinggi Kekuatan Sekutu (''Rengō-Koku-Gun-Saikō-Shirei-Kan''), khususnya Charles Kades, salah satu rekan dekat [[Douglas MacArthur]]. Pasal tersebut disetujui oleh [[Parlemen Jepang|Parlemen]] [[Jepang]] pada tanggal 3 November 1946. Kades menolak usulan kalimat yang melarang penggunaan kekuatan Jepang "untuk keamanan sendiri", karena ia percaya bahwa pertahanan diri adalah hak setiap bangsa.<ref name=southgate>Edward J. L. Southgate, "[http://www.law.upenn.edu/lrev/Issues/vol151/Issue4/Southgate.pdf From Japan to Afghanistan: The U.S.-Japan Joint Security Relationship, The War on Terror and the Ignominious End of the Pacifist State?] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20060625023838/http://www.law.upenn.edu/lrev/Issues/vol151/Issue4/Southgate.pdf |date=2006-06-25 }}," ''University of Pennsylvania Law Review'' 151, hlm. 1599.</ref>

[[Berkas:Japanese sailors jmsdf.jpg|thumbjmpl|Para pelaut [[Angkatan Laut Bela Diri Jepang]], salah satu kekuatan militer ''[[de facto]]'' yang seolah-olah diizinkan oleh Pasal 9.]]

Semasa [[Perang Dingin]], mulai timbul keinginan dari pasukan pendudukan Amerika Serikat agar Jepang dapat mengambil peran militer yang lebih aktif dalam perjuangan melawan [[komunisme]].<ref>{{cite book | last = Hayes | first = Louis D. | authorlink = | coauthors = | title = Japan and the Security of Asia | publisher = Lexington Books | year = 2001 | location = | pages = 81–82 | url = http://www.google.com/books?id=AhTEqHLjQLgC&pg=PA81&dq=article+9+communism+Japan&sig=wkhP91rdSEYZACHhXjr5R3MtlUI#PPA81,M1 | doi = | id = | isbn = }}</ref> Menyusul pecahnya [[Perang Korea ]] pada tahun 1950, Divisi Infanteri ke-24 Amerika Serikat ditarik keluar Jepang dan dikirimkan bertempur di garis depan Korea, sehingga menyebabkan Jepang menjadi tanpa perlindungan bersenjata.

MacArthur kemudian memerintahkan pembentukan Polisi Cadangan Nasional (''Keisatsu yobitai'', ''National Police Reserve'') berkekuatan 75.000 orang untuk menjaga ketertiban umum di Jepang dan menangkal setiap peluang serangan dari luar. Pembentukannya dilakukan di bawah pimpinan Kolonel [[Frank Kowalski]] dari Angkatan Darat Amerika Serikat (belakangan ia menjadi anggota Kongres AS) dengan menggunakan surplus peralatan Angkatan Darat. Untuk menghindari kemungkinan pelanggaran konstitusional, barang-barang militer diberi nama sipil: tank, misalnya, diberi nama "kendaraan khusus".<ref name=auer>James E. Auer, "Article Nine of Japan's Constitution: From Renunciation of Armed Force 'Forever' to the Third Largest Defense Budget in the World," ''Law and Contemporary Problems'' 53 (1990).</ref> Shigesaburo Suzuki, seorang pemimpin [[Partai Sosialis Jepang]] (JSP), mengajukan tuntutan di [[Mahkamah Agung Jepang]] untuk menyatakan pembentukan Polisi Cadangan Nasional sebagai tindakan yang inkonstitusional, namuntetapi kasusnya ditolak oleh majelis besar karena dianggap kurang relevan.<ref>6 Minshu 783 (8 Oktober 1950).</ref>

* [[Pasukan Bela Diri Jepang]]

* [http://www.transpacificradio.com/category/seijigiri/ Berita baru rutin dan analisaanalisis politik Jepang] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20070118044121/http://www.transpacificradio.com/category/seijigiri/ |date=2007-01-18 }} (artikel dan audio)

* [http://www.article-9.org/en/index.html] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20090227034842/http://article-9.org/en/index.html |date=2009-02-27 }} Kampanye Global Pasal 9