Jawanisasi: Perbedaan antara revisi

'''Jawanisasi''' atau '''penjawaan''' adalah proses di manaketika [[budaya Jawa]] mendominasi, menyerap, atau memengaruhi budaya lain secara umum. Kata "penjawaan" dapat berarti "untuk membuat menjadi Jawa dalam bentuk, idiom, gaya, atau sifat." Dominasi ini bisa terjadi dalam berbagai aspek, seperti budaya, bahasa, politik, dan sosial.

Dalam pengertian modern, dalam perspektif sosial, budaya dan politik Indonesia, Jawanisasi bisa berarti hanya sebagai penyebaran penduduk [[suku Jawa]] dari pedesaan Jawa yang berpenduduk padat ke bagian yang kurang penduduknya di pulau lainnya di [[Nusantara]].<ref>Lihat Program [[Transmigrasi]] Indonesia, di mana kebijakan pemerintah untuk memukimkan orang Jawa yang miskin pindah ke pulau lain di Indonesia. Dalam beberapa kasus hal ini tidak disambut baik oleh penduduk asli, terutama apabila para pendatang baru itu alih-alih malah menjadi mayoritas di sana.</ref> Sedangkan untuk pihak lain, itu juga bisa berarti penerapan — sadar atau tidak sadar — pola pikir dan perilaku Jawa di berbagai tempat di Indonesia, dalam arti penjajahan budaya, hal ini lebih terfokus pada cara pemikiran dan praktik kelompok yang berkuasa.<ref>{{cite book|url=https://books.google.co.id/books?id=i4RKmz2aJiEC&pg=PA51&lpg=PA51&dq#v=onepage&q&f=false|title=Chapter 3. Javanization, Inside Indonesian Society: Cultural Change in Java|last=Mulder|first=Niels|authorlink=Niels Mulder|date=2005|publisher=Kanisius|page=51|access-date=2020-07-02|archive-date=2020-07-03|archive-url=https://web.archive.org/web/20200703011753/https://books.google.co.id/books?id=i4RKmz2aJiEC&pg=PA51&lpg=PA51&dq#v=onepage&q&f=false|dead-url=yes}}</ref>

Hegemoni atau dominasi budaya Jawa ini bisa terwujud dalam berbagai aspek. Seperti fisik melalui penyebaran permukiman diaspora Jawa di luar tanah air tradisional mereka di Jawa. Dalam aspek spiritual dan perilaku, proses Jawanisasi meliputi penerapan budaya dan nilai-nilai Jawa; seperti obsesi akan kehalusan dan keanggunan (Jawa: ''alus''), sopan santun, ketidaklangsungan, enggan berterus terang, pengendalian emosional, dan perhatian akan status sosial seseorang. Nilai-nilai Jawa menjunjung tinggi keselarasan dan keteraturan tatanan sosial, mereka membenci konflik langsung dan perselisihan. Nilai-nilai Jawa ini sering disebarkan melalui ekspresi budaya Jawa, seperti [[tari Jawa]], [[gamelan]], [[wayang]], [[Keris]] dan [[batik]] sebagai kebudayaan nasional Indonesia. Hal ini juga yang diperkuat melalui kepatuhan terhadap adat Jawa seperti menerapkan adat Jawa dalam upacara [[slametan]], [[satu suro]], [[sekaten]], [[nyadran]], [[sedekah laut]], [[sedekah bumi]], upacara pernikahan, dan [[naloni mitoni]].

Dalam aspek bahasa, seperti penggunaan [[Bahasa Jawa|bahasa]], istilah, idiom, dan kosakata Jawa di luar wilayah bahasa tradisional Jawa. Misalnya, kini lazim bagi warga Indonesia menggunakan istilah Jawa untuk menyapa orang lain, seperti ''Mas'' (terhadap laki-laki sebaya atau yang sedikit lebih tua), ''Kang'' atau Kakang (terhadap laki-laki yang lebih tua) dan ''MbakMba'' kependekan dari Mba'yu (untuk perempuan). Hal ini kini dianggap lazim di ibu kota [[Jakarta]], yang sebelumnya memiliki padanan dialek lokal Betawi seperti ''Abang'' dan ''Noné'' atau ''Mpok''. Tetapi fenomena meluasnya penggunaan sapaan ''Mas'' dan ''MbakMba'' ini menimbulkan kekhawatiran di ranah ber[[bahasa Melayu]], [[bahasa Batak|Batak]], dan [[bahasa Minangkabau|Minangkabau]] di [[Sumatra]] yang menganggapnya sebagai bentuk Jawanisasi dan penjajahan budaya.

Dalam sosial dan politik, contoh Jawanisasi dirasakan seperti [[Presiden Indonesia]] yang selalu berasal dari [[suku Jawa]] (dan juga [[BJ Habibie]], yang [[Tuti Marini Puspowardojo|ibunya]] merupakan dari suku Jawa). Juga tuduhan atas dominasi politik Jawa dalam tubuh administrasi pemerintahan, pegawai negeri sipil, TNI dan Polri, serta sifat-sifat Jawa dalam budaya politik Indonesia.

[[Berkas:Majapahit Empire id.svg|jmpl|ka|Penyebaran pengaruh kekuasaan [[Majapahit]] pada abad ke-14.]]

Setelah jatuhnya Majapahit, [[Kesultanan Demak]] menggantikan hegemoninya di SumatraSumatera Selatan dengan menunjuk bupati Jawa untuk memerintah [[Palembang]]. Pada awal abad ke-17, [[Kesultanan Palembang]] didirikan oleh Ki Gede ing Suro, ningrat Jawa yang melarikan diri dari intrik politik Demak setelah kematian Trenggana Sultan Demak. Kesultanan Palembang dikenal sebagai paduan dari berbagai budaya; Melayu, Jawa, Islam, dan Tionghoa. Proses Jawanisasi kehidupan istana Kesultanan Palembang terlihat jelas dalam penyerapan kata-kata dan kosakata Jawa ke dalam [[bahasa Musi|bahasa Melayu dialek Palembang]], seperti ''wong'' (orang) dan ''banyu'' (air).

[[Kesultanan Mataram]] pada masa pemerintahan [[Sultan Agung]] yang ambisius, di paruh pertama abad ke-17, budaya Jawa semakin diperluas. Sebagian besar ke wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Ekspedisi militer Mataram di kerajaan Jawa Timur seperti Surabaya dan Pasuruan, memperluas pengaruh budaya Jawa Mataraman. Ekspansi Mataram meliputi wilayah [[orang Sunda|Sunda]] di dataran tinggi [[Priangan]], dari Galuh Ciamis, Sumedang, Bandung, dan Cianjur. Selama periode inilah, orang-orang Sunda mulai terpapar dan menyerap lebih lanjut budaya Jawa ''[[Kejawen|Kejawèn]]''. [[Wayang golek]] adalah kesenian wayang versi Sunda yang banyak menyerap pengaruh budaya [[wayang kulit]]. Budaya yang dimiliki bersama seperti [[gamelan]] dan [[batik]] juga berkembang. Mungkin pada saat itulah [[bahasa Sunda]] mulai mengadopsi [[Tatakrama bahasa Sunda|tingkat unggah-ungguh]] kehalusan istilah dan kosakata untuk menunjukkan kesopanan, sebagaimana tecermin dalam [[bahasa Jawa]]. Selain itu, [[aksara Jawa]] juga digunakan untuk menulis bahasa Sunda sebagai ''[[Cacarakan]]''.

Selama periode kolonial [[Hindia Belanda]], terdapat sejumlah orang Jawa yang bermigrasi ke [[Suriname]] sebagai pekerja perkebunan. Di Nusantara, orang Jawa juga bermigrasi ke beberapa tempat seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Johor di Semenanjung Malaya. Daerah-daerah seperti [[DKI Jakarta]], [[Jawa Barat]] utara dan [[Lampung]] juga diketahui dihuni sejumlah besar pendatang Jawa. Bahkan beberapa tempat di luar Jawa memiliki nama Jawa atau "Kampung Jawa", misalnya [[Kampung Jawa, Tondano Utara, Minahasa|Kampung Jawa]] di Tondano, Sulawesi Utara, dan [[Tanah Jawa, Simalungun|Tanah Jawa]] di Simalungun, SumatraSumatera Utara. Bahkan di [[Bangkok]], [[Thailand]], terdapat Kampung Jawa yang dihuni keturunan para pengukir dan pengrajin Jawa yang dibawa Raja [[Chulalongkorn]] hijrah ke Thailand pada tahun 1896.<ref>{{cite web|title=Keramahan Khas Indonesia ala Kampung Jawa di Tengah Kota Bangkok |author=Fajar Pratama|date=1 Maret 2013|publisher=detikNews |url=https://news.detik.com/read/2013/03/01/080705/2182890/10/1/keramahan-khas-indonesia-ala-kampung-jawa-di-tengah-kota-bangkok|accessdate=1 Januari 2014}}</ref>

Selama rezim Orde Baru [[Soeharto]] (1966–1998), budaya politik Indonesia agak dianggap telah "dijawakan". Tingkat administrasi juga diatur dalam gaya dan idiom Jawa, seperti ''[[kabupaten|kabupatèn]]'' dan ''[[desa|désa]]'', istilah yang awalnya tidak akrab di beberapa provinsi di Indonesia, seperti [[SumatraSumatera Barat]] (menggunakan istilah "nagari") dan [[Papua]] (menggunakan istilah "distrik"). Dalam kehidupan politik Indonesia pasca-kemerdekaan, istilah "Jawanisasi" digunakan untuk menggambarkan proses di mana [[orang Jawa|etnis Jawa]] dan individu yang dijawakan, secara bertahap menjadi mayoritas dan tidak proporsional dari elite pemerintahan di era pasca-kemerdekaan Indonesia.<ref>{{cite book|url=https://circle.ubc.ca/handle/2429/33606|title=Javanization of Indonesian politics|last=Thornton|first=David Leonard|date=1972|website=cIRcle UBC|publisher=The University of British Columbia}}</ref>

Isu Jawanisasi telah menjadi isu sensitif yang penting dalam persatuan nasional [[Indonesia]]. [[Buya Hamka]] pernah menyatakan dengan resah bahwa Jawanisasi adalah ancaman persatuan nasional Indonesia.<ref>{{Cite book|last=Rush|first=James R.|date=2020-05-28|url=https://books.google.com/books?id=K9bnDwAAQBAJ&newbks=0&printsec=frontcover&pg=PA155&dq=PRRI+%22jawanisasi%22&hl=id|title=Adicerita Hamka|publisher=Gramedia Pustaka Utama|isbn=978-602-06-4406-6|language=id}}</ref> Dominasi Jawa dianggap tidak hanya pada ranah budaya, tetapi juga sosial, politik dan ekonomi. Rezim [[Orde Baru]] [[Soeharto]] dikritik telah sedemikian rupa menjawakan politik Indonesia selama puluhan tahun. Dalam perspektif politik, administrasi, wewenang dan pelayanan sipil, proses Jawanisasi ini kadang-kadang dianggap negatif karena mengandung unsur-unsur terburuk dari budaya Jawa, seperti kekakuan hierarki sosial, [[otoritarianisme]], dan kesewenang-wenangan. Sebuah kecenderungan yang kadang-kadang disebut sebagai "[[Kesultanan Mataram|Mataramisasi]]" dan "[[feodalisme|feodalisasi]]", disertai dengan kegemaran memamerkan status sosial dan keangkuhan,<ref>{{cite book|url=https://books.google.co.id/books?id=i4RKmz2aJiEC&pg=PA51&lpg=PA51&dq#v=onepage&q&f=false|title=Chapter 3. Javanization, Inside Indonesian Society: Cultural Change in Java|last=Mulder|first=Niels|date=2005|publisher=Kanisius|page=53|access-date=2020-07-02|archive-date=2020-07-03|archive-url=https://web.archive.org/web/20200703011753/https://books.google.co.id/books?id=i4RKmz2aJiEC&pg=PA51&lpg=PA51&dq#v=onepage&q&f=false|dead-url=yes}}</ref> suatu penggambaran sisi negatif khas [[priyayi]] yang kerap berperilaku selayaknya golongan Jawa kelas atas.

Program [[transmigrasi]] yang memindahkan masyarakat dari pulau Jawa yang padat penduduk ke pulau-pulau lain di Indonesia, seperti [[Sumatra]], [[Kalimantan]], [[Sulawesi]], dan [[Papua]], juga dikritik telah mempercepat proses Jawanisasi Indonesia. Masalah ini juga diperkeruh dengan isu-isu ketimpangan pembangunan, kecemburuan di mana pulau-pulau lainnya merasa tidak puas dengan pembangunan dan kesejahteraan sosial di wilayah mereka, berbeda dengan pembangunan infrastruktur dan distribusi kekayaan yang tampaknya terfokus di Jawa.{{cn}}

Namun, kini di era otonomi daerah tidak relevan untuk menghubungkan program transmigrasi terhadap isu-isu Jawanisasi, karena proses migrasi juga dilakukan secara internal di Jawa, atau dalam provinsi tertentu.<ref>{{cite web|url=http://bto.depnakertrans.go.id/trans_update/artikel.php?aid=247|title=Transmigrasi Enyahkan Paradigma Jawanisasi|date=23 Desember 2005|website=Bursa Transmigrasi|publisher=Ministry of Work Force and Transmigration|language=Indonesian|access-date=6 November 2013|archive-date=2013-11-06|archive-url=https://archive.today/20131106170012/http://bto.depnakertrans.go.id/trans_update/artikel.php?aid=247|dead-url=yes}}</ref> Misalnya di Indonesia Timur seperti di [[Maluku]] dan Papua, sebagian besar kaum pendatang berasal dari Sulawesi ([[Bugis]]-Makassar dan [[Buton]]) dan Maluku itu sendiri, dan bukan dari Jawa. Program transmigrasi harus secara hati-hati mencermati potensi ekonomi, serta dampak sosial dan budaya di daerah tersebut. Hal ini juga didasarkan pada kenyataan bahwa provinsi yang membuka diri untuk [[pluralisme]] dan menerima pemukim antarprovinsi biasanya berkembang lebih cepat dibandingkan dengan mereka yang mengisolasi diri. Hal yang juga penting untuk dicatat, bahwa Jawa itu sendiri telah menarik kaum perantau dan pekerja dari seluruh Nusantara, maka dengan demikian demografi Jawa tidaklah homogen.{{cn}}