Krisis HKBP 1992-1998: Perbedaan antara revisi

|image_size = 125px

|caption =

|causes = Dualisme kepemimpinan HKBP

* Intervensi pemerintah Orde Baru dalam kepemimpinan HKBP<ref name="Tempo">{{cite news|url=https://books.google.com/books?id=duHUDwAAQBAJ&newbks=0&printsec=frontcover&dq=HKBP+dan+Perjalanan+Batak+Protestan&hl=id|title= HKBP dan Perjalanan Batak Protestan|date=28 July 2021|work=Tempo Publishing|access-date=28 July 2021|url-status=live}}</ref>

|methods = [[Unjuk rasa|Gerakan unjuk rasa]]

|result = Rekonsiliasi HKBP, terpilihnya Ephorus Pdt. J.R. Hutauruk

| side1 = '''Petahana Ephorus HKBP'''<ref name="Obor">{{cite news|url=https://books.google.com/books?id=_rboDQAAQBAJ&newbks=0&printsec=frontcover&dq=konflik+status+dan+kekuasaan+orang+batak+toba&hl=id|title= Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba|date=5 Agustus 2021|work=Obor Indonesia|access-date=5 Agustus 2021|url-status=live}}</ref>

 

 

* [[Bakorstanasda Sumbagut]]

| leadfigures2 = Pdt. Dr. [[P.W.T. Simanjuntak]]<ref name="Obor"/>

| howmany1 = Ribuan<ref name="Tempo"/>

| howmany2 = Tidak diketahui

|casualties1=penangkapan dan penganiayaan puluhan orang<ref name="skripsi">{{cite book|last=Sagala|first=Jhondato|date=2010|title=Konflik Pengurus HKBP dan Pengaruhnya terhadap Jemaat di HKBP DISTRIK VII SAMOSIR (1962-1998)|publisher=Fakultas Sastra USU|location=Medan, Indonesia|accessdate=05 Agustus 2021}}</ref>

|casualties2=3 warga sipil dan 1 polisi tewas<ref name="skripsi"/><ref name="tapol"/><ref name="Tempo2"/>}}

 

== Awal mula ==

Kericuhan diawali 1,5 tahun sejak Pdt. [[S.A.E. Nababan|S.A.E Nababan]] dilantik sebagai Ephorus. Pada tanggal 24 Mei 1988 terbit buku yang berjudul “Parmaraan di HKBP” (Bahaya di HKBP). Konon buku ini disebarkan ke 2.300 gereja HKBP di seluruh Indonesia. Sampul buku ini menarik perhatian umat karena terdapat gambar [[salib]] yang hampir ambruk yang bertuliskan quo vadis HKBP. Buku ini disusun oleh [[P. M. Sihombing|Ds. P. M. Sihombing]] mantan Sekjen HKBP sebelum periode Nababan. Isinya antara lain menuduh Nababan menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan HKBP. Salah satunya adalah gerakan [[evangelisasi]] yang dikoordinasikan sejak Oktober 1987. Gerakan ini sendiri merupakan gerakan internal mengkristenkan kembali orang [[Kristen]] yang bermula di antara warga HKBP dari Jakarta.<ref name="Tempo"/>

 

 

 

Pada Juli 1990, Ephorus memecat sejumlah pejabat antara lain termasuk rektor [[Universitas HKBP Nommensen|UHN]] Prof. Dr. [[Amudi Pasaribu]] dan sejumlah pengurus yayasan. Itu sebabnya timbul demonstrasi mahasiswa yang menuntut Nababan mundur. Demonstrasi berjalan agak keras sehingga menimbulkan kebakaran di laboratorium. Karenanya izin Sinode Godang Juli 1990 mendadak dibatalkan oleh Kapolri berdasarkan rekomendasi Bakorstanasda Sumatera Utara padahal 100-an utusan dari berbagai wilayah di Indonesia sudah mulai berdatangan.

 

== Tim damai ==

 

Akan tetapi banyak juga pihak yang tidak setuju dengan tim damai ini. Ephorus Nababan yang pada masa itu berada di [[Swiss]] menilainya sebagai campur tangan pihak luar dan tidak dikenal di HKBP. Ada pula yang beranggapan tim ini mendukung mantan Sekjen sebelumnya, Ds. P.M. Sihombing, sehingga dianggap tidak dapat mendamaikan HKBP.<ref name="Tribun Medan"/>

Akibatnya konflik yang cukup serius terjadi pada bulan November 1990 di mana ratusan warga [[Siborongborong, Tapanuli Utara|Siborong-borong]], yang sebagian besar merupakan perempuan, berjalan berbaris menuju kantor pusat HKBP [[Pearaja]]. Mereka menduduki kantor pusat selama beberapa jam. Akibatnya Ephorus dan sejumlah pendeta dan [[karyawan]] yang pada saat itu tengah mengadakan rapat menyingkir. Aksi pun bubar setelah Muspida setempat membubarkan massa.

 

 

== Batalnya sinode ==

# Menyerahkan permasalahan HKBP selanjutnya kepada pemerintah atau aparat keamanan.

 

== Intervensi pemerintah ==

Bakorstanasda Sumatera Bagian Utara, yang pada saat itu diketuai oleh Mayjen [[R. Pramono]], mendapat surat pendelegasian wewenang dari [[Departemen Agama]], [[Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban#Bakorstanas|Bakorstanas]], [[Forum koordinasi pimpinan daerah|Muspida tingkat I]], dan [[Pemerintah daerah di Indonesia|Pemerintah Daerah]]. Pada tanggal 16 Desember 1992, Bakorstanasda mengundang eks anggota Majelis Pusat ke Kodam. Hanya 19 orang yang datang dari 23 orang yang diundang pada saat itu. Nababan termasuk orang yang tidak hadir dalam rapat tersebut. Bakorstanasda kemudian melemparkan kembali siapa orang yang hendak dipilih sebagai pejabat Ephorus sementara. Calon-calon yang muncul pada saat itu antara lain Pdt. Dr. [[Adelbert A. Sitompul]], Pdt. [[Wilmar Sihite]], Pdt. [[Sountilon M. Siahaan]]. Menurut Bakorstanasda nama-nama ini kemudian dipilih kembali oleh staf Bakorstanasda bersamaan dengan Pemda, Kanwil Departemen Agama, [[Kepolisian]], [[Kodam]], dan ahli masalah HKBP. Akan tetapi di kemudian hari diketahui pendeta Sitompul dan Sihite menolak menggantikan Pdt. SAE Nababan.

 

Letkol [[Tommy Yakobus]], yang saat itu menjabat sebagai [[Kapolres]] [[Tapanuli Utara]], melalui [[megafon]] memerintahkan warga yang bukan penghuni kompleks HKBP segera meninggalkan tempat. Ketika itu Kapolres datang bersama dengan polisi dan [[tentara]]. Jemaat yang sebelumnya hadir di lokasi untuk berjaga-jaga kemudian meninggalkan kompleks. Sepeninggalnya, tentara kemudian ikut meninggalkan tempat tersebut.

 

 

 

Pdt. [[Saut Hamonangan Sirait]] yang pada masa itu memimpin Departemen Pemuda di HKBP pada periode 1991-1996 memimpin perlawanan terhadap campur tangan pemerintah di bawah slogan Setia Sampai Akhir (SSA). Slogan ini diperkenalkan oleh [[Asmara Nababan]] (adik dari Pdt SAE Nababan) dan Pdt. Saut Sirait yang semula bernama “[[Setia Sampai Mati]]” ([[Wahyu 2#Ayat 10|Why 2:10]]).<ref name=":2">{{Cite book|last=Nurcholish,Frangky|first=Ahmad|date=2016-05-25|url=https://books.google.com/books?id=IMdGDwAAQBAJ&newbks=0&printsec=frontcover&dq=Saut+Hamonangan+Sirait+antara+tuhan+peluru+dan+serdadu&hl=en|title=Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M. Th: Antara Tuhan dan Peluru|publisher=Gramedia Pustaka Utama|isbn=978-602-03-2978-9|language=id}}</ref>

Pada tanggal 11–13 Februari 1993, diselenggarakan kembali Sinode Agung Istimewa (SAI) di [[Tiara Convention Medan]] atas undangan Pejabat Ephorus Pdt. SM Siahaan. Sinode ini dihadiri oleh 447 dari 562 pendeta yang diundang. Pdt PWT Simanjuntak dan tujuh calon lainnya dicalonkan untuk di kursi Ephorus. Pada pemilihan tersebut Pdt PWT Simanjuntak memperoleh 406 suara, sedangkan sisanya hanya mendapat satu hingga tiga suara.<ref>{{Cite web|last=Nusantara|first=PT Kompas Media|title=KompasData|url=http://kompasdata.id/|website=KompasData|language=id|access-date=2021-07-28}}</ref> Di Sinode ini kemudian terpilih Pdt. P.W.T. Simanjuntak sebagai Ephorus dan Pdt. S.M. Siahaan sebagai Sekretaris Jenderal HKBP. Keduanya pun ditahbiskan pada tanggal 17 Februari 1993.<ref>{{Cite web|last=Administrator|date=1993-02-20|title=Duet teolog belum tuntas|url=https://majalah.tempo.co/read/nasional/4093/duet-teolog-belum-tuntas|website=Tempo|language=id|access-date=2021-07-28}}</ref>

 

Konflik semakin meninggi intensitasnya pada masa itu. [[Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia|Menteri PAN]] saat itu, [[T.B. Silalahi]], memandang perlu adanya mediasi. Beliau melakukan pendekatan pada kedua ephorus dan menghasilkan kesepakatan bahwa Nababan mendukung keputusan pemerintah dengan mengakui Pdt. P.W.T. Simanjuntak sebagai satu-satunya ephorus HKBP. Akan tetapi muncul segmentasi baru akibat penandatanganan kesepakatan tersebut. Sebagian pendukung Nababan kecewa terhadap Nababan dan telah dianggap kalah strategi dalam perjuangan memperoleh keadilan.<ref name="Obor"/>

 

 

== Rekonsiliasi ==

{{HKBP}}

[[Kategori:Agama dan politik]]