Hukum kemanusiaan internasional: Perbedaan antara revisi

'''Hukum kemanusiaan internasional''', '''hukum humaniter internasional''' ('''HHI'''), yang sering kali juga disebut sebagai '''hukum konflik bersenjata''' ({{lang-en|international humanitarian law}}), adalah batang tubuh hukum yang mencakup [[Konvensi Jenewa]] dan [[Konvensi Den Haag]] beserta perjanjian-perjanjian, yurisprudensi, dan [[hukum kebiasaan internasional]] yang mengikutinya.<ref>[[International Committee of the Red Cross|ICRC]] ''[http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/humanitarian-law-factsheet What is international humanitarian law?]''</ref> HHI menetapkan perilaku dan tanggung jawab negara-negara yang berperang, negara-negara netral, dan individu-individu yang terlibat peperangan, yaitu terhadap satu sama lain dan terhadap orang-orang yang dilindungi, biasanya berarti orangwarga sipil.

HHI adalahbersifat wajib bagi negara yang terikat oleh perjanjian-perjanjian yang relevan dalam hukum tersebut. Ada juga sejumlah aturan perang tak tertulis yang merupakan kebiasaan, yang banyak di antaranya dieksplorasi dalam [[Pengadilan Perang Nürnberg]]. Dalam pengertian yang diperluaslebih luas, aturan-aturan tak tertulis ini juga menetapkan sejumlah hak permisif (hak terbuka) serta sejumlah larangan perilaku bagi negara-negara yang berperang bila mereka berurusan dengan pasukan yang tidak reguler atau dengan pihak non-penandatangan. Pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan internasional disebut sebagai [[kejahatan perang]].

Hukum Den Haag atau Hukum Perang yang utama, “menetapkan hak dan kewajiban pihak yang berperang menyangkut pelaksanaan operasi serta membatasi pilihan sarana mencelakai yang boleh dipakai.”<ref>[http://www.google.com/books?id=dHV7fix7nLcC&printsec=frontcover&dq=international+humanitarian+law&lr=&source=gbs_summary_s&cad=0 {{cite book |author=Pictet, Jean |title=Development and Principles of International Law |url=https://archive.org/details/developmentprinc0000pict |publisher=Martinus Nijhoff |location=Dordrecht |year=1985 |pages= |isbn=90-247-3199-2 |oclc= |doi=}}] hal. 2.</ref> Pada khususnya, Hukum Den Haag berkenaan dengan definisi kombatan, menetapkan aturan mengenai sarana dan cara berperang, dan menelaah perihal sasaran militer.<ref>[http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/p0793/$File/ICRC_002_0793.PDF!Open {{cite book |author=Kalshoven, Frits and Liesbeth Zegveld |title=Constraints on the waging of war: An introduction to international humanitarian law |publisher=ICRC |location=Geneva |month=March | year=2001 |pages= |isbn= |oclc= |doi=}}] hal. 40.</ref>

Hukum Islam menyatakan bahwa “non-kombatan yang tidak ambil bagian dalam pertempuran seperti perempuan, anak-anak, rahib dan pertapa, orang lanjut usia, orang buta, dan orang gila” tidak boleh dilecehkan.<ref>{{cite book |author=Khadduri, Majid |title=War And Peace in the Law of Islam |url=https://archive.org/details/warpeaceinlawofi0000khad |publisher=Lawbook Exchange |location=New York, NY |year=2006 |pages= |isbn=1-58477-695-1 |oclc= |doi= |accessdate=}}hal. 103-4.</ref> Khalifah yang pertama, [[Abu Bakar]], menyatakan, “Jangan memutilasi (mengudungi; memotong anggota badan). Jangan membunuh anak kecil atau laki-laki tua atau perempuan. Jangan memotong kepala pohon palma atau membakarnya. Jangan menebang pohon buah-buahan. Jangan membantai ternak kecuali untuk makanan.”<ref>{{cite book |author=Hashmi, Sohail H. |title=Islamic political ethics: civil society, pluralism, and conflict |publisher=Princeton University Press |location=Princeton, N.J |year=2002 |pages= |isbn=0-691-11310-6 |oclc= |doi= |accessdate=}} hal. 211</ref> Ahli hukum Islam berpendapat bahwa tawanan tidak boleh dibunuh karena dia “tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan perang belaka.”<ref>{{cite book | last = McCoubrey | first = Hilaire | title = International Humanitarian Law | url = https://archive.org/details/internationalhum0000mcco | publisher = Ashgate Publishing | location =Aldershot, UK| year=1999 | isbn = 1-84014-012-7 }} hal. 8-13</ref> Hukum Islam tidak menyelamatkan semua non-kombatan. Dalam kasus tawanan yang menolak untuk memeluk Islam atau membayar pajak alternatif, “pada prinsipnya diperbolehkan membunuh siapapun dari mereka, baik kombatan ataupun non-kombatan, asalkan mereka tidak dibunuh melalui cara-cara khianat atau melalui mutilasi (pengudungan).” <ref>{{cite book |author=Khadduri, Majid |title=War And Peace in the Law of Islam |url=https://archive.org/details/warpeaceinlawofi0000khad |publisher=Lawbook Exchange |location=New York, NY |year=2006 |pages= |isbn=1-58477-695-1 |oclc= |doi= |accessdate=}}pp. 105-106.</ref>

ICRC adalah(singkatan dari ''International Committee of the Red Cross'') merupakan sebuah organisasi independen serta netral yang didirikan tahun 1863. Organisasi ini menjadi satu-satunya institusi yang secara eksplisit disebut dalam Hukum Humaniter Internasional sebagai otoritas kontrol (controlling authority). Mandat hukum ICRC berasal dari keempat Konvensi Jenewa 1949, danProtokol dariTambahan, dan Anggaran Dasarnya<ref>{{Cite web|date=28 Juli 2014|title=Who we are|url=https://www.icrc.org/en/who-we-are|website=International Committee of the Red Cross|language=en|access-date=23 Oktober sendiri2022}}</ref>.

“Komite Internasional Palang Merah (ICRC) adalahmenjadi organisasi yang tidak memihak, atau netral, dan mandiri dan yangdengan misinyamisi ialah misiutama kemanusiaan semata-mata, yaitu untuk melindungi kehidupan danserta martabat para korban perang danmaupun korban kekerasan internal dan memberi mereka bantuan. ”ICRC juga mempromosikan serta memperkuat HHI dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal sebagai salah satu upaya mencegah penderitaan bagi mereka yang terkena dampaknya<ref>{{Cite web|date=28 Juli 2014|title=Who we are|url=https://www.icrc.org/en/who-we-are|website=International Committee of the Red Cross|language=en|access-date=23 Oktober 2022}}</ref>.