|
[[Berkas:Aceh caning 2014, VOA.jpg|jmpl|ka|240px|[[Hukuman pukulan rotan]] yang ditetapkan melalui [[hukum jinayah di Aceh]].]]{{Fikih}}
'''Jinayah''' adalah sebuah kajian ilmu hukum [[Islam]] yang berbicara tentang [[kejahatan]].<ref name="q">{{cite book|last=Dr.H.M. Nurul Irfan, M.Ag.|first=|authorlink=|coauthors=Masyrofah, S.Ag., M.Si.|title= fIqh Jinayah|year= 2013|publisher= AMZAH|ISBN= 978-602-8689-76-2|}}</ref> Dalam istilah yang lebih populer, hukum jinayah disebut juga dengan hukum pidana [[Islam]].<ref name="q"/> Adapun ruang lingkup kajian hukum pidana [[Islam]] ini meliputi tindak [[pidana]] [[qisas]], [[hudud]], dan [[takzir]].<ref name="q"/>
Menurut bahasa, amar makruf nahi munkar adalah menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kejahatan. Amr: menyuruh, ma’rûf: kebaikan, nahyi: mencegah, munkar: kejahatan. Abul A’la al-Maududi menjelaskan bahwa tujuan utama dari syariat ialah membangun kehidupan manusia di atas dasar ma’rifat (kebaikan) dan membersihkannya dari hal-hal yang maksiat dankejahatan.
Dalam filsafat hukum Islam dikenal istilah amar makruf sebagai fungsi social engineering, sedang nahi munkar sebagai social control dalam kehidupan penegakan hukum. Berdasar prinsip inilah di dalam hukum Islam dikenal adanya istilah perintah dan larangan. Islam memberikan kebebasan bagi setiap penganutnya.
=== Asas teritorial ===
Menurut konsepsi hukum Islam Asas teritorial yaitu hukum pidana Islam hanya berlaku di wilayah di mana hukum Islam diberlakukan. Abu Hanifah berpendapat bahwa Hukum Islam diterapkan atas jarimah (tindak pidana) yang dilakukan di dar as-salam, yaitu tempat-tempat yang masuk dalam kekuasaan pemerintahan Islam tanpa melihat jenis jarimah maupun pelaku, muslim maupun non-muslim. Aturan-aturan pidana Islam hanya berlaku secara penuh untuk wilayah-wilayah negeri muslim. Menurut Imam Abu Yusuf, hukum pidana Islam diterapakan atas jarimah-jarimah yang terjadi di negeri Islam, baik dilakukan oleh penduduk muslim, zimmi maupun musta’man. Alasan yang dikemukakannya adalah bahwa terhadap penduduk muslim diberlakukan hukum pidana Islam karena keIslamannya, dan terhadap penduduk kafir zimmi karena telah ada perjanjian untuk tunduk dan taat kepada peraturan Islam. Sedangkan alasan berlakunya hukum Islam untuk musta’man adalah bahwa janji keamanan yang memberi hak kepadanya untuk tinggal sementara di negeri Islam, diperoleh berdasarkan kesanggupannya untuk tunduk kepada hukum Islam selama ia tinggal di negeri Islam. jarimah yang diperbuat di negeri bukan Islam oleh penduduk negeri Islam (orang muslim atau dzimmi), dengan merugikan orang bukan Islam (penduduk negeri bukan Islam) tidak dapat dihukum, karena tidak adanya kekuasaan atas tempat terjadinya jarimah itu. Pengadilan negeri Islam juga tidak berhak memeriksa segi keperdataan yang timbul dari jarimah. Demikian pula halnya apabila keadaan si korban seperti orang muslim yang tertawan atau orang muslim yang pindah ke negeri Islam.
Bagi orang dzimmi yang memperbuat jarimah di negeri-negeri bukan Islam, sedang ia telah meninggalkan sama sekali negeri Islam dengan niat tidak akan kembali, maka apabila dia masuk ke negeri Islam, tidak dikenakan hukuman atas perbuatannya itu, sebab dengan keluarnya dari negeri Islam, ia sudah menjadi orang harbi. Bagi orang Islam yang berbalik agama (murtad) dan meninggalkan negeri Islam, kemudian memperbuat jarimah di negeri bukan Islam, dan sesudah itu ia masuk lagi ke negeri Islam, maka ia tidak dijatuhi hukuman atas jarimahnya, meskipun ia menyatakan memeluk lagi agama Islam.[4]
=== Asas Material ===
Dari gabungan ketiga kata di atas muncul istilah hukum pidana Islam. Dengan memahami arti dari ketiga kata itu, dapatlah dipahami bahwa hukum pidana Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah dan Nabi Muhammad Saw. untuk mengatur kejahatan manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum pidana Islam dapat diartikan sebagai hukum tentang kejahatan yang bersumber dari ajaran Islam.
Hukum Pidana Islam (HPI) dalam khazanah literatur Islam biasa disebut ''al- ahkam al-jinaiyyah'', yang mengatur pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang mukallaf dan hukuman-hukuman baginya. Para ulama menggunakan istilah ''jinayah'' bisa dalam dua arti, yakni arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, ''jinayah'' merupkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara’ dan dapat mengakibatkan hukuman ''had'' (hukuman yang ada ketentuan ''nash''-nya seperti hukuman bagi pencuri, pembunuh, dll), atau ''ta’zir'' (hukuman yang tidak ada ketentuan ''nash-''nya seperti pelanggaran lalu lintas, percobaan melakukan tindak pidana, dll)''.'' Dalam arti sempit, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara’ dan dapat menimbulkan hukuman ''had,'' bukan ''ta’zir.'' Istilah lain yang identik dengan ''jinayah'' adalah ''jarimah.''
=== Kajian Epistimologi Hukum Pidana Islam di Indonesia ===
Secara umum, ada tiga sistem hukum besar yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum Islam,hukum Sipil (Barat), dan hukum Adat. Dalam tataran kenegaraan ketiga sistem hukum ini ikut mengisi dan mewarnai pelembagaan hukum nasional. Dalam hal ini terjadi konflik yang berkepanjangan yang berawal sejak masuknya penjajahan Belanda di Indonesia dan terus berlanjut hingga sekarang. Pasca Indonesia merdeka, tahun 1945, penyelesaian konflik di antara ketiga sistem hukum terus diupayakan, meskipun hingga sekarang belum tuntas. Konflik ini memang sengaja dibuat oleh pihak penjajah untuk menekan umat Islam dan sekaligus menghambat pemberlakuan hukum Islam yang lebih luas, atau bahkan lebih formal, di tengah masyarakat kita yang mayoritasnya beragama Islam.
Namun demikian, selepas era penjajahan umat Islam tidak lagi mendapat tekanan ketika menerapkan aturan-aturan hukum Islam. Bahkan dalam perkembangannya umat Islam berhasil melakukan kodifikasi hukum Islam dan menjadikannya sebagai bagian yang tidak terpisah dari hukum nasioal. Namun hal ini sangat disayangkan, karena baru terbatas pada formalisasi hukum Islam yang bersifat keperdataan, seperti hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan, dan belum menyentuh hukum pidana. Hingga sekarang belum terlihat upaya yang jelas dari umat Islam atau negara yang mempercepat pemberlakuan hukum pidana (Islam) di negara kita.
Nampaknya umat Islam Indonesia sendiri belum sepakat ke arah itu, apalagi umat lain yang jelas-jelas memiliki aturan agama yang berbeda dengan aturan hukum Islam. Salah satu alasan mengapa aturan hukum pidana Islam ini sulit diterapkan di Indonesia adalah materinya tidak cocok dengan masyarakat kita dan terlalu “kejam” serta bertentangan dengan HAM. Inilah barangkali alasan yang selama ini muncul ke permukaan, yang sebenarnya tidak benar jika dilihat dari filsafat hukum Islam. Misi utama disyariatkannya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan (kesejahteraan) umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Karena itu, kecenderungan yang dominan dari hukum Islam adalah komunal. Komunal berbeda dengan sosialistik. Komunal memiliki pengertian mempunyai pengertian khusus yang terbatas pada materi. Kecenderungan hukum Islam yang komunal ini dapat terlihat dengan jelas baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Semua aturan hukum Islam dalam kedua bidang ini bertujuan mendidik individu untuk mewujudkan kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh dapat dilihat pada kewajiban shalat, puasa, zakat, dan haji dalam bidang ibadah, penghalalan jual beli dan pengharaman riba, perintah jual beli dan larangan riba, serta menegakkan hukuman hudud untuk melindungi masyarakat dalam bidang muamalah. Dari contoh-contoh tersebut jelaslah bahwa hukum Islam di dalam mewajibkan perintah dan mengharamkan larangan tidak hanya bertujuan untuk keselamatan dan kebahagiaan individu saja, tetapi juga untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara umum. Itulah watak dan kecenderungan hukum Islam yang hakiki sebagaimana yang kita jumpai dalam al- Quran, Sunnah, dan putusan-putusan para ulama melalui ijtihad.
Sangat berbeda halnya dengan hukum-hukum buatan manusia yang pada umumnya memiliki kecenderungan individual. Karena itu, aturan-aturan hukum positif banyak yang mengakibatkan benturan antar individu ketika kepentingan masing-masing individu itu berbeda. Inilah yang kemudian menjadi titik tolak hukum positif membenahi aturan-aturannya, sehingga pada akhirnya juga mempunyai watak komunal. Sebagai contoh, tidak ada hukum positif yang melarang praktek riba yang pada prinsipnya menguntungkan pemilik modal dan merugikan peminjam. Dengan demikian, hukum Islam memiliki misi universal yang bisa dijadikan pedoman bagi semua umat manusia dan aturan- aturannya ada yang secara spesifik tertuju kepada umat Islam dan secara universal bisa memberikan kemaslahatan bagi semua umat manusia di muka bumi ini.
Namun yang lebih luas yang mencakup segi materi dan segi-segi lain yang meliputi seluruh hak dan kewajiban, sedang sosialistik sayangnya misi ini tidak dipahami oleh semua orang, bahwa tidak sedikit umat Islam sendiri yang tidak faham akan hal ini. Masih banyak umat Islam yang alergi dengan hukum Islam, apalagi dengan hukum pidananya. Ini menunjukkan bahwa hambatan terbesar dalam pelembagaan hukum Islam di negara kita adalah umat Islam sendiri. Sekarang bagaimana institusi penegak hukum Islam yang ada di negara kita. Institusi negara formal yang memiliki kewenangan dalam pemberlakuan hukum Islam di negara kita adalah Peradilan Agama. Peradilan Agama memiliki wewenang untuk menyelesaikan permasalahan hukum Islam yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Ketiga masalah ini merupakan bagian dari objek garapan fikih muamalah, dan secara integral merupakan bagian dari ruang lingkup hukum Islam.
Hukum Islam sudah mengatur permasalahan hukum yang cukup detail. Aturan-aturan hukum Islam ini dijadikan sebagai pegangan oleh umat Islam di dalam menyelesaikan problematika yang muncul berhubungan dengan masalah hukum. Namun, karena muncul perbedaan pendapat dari para ulama mengenai kepastian aturan tersebut, maka seringkali problematika yang muncul tidak bisa diselesaikan dengan tuntas. munculnya hukum modern menuntut untuk diwujudkannya sumber atau landasan hukum yang formal di setiap negera sebagai rujukan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul. Begitu juga, hukum Islam yang sudah ada dalam bentuk syariat maupun fikih masih dituntut untuk diformulasikan dalam bentuk kodifikasi hukum atau undang-undang agar mempunyai kekuatan hukum yang bisa mengikat setiap orang yang berkaitan dengan hukum. Karena itu, di negara-negara Islam atau negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam bermunculan undang-undang untuk mengatur permasalahan hukum di negaranya masing- masing. Hal seperti ini juga terjadi di negara kita Indonesia. Kalau dilihat pelaksanaan hukum Islam di Indonesia, dapatlah dikatakan bahwa hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis dan hukum Islam yang berlaku secara normatif.
Hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis adalah hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan mengatur hubungan manusia dengan benda di dalam masyarakat yang disebut dengan istilah ''mu’amalah''. Hukum Islam ini menjadi hukum positif karena ditunjuk oleh peraturan perundang- undangan. Hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis ini memerlukan bantuan penyelenggara negara untuk menjalankannya secara sempurna dengan cara misalnya mendirikan Peradilan Agama yang menjadi salah satu unsure dalam sistem peradilan nasional. Adapun hukum Islam yang berlaku secara normative adalah hukum Islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan. Pelaksanaannya bergantung kepada kuat-lemahnya kesadaran masyarakat Muslim dalam berpegang kepada hukum Islam yang bersifat normatif ini. Hukum Islam seperti ini tidak memerlukan bantuan penyelenggara Negara untuk melaksanakannya. Hampir semua hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dalam arti ibadah murni (''‘ibadah mahdlah''), termasuk dalam kategori hukum Islam ini, seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Pelaksanaan hukum Islam yang normatif ini tergantung kepada tingkatan iman dan takwa serta akhlak umat Islam sendiri. Untuk menegakkan hukum Islam yang bersifat formal yuridis, pemerintah Indonesia telah membuat peraturan perundang-undangan, seperti Undang- undangNo. 5 Tahun 1946, PP. No, 45 Tahun 1957, Undang-undang No. 19 Tahun 1964, Undangundang No.14 Tahun 1970, Undang-undang No.1 Tahun 1974, Undang-undang No. 7 Tahun 1989, dan Kompilasi Hukum Islam 1991. Dengan undang-undang atau peraturan seperti ini diharapkan permasalahan yang berkaitan dengan hukum Islam, khususnya masalah keperdataan, dapat diselesaikan secara formal yuridis.
Dari beberapa undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa permasalahan hukum Islam yang menyangkut keperdataan haruslah diselesaikan melalui suatu lembaga yang disebut Peradilan Agama. Melalui lembaga inilah perkara-perkara itu diproses dan diselesaikan. Dalam perjalanannya, eksistensi Peradilan Agama di Indonesia mengalami berbagai persoalan. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang sangat merugikan eksistensi Peradilan Agama ternyata berlanjut sampai era pasca kemerdekaan. Baru tahun 1989, yaitu dengan keluarnya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA), eksistensi Peradilan Agama di Indonesia bisa memenuhi harapan umat Islam Indonesia, terutama berkaitan dengan status hukum dan kewenangannya.
Di negara yang berdasarkan hukum, seperti Indonesia, hukum berlaku kalau didukung oleh tiga hal, yaitu lembaga penegak hukum yang diandalkan, peraturan hukum yang jelas, dan kesadaran hukum masyarakat. Inilah yang dikenal dengan doktrin hukum nasional yang kebenarannya juga berlaku bagi hukum Islam. Lembaga penegak hukum yang dimaksud di atas adalah Peradilan Agama, terutama hakim- hakimnya. Para hakim Pengadilan Agama dipersyaratkan memiliki ijazah kesarjanaan baik sarjana hukum Islam maupun sarjana hukum umum. Dengan persyaratan seperti ini diharapkan para hakim Pengadilan Agama tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Pada masalah yang kedua, yakni peraturan hukum yang jelas, belum dijamin keberadaannya secara total, karena peraturan-peraturan hukum Islam (fikih) masih belum bisa terhindar dari perbedaan pendapat, sehingga sangat sulit untuk mengarah kepada unifikasi hukum Islam.
Oleh karena itu, keperluan akan adanya suatu kompilasi atau kodifikasi hukum sebenarnya adalah hal yang sangat wajar. Di sinilah perlunya kompilasi hukum Islam agar peraturan hukum Islam menjadi jelas dan terhindar dari perbedaan pendapat, sehingga dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dengan mudah. Atas dasar inilah para ulama Indonesia kemudian membuat draf kompilasi hukum Islam yang memuat tiga kitab hukum, yaitu hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan.
=== Kajian Aksiologi Penerapan Hukum Pidana Islam di Indonesia ===
Jika hukum pidana Islam berhasil diterapakan dalam Indonesia, maka tujuan yang akan dicapai adalah terwujudnya keadilan yang maksimal dan ketertiban, yang selanjutnya akan mewujudkan kedamaian, kerukunan, dan kesejahteraan dalam masyarakat, karena hukum Islam bertujuan sebagai berikut:
# Mengangkat harkat dan martabat manusia, melalui penegakan hukum, prinsip persamaan dan kemerdekaan, yakni setiap manusia wajib menjunjung tinggi hukum, mentaati prinsip persamaan dan kemerdekaan, sehingga tidak seorangpun yang dapat merebut hak orang lain, baik dari aspek hukum dan pemerintahan, menurut pandangan Islam “bahwa kemerdekaan itu adalah hak setiap orang, maka perbudakan itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan” Pada muqaddimah UUD 1945 dinyatakan ”bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa kerena itu penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
# Mengharmonisasikan hubungan dalam dalam kehidupan, melalui pembinaan persaudaraan, persatuan dan ukhuwah, serta berlaku sopan terhadap mereka yang beragama lainnya, sebelum menerima Islam sebagai keyakinan (toleran),
# Memberi perlindungan terhadap “hak- hak Allah dan hak asasi manusia” dalam bentuk member perlindungan terhadap jiwa, agama, kehormatan, akal, dan harta benda, serta memelihara keamanan, dan ketentraman bangsa dan Negara melalui pengawasan teretorial dan penegakan hukum secara adil.
# Membangun kehidupan yang lebih baik dan modern juga merupakan sebuah kewajiban sebagai khalifah di bumi, yakni mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan sebagai sumber kekayaan yang harus digali dan dikembangkan, yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang professional untuk kemakmuran rakyat.
Perlu diketahui bahwa penerapan hukum Islam di Indonesia juga akan berdampak pada jiwa nasionalisme kebangsaan. Hukum Islam perlu diterapkan dalam pembinaan dan pengembangan hukum nasional sebagai upaya pemberian perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan segala kebutuhan dan kepentingannya, sekaligus mengefektifkan hukum-hukum yang sudah diberlakukan sebagai upaya pemantapan pembinaan hukum nasional.
Dari upaya-upaya tersebut diharapkan dapat terwujud keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan tidak munculnya berbagai perbuatan yang dapat memicu munculnya gejolak dalam masyarakat, yang dapat menjadi ancaman bagi Negara kesatuan Republik Indonesia. Perbuatan tersebut meliputi:
# Segala bentuk perbuatan yang dapat menyebabkan cacat atau hilangnya jiwa, baik diri, keluarga, maupun orang lain.
# Segala bentuk perbuatan yang trrindikasi mempermainkam agama, segala bentuk penodaan agama, melakukan tindakan yang dapat mengacau agama dan keberagamaan. (Islam tidak menganjurkan untuk mengajak orang yang beragama lain menganut Islam, demikian pula sebaliknya).
# Segala bentuk perbuatan yang dapat menodai kehormatan, porgrafi, pornoaksi, dan segala bentuk pelecehan seksual.
# Segala bentuk perbuatan yang dilakukan untuk memperoleh harta benda diluar hak.
# Melarang mengkonsumsi segala bentuk dan jenis minuman yang dapat memabukkan atau mengganggu fungsi akal fikiran (seperti: minuman keras, obat-obatan terlarang dan lain-lain zat aditif pada makanan dan minuman pada konsentrasi tertentu).
# Segala bentuk perbuatan pengkhianatan dan penyalagunaan amanah Negara yang dapat menyebabkan kesejahteraan rakyat terganggu.[8]
# Segala bentuk perbuatan yang dapat menyebabkan terganggu atau terancamnya keamana teritorial Negara dan ketentraman masyarakat atau rakyat, seperti bekerja sama dengan Negara tetangga untuk menyerobot wilayah Negara. Atau melindungi musuh yang berada dalam Negara, atau melakukan intimidasi dalam bentuk terorisme dan lain-lain.
Kondisi Negara yang terhindar dari tujuh bentuk perbuatan diatas merupaka gambaran suatu Negara yang baldatun Thayyibatun warabbun Ghafur. Suatu Negara yang memiliki rakyat yang cinta akan pemimpinnya, rela berkorban untuk negaranya, dan hidup rukun saling menghormati dan saling menghargai. Kokoh dalam kesatuan menghadapi berbagai ancaman.
== Kisas ==
|
