Cekal: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan |
||
| (19 revisi perantara oleh 17 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{refimprove|date=Juni 2018}}
'''Cekal''' adalah berasal dari singkatan '''cegah-tangkal''' berasal dari kata '''pencegahan''' dan '''penangkalan''' yang memberikan mewajibkan pada pejabat keimigrasian yang bertugas pada tempat-temat Pemeriksaan Imigrasi guna melakukan penolakan bersifat sementara terhadap Warga Negara Indonesia yang terkena pencegahan untuk ke luar atau penolakan terhadap Warga Negara Asing, khusus bagi Warga negara Indonesia dengan wewenang dan tanggung jawab penangkalan dilakukan sebuah tim yang dipimpin Menteri bidang kehakiman dengan anggota yang terdiri dari unsur Mabes TNI, Kejaksaan Agung, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri serta mengikutkan Badan-badan bidang intelijen bagi yang terkena penangkalan untuk masuk ke dalam wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu akan tetapi pengertian cekal ini pernah pula dipergunakan dalam artian lain yaitu pelarangan tampil bicara di sebuah seminar atau diskusi bagi orang tertentu atau sebuah pertunjukan <ref>[http://entertainment.kompas.com/read/2010/02/02/18232855/MUI.Cekal.Hantu.Puncak.Datang.Bulan KOMPAS: MUI Cekal "Hantu Puncak Datang Bulan" ]</ref>yang mempunyai pengertian berbeda dengan pengertian dalam Keimigrasian. ▼
{{wikify}}
{{Untuk|cekal di Wikipedia|Wikipedia:Kebijakan pembatasan penyuntingan}}
Permintaan pencegahan dalam undang-undang tahun 1992 tentang keimigrasian mengharuskan ditetapkan berdasarkan sebuah keputusan tertulis dengan memuat identitas orang yang terkena pencegahan, alasan pencegahan, dan jangka waktu pencegahan sedangkan menurut peraturan Pemerintah tahun 1994 tentang tata cara pelaksanaan pencegahan dan penangkalan, disebutkan dengan keputusan tertulis itu minimal harus memuat nama, umur, pekerjaan, alamat, jenis kelamin, dan kewarganegaraan. ▼
▲'''Cekal''' adalah berasal dari singkatan '''cegah-tangkal''' berasal dari kata '''pencegahan''' dan '''penangkalan''' yang memberikan mewajibkan pada pejabat keimigrasian yang bertugas pada tempat-temat Pemeriksaan Imigrasi guna melakukan penolakan bersifat sementara terhadap Warga Negara Indonesia yang terkena pencegahan untuk ke luar atau penolakan terhadap Warga Negara Asing, khusus bagi Warga negara Indonesia dengan wewenang dan tanggung jawab penangkalan dilakukan sebuah tim yang dipimpin Menteri bidang kehakiman dengan anggota yang terdiri dari unsur Mabes TNI, Kejaksaan Agung, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri serta mengikutkan Badan-badan bidang intelijen bagi yang terkena penangkalan untuk masuk ke dalam wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu akan tetapi pengertian cekal ini pernah pula dipergunakan dalam artian lain yaitu pelarangan tampil bicara di sebuah seminar atau diskusi bagi orang tertentu atau sebuah pertunjukan
==Alasan==▼
===Pencegahan===▼
▲Permintaan pencegahan dan penangkalan dalam undang-undang tahun 1992 tentang keimigrasian mengharuskan ditetapkan berdasarkan sebuah keputusan tertulis dengan memuat identitas orang yang terkena pencegahan, alasan pencegahan, dan jangka waktu pencegahan sedangkan menurut peraturan Pemerintah tahun 1994 tentang tata cara pelaksanaan pencegahan dan penangkalan, disebutkan dengan keputusan tertulis itu minimal harus memuat nama, umur, pekerjaan, alamat, jenis kelamin, dan kewarganegaraan.
Pencegahan dilakukan dengan alasan dibawah ini akan tetapi Keputusan Pencegahan harus disampaikan dengan surat tercatat kepada orang atau orang-orang yang terkena pencegahan selambat-lambatnya tujuh hari terhitung sejak tanggal penetapan Pencegahan.▼
▲== Alasan ==
▲=== Pencegahan ===
▲Pencegahan biasanya dilakukan dengan alasan dibawah ini akan tetapi Keputusan Pencegahan harus disampaikan dengan surat tercatat kepada orang atau orang-orang yang terkena pencegahan selambat-lambatnya tujuh hari terhitung sejak tanggal penetapan Pencegahan.
* Bersangkutan dengan urusan yang bersifat keimigrasian;
Baris 11 ⟶ 15:
* Bersangkutan dengan pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara.
=== Penangkalan ===
==== Warga negara asing ====
* Diduga terlibat sindikat kejahatan internasional
* Bersikap bermusuhan dan mencemarkan nama baik Pemerintah Indonesia
Baris 19 ⟶ 23:
* Pernah diusir dari wilayah Indonesia
* Alasan-alasan yang berkaitan dengan keimigrasian
==== Warga negara Indonesia ====
* Telah lama meninggalkan Indonesia atau telah menjadi penduduk negara lain dan melakukan tindakan atau sikap bermusuhan dengan Pemerintah Indonesia
* Apabila masuk ke Indonesia dapat mengganggu jalannya pembangunan, menimbulkan perpecahan bangsa, atau dapat mengganggu stabilitas
* Adanya ancaman keselamatan diri atau keluarganya.
== Jangka waktu ==
=== Pencegahan ===
Untuk pencegahan yang dilakukan Jaksa Agung terhadap orang-orang karena keterlibatannya dalam perkara pidana, tidak diatur secara jelas lama pencegahannya, lain halnya untuk pencegahan karena alasan pemeliharaan dan penegakan keamanan yang masa pencegahannya diatur enam bulan dan bisa diperpanjang untuk paling lama enam bulan dengan ketentuan seluruh masa perpanjangan pencegahan tidak lebih dari dua tahun.
=== Penangkalan ===
Untuk penangkalan terhadap warga negara asing dilakukan karena berbagai alasan dari adanya dugaan mereka terlibat dalam sindikat kejahatan internasional serta alasan lain sedangkan warga negara Indonesia dapat pula ditangkal, namun, kewewenangan dan tanggung jawab penangkalan terhadap warganegara Indonesia harus dilakukan oleh sebuah tim yang dipimpin Menteri bidang Kehakiman dengan anggota yang terdiri dari unsur Mabes ABRI, Kejaksaan Agung, Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri dan Badan-badan bidang Intelijen.
== Kasus ==
Kekurangcermatan atas penulisan identitas oleh instansi yang meminta, seperti dalam kasus pencegahan [[Sri Bintang Pamungkas]], pada tanggal [[14 Desember]] [[1995]] '''Pengadilan Tata Usaha Negara ([[PTUN]])''' [[Jakarta]] memenangkan gugatan Sri Bintang Pamungkas dan majelis hakim '''Pengadilan Tata Usaha Negara ([[PTUN]])''' [[Jakarta]] membatalkan surat keputusan pencegahan [[Jaksa Agung]] saat itu antara lain karena dalam surat keputusan tersebut, Jaksa Agung mengosongkan atau tidak menuliskan kolom tempat/tanggal lahir [[Sri Bintang Pamungkas]].<ref>
== Kontroversi ==
== Referensi ==
{{reflist}}
== Pranala luar ==
* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang tata cara pelaksanaan pencegahan dan penangkalan.
* {{ke wikisource|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992|Undang Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian}}
▲{{politik-stub}}
[[Kategori:Migrasi manusia]]
| |||