Laporan kebebasan internet: Perbedaan antara revisi

'''Laporan kebebasan internet''' adalah laporan tahunan yang menyediakan laporan analitis dan peringkat numerik mengenai keadaan [[Kebebasan internet|kebebasan Internet]] untuk [[negara]]-negara di seluruh dunia sejak tahun 2011, dipublikasikan oleh [[Freedom House]].<ref>{{Cite web|title=Freedom on the Net|url=https://freedomhouse.org/report/freedom-net|website=Freedom House|language=en|access-date=2023-12-01}}</ref> Negara-negara yang disurvei mewakili sampel dengan keragaman geografis dan tingkat pembangunan ekonomi yang luas, serta tingkat kebebasan politik dan media yang berbeda-beda. Laporan ini mengungkapkan dampak kebijakan, hambatan akses, batasan konten, dan pelanggaran hak pengguna di berbagai negara, seperti pada poin-poin berikut.

|bgcolor=16a983| ||align=left|Bebas（Free）Bebas (''Free''）||0－30||70－100

|bgcolor=e5b63b| ||align=left|Bebas sepagian（Partlysebagian Free）(''Partly Free''）||31－60||40－69

|bgcolor=6973a5| ||align=left|Tidak bebas（Notbebas（''Not Free）Free''）||61－100||0－39

Laporan menyoroti dua dampak utama penggunaan [[kecerdasan buatan]] dalam merosotnya kebebasan internet. Pertama, alat berbasis AI yang semakin canggih dan mudah diakses digunakan untuk menyebarkan disinformasi. Dalam setahun terakhir, teknologi baru ini digunakan setidaknya di 16 negara untuk menanamkan keraguan, mencemarkan lawan, atau mempengaruhi perdebatan publik.<ref name=":0">{{Cite web|date=2023-10-04|title=Global Internet Freedom Declines, Aided by AI|url=https://time.com/6319723/global-internet-freedom-decline-2023/|website=TIME|language=en|access-date=2023-12-01}}</ref> Kedua, AI juga digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam menyensor konten. Di 22 negara, termasuk [[India]], [[Vietnam]], dan [[Nigeria]], undang-undang lokal mewajibkan platform digital untuk menghapus konten yang dianggap tidak dapat diterima secara politik, sosial, atau agama. Di India, sebagai contoh, undang-undang baru memerintahkan perusahaan media sosial menggunakan alat moderasi berbasis AI untuk menentukan dan menghapus konten yang dianggap ilegal berdasarkan hukum setempat.

Meskipun kompleks, ada upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan, bekerja sama dengan masyarakat sipil, untuk mengubah tren penurunan kebebasan online. Regulasi yang mencegah penjualan teknologi pengawasan kepada pemerintah otoriter dapat menjadi salah satu kunci perlindungan kebebasan, dan langkah-langkah positif seperti perintah eksekutif yang membatasi penggunaan perangkat lunak mata-mata oleh lembaga federal di AS adalah langkah yang baik. Freedom House menekankan perlunya kerja sama antara pembuat kebijakan dan ahli masyarakat sipil secara global untuk menetapkan standar kuat berbasis hak asasi manusia bagi semua pihak yang mengembangkan atau menggunakan alat AI. Melindungi kebebasan berekspresi memerlukan perlindungan hukum dan regulasi yang kuat terkait dengan komunikasi digital dan akses informasi.<ref name=":0" />