Sejarah ekonomi Tiongkok (1949–sekarang): Perbedaan antara revisi

Proses pembuatan kebijakan ekonomi di [[Cina]] sudah cukup berubah. Pada awalnya kebijakan ekonomi di Cina tertutup dan sangat disetir oleh negara yang mana dalam hal ini adalah [[Partai Komunis Cina]]. Pertimbangan yang digubris hanya berasal dari kalangan pemerintah dan tidak berdasarkan kebutuhan pasar[[:Berkas:///C:/Users/ASUS/Documents/economic policy.docx#%20ftn1 ftn1|[1]]]. Perubahan orientasi Cina yang menjadi lebih terbuka pada pasar baru terjadi setelah terjadinya reformasi ekonomi di masa Deng Xiaoping. [[Deng Xiaoping]] dalam reformasinya melakukan restrukturisasi dalam system ekonomi negara Cina.

Cina dalam proses pembuatan kebijakan terkenal dengan proses [[birokrasi]] yang terfragmentasi dan harus membuat sebuah konsensus dasar. Konsensus dasar ini menurut Tony Saich dalam bukunya dipengaruhi oleh dua faktor penting yaitu tawar menawar dan negosiasi. Tawar menawar dan negosiasi menjadi faktor penting mengingat Cina adalah negara yang [[otoriter]]. Kebijakan yang dikeluarkan harus disukai dan disetujui oleh pemimpin negaranya. Meskipun memang proses tawar menawar dan negosiasi akan berlangsung cukup lama dan panjang. Hal ini karena banyak petinggi Partai Komunis Cina yang tidak bisa menyambut perbedaan pandangan di dalamnya[[:Berkas:///C:/Users/ASUS/Documents/economic policy.docx#%20ftn2 ftn2|[2]]]. Padahal Cina berusaha untuk lebih terbuka dalam ekonominya maka negosiasi ini ditujukan agar para petinggi tersebut dapat setuju. Dengan adanya dua faktor tersebut juga memudahkan agar bisa terlibatnya pihak lain seperti akademis,praktisi ekonomi,[[Think tank|''think-''tanks]] dan sebagainya dalam pembuatan kebijakan. Di samping itu dalam prosesnya kebijakan tersebut dibuat agar bisa fleksibel dalam implementasinya. Kebijakan tersebut harus bisa diterapkan dimana saja mengingat wilayah geografi negara Cina yang luas.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Cina saat ini dapat dikatakan sukses dalam implementasinya. Melihat sejak reformasi ekonomi pada tahun 1978, Cina banyak mengalami kemajuan dalam sektor ekonomi[[:Berkas:///C:/Users/ASUS/Documents/economic policy.docx#%20ftn3 ftn3|[3]]]. Salah satu bentuk kebijakan ekonomi Cina adalah mereka memiliki ''five year plan''. Itu merupakan sebuah panduan dan tujuan ekonomi Cina yang akan diraih dalam jangka waktu lima tahun. Di dalam ''five year plan'' tersebut terdapat beberapa sektor yang dilakukan modernisasi seperti[[:Berkas:///C:/Users/ASUS/Documents/economic policy.docx#%20ftn4 ftn4|[4]]]

·         Agrikultur

·         Industri

·         Edukasi

Banyak hal lain yang diimplementasikan Cina di dalam rancangan tersebut. Dapat dilihat kebijakan tersebut menyeluruh ke banyak sektor yang terkait. Bahkan Cina merespon era globalisasi dengan adanya kebijakan ''cyber economy''. Implementasi kebijakan ekonomi Cina yang juga dianggap berhasil adalah dengan bergabungnya Cina ke dalam [[WTO]]. Masuknya Cina ke WTO memiliki dampak yang besar bagi Cina. Seperti bisa bekerja sama dengan regional lain dan terjadinya pertumbuhan di sektor ekonomi baru yaitu di bidang teknologi dan industry servis.

Terdapat perbedaan besar antara reformasi bertahap Tiongkok dibandingkan dengan ekonomi transisi negara lainnya, khususnya Rusia dan persemakmuran negara-negara merdeka, bekas [[Uni Soviet|uni soviet]]. Di negara-negara tersebut, para ekonom menyarankan para pemimpin untuk mengadopsi ''Big-Bang'' atau pendekatan ''shock therapy''. Kondisi dimana institusi pasar dan privatisasi ekonomi terjadi sekaligus. Dimana, hal ini sangat berdampak bagi banyak perusahaan dan pelaku ekonomi. Akibatnya terjadi penurunan output yang sangat besar selama hampir 10 tahun. Butuh hampir satu dekade bagi negara-negara ini untuk pulih dan mencapai pertumbuhan positif. Berbeda dengan negara-negara tersebut, China tingkat pertumbuhan ekonominya terus menunjukan positif dan relatif tinggi.

[[Gradualisme]] merupakan sistem yang bersifat evolusioner. Artinya, transformasi ekonomi harus dilakukan secara bertahap, termasuk dalam hal liberalisasi dan privatisasi. Beberapa strategi China yang memudahkan proses transisi, diantaranya:

Sektor agrikultur/pertanian merupakan salah satu sektor yang mendapat dampak yang cukup besar dari reformasi Deng Xiaoping. Reformasi pertanian sendiri merepresentasikan sebuah perubahan besar dan awal yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Disaat kematian [[Mao Zedong]], daerah-daerah pedesaan di China diatur dalam sebuah komune. Kedudukan dari komune ini sendiri adalah sebuah organisasi ekonomi tertinggi di daerah pedesaan dan berada di level dasar pemerintahan setempat. Dibawah [[komune]], terdapat brigade produksi (''production brigades'') dan ''the teams''. Bagi para petani'', the teams'' merupakan struktur yang paling penting karena mereka lah yang menentukan keputusan final terkait dengan produksi barang dan distribusi pendapatan sesuai dengan akumulasi poin kerja.[[:Berkas:///C:/Users/ASUS/Documents/economic policy.docx#%20ftn1 ftn1|[1]]] Sistem komune lama memberikan kontribusi kepada perencanaan pusat, produksi skala besar dadistribusi terpadu dalam kebijakan pedesaan.

Ketika [[Revolusi Budaya]] ingin menjadikan sistem komune ini menjadi level yang lebih maju lagi, Reformasi dipada tahun 1980-an justru mengembalikan kuasa tanah pertanian dan segala aktivitas pertanian ke tangan individu rumah tangga. Reformasi memandang bahwa sistem komune tidak akan memeberikan keuntungan yang lebih baik kepada masyarakat China, tapi menghancurkan kehidupan masyarakat itu sendiri. Kebijakan pasca Mao lebih berupaya mendorong sektor produksi pertanian dengan meningkatkan harga pengadaan dan memodernisasikan sektor pertanian melalui brigade dan tim pembiayaan. Disaat yang sama, kebijakan di daerah-daerah juga diberi kelonggaran untuk menggunakan “''law of comparative advantage''” (Hukum keunggulan komparatif).[[:Berkas:///C:/Users/ASUS/Documents/economic policy.docx#%20ftn2 ftn2|[2]]] Bidang tanah pribadi dan produksi sampingan juga ditekan sebagai peran penting untuk pertumbuhan agrikultur. ''Private market'' (pasar swasta) dibiarkan sebagai pasar untuk petani atau orang desa menjual produk-produk mereka.

Pada tahun 1978, harga pengadaan terhadap kuota gandum ditingkatkan dengan rata-rata 20%, diatas kuota gandum 50%, dan kapas 30%.[[:Berkas:///C:/Users/ASUS/Documents/economic policy.docx#%20ftn3 ftn3|[3]]] Dampaknya pun cukup signifikan kepada kehidupan petani. Kebanyakan petani pada saat itu berubah kehidupannya dan berhasil keluar dari kemiskinan. Hasil dari kebijakan ini untuk meningkatkan pengeluaran negara di sektor pertanian. Menteri keuangan dan pemerintah provinsi mulai menghabiskan sekitar 1 miliar yuan per tahun untuk mensubsidi suplai gandum di daerah pedesaan. Sebuah strategi yang baru tetap harus dicari untuk meningkatkan pemasukkan dari sektor pertanian, melakukan modernisasi yang tidak meningkatkan investasi negara secara signifikan.

Salah satu kebijakan signifikan yang diterapkan dalam sektor pertanian adalah sistem tanggung jawab rumah tangga (''household responsibility system''). Sistem ini sendiri diperkenalkan pada tahun 1978 namun perubahan yang signifikan terjadi pada tanun 1980. Dalam sistem ini, keluarga petani tidak lagi bekerja sama dalam suatu komune, melainkan melakukan perjanjian dengan pemerintah administratif setempat untuk mengerjakan sebidang tanah dan mendapatkan keuntungan langsung. Sehingga melalui sistem ini, masyarakat mendapatkan upah yang cukup. Sistem ini memperbolehkan petani untuk mengelola tanahnya sendiri. Sehingga pengambilan keputusan dipercayakan kepada masing-masing individu dan kebijakan-kebijakan kolektivisasi dari pemerintah dihapuskan di pedesaan.[[:Berkas:///C:/Users/ASUS/Documents/economic policy.docx#%20ftn4 ftn4|[4]]]

Kurangnya keamanan disekitar penguasaan lahan menyebabkan adanya peningkaan lebih lanjut dalam panjang kontrak. Sistem kontrak rumah tangga sendiri membuat rumah tangga petani di desa menjadi pusat dari produksi pertanian, yang bekerja dalam penguasaan lahan dalam periode waktu yang spesifik. Kontrak ini meliputi semua bahan mentah dan faktor produksi kecuali hak penggunaan lahan dan hak akses ke fasilitas irigasi. DI tahun 1993, terdapat perpanjangan masa kontrak menjadi 30 tahun yang dikonfirmasi dalam Hukum Pengelolaan Tanah (1998) dan [[Hukum kontradiksi|Hukum Kontrak]] Tanah Desa. Dua hukum ini juga melindungi petani terhadap perampasan tanah secara illegal oleh pejabat setempat yang kemudian dijual untuk pengembangan komersial, selagi memberi kompensasi yang tidak cukup bagi petani. Petani diberi wewenang untuk mengalihkan penggunaan lahan dan memperoleh pendapatan dari penggunaannya. Sementara [[otoritas]] lokal dilarang merevisi kontrak atau menyita tanah selama periode kontrak.[[:Berkas:///C:/Users/ASUS/Documents/economic policy.docx#%20ftn5 ftn5|[5]]] Aturan ini menggambarkan sebuah langkah masif kedepan dalam pengakuan terhadap petani. Secara jelas, tujuan dari reformasi ini adalah untuk meningkatkan distribusi dari komoditas dan menghargai usaha dari produsen itu sendiri. Kebijakan ini diharapkan akan mendorong petani yang lebih kaya untuk menginvestasikan kembali modal dan tenaga kerja dalam tanahnya. Kebijakan sistem pembelian kontrak ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan hubungan antara negara dan petani dan hubungan antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan.

           Pemerintah menilai reformasi perlu dilakukan karena adanya beberapa masalah yang timbul dan menjadi akar penyebab Cina tetap tertinggal perekonomiannya dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Timur seperti Korea Selatan dan Jepang. BUMN yang di anggap penting pada masa pemerintahan Mao Zedong nyatanya menjadi salah satu perusak aset bersih negara sedangkan perusahaan swasta yang jauh lebih produktif mengalami kekurangan modal serta sistem perekonomian yang terpusat cenderung menyampingkan sektor swasta. Dalam keputusan tentang reformasi struktur ekonomi pada Oktober 1984 mencatat bahwa dalam masalah ekonomi industri, cacat pada sektor ekonomi perkotaan secara serius menghambat perkembangan kekuatan produksi industri. Hal ini semakin menguatkan tekanan pada pemerintah untuk segara melakukan reformasi ekonomi khususnya dalam sektor industri.

           Selain faktor dari dalam pemerintahan, reformasi juga dirasa perlu dilakukan karena adanya tekanan internasional bahwa China harus menyesuaikan kebijakannya yang berbasis pasar agar dapat bersaing dan bisa menghadapi resikorisiko gesekan dengan WTO dan terutama Amerika Serikat. Sejak pertangahan tahun 1990-an dua reformasi diperkenalkan untuk mencoba mereformasi sektor industri. Yang pertama yaitu pembentukan sistem tanggung jawab manajerial perusahaan dengan diatur oleh pemerintah. Yang kedua adalah memperketat hambatan anggaran dengan mengendalikan pinjaman bank.

'''1.       Sistem Pajak (1984)'''

Kunci dari program reformasi industri adalah membuat perusahaan lebih bertanggung jawab secara ekonomi dan juga pentingnya pengenalan mengenai retensi keuntungan perusahaan. Pada 1983, sistem pajak diperkenalkan dan kemudian diadopsi dalam keputusan tahun 1984 sebagai kebijakan yang berlaku untuk semua perusahaan. Kebijakan ini dikeluarkan sebagai usaha untuk menstabilkan pendapatan negara dan mendorong perusahaan untuk menjadi lebih bertanggung jawab secara [[Fiskal|fiskal.]]

'''2.       Sistem Manajerial Pabrik (1986)'''

'''3.       Peraturan Ketenagakerjaan (1986)'''

Pemeritah merubahmengubah sistem upah dengan menaikkan upah dan menghimbau perusahaan untuk memberikan bonus bagi pekerja. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pekerja. Pada Oktober 1986, undang-undang kontrak tenaga kerja baru dan peraturan pelengkap diperkenalkan untuk mengatasi perekrutan dan pemecatan karyawan yang tidak disiplin.

'''4.       Desentralisasi'''

Selain perusahaan diberikan kekuatan yang lebih besar begitu pula dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi otonomi untuk mengontrol perekonomian di daerahnya masing-masing dengan membuat kebijakan terkait investasi asing dan [[ekspor]] maupun [[Impor|impor.]]

'''5.       Industri Ringan dan Industri Berat'''

[[Restrukturisasi]] juga dilakukan kepada industri ringan yang diberikan porsi hukum sama dengan [[industri berat]]. Investasi di sektor industri ringan diberikan porsi yang seimbang dengan sektor industri berat. Hal ini dilakukan sebagai usaha agar dapat mendorong pertumbuhan industri ringan yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat juga sebagai upaya efisiensi energi dimana industri ringan hanya mengonsumsi sedikit energi.

Cina mengalami [[inflasi]] yang cukup pada akhir tahun 1980-an hingga pertengahan 1990-an. Inflasi ini dipicu oleh mekanisme pasar yang tidak memadai. Perusahaan terus meningkatkan produksi industri terlalu jauh sehingga terjadi masalah ketidakseimbangan dalam pasar. Masalah ekonomi diperparah dengan sektor [[BUMN]] yang semakin turun. BUMN sendiri menyerap 60% dari investasi nasional namun BUMN masih belum mampu meningkatkan pendapatan. Akibat penurunan pendapatan, BUMN tidak mampu memenuhi kewajiban seperti pembayaran gaji. Pemerintah pada akhirnya mengeluarkan kebijakan untuk memaksa BUMN menjadi lebih berorientasi pada pasar tanpa harus menggantungkan ekspektasi pada negara. Pada akhir tahun 1990-an, pemerintah mengubah BUMN besar untuk memegang saham atau berbentuk swasta dan menekankan pada sistem kepemilikan campuran. Hal ini dilakukan untuk menarik investor asing dalam upaya menghadapi persaingan pasar.

           Pada 1 Juli 2001 ketika Jiang Zemin menyambut pengusaha swasta untuk bergabung dengan partai. Perubahan kebijakan juga telah diperkenalkan untuk mendorong sektor ini. Lebih banyak lisensi ekspor telah diberikan kepada perusahaan swasta, memungkinkan mereka untuk memperoleh valuta asing. Pada tahun 2002 Komisi Pembangunan dan Perencanaan Negara menghapus sejumlah pembatasan investasi oleh perusahaan swasta. Namun perusahaan sering melihat reformasi sebagai undangan untuk mengembangkan monopoli yang bergantung pada koneksi politik untuk memastikan akses istimewa ke pendanaan. Selain itu, banyak dari perusahaan besar yang benar-benar menguntungkan dipaksa untuk mengambil perusahaan kecil yang akan bangkrut tanpa perlindungan tersebut.

Reformasi keuangan pada tahun 1980-an tidak begitu dianggap sebagai bagian dari [[Reformasi ekonomi Tiongkok|reformasi ekonomi]], dan jika dianggap hanya ditafsirkan dalam artian sempit yaitu reformasi perbankan. Keberhasilan reformasi ekonomi secara umum dan reformasi BUMN secara khusus dapat ditunjang dari restrukturisasi sector perbankan dan keuangan. Bank pada system fiscal yang lemah pada dasarnya digunakan untuk memenuhi tujuan pembangunan negara. Namun, pada tahun 1990-an dilakukan perombakan sector ini.

Aset keuangan di China pada dasarnya terkonsentrasi dalam sistem perbankan karena pasar modal kecil dan pinjaman bank merupakan sumber modal paling penting bagi perusahaan.  Pada tahun 1994, sistem perbankan di China dibagi menjadi tiga jenis bank yang memiliki peran terbatas:

3. bank koperasi. 

Perdana Menteri [[Zhu Rongji]] melakukan refomasi terhadap semua badan usaha milik negara (BUMN) pada periodenya 1998. Sejak Zhu mengambil alih tanggungjawab untuk reformasi sektor ini banyak kemajuan besar yang dibuat. Zhu menggerakkan serangkaian reformasi yang dirancang untuk membebaskan bank-bank negara dari politik lokal, untuk memungkinkan Bank Sentral memainkan lebih banyak peran pengaturan. Langkah pertama yang diluncurkan adalah perombakan sistem perbankan, yang intinya adalah reorganisasi cabang lokal Bank Rakyat. [[Bank Rakyat Tiongkok]] menunjukkan kebolehannya pada tahun 1998 dan 1999 ketika pindah untuk menutup Perusahaan Kepercayaan dan Investasi Internasional [[Guangdong]] yang bangkrut. Perusahaan semacam itu, yang jumlahnya sekitar 200 di Cina, didirikan terutama untuk mengumpulkan modal asing untuk keperluan domestik.

Dalam reformasi ini masalah besar tetap ada dimana bank-bank milik negara masih ceroboh dalam manajemen keuangan. Menurut laporannya, dua bank menahan 10,1 miliar yuan dalam aset yang tidak tercatat dan 790 juta yuan dalam kas kecil yang dikatakan telah merugikan negara 10 miliar yuan. Dari masalah tersebut, Dewan Negara mengirimkan tim inspeksi untuk memantau kinerja lembaga keuangan negara. Kemudian pada tahun 2003 dibentuklah Komisi Pengaturan Perbankan China oleh [[NPC Indonesia|NPC]] sebagai organisasi pengawas untuk bank-bank negara. Tugas- tugasnya ialah :

4. mengintensifkan upaya untuk memulihkan pinjaman bermasalah (NPL). 

----[[:Berkas:///C:/Users/ASUS/Documents/economic policy.docx#%20ftnref1 ftnref1|[1]]] Saich, Tony. 2004. Governance and Politics of China: Second Edition. New York: Palgrave Macmillan. Hal. 244-245.

[[:Berkas:///C:/Users/ASUS/Documents/economic policy.docx#%20ftnref2 ftnref3|[23]]] Ibid. Halha. 245.

[[:Berkas:///C:/Users/ASUS/Documents/economic policy.docx#%20ftnref3 ftnref4|[34]]] IbidSanjaya, Rico & Syaiful M. haIskandar Syah. 245Peranan Deng Xiaoping dalam Reformasi China Tahun 1978. Bandar Lampung: FKIP UnilaJalan.

[[:Berkas:///C:/Users/ASUS/Documents/economic policy.docx#%20ftnref4 ftnref5|[45]]] SanjayaSaich, Rico & Syaiful MTony. Iskandar SyahIbid. Peranan Deng Xiaoping dalam Reformasi China Tahun 1978Hal. Bandar Lampung: FKIP UnilaJalan246.

[[:Berkas:///C:/Users/ASUS/Documents/economic policy.docx#%20ftnref5 ftnref6|[56]]] Saich, Tony. Ibid. Hal. 246247.

[[:Berkas:///C:/Users/ASUS/Documents/economic policy.docx#%20ftnref6 ftnref2|[62]]] ''Ibid''. Hal. 247.235

[[:Berkas:///C:/Users/ASUS/Documents/economic policy.docx#%20ftnref2 ftnref3|[23]]] ''Ibid''. Hal 235236

[[:Berkas:///C:/Users/ASUS/Documents/economic policy.docx#%20ftnref3 ftnref4|[34]]] China Government. 2016. ''IbidThe 13th Five Year Plan for Economic and Social Development The People’s Republic of China''. Hal 2367.