Pembagian administratif Indonesia: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k bot Menambah: mk:Административна поделба на Индонезија |
k Menambahkan konsep dasar mengenai Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia |
||
| (164 revisi perantara oleh 74 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{
Secara umum, [[Indonesia]] dibagi atas empat tingkat [[pembagian administratif]]. Dua tingkatan tertinggi disebutkan dalam [[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945|UUD 1945]] dan merupakan [[daerah otonom]], sedangkan dua tingkatan terakhir disebutkan dalam [[Undang-Undang (Indonesia)|UU]] No. 23 Tahun 2014.
# [[Provinsi di Indonesia|Provinsi]]
# [[Kabupaten dan kota di Indonesia|Kabupaten dan kota]]
# [[Kecamatan]] (atau nama lain)
# [[Kelurahan]] dan [[Desa di Indonesia|desa]] (atau nama lain)
Pembagian administratif dan pemerintahan daerah di Indonesia secara khusus diatur dalam [[Undang-Undang (Indonesia)|Undang-Undang]] Nomor 23 Tahun 2014 tentang [[Pemerintahan daerah di Indonesia|Pemerintahan Daerah]].
==
Dalam [[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945]] (UUD 1945), Pasal 18 Ayat (1) menyebutkan bahwa:<ref name="uud">[https://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Perubahan.pdf Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah]</ref>
{{Quote|Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.}}
Lebih lanjut dalam [[Undang-Undang (Indonesia)|Undang-Undang]] Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan bahwa:<ref name="uu-pemda">{{Cite act|title=Pemerintahan Daerah|url=https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014|type=Undang-Undang|index=23|year=2014}}</ref>
{{Quote|Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.}}
== Provinsi ==
{{utama|Provinsi di Indonesia}}
[[Berkas:Indonesia, administrative divisions - en - monochrome.svg|jmpl|350px|Daerah-daerah provinsi di Indonesia]]
Karena provinsi merupakan [[daerah otonom]], pemerintah daerah provinsi berwewenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas [[Otonomi daerah|otonomi]] dan tugas pembantuan, serta menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan [[Pemerintah Indonesia|Pemerintah Pusat]].<ref name="uu-pemda" /> Selain itu, daerah provinsi juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai "wakil Pemerintah Pusat" dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi.<ref name="uu-pemda" /> [[Gubernur]], dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum masing-masing provinsi, bertanggungjawab kepada [[Presiden Indonesia|Presiden Republik Indonesia]] melalui [[Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia]].<ref name="uu-pemda" />
Menurut Karyana (2014) pengertian daerah dalam wadah negara kesatuan RI seperti yang tercantum dalam Pasal 18 UUD 1945 dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang diatur dengan undangundang.<ref>{{Cite book|last=Karyana|first=Ayi|date=2014|url=http://repository.ut.ac.id/3962/1/ADPU4230-M1.pdf|title=Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia|location=Tangerang Selatan|publisher=Universitas Terbuka|isbn=9790110049|pages=1.89|url-status=live}}</ref>
Hingga saat ini, Indonesia memiliki sejumlah 38 provinsi. Sembilan di antara provinsi tersebut memiliki status [[Daerah khusus dan daerah istimewa|kekhususan dan/atau keistimewaan]], yaitu [[Aceh]], [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta]], [[Daerah Istimewa Yogyakarta]], [[Papua Barat Daya]], [[Papua Barat]], [[Papua]], [[Papua Tengah]], [[Papua Pegunungan]], dan [[Papua Selatan]].
== Kabupaten dan kota ==
{{utama|Kabupaten dan kota di Indonesia}}
{{see also|Daftar kabupaten dan kota di Indonesia}}
[[Berkas:Indonesian cities and regencies.svg|jmpl|350px|Batas-batas daerah kabupaten/kota di Indonesia]]
Pada tingkat kedua, Indonesia terbagi atas [[Kabupaten dan kota di Indonesia|kabupaten dan kota]]. Tiap kabupaten/kota memiliki pemerintahan daerah masing-masing. Pemerintahan daerah kabupaten terdiri atas kepala daerah yang disebut [[bupati]] dan lembaga legislatif daerah yang disebut [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota|Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten]] (DPRD Kabupaten), sedangkan pemerintahan daerah kota terdiri atas kepala daerah yang disebut [[wali kota]] dan lembaga legislatif daerah yang disebut [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota|Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota]] (DPRD Kota).<ref name="uud" /> Bupati/wali kota beserta wakilnya serta anggota-anggota DPRD Kabupaten/Kota dipilih melalui suatu [[Pemilihan umum di Indonesia|pemilihan umum]] untuk masa jabatan lima tahun.<ref name="uu-pemda" />
Karena kabupaten/kota merupakan daerah otonom, pemerintah daerah kabupaten/kota berwewenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, serta menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan [[Pemerintah Indonesia|Pemerintah Pusat]].<ref name="uu-pemda" /> Selain itu, daerah kabupaten/kota juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten/kota masing-masing.<ref name="uu-pemda" /> Bupati/wali kota, dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum masing-masing kabupaten/kota, bertanggungjawab kepada [[Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia]] melalui [[gubernur]], yang berkapasitas sebagai "wakil Pemerintah Pusat".<ref name="uu-pemda" />
Tidak ada perbedaan mendasar dalam sistem pemerintahan daerah di kabupaten dan kota. Perbedaan antara kabupaten dan kota umumnya terletak pada kepadatan [[Pola permukiman|pemukiman]] dan [[sektor ekonomi]] terbesar di daerah tersebut. Kabupaten umumnya memiliki [[wilayah]] yang luas dengan [[Penduduk|jumlah penduduk]] yang sedikit dan umumnya berada di kawasan [[Desa|pedesaan]] dengan [[Ekonomi|perekonomian]] yang umumnya berjalan pada [[sektor primer]], sedangkan kota umumnya memiliki wilayah yang sempit dengan jumlah penduduk yang banyak dan umumnya berada di kawasan [[perkotaan]] dengan perekonomian yang berputar pada [[sektor sekunder]] dan [[Sektor tersier|tersier]].
Hingga saat ini, Indonesia memiliki sejumlah 416 kabupaten dan 98 kota, termasuk di antaranya adalah satu [[kabupaten administrasi]], yakni [[Kepulauan Seribu]], dan lima [[kota administrasi]], yakni [[Kota Administrasi Jakarta Utara|Jakarta Utara]], [[Kota Administrasi Jakarta Pusat|Jakarta Pusat]], [[Kota Administrasi Jakarta Barat|Jakarta Barat]], [[Kota Administrasi Jakarta Timur|Jakarta Timur]], dan [[Kota Administrasi Jakarta Selatan|Jakarta Selatan]]. Kabupaten administrasi dan kota administrasi merupakan bentuk [[Pembagian administratif|daerah administratif]] khusus di bawah [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta]]. Tidak seperti kabupaten dan kota pada umumnya, kabupaten dan kota administrasi ini bukanlah daerah otonom, sehingga daerah-daerah tersebut tidak memiliki DPRD Kabupaten/Kota. Selain itu, bupati/wali kotanya tidak dipilih melalui pemilihan umum, melainkan ditunjuk oleh [[Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta]].
== Kecamatan ==
{{Utama|Kecamatan di Indonesia}}
{{See also|Daftar kecamatan dan kelurahan di Indonesia}}
Pada tingkat ketiga, Indonesia terbagi atas [[kecamatan]], atau yang disebut dengan nama lain bila diatur khusus oleh [[Peraturan Daerah (Indonesia)|peraturan daerah]] setempat. Kecamatan merupakan wilayah administratif yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota. Kecamatan dipimpin oleh seorang [[camat]], yang diangkat dari kalangan [[Pegawai negeri sipil di Indonesia|pegawai negeri sipil]] oleh bupati/wali kota setempat dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota tersebut melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.<ref name="uu-pemda" /><ref>{{Cite act|title=Kecamatan|url=https://peraturan.bpk.go.id/Details/77921/pp-no-17-tahun-2018|type=Peraturan Pemerintah|index=17|year=2018}}</ref>
Daerah tingkat ketiga pada provinsi-provinsi di wilayah [[Pulau Papua]] disebut [[Distrik (Indonesia)|distrik]] dan dipimpin oleh seorang [[kepala distrik]].<ref>{{Cite act|title=Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua|url=https://peraturan.bpk.go.id/Details/44901/uu-no-21-tahun-2001|type=Undang-Undang|index=21|year=2001}}</ref> Sementara di Provinsi [[Daerah Istimewa Yogyakarta]], daerah ini disebut [[Kapanewon dan kemantren|kapanewon]] (bila berada dalam daerah [[kabupaten]]) atau [[Kapanewon dan kemantren|kemantren]] (bila berada dalam daerah [[kota]]). Kapanewon dipimpin oleh seorang [[panewu]], sementara kemantren dipimpin oleh seorang [[Camat|mantri pamong praja]].<ref>{{Cite act|title=Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan|url=https://wukirsari.bantulkab.go.id/assets/files/dokumen/14842_Pergub25-2019.pdf|type=Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta|index=25|year=2019}}</ref>
==
{{Utama|Kelurahan di Indonesia|Desa di Indonesia}}
{{See also|Daftar kecamatan dan kelurahan di Indonesia}}
Pada tingkat keempat, Indonesia terbagi atas [[kelurahan]] dan [[desa]], atau yang disebut dengan nama lain bila diatur khusus oleh [[Peraturan Daerah (Indonesia)|peraturan daerah]] setempat. Kelurahan dipimpin oleh seorang [[Lurah (jabatan)|lurah]], sementara desa dipimpin oleh seorang [[kepala desa]].<ref name="uu-pemda" /><ref name=":0">{{Cite act|title=Desa|url=https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014|type=Undang-Undang|index=6|year=2014}}</ref>
Berbeda halnya dengan kabupaten dan kota, sistem pemerintahan antara kelurahan dan desa sangatlah berbeda. Kelurahan merupakan bagian wilayah kecamatan yang dianggap sebagai perangkat dari kecamatan itu sendiri. Lurah yang memimpin kelurahan ditunjuk langsung dari kalangan [[Pegawai negeri sipil di Indonesia|pegawai negeri sipil]] oleh [[bupati]]/[[wali kota]] setempat atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota. Lurah bertanggung jawab langsung kepada [[camat]], mengingat kapasitas kelurahan sebagai perangkat kecamatan.<ref name="uu-pemda" />
Sementara itu, [[Desa di Indonesia|desa]], termasuk [[desa adat]], disebut sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayahnya serta berhak mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Desa terbentuk atas dasar prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan [[Indonesia]]. Desa dirancang agar memiliki pemerintahan dan masyarakat yang mandiri dan demokratis, sehingga meskipun berada di bawah camat, kepala desa tidak bertanggung jawab kepada camat, melainkan hanya dikoordinasi oleh camat tersebut. Desa memiliki pemerintahan yang terdiri dari pemerintah desa yang dipimpin oleh [[kepala desa]], yang terpilih melalui "pemilihan kepala desa" untuk masa jabatan enam tahun, serta badan musyawarah yang disebut [[Badan Permusyawaratan Desa]]. Desa juga diberikan dana pembangunan khusus yang disebut "dana desa".<ref name=":0" /><ref>[http://www.beritasatu.com/nasional/237947-uu-desa-ubah-paradigma-membangun-desa.html "UU Desa ubah Paradigma Membangun Desa"]</ref>
Di beberapa daerah di Indonesia, istilah desa diganti dengan istilah bahasa setempat melalui [[Peraturan Daerah (Indonesia)|peraturan daerah]] masing-masing. Berikut adalah beberapa contoh di antaranya.
* [[Nagari]] di [[Sumatera Barat|Provinsi Sumatera Barat]]
* [[Pekon]] di [[Kabupaten Pringsewu]], [[Kabupaten Tanggamus]], [[Kabupaten Lampung Barat]], dan [[Kabupaten Pesisir Barat]] ([[Lampung]])
* [[Kampung (Papua)|Kampung]] di [[Papua|Provinsi Papua]], [[Papua Barat]], [[Papua Tengah]], [[Papua Pegunungan]], [[Papua Selatan]], dan [[Papua Barat Daya]]
* [[Gampong]] di [[Aceh|Provinsi Aceh]]
* [[Lembang (Toraja)|Lembang]] di [[Kabupaten Tana Toraja]] dan [[Kabupaten Toraja Utara]], [[Sulawesi Selatan]]
* [[Kampung]] di [[Kabupaten Kutai Barat]]
* [[Negeri (Maluku)|Negeri]] di [[Maluku|Provinsi Maluku]]
* [[Kalurahan]] di [[Daerah Istimewa Yogyakarta]]
==
=== Mukim ===
[[Mukim (Aceh)|Mukim]] merupakan suatu daerah administratif yang berada di bawah [[kecamatan]], tetapi di atas [[gampong]] atau [[kelurahan]]. Hanya [[Aceh|Provinsi Aceh]] yang memberlakukan pembagian wilayah mukim yang merupakan daerah antara tingkat III dan IV.<ref>{{Cite web |url=http://www.acehprov.go.id/images/stories/file/Qanun/Tahun%202003/qanun_prov_nad_no_04_tahun_2003.pdf |title=Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2003 |access-date=2010-01-12|archive-date=2010-10-26|archive-url=https://web.archive.org/web/20101026042527/http://acehprov.go.id/images/stories/file/Qanun/Tahun%202003/qanun_prov_nad_no_04_tahun_2003.pdf |dead-url=yes}}</ref> Mukim kurang lebih setara dengan daerah [[kewedanaan]] yang pernah ada dalam struktur pembagian wilayah [[Hindia Belanda]] dan [[Indonesia]] mula-mula.
=== Daerah di bawah tingkat keempat ===
Meskipun tidak disebutkan di dalam [[Peraturan perundang-undangan Indonesia|peraturan perundang-undangan]] pusat, berdasarkan peraturan daerah di kabupaten/kota tertentu, desa atau yang disebut dengan nama lain dapat dibagi lagi ke dalam kesatuan masyarakat hukum yang lebih kecil lagi, yang menurut peraturan tersebut dapat disebut dengan istilah [[Pedukuhan|dusun]], [[kampung]], [[pedukuhan]], [[Banjar (Bali)|banjar]], dan lain sebagainya.
Selain itu demi kemudahan administrasi, kelurahan atau desa dapat dibagi lagi ke dalam wilayah [[Lingkungan (wilayah administratif)|lingkungan]], [[rukun warga]], hingga [[rukun tetangga]]. Pembagian wilayah kecil tersebut dapat bervariasi tergantung implementasi dari peraturan daerah setempat.
== Statistik ==
Berikut ini merupakan daftar yang merangkum identitas daerah administratif di Indonesia hingga saat ini. Jumlah daerah provinsi, kabupaten, dan kota merupakan data waktu nyata, sementara jumlah kecamatan, kelurahan, dan desa diambil dari data [[Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia]].<ref name=":02">{{Cite act|title=Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau|url=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Kepmendagri_Nomor_100.1.1-6117_Tahun_2022.pdf|type=Keputusan Menteri Dalam Negeri|index=100.1.1-6117|year=2022}}</ref>
{| class="wikitable" style="background-color:white;margin:auto;white-space:nowrap;"
!Tingkat
!Jenis
!Kepala pemerintahan
!Lembaga legislatif
!Jumlah
|-
| style="text-align:center;" |I
|[[Provinsi di Indonesia|'''Provinsi''']]
|[[Gubernur]]
|[[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi]]
| style="text-align:right;" |38
|-
| rowspan="2" style="text-align:center;" |II
|[[Kabupaten dan kota di Indonesia|'''Kabupaten''']]
|[[Bupati]]
|[[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota|Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten]]
| style="text-align:right;" |416
|-
|[[Kabupaten dan kota di Indonesia|'''Kota''']]
|[[Wali kota]]
|[[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota|Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota]]
| style="text-align:right;" |98
|-
| style="text-align:center;" |III
|'''[[Kecamatan]]'''
|[[Camat]]
|—
| style="text-align:right;" |7.277
|-
| rowspan="2" style="text-align:center;" |IV
|'''[[Kelurahan]]'''
|[[Lurah (jabatan)|Lurah]]
|—
| style="text-align:right;" |8.498
|-
|[[Desa di Indonesia|'''Desa''']]
|[[Kepala desa]]
|[[Badan Permusyawaratan Desa]]
| style="text-align:right;" |75.265
|}
== Referensi ==
{{Reflist}}
== Lihat pula ==
* [[Pemekaran daerah di Indonesia]]
* [[Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia]]
* [[Keresidenan]]
* [[Rencana pemekaran daerah di Indonesia]]
{{Indonesia|prefix=Daftar kecamatan dan kelurahan di|navbar=plain}}
{{Indonesia|prefix=Daftar tempat di|title=[[Daftar tempat di Indonesia|Daftar tempat]] di [[Indonesia]]}}
{{pembagian administratif|Asia}}
{{Topik Indonesia}}
[[Kategori:Pembagian administratif Indonesia]]
| |||