Perkara Yunani: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Add 1 book for Wikipedia:Pemastian (20231209)) #IABot (v2.0.9.5) (GreenC bot |
|||
| (38 revisi perantara oleh 5 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 37:
| Keywords =
}}
Pada September 1967, Denmark, Norwegia, Swedia, dan Belanda membawa '''perkara Yunani''' ({{lang-en|the Greek case}}) ke [[Komisi Hak Asasi Manusia Eropa]] (Komisi HAM Eropa). Mereka menuduh [[junta Yunani]] telah melakukan pelanggaran [[Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia]] (Konvensi HAM Eropa). Junta Yunani sendiri baru mulai berkuasa pada awal tahun 1967. Pada tahun 1969, Komisi HAM Eropa memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran [[hak asasi manusia]] serius di Yunani, termasuk [[penyiksaan]]. Junta Yunani menanggapi temuan tersebut dengan keluar dari [[
Pada 21 April 1967, para perwira militer [[spektrum politik kiri-kanan|berhaluan kanan]] [[kudeta 21 April 1967|melancarkan kudeta]] yang menumbangkan pemerintah Yunani dan melakukan penangkapan massal dan penyensoran terhadap lawan politik mereka. Tindakan-tindakan ini kemudian menuai kritikan dari [[Majelis Parlementer
Pada 1968 dan awal 1969, sebuah Subkomisi menggelar sidang tertutup (''[[in camera]]'') sehubungan dengan perkara ini. Dalam sidang tersebut, Subkomisi mengajukan pertanyaan kepada para saksi dan melakukan misi pencari fakta ke Yunani. Namun, misi ini terhenti akibat hambatan dari pemerintah Yunani. Bukti yang ditunjukkan di sidang mencapai 20.000 halaman, tetapi kemudian diringkas menjadi sebuah laporan yang terdiri dari 1.200 halaman yang berupaya membuktikan penyiksaan sistematis yang dilakukan oleh pemerintah Yunani. Subkomisi lalu mengirimkan laporannya kepada Komisi HAM Eropa pada Oktober 1969. Laporan ini lalu bocor ke media dan merusak citra Yunani di mata warga Eropa. Komisi HAM Eropa lalu memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran Pasal 3 dan sebagian besar pasal lainnya. Pada 12 Desember 1969, [[Komite Menteri
Walaupun perkara Yunani menunjukkan keterbatasan sistem Konvensi HAM Eropa dalam menghentikan pelanggaran HAM oleh kediktatoran yang tidak mau bekerja sama, perkara ini juga memperkuat legitimasi sistem perlindungan HAM Eropa dengan mengucilkan dan mencelakan negara yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM sistemis. Laporan Komisi HAM Eropa mengenai perkara ini juga menjadi [[preseden]] untuk definisi penyiksaan dan "[[perlakuan yang tidak manusiawi atau yang merendahkan martabat]]" serta aspek-aspek Konvensi lainnya.
== Latar belakang ==
{{further|Yunani di
Seusai [[Perang Dunia II]], negara-negara demokrasi di Eropa membentuk sebuah organisasi internasional yang bernama [[
Yunani adalah salah satu negara pendiri
===Kudeta 21 April 1967===
[[Berkas:Bundesarchiv Bild 183-F0503-0204-005, Stuttgart, Maikundgebung.jpg|thumb|Demonstrasi anti-junta Yunani di [[Stuttgart]], [[Jerman Barat]], 1 Mei 1967.]]
Pada 21 April 1967, perwira-perwira angkatan bersenjata yang [[Spektrum politik kiri-kanan|berhaluan kanan]] melancarkan [[kudeta 21 April 1967|kudeta]] tak lama sebelum [[pemilihan umum legislatif Yunani 1967]] sempat digelar. Mereka mengklaim bahwa kudeta ini diperlukan untuk "menyelamatkan" Yunani dari "ancaman" [[komunis]]. Para perwira ini lalu membentuk [[junta Yunani]] yang merupakan sebuah [[kediktatoran militer]]. Maklumat pertama yang dikeluarkan junta Yunani adalah [[s:el:Βασιλικό Διάταγμα 280/1967|Maklumat Kerajaan no. 280]] yang menyatakan keadaan darurat dan menangguhkan beberapa pasal dalam [[Konstitusi Yunani 1952]]. Kemudian, lebih dari 6.000 orang yang dianggap sebagai musuh rezim ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Lawan-lawan junta juga menjadi korban pemecatan dan penyensoran.{{sfn|Becket|1970|p=93}}{{sfn|Walldorf|2011|p=148}}{{sfn|Kiss|Végléris|1971|pp=890–891}} Dalam kurun waktu beberapa bulan setelah kudeta, demonstrasi anti-junta di gelar di berbagai tempat di luar Yunani.{{sfn|Pedaliu|2020|p=101}} Usulan untuk menuntut Yunani di Komisi Hak Asasi Manusia Eropa pertama kali disampaikan dalam koran Denmark ''[[Politiken]]'' sekitar seminggu setelah kudeta.{{sfn|Maragkou|2020|p=42}}
[[File:Bundesarchiv B 145 Bild-F023908-0002, Straßburg, Tagung des Europarates.jpg|thumb|[[Majelis Parlemen Majelis Eropa|Pertemuan Majelis Parlemen Majelis Eropa]] pada 24 Januari 1967.]]
Junta Yunani dikritik habis-habisan di [[Majelis Parlemen Majelis Eropa]] akibat pelanggaran HAM yang telah dilakukannya.{{sfn|Fernández Soriano|2017|p=358}} Pada 24 April, Majelis Parlemen memperdebatkan masalah Yunani. Para perwakilan dari Yunani tidak hadir dalam pertemuan ini karena junta telah membubarkan parlemen Yunani dan membatalkan [[surat kepercayaan]] para perwakilan tersebut.{{sfn|Coleman|1972|p=123}}{{sfn|Janis ''et al.''|2008|p=66}}{{sfn|Kiss|Végléris|1971|pp=891–892}} Pada 26 April, Majelis Parlemen mengeluarkan Direktif 256 yang memerintahkan penyelidikan terkait hilangnya anggota perwakilan Yunani di Majelis Parlemen. Direktif ini juga menyerukan kembalinya demokrasi parlementer dan konstitusional di Yunani serta menentang "segala tindakan yang bertentangan dengan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia".{{sfn|Coleman|1972|p=123}}{{sfn|Becket|1970|p=94}}{{sfn|Fernández Soriano|2017|p=362}} Walaupun Majelis Parlemen dan Komite Menteri Majelis Eropa tidak ingin mengucilkan Yunani, mereka tidak dapat mengabaikan kudeta yang telah terjadi karena hal tersebut akan merusak legitimasi Majelis Eropa.{{sfn|Pedaliu|2020|p=101}}
Pada 3 Mei 1967, junta Yunani mengirim sepucuk surat kepada [[Sekretaris Jenderal Majelis Eropa]]. Surat ini menyatakan bahwa Yunani telah memasuki keadaan darurat, sehingga pelanggaran HAM yang terjadi dapat dibenarkan oleh [[Pasal 15 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia|Pasal 15 Konvensi HAM Eropa]].{{sfn|Becket|1970|p=93}}{{sfn|Fernández Soriano|2017|p=363}}{{sfn|Kiss|Végléris|1971|p=893}} Surat ini secara implisit mengakui bahwa junta tidak menghormati HAM, sehingga Belanda, Swedia, Norwegia, dan Denmark lalu menjadikan surat ini sebagai dasar untuk melayangkan keluhan kepada Komisi HAM Eropa.{{sfn|Fernández Soriano|2017|p=363}} Yunani sendiri tidak memberikan alasan terkait penangguhan hak-hak dalam Konvensi HAM Eropa hingga 19 September. Pada tanggal tersebut, Yunani menegaskan bahwa keadaan darurat didasarkan pada situasi politik sebelum dilancarkannya kudeta. Komisi HAM Eropa merasa bahwa keterlambatan Yunani dalam memberikan alasan telah melewati batas wajar.{{sfn|Bechlivanou|1991|p=155}}{{sfn|Greek Case|1972|pp=38, 42}}
Pada 22–24 Mei, Komite Hukum Majelis Eropa berkumpul dan mengusulkan pengeluaran resolusi yang mengecam junta.{{sfn|Coleman|1972|p=124}}{{sfn|Kiss|Végléris|1971|p=893}} Komite Pengarah Majelis Eropa lalu menetapkan Resolusi 346 pada 23 Juni. Resolusi ini menyatakan bahwa Yunani telah melanggar Pasal 3 Statuta Majelis Eropa yang mengatur bahwa "Setiap negara anggota ... wajib menerima asas ''[[rule of law]]'' dan asas bahwa semua orang di yurisdiksi masing-masing memiliki hak asasi dan kebebasan dasar."{{sfn|Pedaliu|2020|p=101}}{{sfn|Stelakatos-Loverdos|1999|p=118}}{{sfn|Kiss|Végléris|1971|p=893}} Resolusi ini mengungkapkan "harapan agar pemerintah negara anggota Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia akan membawa perkara Yunani, baik secara terpisah maupun bersama, ke Komisi Hak Asasi Manusia Eropa sesuai dengan Pasal 24 Konvensi".{{sfn|Janis ''et al.''|2008|p=66}}{{sfn|Coleman|1972|p=124}}{{sfn|Buergenthal|1968|p=441}}{{efn|Pasal ini mengacu pada penomoran pasal pada saat perkara Yunani masih berlangsung. Penomorannya kini sudah berubah setelah Konvensi HAM Eropa diamendemen oleh berbagai protokol.<ref>[https://www.echr.coe.int/Documents/Archives_evolution_Convention_ENG.pdf Evolution of the Convention]</ref>}} Pada 10 September, Majelis Parlemen memperdebatkan dokumen yang dipersiapkan oleh Komite Hukum. Dokumen ini menyatakan bahwa penangguhan Konvensi HAM Eropa oleh Yunani tidak dapat dijustifikasi secara hukum, meskipun dokumen tersebut juga mengakui bahwa hanya Komisi HAM Eropa yang dapat mengeluarkan temuan yang mengikat secara hukum.{{sfn|Kiss|Végléris|1971|pp=894–895}}
== Penerimaan perkara ==
=== Permohonan pertama ===
Berdasarkan Resolusi 346,{{sfn|Kiss|Végléris|1971|p=908}} pada 20 September 1967, tiga negara anggota Majelis Eropa (Swedia, Norwegia, dan Denmark) masing-masing mengajukan permohonan terhadap Komisi HAM Eropa terkait dengan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh junta Yunani.{{sfn|Becket|1970|p=94}}{{sfn|Fernández Soriano|2017|p=367}}{{sfn|Bates|2010|p=265, fn 462}} Mereka mengklaim bahwa Yunani telah melanggar hampir semua pasal di Konvensi HAM Eropa yang melindungi hak-hak individu:{{sfn|Stelakatos-Loverdos|1999|p=118}} [[Pasal 5 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia|Pasal 5]] ([[kebebasan|hak atas kebebasan dan keselamatan individu]]), [[Pasal 6 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia|6]] ([[hak atas peradilan yang jujur]]), [[Pasal 8 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia|8]] ([[hak atas privasi|hak atas kehidupan pribadi dan keluarga]]), [[Pasal 9 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia|9]] ([[kebebasan berpikir|kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama]]), [[Pasal 10 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia|10]] ([[kebebasan berekspresi]]), [[Pasal 11 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia|11]] ([[kebebasan berserikat|kebebasan berkumpul dan berserikat]]), [[Pasal 13 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia|13]] ([[pemulihan|hak atas pemulihan hukum]]), dan [[Pasal 14 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia|14]] (pelarangan diskriminasi dalam menjamin hak yang dilindungi oleh Konvensi, termasuk atas dasar keyakinan politik). Ketiga negara ini juga menyatakan bahwa Yunani telah gagal menunjukkan bahwa syarat-syarat Pasal 15 (terkait pengurangan hak-hak dalam Konvensi HAM Eropa dalam keadaan darurat) telah terpenuhi.{{sfn|Becket|1970|pp=94–95}}{{sfn|Bates|2010|pp=264–265}}{{sfn|Stelakatos-Loverdos|1999|p=118}} Permohonan ini, yang didasarkan pada maklumat junta Yunani yang secara ''[[prima facie]]'' (sekilas) melanggar Konvensi HAM Eropa,{{sfn|Becket|1970|p=97}} juga mengacu kepada perbincangan di Majelis Parlemen yang mengkritik junta Yunani. Sehari sesudah permohonan diajukan, politikus Belgia [[Fernand Dehousse]] mengusulkan agar [[Komunitas Eropa]] juga melayangkan tuntutan serupa terhadap Yunani, yang terikat dalam perjanjian asosiasi dengan Komunitas Eropa. Walaupun usulan ini tidak memperoleh dukungan, Komunitas Eropa menghentikan bantuan ekonomi untuk Yunani.{{sfn|Fernández Soriano|2017|p=367}} Pada 27 September, Belanda ikut mengajukan permohonan;{{sfn|Becket|1970|p=95}}{{sfn|Bates|2010|p=265, fn 462}}{{sfn|Kiss|Végléris|1971|p=907}} Komisi HAM Eropa lalu menggabungkan keempat permohonan ini pada 2 Oktober.{{sfn|Pedaliu|2020|p=101}}{{sfn|Becket|1970|p=95}}
Negara-negara [[Skandinavia]] tidak memiliki ikatan etnis dengan korban pelanggaran HAM di Yunani,{{sfn|Janis ''et al.''|2008|p=66}}{{sfn|Becket|1970|p=95}}{{efn|Hal ini berlawanan dengan perkara antarnegara seperti ''[[Greece v United Kingdom (1956)|Yunani v. Britania Raya]]'' (1956) dan ''[[Austria v. Italy|Austria v. Italia]]'' (1961).{{sfn|Becket|1970|p=95}}{{sfn|Bates|2010|pp=178, 195}}}} dan mereka juga tidak memiliki kepentingan ekonomi terselubung di balik perkara ini. Negara-negara ini melakukan campur tangan karena mereka merasa ini adalah kewajiban moral mereka dan juga karena opini publik di negara-negara tersebut mengecam tindakan junta Yunani.{{sfn|Janis ''et al.''|2008|p=66}}{{sfn|Becket|1970|p=95}} Presiden Konvensi HAM Eropa [[Max Sørensen]] menyatakan bahwa perkara ini merupakan "pertama kalinya aparatus Konvensi ... telah digunakan oleh negara-negara tanpa kepentingan nasional dalam mengajukan permohonan dan tampaknya terdorong oleh hasrat untuk melestarikan warisan Eropa akan kebebasan yang tak tercederai".{{sfn|Bates|2010|p=267}} Walaupun perkara ini dianggap tidak biasa karena diajukan tanpa kepentingan terselubung, dukungan terhadap hak asasi manusia di kancah internasional merupakan ciri khas kebijakan luar negeri negara-negara Skandinavia pada saat itu.{{sfn|Pedaliu|2020|p=101}} Namun, setelah muncul seruan di Yunani untuk memboikot barang-barang dari negara-negara yang melayangkan tuntutan,{{sfn|Risini|2018|p=88}}{{sfn|Becket|1970|p=95}} para pengekspor menekan pemerintah di negara-negara tersebut untuk mencabut permohonan ini.{{sfn|Risini|2018|p=88}} Akibatnya, Belanda kemudian memutuskan untuk mundur dari perkara Yunani.{{sfn|Becket|1970|p=96}}{{sfn|Risini|2018|p=88}}
Belanda, Luksemburg, dan Islandia belakangan mengumumkan bahwa mereka mendukung tindakan pemerintah negara-negara Skandinavia dan Belanda, walaupun deklarasi ini tidak memiliki kekuatan hukum.{{sfn|Risini|2018|p=88}}{{sfn|Kiss|Végléris|1971|pp=894, 909}} Upaya untuk mendorong Britania Raya agar mengeluarkan deklarasi serupa tidak berhasil, meskipun banyak orang di Britania yang menentang junta Yunani.{{sfn|Risini|2018|p=88}}{{sfn|Maragkou|2020|p=43}} [[Pemerintahan Wilson Kedua (Britania Raya)|Pemerintahan Harold Wilson]] berpendapat bahwa upaya untuk mendakwa Yunani di Komisi HAM Eropa tidak akan membantu memperbaiki keadaan.{{sfn|Maragkou|2020|p=43}}
Yunani mengklaim bahwa permohonan-permohonan ini tidak dapat diterima oleh Komisi HAM Eropa karena junta merupakan sebuah pemerintahan revolusioner{{sfn|Bates|2010|p=265}}{{sfn|Stelakatos-Loverdos|1999|p=119}} dan "tujuan asli revolusi tidak dapat ditinjau oleh Komisi".{{sfn|Becket|1970|p=97}} Yunani menyatakan bahwa mereka memiliki [[margin apresiasi]] (ruang bagi pemerintah untuk menerapkan Konvensi HAM Eropa sesuai dengan penafsiran mereka) dalam mengambil tindakan-tindakan luar biasa dalam keadaan darurat.{{sfn|Becket|1970|p=97}} Namun, Komisi HAM Eropa menilai bahwa aturan mengenai kedaruratan tidak berlaku untuk junta Yunani karena aturan tersebut dimaksudkan untuk pemerintahan yang sejalan dengan kerangka demokrasi dan konstitusional. Selain itu, junta Yunani dianggap sebagai biang kerok "kedaruratan" itu sendiri. Oleh sebab itu, Komisi HAM Eropa menyatakan pada 24 Januari 1968 bahwa perkara Yunani [[penerimaan perkara (Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia)|dapat diterima]] (''admissible''), sehingga perkara dapat dilanjutkan ke tahap penyelidikan menyeluruh.{{sfn|Bates|2010|p=265}}{{sfn|Pedaliu|2020|p=101}}
=== Permohonan kedua ===
Pada 24 November 1967, koresponden ''[[The Guardian]]'' dan pengacara hak asasi manusia [[Cedric Thornberry]] menerbitkan sebuah artikel yang menyelidiki kasus-kasus [[penyiksaan]] di Yunani dan menyimpulkan bahwa penyiksaan "tampaknya merupakan praktik yang umum".{{sfn|Nalbadidacis|2020|p=103}} Pada 27 Januari 1968, [[Amnesty International]] menerbitkan sebuah laporan yang disusun oleh dua orang pengacara, [[Anthony Marreco]] dan [[James Becket]], yang telah datang langsung ke Yunani dan mengumpulkan kesaksian mengenai pelanggaran HAM, termasuk daftar 32 orang yang menyatakan bahwa mereka telah disiksa.{{sfn|Nalbadidacis|2020|p=103}}{{sfn|Clark|2010|p=[https://books.google.com/books?id=vd4yopuFli4C&pg=PA41 40]}} Akibat temuan-temuan ini,{{sfn|Clark|2010|p=[https://books.google.com/books?id=vd4yopuFli4C&pg=PA41 40]}} Swedia, Norwegia, dan Denmark kembali mengajukan permohonan pada 25 Maret 1968 terkait dengan pelanggaran Pasal [[Pasal 3 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia|3]] (pelarangan penyiksaan atau [[perlakuan yang tidak manusiawi atau yang merendahkan martabat]]) dan [[Pasal 7 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia|7]] (larangan hukum ''[[ex post facto]]''/yang berlaku surut), serta Pasal 1 ([[hak atas properti]]) dan 3 ([[hak suara|hak atas pemilihan umum yang bebas]]) Protokol 1 Konvensi HAM Eropa.{{sfn|Becket|1970|pp=97–98}}{{sfn|Bates|2010|p=265}}{{sfn|Greek Case|1972|p=6}} Sebagai tanggapan, pemerintah Yunani mengklaim bahwa terdapat mekanisme [[pemulihan]] di tingkat nasional yang dapat digunakan untuk melaporkan tuduhan pelanggaran, sehingga menurut Yunani permohonan ini sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan Pasal 26 Konvensi HAM Eropa. Di sisi lain, negara-negara pemohon menyatakan bahwa mekanisme pemulihan tersebut "nyatanya tidak memadai dan tidak efektif".{{sfn|Becket|1970|p=98}}{{sfn|Kiss|Végléris|1971|p=914}}
Komisi HAM Eropa mengamati bahwa terdapat tiga hal yang dapat menunjukkan bahwa mekanisme pemulihan di Yunani tidak efektif. Pertama, orang-orang yang menjalani [[penahanan administratif]] (penahanan tanpa melalui sidang) tidak memiliki akses ke pengadilan. Kedua, Maklumat no. 280 menangguhkan berbagai jaminan konstitusional yang terkait dengan sistem peradilan.{{sfn|Kiss|Végléris|1971|p=914}} Ketiga, pada 30 Mei, junta Yunani memecat 30 hakim dan jaksa, termasuk kepala [[Pengadilan Perdata dan Pidana Tertinggi Yunani]] karena mereka terlibat dalam pengeluaran putusan yang tidak disukai junta. Menurut Komisi HAM Eropa, pemecatan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan di Yunani pada saat itu tidak independen.{{sfn|Becket|1970|p=98}}{{sfn|Bates|2010|p=265, fn 465}}{{sfn|Kiss|Végléris|1971|p=914}} Maka dari itu, Komisi HAM Eropa menegaskan bahwa mekanisme pemulihan yang ada di Yunani pada saat perkara ini berlangsung tidak dapat dianggap efektif ataupun memadai.{{sfn|Becket|1970|p=98}} Permohonan ini pun dinyatakan dapat diterima pada 31 Mei.{{sfn|Bates|2010|p=265}}
Tuduhan penyiksaan semakin membuat perkara ini dikenal khalayak umum di Eropa. Selain itu, junta Yunani juga mengubah strategi pembelaan mereka mengingat Pasal 15 Konvensi HAM Eropa secara terang-terangan melarang penangguhan Pasal 3.{{sfn|Becket|1970|pp=98–99}} Sejak tahun 1968, Komisi HAM Eropa mengutamakan perkara ini;{{sfn|Bates|2010|p=265}}{{sfn|Pedaliu|2020|p=102}} mengingat bahwa komisi ini merupakan organisasi paruh waktu, perkara Yunani menyita sebagian besar waktu komisi tersebut.{{sfn|Risini|2018|p=92}} Pada 3 April 1968, dibentuk sebuah Subkomisi untuk memeriksa perkara Yunani, dan awalnya Subkomisi ini hanya bekerja berlandaskan permohonan yang pertama. Subkomisi ini menyelenggarakan sidang pada akhir September, dan kemudian pada pertemuan berikutnya pada bulan November, komisi ini juga memutuskan untuk mendengarkan keterangan saksi.{{sfn|Becket|1970|p=99}}{{sfn|Kiss|Végléris|1971|p=915}} Pencarian fakta (terutama di lapangan) jarang dilakukan untuk perkara-perkara Konvensi HAM Eropa bila dibandingkan dengan pengadilan internasional lainnya (seperti [[Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika]]).{{sfn|Janis ''et al.''|2008|pp=65–66}}
==Penyelidikan==
[[File:Griekse minister van Buitenlandse Zaken Pipinelis op Schiphol, links hr. van Tie, Bestanddeelnr 921-2580.jpg|thumb|upright=1.1|[[Menteri Luar Negeri Yunani]] [[Panagiotis Pipinelis]] (kanan) di [[Bandar Udara Schiphol]] dengan perwakilan dari [[Kementerian Luar Negeri Belanda]], 16 April 1968]]
Yunani tampak seolah menunjukkan iktikadnya untuk bekerja sama dengan upaya penyelidikan, tetapi kenyataannya mereka mencoba meminta penundaan di setiap tahapan proses, dan permintaan ini selalu dikabulkan.{{sfn|Becket|1970|p=104}}{{sfn|Pedaliu|2020|p=102}} Menteri Luar Negeri Yunani [[Panagiotis Pipinelis]] mencoba memberikan kesan kepada Komite Menteri-Menteri (yang memiliki wewenang pengambilan keputusan di Majelis Eropa) bahwa Yunani mau berubah. Ia telah memperkirakan bahwa negara-negara Barat dapat diyakinkan untuk mengabaikan pelanggaran HAM yang dilakukan Yunani, dan ia juga merasa bahwa keluar dari Majelis Eropa hanya akan semakin memperkuat tekanan internasional terhadap junta. Pipinelis yang merupakan seorang pendukung monarki berhaluan konservatif mencoba memanfaatkan perkara ini sebagai cara untuk menekan golongan garis keras di kalangan junta agar mereka mau mendukung solusi politik yang ia inginkan, yaitu kembalinya Raja [[Konstantinos II dari Yunani|Konstantinos]] dan penyelenggaraan pemilihan umum pada tahun 1971.{{sfn|Pedaliu|2020|p=102}} Pemerintah Yunani sendiri mencoba mencari pengacara internasional yang mau membela Yunani, tetapi mereka semua menolak tawaran tersebut. Banyak pengacara Yunani yang juga menolak, walaupun [[Basil Vitsaksis]] bersedia dan akhirnya ia menerima imbalan berupa jabatan [[Kedutaan Besar Yunani, Washington, D.C.|Duta Besar untuk Amerika Serikat]] pada tahun 1969.{{sfn|Becket|1970|p=100}}
Komisi HAM Eropa mendengar keterangan para saksi pada minggu terakhir November 1968. Walaupun proses ini dilakukan secara ''[[in camera]]'' (tertutup), keterangan mengenai proses tersebut sering kali bocor ke media.{{sfn|Becket|1970|pp=100–101}}{{sfn|Agrest|1971|p=317}} Pemerintah Yunani sendiri tidak mengizinkan kepergian saksi yang dapat memberikan keterangan buruk, sehingga negara-negara Skandinavia harus mencari saksi yang sudah ada di pengasingan. Pada saat keterangan para saksi didengar, dua saksi Yunani yang dibawa oleh junta melarikan diri ke delegasi Norwegia dan meminta suaka. Mereka mengakui bahwa mereka telah disiksa dan keluarga mereka di Yunani terancam. Meskipun Yunani mencoret mereka dari daftar nama saksi, mereka tetap diizinkan untuk memberikan keterangan mereka di hadapan Komisi HAM Eropa.{{sfn|Becket|1970|pp=100–101}}{{sfn|Bates|2010|p=265}} Salah satu dari mereka kemudian memberikan keterangannya, sementara yang lain malah mengklaim bahwa ia telah diculik oleh kepala delegasi Norwegia, [[Jens Evensen]], dan kembali ke Athena tanpa memberikan kesaksian.{{sfn|Becket|1970|p=102}}
Subkomisi Perkara Yunani mengumumkan bahwa mereka akan memulai penyelidikan di Yunani pada 6 Februari 1969 (kemudian ditunda menjadi tanggal 9 Maret atas permintaan pemerintah Yunani). Pasal 28 Konvensi HAM Eropa mewajibkan negara anggota untuk memfasilitasi penyelidikan. Subkomisi melakukan wawancara tanpa kehadiran perwakilan dari Yunani ataupun negara-negara pemohon setelah dikeluarkannya poster "dicari" di Yunani yang menuntut penangkapan Evensen dan juga berlandaskan kekhawatiran bahwa kehadiran pejabat Yunani akan membuat takut para saksi.{{sfn|Becket|1970|pp=102–103}}{{sfn|Greek Case|1972|p=189}} Walaupun Subkomisi mengizinkan beberapa saksi untuk memberikan keterangan, pemerintah Yunani berusaha menghalangi penyelidikan dan mencegah upaya Subkomisi untuk menemui saksi yang mengalami luka fisik (yang diklaim sebagai hasil penyiksaan). Akibat penghalangan ini (dan juga karena anggota Subkomisi tidak diperbolehkan mengunjungi Penjara [[Leros]] atau Penjara Averoff yang merupakan tempat dijebloskannya tahanan-tahanan politik), Subkomisi tidak lagi melakukan kunjungan ke lapangan.{{sfn|Becket|1970|p=104}}
[[File:Averoff Prison, c. 1895.png|thumb|upright=1.5|Penjara Averoff di Athena pada tahun 1895. Penjara ini merupakan tempat dijebloskannya tahanan politik junta.]]
Setelah upaya kunjungannya dihalangi, Subkomisi menolak semua permintaan penundaan dari Yunani, sementara Yunani membalasnya dengan tidak memberikan berkas-berkas yang diperlukan. Pada saat itu, semakin banyak korban penyiksaan yang telah lolos dari Yunani dan beberapa dari mereka memberikan kesaksiannya pada bulan Juni dan Juli tanpa kehadiran Yunani maupun negara-negara pemohon.{{sfn|Becket|1970|p=104}} Subkomisi menerima keterangan dari 88 saksi dan mengumpulkan banyak berkas (beberapa diperoleh secara diam-diam), dan secara keseluruhan jumlah halaman dari keterangan-keterangan dan berkas-berkas ini mencapai lebih dari 20.000 halaman.{{sfn|Becket|1970|p=105}}{{sfn|Bates|2010|p=265, fn 468}} Beberapa saksi yang memberikan keterangan merupakan wartawan ternama, menteri dari [[pemerintahan Kanellopoulos|pemerintahan terakhir yang terpilih secara demokratis di Yunani]], termasuk mantan Perdana Menteri [[Panagiotis Kanellopoulos]], serta perwira militer seperti [[Konstantinos Engolfopoulos]], mantan [[Kepala Staf Umum Angkatan Laut Yunani]]. Saksi yang melaporkan bahwa mereka telah disiksa meliputi [[Nikos Konstantopoulos]] (saat itu masih mahasiswa) dan Profesor {{ill|Sakis Karagiorgas|el|Σάκης_Καράγιωργας}} dan {{ill|Georgios Mangakis|de||el|Γεώργιος – Αλέξανδρος Μαγκάκης}}.{{sfn|Pedaliu|2020|pp=104–105}} Penyelidik dari Amnesty International Marreco, Becket, dan Dennis Geoghegan juga memaparkan bukti,{{sfn|Clark|2010|p=[https://books.google.com/books?id=vd4yopuFli4C&pg=PA41 41]}} sementara junta telah memilah saksi yang diperbolehkan memberikan keterangan.{{sfn|Pedaliu|2020|pp=104–105}}
== Upaya penyelesaian secara damai ==
Ketika penyelidikan tengah diselesaikan, Subkomisi meminta pendapat akhir dari kedua belah pihak dan mencoba menyelesaikan perkara ini secara damai seperti yang diharuskan oleh Pasal 28(b);{{sfn|Stelakatos-Loverdos|1999|p=122}}{{sfn|Becket|1970|p=105}} pembahasan terkait hal ini dimulai pada Maret 1969. Negara-negara Skandinavia merasa bahwa perkara ini tidak bisa diselesaikan secara damai karena pelarangan penyiksaan tidak bisa diganggu gugat. Sementara itu, pemerintah Yunani mengusulkan untuk memperbolehkan [[Komite Internasional Palang Merah]] melakukan kunjungan mendadak. Negara-negara Skandinavia sendiri juga meminta adanya tenggat waktu untuk penyelenggaraan pemilu bebas,{{sfn|Becket|1970|p=105}} tetapi pemerintah Yunani tidak mau menetapkan tanggal pemilihan parlemen.{{sfn|Becket|1970|p=105}}{{sfn|Stelakatos-Loverdos|1999|p=123}} Akibat perbedaan ini, sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai, dan perkaranya pun dilanjutkan di Komisi HAM Eropa.{{sfn|Stelakatos-Loverdos|1999|p=122}}
== Temuan ==
Pada 4 Oktober, Subkomisi menetapkan laporannya dan menyerahkannya kepada Komisi HAM Eropa, yang kemudian juga menetapkannya pada 5 November.{{sfn|Becket|1970|pp=105, 107}} Laporan ini terdiri dari 1.200 halaman dan sebagian besar isinya berkaitan dengan Pasal 3 dan 15. Laporan ini terdiri dari tiga bagian: "Risalah Perkara dan Pokok Permasalahan", "Penetapan Fakta dan Opini Komisi" (sebagian besar isi laporan), serta bagian yang lebih singkat yang menjelaskan kegagalan upaya untuk menyelesaikan perkara secara damai.{{sfn|Becket|1970|p=107}} Laporan ini disanjung akan keobjektifan dan penggunaan standar bukti yang kuat.{{sfn|Bates|2010|pp=265–266}}{{sfn|Risini|2018|p=91}} Laporan tersebut menggunakan bukti-bukti langsung, sehingga tidak mengutip temuan pihak ketiga (seperti Palang Merah atau keterangan pelapor untuk badan politik Majelis Eropa_.{{sfn|Kiss|Végléris|1971|p=911}}{{sfn|Risini|2018|pp=91–92}} Becket berpendapat bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi sangat menyeluruh.{{sfn|Risini|2018|p=91}}{{sfn|Bates|2010|p=266}} Baginya, laporan ini merupakan suatu "pencapaian" karena "ditulis layaknya putusan pengadilan", "objektif dalam menyimpulkan", serta "sistematis dan menyeluruh" dalam menghadapi pokok perkara.{{sfn|Bates|2010|p=266}} Pakar hukum [[A. H. Robertson]] mengamati bahwa "Komisi meminta pembuktian atas tuduhan-tuduhan yang dilayangkan, selalu memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk membantah bukti yang diajukan, dan bahkan mempertimbangkan kemungkinan bahwa (seperti yang telah dituduhkan) banyak laporan penyiksaan yang dipalsukan dalam rangka menodai citra pemerintah".{{sfn|Bates|2010|pp=265–266}}
Komisi HAM Eropa memutuskan bahwa Yunani telah melanggar Pasal 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, dan 14 Konvensi HAM Eropa serta Pasal 3 Protokol 1. Komisi ini juga menyimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran terhadap Pasal 7 Konvensi HAM Eropa dan Pasal 1 Protokol 1.{{sfn|Bates|2010|p=265}} Di dalam laporannya, Komisi HAM Eropa mengajukan sepuluh usulan untuk memperbaiki situasi HAM di Yunani; delapan usulan pertama terkait dengan kondisi penahanan, kendali atas polisi, dan independensi peradilan, sementara dua usulan lainnya menyarankan agar Yunani memperbolehkan [[kebebasan pers]] dan pemilu bebas.{{sfn|Becket|1970|p=107}}{{sfn|Kiss|Végléris|1971|p=924}} Menurut Komisioner Sørensen, tujuan dari usulan-usulan ini adalah untuk meyakinkan Yunani supaya mereka mau berjanji mengembalikan demokrasi.{{sfn|Bates|2010|p=267}}
=== Pasal 3 ===
[[File:EAT-ESA Door to Cells (AUTH- Vasilis Gimisis).jpg|thumb|upright|Sel [[Spyros Moustaklis]] di gedung [[Polisi Militer Yunani]]. Akibat penyiksaan yang dideritanya, Moustaklis menjadi bisu dan lumpuh sebagian.{{sfn|Sikkink|2011|p=[https://books.google.com/books?id=EmLkNTdh-PkC&pg=PA49 49]}}]]
Lebih dari 300 halaman dalam laporan ini berisi tentang Pasal 3. Komisi HAM Eropa memeriksa 30 kasus penyiksaan dengan menggunakan standar pembuktian yang biasanya diterapkan untuk permohonan individual. Mereka juga mempertimbangkan kesaksian dari 58 orang.{{sfn|Risini|2018|p=91}}{{efn|Ke-58 saksi tersebut meliputi:{{unbulleted list|"16 terduga korban perlakuan kejam atau penyiksaan fisik;|7 orang yang ditahan bersama dengan para terduga korban tersebut;|25 petugas kepolisian dan pejabat-pejabat Yunani lainnya;|2 tawanan politik yang tidak diklaim sebagai korban penyiksaan tetapi telah diusulkan untuk dihadirkan oleh pemerintah penanggap (Zervoulakos dan Tambakis);|8 orang lain yang telah melakukan pengamatan terkait perlakuan terhadap tawanan politik di Yunani."{{sfn|Greek Case|1972|p=189}}}} Yunani tidak memberi izin kepada Subkomisi untuk menemui 21 saksi lainnya.{{sfn|Risini|2018|p=91}}}} Di dalam lampiran laporan, tercantum nama 213 orang yang diduga telah disiksa atau mengalami perlakuan kejam, dan lima dari antara mereka dilaporkan telah meninggal akibat luka-luka yang diderita. Dari antara para korban ini, terdapat lebih dari 70 yang melibatkan Polisi Keamanan di [[Bouboulinas 18|markas mereka]] di Jalan Bouboulinas, Athena.{{sfn|Nalbadidacis|2020|p=103}}{{sfn|Risini|2018|p=91}} Pencarian fakta di lapangan telah berperan penting dalam memperkuat temuan Komisi HAM Eropa terkait Pasal 3.{{sfn|Risini|2018|p=91}} Pakar hukum Isabella Risini mencatat bahwa meskipun laporan ini ditulis dengan nada yang dingin, "Metode penyiksaan dan perlakuan kejam yang mengerikan serta penderitaan individu-individu di tangan penyiksa mereka menjadi terang benderang."{{sfn|Risini|2018|p=91}} Komisioner [[Philip O'Donoghue]] kemudian berkomentar bahwa "Nilai dari bukti kesaksian di lapangan sangatlah berharga ... Tidak ada deskripsi tertulis, seberapa bersemangatpun gaya penulisannya, yang bisa seinformatif kunjungan ke Jalan Bouboulinas di Athena."{{sfn|Risini|2018|p=91}}
Dari 30 kasus, 16 diselidiki secara menyeluruh, dan 11 dari antaranya dapat dibuktikan tanpa ada keraguan sedikitpun (''beyond a reasonable doubt''). Sementara itu, penyelidikan 17 kasus dihalang-halangi oleh pemerintah Yunani, dua menunjukkan "indikasi" penyiksaan, tujuh merupakan kasus "''prima facie''", dan delapan menunjukkan "indikasi kuat" terjadinya penyiksaan. Bentuk penyiksaan yang paling sering digunakan adalah [[falanga (penyiksaan)|falanga]]{{sfn|Bates|2010|p=266}}, yaitu pemukulan [[telapak kaki]]. Polisi Yunani melakukannya terhadap korban yang berada di atas kursi atau bangku, dengan atau tanpa sepatu.{{sfn|Bechlivanou|1991|p=156}} Bentuk penyiksaan lainnya meliputi pemukulan,{{sfn|Bates|2010|p=266}} sengatan listrik, pukulan terhadap kelamin pria, [[penyiksaan air ala Tiongkok|penetesan air di atas kepala]], pura-pura melaksanakan hukuman mati, serta ancaman untuk membunuh korban.{{sfn|Reidy|2003|p=12}}{{sfn|Bechlivanou|1991|p=156}} Komisi juga mempertimbangkan penyiksaan psikologis dan kejiwaan serta kondisi tahanan yang buruk. Menurut Komisi, penjara yang terlalu penuh, kotor, tidak memiliki fasilitas tidur yang memadai, dan tidak memiliki kontak dengan dunia luar dapat dianggap sebagai perlakuan yang tidak manusiawi.{{sfn|Pedaliu|2020|p=106}}
Menurut laporan ini, tujuan penyiksaan oleh pemerintah Yunani adalah untuk memperoleh keterangan, termasuk pengakuan atas keterlibatan dalam kegiatan politik atau aktivitas-aktivitas lain yang dianggap subversif.{{sfn|Bates|2010|p=266}} Walaupun banyak kasus penyiksaan yang dilaporkan kepada aparat, mereka sama sekali tidak berupaya untuk menyelidiki, menghentikan penyiksaan, ataupun menghukum para pelakunya.{{sfn|Bates|2010|p=266}}{{sfn|Sikkink|2011|pp=39–40}} Mengingat penyiksaan yang dilakukan oleh pemerintah Yunani memenuhi kriteria "pengulangan" dan "toleransi resmi", Komisi menyimpulkan bahwa pemerintah Yunani telah melakukan penyiksaan secara sistematis.{{sfn|Bechlivanou|1991|p=156}}{{sfn|Kiss|Végléris|1971|p=923}} Komisi HAM Eropa merupakan lembaga hak asasi manusia internasional pertama yang menemukan bahwa sebuah negara telah menjadikan penyiksaan sebagai kebijakan resmi.{{sfn|Bates|2010|p=266}}
=== Pasal 5 ===
Subkomisi telah mendokumentasikan terjadinya perampasan kebebasan, seperti deportasi dari Yunani, [[pengasingan internal di Yunani|pengasingan internal]] ke pulau atau desa terpencil dengan larangan berbicara dengan penduduk setempat dan kewajiban untuk lapor ke polisi dua kali sehari, atau pengawasan oleh polisi.{{sfn|Bechlivanou|1991|p=155}}{{sfn|Greek Case|1972|pp=129–134}} Dengan mempertimbangkan Pasal 5 ''[[juncto]]'' Pasal 15, Komisi HAM Eropa memutuskan bahwa pemerintah Yunani telah melakukan perampasan kebebasan yang tidak dapat dijustifikasi, sehingga melanggar Konvensi HAM Eropa karena bersifat berlebihan dan tidak proporsional dengan kedaruratan yang telah dideklarasikan, dan juga karena perampasan tersebut tidak ditetapkan oleh pengadilan.{{sfn|Bechlivanou|1991|p=155}}{{sfn|Greek Case|1972|pp=134–135}} Dalam laporannya, Komisi HAM Eropa tidak mempertimbangkan apakah pengasingan internal, pembatasan terhadap perjalanan, atau penyitaan paspor merupakan tindakan-tindakan yang sejalan dengan Pasal 5, dan komisi ini juga tidak mendefinisikan istilah "perampasan kebebasan".{{sfn|Agrest|1971|p=310}}{{sfn|Greek Case|1972|pp=134–136}} Menurut Jeffrey Agrest dalam artikelnya yang diterbitkan di jurnal ''[[Social Research (jurnal)|Social Research]]'', Undang-Undang Dasar Yunani saat itu mungkin tidak sejalan dengan Pasal 5 Konvensi HAM Eropa seperti yang telah ditafsirkan oleh Komisi HAM Eropa karena undang-undang dasar tersebut mengizinkan penahanan tanpa adanya pengadilan, dakwaan, ataupun banding untuk batas waktu yang telah ditentukan, dan setelah itu aparat harus melepas atau mendakwa tersangka. Batas waktu tersebut kemudian dihapuskan oleh Maklumat Kerajaan No. 280.{{sfn|Agrest|1971|p=313}} Isu ini tidak dipertimbangkan oleh Komisi HAM Eropa.{{sfn|Greek Case|1972|p=134}}
===Pasal 15===
{{quotebox|width=27em|Fakta bahwa pemerintah responden, yang memiliki akses penuh terhadap semua keterangan yang tersedia, baik itu yang sudah diterbitkan, resmi, ataupun rahasia, hanya mampu menghadirkan sedikit sekali bukti seperti yang sudah dibahas, menunjukkan bahwa tidak akan terjadi pengambilalihan kuasa secara paksa oleh kelompok komunis seperti yang telah diantisipasi.|source=—[[Komisi Hak Asasi Manusia Eropa]]{{sfn|Greek Case|1972|p=74}}}}
[[File:Persconferentie van Andreas Papandreaou in Poort van Cleve te Amsterdam. Vlnr D…, Bestanddeelnr 921-2799.jpg|thumb|upright=1.2|alt=Andreas Papandrou diapit oleh dua laki-laki, duduk di hadapan mikrofon di atas meja|Pemimpin oposisi Yunani di pengasingan, [[Andreas Papandreou]] (tengah), saat konferensi pers di Amsterdam, 24 April 1968]]
Subkomisi mendengar keterangan dari 30 saksi dan juga memeriksa dokumen-dokumen terkait, seperti manifesto partai-partai berhaluan kiri jauh, untuk memutuskan apakah Pasal 15 Konvensi HAM Eropa berlaku untuk perkara ini. Pemerintah Yunani mengklaim bahwa partai [[Kiri Demokratik Bersatu]] (''Eniéa Dimokratikí Aristerá'', disingkat EDA), yang dituduh condong ke ideologi komunis, membentuk sebuah [[front rakyat]] dan menyusup ke organisasi-organisasi pemuda untuk merampas kekuasaan. Di sisi lain, negara-negara pemohon berpendapat bahwa apabila EDA memang berbahaya bagi demokrasi, kegiatan partai tersebut dapat dibatasi secara konstitusional, dan partai tersebut juga sebenarnya sudah kehilangan dukungan dalam pemilu sebelumnya dan menjadi semakin terisolasi secara politik.{{sfn|Greek Case|1972|p=48}} Setelah menyelidiki bukti-bukti yang ada, Subkomisi menyimpulkan bahwa kelompok komunis sudah tidak lagi mencoba merebut kekuasaan secara paksa dan tidak memiliki kekuatan untuk melakukan hal tersebut, sementara skenario front rakyat merupakan skenario yang tidak mungkin terjadi.{{sfn|Mertens|1971|pp=139–140}} Selain itu, pemberangusan kelompok oposisi secara cepat seusai kudeta dianggap sebagai indikasi bahwa kelompok komunis "tidak mampu mengambil tindakan terorganisasi apa pun dalam suatu krisis".{{sfn|Nugraha|2018|p=200}}
== Catatan kaki ==
Baris 64 ⟶ 127:
*{{cite book |last1=Dothan |first1=Shai |author1-link=Shai Dothan |title=Reputation and Judicial Tactics: A Theory of National and International Courts |date=2014 |publisher=Cambridge University Press |isbn=978-1-107-03113-5 |language=en}}
*{{cite book |last1=Ingelse |first1=Chris|date=2007 |title=United Nations Committee Against Torture: An Assessment |publisher=Martinus Nijhoff Publishers |isbn=978-90-411-1650-5 }}
*{{cite book |last1=Janis |first1=Mark W. |last2=Kay |first2=Richard S. |last3=Bradley |first3=Anthony Wilfred |title=European Human Rights Law: Text and Materials |url=https://archive.org/details/europeanhumanrig0000jani_a7b1 |publisher=Oxford University Press |isbn=978-0-19-927746-9 |language=en |chapter=Strasbourg's Legal Machinery|date=2008|ref={{sfnref|Janis et al.|2008}}|pp=
*{{cite book |last1=Long |first1=Debra |title=Guide to Jurisprudence on Torture and Ill-treatment: Article 3 of the European Convention for the Protection of Human Rights |publisher=[[Association for the Prevention of Torture]] |isbn=978-2-9700214-3-8 |url=https://www.files.ethz.ch/isn/16023/Guide%20to%20Jurisprudence%20on%20Torture_E.pdf |language=en|date=2002}}
*{{cite book |last1=Madsen |first1=Mikael Rask |title=Principled Resistance to ECtHR Judgments—A New Paradigm? |date=2019 |publisher=[[Springer Publishing|Springer]] |isbn=978-3-662-58986-1 |pages=35–52 |language=en |chapter=Resistance to the European Court of Human Rights: The Institutional and Sociological Consequences of Principled Resistance}}
Baris 72 ⟶ 135:
*{{cite book |last1=Reidy |first1=Aisling |title=The Prohibition of Torture: A Guide to the Implementation of Article 3 of the European Convention on Human Rights |date=2003 |publisher=[[Council of Europe]] |series=Human rights handbooks|volume=6 |url=https://rm.coe.int/168007ff4c|oclc=931979772}}
*{{cite book |last1=Risini |first1=Isabella |title=The Inter-State Application under the European Convention on Human Rights: Between Collective Enforcement of Human Rights and International Dispute Settlement |date=2018 |publisher=[[BRILL]] |isbn=978-90-04-35726-6 |language=en}}
*{{cite book |last1=Sikkink |first1=Kathryn |author-link1=Kathryn Sikkink |title=The Justice Cascade: How Human Rights Prosecutions Are Changing World Politics |url=https://archive.org/details/justicecascadeho0000sikk |publisher=W. W. Norton & Company |series=The Norton Series in World Politics |isbn=978-0-393-08328-6 |language=en|date=2011}}
*{{cite book|isbn=978-94-015-1226-8|title=The Greek Case, 1969|date=1972|series=Yearbook of the European Convention on Human Rights|publisher=Martinus Nijhoff Publishers|author=The European Commission and European Court of Human Rights|ref={{sfnref|Greek Case|1972}}}}
*{{cite book |last1=Walldorf |first1=C. William |title=Just Politics: Human Rights and the Foreign Policy of Great Powers |date=2011 |publisher=[[Cornell University Press]] |isbn=978-0-8014-5963-4 |language=en}}
Baris 84 ⟶ 147:
*{{cite journal |last1=Becket |first1=James|author-link=James Becket |title=The Greek Case Before the European Human Rights Commission |journal=Human Rights |date=1970 |volume=1 |issue=1 |pages=91–117 |jstor=27878926 |issn=0046-8185}}
*{{cite journal |last1=Buergenthal |first1=Thomas|author-link=Thomas Buergenthal|title=Proceedings against Greece under The European Convention of Human Rights |journal=[[American Journal of International Law]] |date=1968 |volume=62 |issue=2 |pages=441–450 |doi=10.1017/S0002930000102003}}
*{{cite journal|first=Howard D.|
*{{cite journal |last1=Doswald-Beck |first1=Louise |title=What does the Prohibition of "Torture or Inhuman or Degrading Treatment or Punishment" Mean? the Interpretation of the European Commission and Court of Human Rights |journal=Netherlands International Law Review |date=1978 |volume=25 |issue=01 |pages=24– |doi=10.1017/S0165070X00015060}}
*{{cite journal|title=À Propos de "Les Organes du Conseil de l'Europe et le Concept de Démocratie dans le Cadre de Deux Affaires Grecques" de Pierre Mertens: Le Conseil de l'Europe et la Démocratie dans les Circonstances Exceptionnelles |last=Ergec|first= Rusen|pages= 204–217|date=2015|issue=1–2 |language=fr|journal= Revue belge de Droit international|issn=2566-1906}}
Baris 92 ⟶ 155:
*{{cite journal |last1=Leckie |first1=Scott|author-link=Scott Leckie |title=The Inter-State Complaint Procedure in International Human Rights Law: Hopeful Prospects or Wishful Thinking? |journal=[[Human Rights Quarterly]] |date=1988 |volume=10 |issue=2 |pages=249–303 |doi=10.2307/762144 |jstor=762144|issn=0275-0392}}
*{{cite journal |last1=Mariniello |first1=Triestino |title=Prolonged emergency and derogation of human rights: Why the European Court should raise its immunity system |journal=German Law Journal |date=2019 |volume=20 |issue=1 |pages=46–71 |doi=10.1017/glj.2019.3|doi-access=free}}
*{{cite journal|last=Mertens
*{{cite journal |last1=Nugraha |first1=Ignatius Yordan |title=Human rights derogation during coup situations |journal=The International Journal of Human Rights |date=2018 |volume=22 |issue=2 |pages=194–206 |doi=10.1080/13642987.2017.1359551|doi-access=free }}
*{{cite journal |last1=Pedaliu |first1=Effie G. H. |title=Human Rights and International Security: The International Community and the Greek Dictators |journal=[[The International History Review]] |date=2016 |volume=38 |issue=5 |pages=1014–1039 |doi=10.1080/07075332.2016.1141308}}
| |||