Wikipedia

Perkara Yunani: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif
← Revisi sebelumnya
Konten dihapus Konten ditambahkan
VisualTeks wiki
InternetArchiveBot (bicara | kontrib)
Bot
695.977 suntingan
Add 1 book for Wikipedia:Pemastian (20231209)) #IABot (v2.0.9.5) (GreenC bot
 
(19 revisi perantara oleh 5 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 39:
Pada September 1967, Denmark, Norwegia, Swedia, dan Belanda membawa '''perkara Yunani''' ({{lang-en|the Greek case}}) ke [[Komisi Hak Asasi Manusia Eropa]] (Komisi HAM Eropa). Mereka menuduh [[junta Yunani]] telah melakukan pelanggaran [[Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia]] (Konvensi HAM Eropa). Junta Yunani sendiri baru mulai berkuasa pada awal tahun 1967. Pada tahun 1969, Komisi HAM Eropa memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran [[hak asasi manusia]] serius di Yunani, termasuk [[penyiksaan]]. Junta Yunani menanggapi temuan tersebut dengan keluar dari [[Majelis Eropa]], organisasi internasional yang menaungi Konvensi HAM Eropa. Perkara ini menarik perhatian media dan disebut-sebut sebagai "salah satu perkara paling terkenal dalam sejarah Konvensi [HAM Eropa]".{{sfn|Bates|2010|p=264}}
 
Pada 21 April 1967, para perwira militer [[spektrum politik kiri-kanan|berhaluan kanan]] [[kudeta 21 April 1967|melancarkan kudeta]] yang menumbangkan pemerintah Yunani dan melakukan penangkapan massal dan penyensoran terhadap lawan politik mereka. Tindakan-tindakan ini kemudian menuai kritikan dari [[Majelis Parlementer Majelis Eropa]], tetapi Yunani mengklaim bahwa tindakan-tindakan tersebut diperlukan untuk menanggapi "subversi" komunis dan dibenarkan oleh [[Pasal 15 Konvensi Eropa untuktentang Hak Asasi Manusia|Pasal 15 Konvensi HAM Eropa]]. Pada September 1967, Denmark, Norwegia, Swedia, dan Belanda menuntut Yunani karena dianggap telah melanggar sebagian besar pasal Konvensi HAM Eropa. Perkara ini diterima oleh Komisi HAM Eropa pada Januari 1968; perkara kedua yang diajukan oleh Denmark, Norwegia, dan Swedia untuk pelanggaran tambahan, khususnya [[Pasal 3 Konvensi Eropa untuktentang Hak Asasi Manusia|Pasal 3 Konvensi HAM Eropa]] yang melarang penyiksaan, juga diterima oleh Komisi pada Mei 1968.
 
Pada 1968 dan awal 1969, sebuah Subkomisi menggelar sidang tertutup (''[[in camera]]'') sehubungan dengan perkara ini. Dalam sidang tersebut, Subkomisi mengajukan pertanyaan kepada para saksi dan melakukan misi pencari fakta ke Yunani. Namun, misi ini terhenti akibat hambatan dari pemerintah Yunani. Bukti yang ditunjukkan di sidang mencapai 20.000 halaman, tetapi kemudian diringkas menjadi sebuah laporan yang terdiri dari 1.200 halaman yang berupaya membuktikan penyiksaan sistematis yang dilakukan oleh pemerintah Yunani. Subkomisi lalu mengirimkan laporannya kepada Komisi HAM Eropa pada Oktober 1969. Laporan ini lalu bocor ke media dan merusak citra Yunani di mata warga Eropa. Komisi HAM Eropa lalu memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran Pasal 3 dan sebagian besar pasal lainnya. Pada 12 Desember 1969, [[Komite Menteri Majelis Eropa]] mempertimbangkan untuk mengeluarkan sebuah resolusi mengenai Yunani. Ketika sudah tampak jelas bahwa Yunani akan kalah suara, Menteri Luar Negeri Yunani [[Panagiotis Pipinelis]] menyatakan keluar dari Konvensi HAM Eropa. Hingga kini, Yunani adalah satu-satunya negara yang pernah keluar dari Majelis Eropa; negara ini kembali bergabung setelah berlangsungnya [[transisi demokrasi Yunani]] pada 1974.
Baris 53:
===Kudeta 21 April 1967===
[[Berkas:Bundesarchiv Bild 183-F0503-0204-005, Stuttgart, Maikundgebung.jpg|thumb|Demonstrasi anti-junta Yunani di [[Stuttgart]], [[Jerman Barat]], 1 Mei 1967.]]
Pada 21 April 1967, perwira-perwira angkatan bersenjata yang [[Spektrum politik kiri-kanan|berhaluan kanan]] melancarkan [[kudeta 21 April 1967|kudeta]] tak lama sebelum [[pemilihan umum legislatif Yunani 1967]] sempat digelar. Mereka mengklaim bahwa kudeta ini diperlukan untuk "menyelamatkan" Yunani dari "ancaman" [[komunis]]. Para perwira ini lalu membentuk [[junta Yunani]] yang merupakan sebuah [[kediktatoran militer]]. Maklumat pertama yang dikeluarkan junta Yunani adalah [[s:el:Βασιλικό Διάταγμα 280/1967|DekretMaklumat Kerajaan no. 280]] yang menyatakan keadaan darurat dan menangguhkan beberapa pasal dalam [[Konstitusi Yunani 1952]]. Kemudian, lebih dari 6.000 orang yang dianggap sebagai musuh rezim ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Lawan-lawan junta juga menjadi korban pemecatan dan penyensoran.{{sfn|Becket|1970|p=93}}{{sfn|Walldorf|2011|p=148}}{{sfn|Kiss|Végléris|1971|pp=890–891}} Dalam kurun waktu beberapa bulan setelah kudeta, demonstrasi anti-junta di gelar di berbagai tempat di luar Yunani.{{sfn|Pedaliu|2020|p=101}} Usulan untuk menuntut Yunani di Komisi Hak Asasi Manusia Eropa pertama kali disampaikan dalam koran Denmark ''[[Politiken]]'' sekitar seminggu setelah kudeta.{{sfn|Maragkou|2020|p=42}}
 
[[File:Bundesarchiv B 145 Bild-F023908-0002, Straßburg, Tagung des Europarates.jpg|thumb|[[Majelis Parlemen Majelis Eropa|Pertemuan Majelis Parlemen Majelis Eropa]] pada 24 Januari 1967.]]
Baris 88:
 
[[File:Averoff Prison, c. 1895.png|thumb|upright=1.5|Penjara Averoff di Athena pada tahun 1895. Penjara ini merupakan tempat dijebloskannya tahanan politik junta.]]
Setelah upaya kunjungannya dihalangi, Subkomisi menolak semua permintaan penundaan dari Yunani, sementara Yunani membalasnya dengan tidak memberikan dokumenberkas-dokumenberkas yang diperlukaandiperlukan. Pada saat itu, semakin banyak korban penyiksaan yang telah lolos dari Yunani dan beberapa dari mereka memberikan kesaksiannya pada bulan Juni dan Juli tanpa kehadiran Yunani maupun negara-negara pemohon.{{sfn|Becket|1970|p=104}} Subkomisi menerima keterangan dari 88 saksi dan mengumpulkan banyak berkas (beberapa didapatdiperoleh secara diam-diam), sementaradan secara keseluruhan jumlah halaman perkaranyadari keterangan-keterangan dan berkas-berkas ini mencapai lebih dari 20.000 halaman.{{sfn|Becket|1970|p=105}}{{sfn|Bates|2010|p=265, fn 468}} Beberapa saksi yang memberikan keterangan merupakan wartawan-wartawan ternama, menteri-menteri dari [[pemerintahan Kanellopoulos|pemerintahan terakhir yang terpilih secara demokratis di Yunani]], termasuk mantan Perdana Menteri [[Panagiotis Kanellopoulos]], serta perwira militer seperti [[Konstantinos Engolfopoulos]], mantan [[Kepala Staf Umum Angkatan Laut Yunani]]. Saksi yang melaporkan bahwa mereka telah disiksa meliputi [[Nikos Konstantopoulos]] (saat itu masih mahasiswa) dan Profesor {{ill|Sakis Karagiorgas|el|Σάκης_Καράγιωργας}} dan {{ill|Georgios Mangakis|de||el|Γεώργιος – Αλέξανδρος Μαγκάκης}}.{{sfn|Pedaliu|2020|pp=104–105}} Penyelidik dari Amnesty International Marreco, Becket, dan Dennis Geoghegan juga memaparkan bukti,{{sfn|Clark|2010|p=[https://books.google.com/books?id=vd4yopuFli4C&pg=PA41 41]}} sementara junta telah memilah saksi yang diperbolehkan memberikan keterangan.{{sfn|Pedaliu|2020|pp=104–105}}
 
== Upaya penyelesaian secara damai ==
Ketika penyelidikan tengah diselesaikan, Subkomisi meminta pendapat akhir dari kedua belah pihak dan mencoba menyelesaikan perkara ini secara damai seperti yang diharuskan oleh Pasal 28(b);{{sfn|Stelakatos-Loverdos|1999|p=122}}{{sfn|Becket|1970|p=105}} pembahasan terkait hal ini dimulai pada Maret 1969. Negara-negara Skandinavia merasa bahwa perkara ini tidak bisa diselesaikan secara damai karena pelarangan penyiksaan tidak bisa diganggu gugat. Sementara itu, pemerintah Yunani mengusulkan untuk memperbolehkan [[Komite Internasional Palang Merah]] melakukan kunjungan mendadak. Negara-negara Skandinavia sendiri juga meminta adanya tenggat waktu untuk penyelenggaraan pemilu bebas,{{sfn|Becket|1970|p=105}} tetapi pemerintah Yunani tidak mau menetapkan tanggal pemilihan parlemen.{{sfn|Becket|1970|p=105}}{{sfn|Stelakatos-Loverdos|1999|p=123}} Akibat perbedaan ini, sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai, dan perkaranya pun dilanjutkan di Komisi HAM Eropa.{{sfn|Stelakatos-Loverdos|1999|p=122}}
 
== Temuan ==
Pada 4 Oktober, Subkomisi menetapkan laporannya dan menyerahkannya kepada Komisi HAM Eropa, yang kemudian juga menetapkannya pada 5 November.{{sfn|Becket|1970|pp=105, 107}} Laporan ini terdiri dari 1.200 halaman dan sebagian besar isinya berkaitan dengan Pasal 3 dan 15. Laporan ini terdiri dari tiga bagian: "Risalah Perkara dan Pokok Permasalahan", "Penetapan Fakta dan Opini Komisi" (sebagian besar isi laporan), serta bagian yang lebih singkat yang menjelaskan kegagalan upaya untuk menyelesaikan perkara secara damai.{{sfn|Becket|1970|p=107}} Laporan ini disanjung akan keobjektifan dan penggunaan standar bukti yang kuat.{{sfn|Bates|2010|pp=265–266}}{{sfn|Risini|2018|p=91}} Laporan tersebut menggunakan bukti-bukti langsung, sehingga tidak mengutip temuan pihak ketiga (seperti Palang Merah atau keterangan pelapor untuk badan politik Majelis Eropa_.{{sfn|Kiss|Végléris|1971|p=911}}{{sfn|Risini|2018|pp=91–92}} Becket berpendapat bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi sangat menyeluruh.{{sfn|Risini|2018|p=91}}{{sfn|Bates|2010|p=266}} Baginya, laporan ini merupakan suatu "pencapaian" karena "ditulis layaknya putusan pengadilan", "objektif dalam menyimpulkan", serta "sistematis dan menyeluruh" dalam menghadapi pokok perkara.{{sfn|Bates|2010|p=266}} Pakar hukum [[A. H. Robertson]] mengamati bahwa "Komisi meminta pembuktian atas tuduhan-tuduhan yang dilayangkan, selalu memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk membantah bukti yang diajukan, dan bahkan mempertimbangkan kemungkinan bahwa (seperti yang telah dituduhkan) banyak laporan penyiksaan yang dipalsukan dalam rangka menodai citra pemerintah".{{sfn|Bates|2010|pp=265–266}}
 
Komisi HAM Eropa memutuskan bahwa Yunani telah melanggar Pasal 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, dan 14 Konvensi HAM Eropa serta Pasal 3 Protokol 1. Komisi ini juga menyimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran terhadap Pasal 7 Konvensi HAM Eropa dan Pasal 1 Protokol 1.{{sfn|Bates|2010|p=265}} Di dalam laporannya, Komisi HAM Eropa mengajukan sepuluh usulan untuk memperbaiki situasi HAM di Yunani; delapan usulan pertama terkait dengan kondisi penahanan, kendali atas polisi, dan independensi peradilan, sementara dua usulan lainnya menyarankan agar Yunani memperbolehkan [[kebebasan pers]] dan pemilu bebas.{{sfn|Becket|1970|p=107}}{{sfn|Kiss|Végléris|1971|p=924}} Menurut Komisioner Sørensen, tujuan dari usulan-usulan ini adalah untuk meyakinkan Yunani supaya mereka mau berjanji mengembalikan demokrasi.{{sfn|Bates|2010|p=267}}
 
=== Pasal 3 ===
[[File:EAT-ESA Door to Cells (AUTH- Vasilis Gimisis).jpg|thumb|upright|Sel [[Spyros Moustaklis]] di gedung [[Polisi Militer Yunani]]. Akibat penyiksaan yang dideritanya, Moustaklis menjadi bisu dan lumpuh sebagian.{{sfn|Sikkink|2011|p=[https://books.google.com/books?id=EmLkNTdh-PkC&pg=PA49 49]}}]]
Lebih dari 300 halaman dalam laporan ini berisi tentang Pasal 3. Komisi HAM Eropa memeriksa 30 kasus penyiksaan dengan menggunakan standar pembuktian yang biasanya diterapkan untuk permohonan individual. Mereka juga mempertimbangkan kesaksian dari 58 orang.{{sfn|Risini|2018|p=91}}{{efn|Ke-58 saksi tersebut meliputi:{{unbulleted list|"16 terduga korban perlakuan kejam atau penyiksaan fisik;|7 orang yang ditahan bersama dengan para terduga korban tersebut;|25 petugas kepolisian dan pejabat-pejabat Yunani lainnya;|2 tawanan politik yang tidak diklaim sebagai korban penyiksaan tetapi telah diusulkan untuk dihadirkan oleh pemerintah penanggap (Zervoulakos dan Tambakis);|8 orang lain yang telah melakukan pengamatan terkait perlakuan terhadap tawanan politik di Yunani."{{sfn|Greek Case|1972|p=189}}}} Yunani tidak memberi izin kepada Subkomisi untuk menemui 21 saksi lainnya.{{sfn|Risini|2018|p=91}}}} Di dalam lampiran laporan, tercantum nama 213 orang yang diduga telah disiksa atau mengalami perlakuan kejam, dan lima dari antara mereka dilaporkan telah meninggal akibat luka-luka yang diderita. Dari antara para korban ini, terdapat lebih dari 70 yang melibatkan Polisi Keamanan di [[Bouboulinas 18|markas mereka]] di Jalan Bouboulinas, Athena.{{sfn|Nalbadidacis|2020|p=103}}{{sfn|Risini|2018|p=91}} Pencarian fakta di lapangan telah berperan penting dalam memperkuat temuan Komisi HAM Eropa terkait Pasal 3.{{sfn|Risini|2018|p=91}} Pakar hukum Isabella Risini mencatat bahwa meskipun laporan ini ditulis dengan nada yang dingin, "Metode penyiksaan dan perlakuan kejam yang mengerikan serta penderitaan individu-individu di tangan penyiksa mereka menjadi terang benderang."{{sfn|Risini|2018|p=91}} Komisioner [[Philip O'Donoghue]] kemudian berkomentar bahwa "Nilai dari bukti kesaksian di lapangan sangatlah berharga ... Tidak ada deskripsi tertulis, seberapa bersemangatpun gaya penulisannya, yang bisa seinformatif kunjungan ke Jalan Bouboulinas di Athena."{{sfn|Risini|2018|p=91}}
 
Dari 30 kasus, 16 diselidiki secara menyeluruh, dan 11 dari antaranya dapat dibuktikan tanpa ada keraguan sedikitpun (''beyond a reasonable doubt''). Sementara itu, penyelidikan 17 kasus dihalang-halangi oleh pemerintah Yunani, dua menunjukkan "indikasi" penyiksaan, tujuh merupakan kasus "''prima facie''", dan delapan menunjukkan "indikasi kuat" terjadinya penyiksaan. Bentuk penyiksaan yang paling sering digunakan adalah [[falanga (penyiksaan)|falanga]]{{sfn|Bates|2010|p=266}}, yaitu pemukulan [[telapak kaki]]. Polisi Yunani melakukannya terhadap korban yang berada di atas kursi atau bangku, dengan atau tanpa sepatu.{{sfn|Bechlivanou|1991|p=156}} Bentuk penyiksaan lainnya meliputi pemukulan,{{sfn|Bates|2010|p=266}} sengatan listrik, pukulan terhadap kelamin pria, [[penyiksaan air ala Tiongkok|penetesan air di atas kepala]], pura-pura melaksanakan hukuman mati, serta ancaman untuk membunuh korban.{{sfn|Reidy|2003|p=12}}{{sfn|Bechlivanou|1991|p=156}} Komisi juga mempertimbangkan penyiksaan psikologis dan kejiwaan serta kondisi tahanan yang buruk. Menurut Komisi, penjara yang terlalu penuh, kotor, tidak memiliki fasilitas tidur yang memadai, dan tidak memiliki kontak dengan dunia luar dapat dianggap sebagai perlakuan yang tidak manusiawi.{{sfn|Pedaliu|2020|p=106}}
 
Menurut laporan ini, tujuan penyiksaan oleh pemerintah Yunani adalah untuk memperoleh keterangan, termasuk pengakuan atas keterlibatan dalam kegiatan politik atau aktivitas-aktivitas lain yang dianggap subversif.{{sfn|Bates|2010|p=266}} Walaupun banyak kasus penyiksaan yang dilaporkan kepada aparat, mereka sama sekali tidak berupaya untuk menyelidiki, menghentikan penyiksaan, ataupun menghukum para pelakunya.{{sfn|Bates|2010|p=266}}{{sfn|Sikkink|2011|pp=39–40}} Mengingat penyiksaan yang dilakukan oleh pemerintah Yunani memenuhi kriteria "pengulangan" dan "toleransi resmi", Komisi menyimpulkan bahwa pemerintah Yunani telah melakukan penyiksaan secara sistematis.{{sfn|Bechlivanou|1991|p=156}}{{sfn|Kiss|Végléris|1971|p=923}} Komisi HAM Eropa merupakan lembaga hak asasi manusia internasional pertama yang menemukan bahwa sebuah negara telah menjadikan penyiksaan sebagai kebijakan resmi.{{sfn|Bates|2010|p=266}}
 
=== Pasal 5 ===
Subkomisi telah mendokumentasikan terjadinya perampasan kebebasan, seperti deportasi dari Yunani, [[pengasingan internal di Yunani|pengasingan internal]] ke pulau atau desa terpencil dengan larangan berbicara dengan penduduk setempat dan kewajiban untuk lapor ke polisi dua kali sehari, atau pengawasan oleh polisi.{{sfn|Bechlivanou|1991|p=155}}{{sfn|Greek Case|1972|pp=129–134}} Dengan mempertimbangkan Pasal 5 ''[[juncto]]'' Pasal 15, Komisi HAM Eropa memutuskan bahwa pemerintah Yunani telah melakukan perampasan kebebasan yang tidak dapat dijustifikasi, sehingga melanggar Konvensi HAM Eropa karena bersifat berlebihan dan tidak proporsional dengan kedaruratan yang telah dideklarasikan, dan juga karena perampasan tersebut tidak ditetapkan oleh pengadilan.{{sfn|Bechlivanou|1991|p=155}}{{sfn|Greek Case|1972|pp=134–135}} Dalam laporannya, Komisi HAM Eropa tidak mempertimbangkan apakah pengasingan internal, pembatasan terhadap perjalanan, atau penyitaan paspor merupakan tindakan-tindakan yang sejalan dengan Pasal 5, dan komisi ini juga tidak mendefinisikan istilah "perampasan kebebasan".{{sfn|Agrest|1971|p=310}}{{sfn|Greek Case|1972|pp=134–136}} Menurut Jeffrey Agrest dalam artikelnya yang diterbitkan di jurnal ''[[Social Research (jurnal)|Social Research]]'', Undang-Undang Dasar Yunani saat itu mungkin tidak sejalan dengan Pasal 5 Konvensi HAM Eropa seperti yang telah ditafsirkan oleh Komisi HAM Eropa karena undang-undang dasar tersebut mengizinkan penahanan tanpa adanya pengadilan, dakwaan, ataupun banding untuk batas waktu yang telah ditentukan, dan setelah itu aparat harus melepas atau mendakwa tersangka. Batas waktu tersebut kemudian dihapuskan oleh Maklumat Kerajaan No. 280.{{sfn|Agrest|1971|p=313}} Isu ini tidak dipertimbangkan oleh Komisi HAM Eropa.{{sfn|Greek Case|1972|p=134}}
 
===Pasal 15===
{{quotebox|width=27em|Fakta bahwa pemerintah responden, yang memiliki akses penuh terhadap semua keterangan yang tersedia, baik itu yang sudah diterbitkan, resmi, ataupun rahasia, hanya mampu menghadirkan sedikit sekali bukti seperti yang sudah dibahas, menunjukkan bahwa tidak akan terjadi pengambilalihan kuasa secara paksa oleh kelompok komunis seperti yang telah diantisipasi.|source=—[[Komisi Hak Asasi Manusia Eropa]]{{sfn|Greek Case|1972|p=74}}}}
[[File:Persconferentie van Andreas Papandreaou in Poort van Cleve te Amsterdam. Vlnr D…, Bestanddeelnr 921-2799.jpg|thumb|upright=1.2|alt=Andreas Papandrou diapit oleh dua laki-laki, duduk di hadapan mikrofon di atas meja|Pemimpin oposisi Yunani di pengasingan, [[Andreas Papandreou]] (tengah), saat konferensi pers di Amsterdam, 24 April 1968]]
Subkomisi mendengar keterangan dari 30 saksi dan juga memeriksa dokumen-dokumen terkait, seperti manifesto partai-partai berhaluan kiri jauh, untuk memutuskan apakah Pasal 15 Konvensi HAM Eropa berlaku untuk perkara ini. Pemerintah Yunani mengklaim bahwa partai [[Kiri Demokratik Bersatu]] (''Eniéa Dimokratikí Aristerá'', disingkat EDA), yang dituduh condong ke ideologi komunis, membentuk sebuah [[front rakyat]] dan menyusup ke organisasi-organisasi pemuda untuk merampas kekuasaan. Di sisi lain, negara-negara pemohon berpendapat bahwa apabila EDA memang berbahaya bagi demokrasi, kegiatan partai tersebut dapat dibatasi secara konstitusional, dan partai tersebut juga sebenarnya sudah kehilangan dukungan dalam pemilu sebelumnya dan menjadi semakin terisolasi secara politik.{{sfn|Greek Case|1972|p=48}} Setelah menyelidiki bukti-bukti yang ada, Subkomisi menyimpulkan bahwa kelompok komunis sudah tidak lagi mencoba merebut kekuasaan secara paksa dan tidak memiliki kekuatan untuk melakukan hal tersebut, sementara skenario front rakyat merupakan skenario yang tidak mungkin terjadi.{{sfn|Mertens|1971|pp=139–140}} Selain itu, pemberangusan kelompok oposisi secara cepat seusai kudeta dianggap sebagai indikasi bahwa kelompok komunis "tidak mampu mengambil tindakan terorganisasi apa pun dalam suatu krisis".{{sfn|Nugraha|2018|p=200}}
 
== Catatan kaki ==
Baris 103 ⟶ 127:
*{{cite book |last1=Dothan |first1=Shai |author1-link=Shai Dothan |title=Reputation and Judicial Tactics: A Theory of National and International Courts |date=2014 |publisher=Cambridge University Press |isbn=978-1-107-03113-5 |language=en}}
*{{cite book |last1=Ingelse |first1=Chris|date=2007 |title=United Nations Committee Against Torture: An Assessment |publisher=Martinus Nijhoff Publishers |isbn=978-90-411-1650-5 }}
*{{cite book |last1=Janis |first1=Mark W. |last2=Kay |first2=Richard S. |last3=Bradley |first3=Anthony Wilfred |title=European Human Rights Law: Text and Materials |url=https://archive.org/details/europeanhumanrig0000jani_a7b1 |publisher=Oxford University Press |isbn=978-0-19-927746-9 |language=en |chapter=Strasbourg's Legal Machinery|date=2008|ref={{sfnref|Janis et al.|2008}}|pp=24–68[https://archive.org/details/europeanhumanrig0000jani_a7b1/page/24 24]–68}}
*{{cite book |last1=Long |first1=Debra |title=Guide to Jurisprudence on Torture and Ill-treatment: Article 3 of the European Convention for the Protection of Human Rights |publisher=[[Association for the Prevention of Torture]] |isbn=978-2-9700214-3-8 |url=https://www.files.ethz.ch/isn/16023/Guide%20to%20Jurisprudence%20on%20Torture_E.pdf |language=en|date=2002}}
*{{cite book |last1=Madsen |first1=Mikael Rask |title=Principled Resistance to ECtHR Judgments—A New Paradigm? |date=2019 |publisher=[[Springer Publishing|Springer]] |isbn=978-3-662-58986-1 |pages=35–52 |language=en |chapter=Resistance to the European Court of Human Rights: The Institutional and Sociological Consequences of Principled Resistance}}
Baris 111 ⟶ 135:
*{{cite book |last1=Reidy |first1=Aisling |title=The Prohibition of Torture: A Guide to the Implementation of Article 3 of the European Convention on Human Rights |date=2003 |publisher=[[Council of Europe]] |series=Human rights handbooks|volume=6 |url=https://rm.coe.int/168007ff4c|oclc=931979772}}
*{{cite book |last1=Risini |first1=Isabella |title=The Inter-State Application under the European Convention on Human Rights: Between Collective Enforcement of Human Rights and International Dispute Settlement |date=2018 |publisher=[[BRILL]] |isbn=978-90-04-35726-6 |language=en}}
*{{cite book |last1=Sikkink |first1=Kathryn |author-link1=Kathryn Sikkink |title=The Justice Cascade: How Human Rights Prosecutions Are Changing World Politics |url=https://archive.org/details/justicecascadeho0000sikk |publisher=W. W. Norton & Company |series=The Norton Series in World Politics |isbn=978-0-393-08328-6 |language=en|date=2011}}
*{{cite book|isbn=978-94-015-1226-8|title=The Greek Case, 1969|date=1972|series=Yearbook of the European Convention on Human Rights|publisher=Martinus Nijhoff Publishers|author=The European Commission and European Court of Human Rights|ref={{sfnref|Greek Case|1972}}}}
*{{cite book |last1=Walldorf |first1=C. William |title=Just Politics: Human Rights and the Foreign Policy of Great Powers |date=2011 |publisher=[[Cornell University Press]] |isbn=978-0-8014-5963-4 |language=en}}
Baris 123 ⟶ 147:
*{{cite journal |last1=Becket |first1=James|author-link=James Becket |title=The Greek Case Before the European Human Rights Commission |journal=Human Rights |date=1970 |volume=1 |issue=1 |pages=91–117 |jstor=27878926 |issn=0046-8185}}
*{{cite journal |last1=Buergenthal |first1=Thomas|author-link=Thomas Buergenthal|title=Proceedings against Greece under The European Convention of Human Rights |journal=[[American Journal of International Law]] |date=1968 |volume=62 |issue=2 |pages=441–450 |doi=10.1017/S0002930000102003}}
*{{cite journal|first=Howard D.| last=Coleman|title=Greece and the Council of Europe: The international legal protection of human rights by the political process|issue= 2 |date=1972|journal=Israeli Yearbook of Human Rights|pages= 121–141|url=https://books.google.com/books?id=zx8ElGllOH8C&pg=PA121|publisher=Martinus Nijhoff Publishers|oclc= 1078033270}}
*{{cite journal |last1=Doswald-Beck |first1=Louise |title=What does the Prohibition of "Torture or Inhuman or Degrading Treatment or Punishment" Mean? the Interpretation of the European Commission and Court of Human Rights |journal=Netherlands International Law Review |date=1978 |volume=25 |issue=01 |pages=24– |doi=10.1017/S0165070X00015060}}
*{{cite journal|title=À Propos de "Les Organes du Conseil de l'Europe et le Concept de Démocratie dans le Cadre de Deux Affaires Grecques" de Pierre Mertens: Le Conseil de l'Europe et la Démocratie dans les Circonstances Exceptionnelles |last=Ergec|first= Rusen|pages= 204–217|date=2015|issue=1–2 |language=fr|journal= Revue belge de Droit international|issn=2566-1906}}
Baris 131 ⟶ 155:
*{{cite journal |last1=Leckie |first1=Scott|author-link=Scott Leckie |title=The Inter-State Complaint Procedure in International Human Rights Law: Hopeful Prospects or Wishful Thinking? |journal=[[Human Rights Quarterly]] |date=1988 |volume=10 |issue=2 |pages=249–303 |doi=10.2307/762144 |jstor=762144|issn=0275-0392}}
*{{cite journal |last1=Mariniello |first1=Triestino |title=Prolonged emergency and derogation of human rights: Why the European Court should raise its immunity system |journal=German Law Journal |date=2019 |volume=20 |issue=1 |pages=46–71 |doi=10.1017/glj.2019.3|doi-access=free}}
*{{cite journal|last=Mertens |first=Pierre|author-link=Pierre Mertens|title= Les organes du Conseil de l'Europe et le concept de démocratie dans le cadre des deux affaires grecques|trans-title=The organs of the Council of Europe and the concept of democracy in the context of the two Greek cases|language=fr|journal= Revue belge de Droit international|date=1971|pp=118–147|issue=1|url=http://rbdi.bruylant.be/public/modele/rbdi/content/rbdi_2016/RBDI%201971.1%20-%20pp.%20118%20a%20147%20-%20Pierre%20Mertens.pdf|issn=2566-1906|access-date=2021-01-31|archive-date=2021-06-18|archive-url=https://web.archive.org/web/20210618170439/http://rbdi.bruylant.be/public/modele/rbdi/content/rbdi_2016/RBDI%201971.1%20-%20pp.%20118%20a%20147%20-%20Pierre%20Mertens.pdf|dead-url=yes}}
*{{cite journal |last1=Nugraha |first1=Ignatius Yordan |title=Human rights derogation during coup situations |journal=The International Journal of Human Rights |date=2018 |volume=22 |issue=2 |pages=194–206 |doi=10.1080/13642987.2017.1359551|doi-access=free }}
*{{cite journal |last1=Pedaliu |first1=Effie G. H. |title=Human Rights and International Security: The International Community and the Greek Dictators |journal=[[The International History Review]] |date=2016 |volume=38 |issue=5 |pages=1014–1039 |doi=10.1080/07075332.2016.1141308}}
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/wiki/Perkara_Yunani"