Johannes Latuharhary: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
|||
(39 revisi perantara oleh 16 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{Nama Maluku|[[Suku Ambon|Ambon]]|Latuharhary}}{{status artikel|AP|20|10|2020}}
{{artikel bagus}}▼
{{Infobox Officeholder
| name = Johannes Latuharhary
| image = Johannes Latuharhary, Kami Perkenalkan (1954), p54.jpg
| caption = Johannes Latuharhary pada tahun 1954
| office = Gubernur Maluku
| order = ke-1
| term_start = 1950{{efn|Johannes ditunjuk sebagai Gubernur Maluku seusai sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945,{{sfn|Nanulaitta|1982|pp=90–91}}{{sfn|Chauvel|2008|p=198}}{{sfn|Elson|2008|p=118}}
| term_end = 1955
| president = [[Soekarno]]
Baris 12:
| successor = [[Muhammad Djosan]]
| birth_date = {{birth date|1900|7|6}}
| birth_place = {{flagicon|Hindia Belanda}} [[Ullath, Saparua, Maluku Tengah|Ullath]], [[Saparua, Maluku Tengah|Saparua]], [[Kabupaten Maluku Tengah|Maluku Tengah]], [[Hindia Belanda]]
| death_date = {{Death date and age|1959|11|8|1900|7|6}}
| death_place = {{flagicon|Indonesia}} [[Jakarta]], [[Indonesia]]
Baris 20:
| children = 7
}}
{{Spoken Wikipedia|Suaramomon - Bagian 1 - Johannes Latuharhary.ogg|Suaramomon - Bagian 2 - Johannes Latuharhary.ogg|Suaramomon - Bagian 3 - Johannes Latuharhary.ogg|date=29 Agustus 2022}}
[[Meester in de Rechten|Mr.]] '''Johannes Latuharhary''' ({{lahirmati|[[Ullath, Saparua, Maluku Tengah|Ulath]], [[Saparua]]|6|7|1900|[[Daerah Khusus Ibukota Jakarta|Jakarta]], [[Indonesia]]|8|11|1959}}) adalah seorang politikus dan perintis kemerdekaan [[Indonesia]]. Ia menjabat sebagai [[Gubernur Maluku]] yang pertama antara tahun 1950 dan 1955, dan memperjuangkan masuknya [[Maluku]] ke dalam [[NKRI]].▼
▲[[Meester in de Rechten|Mr.]] '''Johannes Latuharhary''' ({{lahirmati|[[Ullath, Saparua, Maluku Tengah|Ulath]], [[Saparua]]|6|7|1900|[[Daerah Khusus Ibukota Jakarta|Jakarta]], [[Indonesia]]|8|11|1959}}) adalah seorang politikus dan perintis kemerdekaan [[Indonesia]]. Ia menjabat sebagai [[Gubernur Maluku]]
Johannes lahir di [[Saparua]], [[Maluku]], dan sebagai remaja ia pindah ke [[Batavia]] untuk pendidikan lanjut. Belakangan, ia memperoleh beasiswa untuk belajar hukum di [[Universitas Leiden]]. Sepulangnya ke tanah air, ia menjadi hakim di [[Jawa Timur]] dan mulai turut serta dalam pergerakan [[kebangkitan nasional Indonesia]] melalui organisasi pemuda [[Sarekat Ambon]]. Ia belakangan berhenti menjadi hakim dan pindah menjadi advokat, selagi bergerak di sisi politik untuk mengikutsertakan SA dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selama [[Sejarah Nusantara (1942–1945)|zaman Jepang]], Johannes bekerja di bawah departemen internal di Jakarta dan ditahan Jepang tiga kali dengan berbagai macam alasan. Ia turut serta dalam penulisan [[UUD 1945]] sebagai anggota [[Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia]] dan [[Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia]].▼
▲Johannes lahir di [[Saparua]], [[Maluku]], dan sebagai remaja ia pindah ke [[Batavia]] untuk pendidikan lanjut. Belakangan, ia memperoleh beasiswa untuk belajar [[ilmu hukum]] di [[Universitas Leiden]]. Sepulangnya ke tanah air, ia menjadi hakim di [[Jawa Timur]] dan mulai turut serta dalam pergerakan [[kebangkitan nasional Indonesia]] melalui organisasi pemuda
Seusai [[kemerdekaan Indonesia]], ia ditunjuk menjadi Gubernur Maluku, tetapi karena Belanda menduduki Maluku pada saat itu, Johannes bertahan di Jawa sebagai anggota [[Komite Nasional Indonesia Pusat]] dan sebagai diplomat dalam [[perjanjian Renville]] dan [[perjanjian Roem-Roijen]]. Seusai pengakuan kedaulatan Indonesia, Johannes tiba di Maluku pada tahun 1950 dan semasa jabatannya ia berjuang untuk membangun kembali kota [[Ambon]] yang terdampak pertempuran dengan [[Republik Maluku Selatan]]. Ia wafat pada tahun 1959.
== Masa muda ==
Johannes dilahirkan di [[Ullath, Saparua Timur, Maluku Tengah|Ullath]], [[Saparua]] pada tanggal 6 Juli 1900. Ayahnya bernama Jan Latuharhary dan ibunya bernama Josefin Hiarej. Jan merupakan seorang guru di desa yang bertetangga dengan Ullath. Awalnya, Johannes (juga dijuluki "Nani"{{sfn|Nanulaitta|1982|p=13}}) belajar di Ullath pada kelas 1 SD, tetapi ia pindah ke Ambon saat berusia 9 tahun. Di Ambon, ia belajar di sekolah ''[[Europeesche Lagere School]]'' (ELS) Belanda. Umumnya ELS hanya menerima anak-anak keturunan Eropa, tetapi karena ayahnya merupakan seorang guru, Johannes diterima masuk. Ia belajar di ELS sampai tahun 1917.{{sfn|Nanulaitta|1982|pp=1–3}} Setelah itu, Johannes pindah ke [[Batavia]], dan ia belajar di sekolah ''[[Hogere Burgerschool]]'' (HBS) sampai tahun 1923.{{sfn|Nanulaitta|1982|p=7}}
Selulusnya dari HBS, Johannes memperoleh beasiswa dari dana amal Ambonsch Studiefonds sehingga ia dapat belajar ilmu hukum di [[Universitas Leiden]].{{sfn|Nanulaitta|1982|p=11}} Di Leiden, ia menjadi [[Orang Maluku|putra daerah Maluku]] pertama yang memperoleh gelar [[Meester in de Rechten]] (Mr.) pada bulan Juni 1927. Selain belajar hukum, Johannes juga banyak bergaul dengan anggota [[Perhimpunan Indonesia]] di sana seperti [[Ali Sastroamidjojo]] dan [[Iwa Kusumasumantri]], meskipun ia tidak mendaftar menjadi anggota secara resmi.{{sfn|Nanulaitta|1982|pp=12–13}}{{sfn|Elson|2008|pp=45–46}} Sepulangnya dari Leiden, Johannes sudah menjadi seorang pejuang untuk persatuan dan kemerdekaan Indonesia.{{sfn|Elson|2008|pp=45–46}}
== Karier ==
=== Zaman Belanda ===
Sepulangnya ke Indonesia, Johannes diangkat menjadi asisten hakim di [[Pengadilan Tinggi Surabaya]] berbekal rekomendasi dari dosennya [[Cornelis van Vollenhoven]].{{sfn|Nanulaitta|1982|p=32}} Ia kemudian diangkat menjadi hakim penuh di Surabaya, sebelum
Pada sekitar waktu ini, sejumlah anggota SA mengusulkan agar SA bergabung ke [[Pemufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia]] (PPPKI) yang mewadahi berbagai organisasi pergerakan nasional di tingkat daerah sampai seluruh Indonesia. Namun, Johannes memandang bahwa organisasi keagamaan seperti [[Sarekat Islam]] tidak seharusnya ikut dalam pergerakan politik, sehingga ia menolak bergabungnya SA ke dalam PPPKI.{{sfn|Nanulaitta|1982|p=34}} SA belakangan tetap bergabung ke PPPKI pada tahun 1932.{{sfn|Nanulaitta|1982|p=43}} Pada bulan Januari tahun itu, Johannes sempat berpidato dalam kongres PPPKI dengan judul ''Azab Sengsara Kepoelauan Maloekoe'' yang bertema penjajahan di bidang ekonomi yang dilakukan oleh [[Vereenigde Oostindische Compagnie]] (VOC) dan lalu pemerintah Belanda.{{sfn|Nanulaitta|1982|pp=48–49}} Pidato ini belakangan diterbitkan sebagai suatu buku yang dibredel pemerintah kolonial.{{sfn|Nanulaitta|1982|pp=50–51}} Dalam karya tulisnya, ia juga mencerca sistem pendidikan Belanda di Maluku yang dituduhnya bertujuan untuk menciptakan pegawai negeri, tentara, dan pelaut untuk pemerintah kolonial.{{sfn|Chauvel|2008|p=145}} Pandangan Johannes untuk negara [[Indonesia]] setelah merdeka berbentuk suatu [[negara serikat]], sejalan dengan pandangan tokoh-tokoh lain seperti [[Sam Ratulangi]], [[Tan Malaka]], atau [[Mohammad Hatta]].{{sfn|Elson|2008|p=68}}
Karena aktivitas anti-kolonial Johannes, ia diberikan pilihan oleh pemerintah Belanda: mundur sebagai hakim atau berhenti ikut pergerakan kemerdekaan. Johannes memutuskan untuk mundur sebagai seorang hakim dan beralih haluan menjadi seorang [[pengacara]].{{sfn|Nanulaitta|1982|pp=50–51}} Keputusan ini memberatkan keuangan keluarganya – sebagai hakim ketua, ia menerima gaji 750 [[Gulden Hindia Belanda|gulden]] yang terhitung besar pada masa itu,
Johannes menjadi ketua umum pertama [[Jong Ambon]] setelah organisasi tersebut didirikan pada tahun 1936.{{sfn|Nanulaitta|1982|p=55}} Ia juga turut serta dalam pemilihan umum anggota [[Volksraad]] mewakili Ambon pada tahun 1939 dengan kampanye yang berdasarkan sentimen nasionalisme, sambil membangun sejumlah cabang baru untuk SA. Namun, ia gagal meraih kursi karena dikalahkan seorang caleg keturunan bangsawan anggota ''Regentenbond''.{{sfn|Chauvel|2008|p=151}} Johannes belakangan menjadi anggota Partai Indonesia Raya ([[Parindra]]).{{sfn|Nanulaitta|1982|p=56}}
=== Zaman Jepang ===
Seusai [[Kampanye Hindia Belanda|Jepang merebut Indonesia]], Johannes beserta sejumlah pemimpin Parindra lainnya dipenjarakan oleh Jepang. Setelah empat bulan, istrinya berhasil membujuk seorang laksamana Jepang untuk melepaskan Johannes dari penjara. Pada bulan September 1942, ia pindah ke [[Jakarta]] dan mengurus anak istri tentara KNIL dari Maluku dan Timor yang bapaknya ditawan Jepang atau dievakuasi ke [[Australia]].{{sfn|Nanulaitta|1982|pp=62–66}}
Di Jakarta, Johannes diperkerjakan Jepang sebagai anggota Departemen
=== Anggota BPUPKI dan PPKI ===
Jepang mulai menjanjikan kemerdekaan Indonesia pada awal 1945 dan Latuharhary ditunjuk menjadi anggota [[Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia|Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan]] (BPUPKI) untuk mewakili Maluku.{{sfn|Nanulaitta|1982|p=75}} Dalam kapasitas ini, pemerintah Jepang melalui Johannes meminta perantauan Ambon untuk berhenti bergerilya atau berseteru dengan Jepang, dan berfokus untuk meraih kemerdekaan.{{sfn|Chauvel|2008|p=196}} Dalam rapat-rapat BPUPKI, Johannes mengajukan bentuk negara serikat, tetapi karena hanya 2 dari 19 anggota panitia UUD yang setuju, bentuk negara diputuskan sebagai [[negara kesatuan]].
Johannes juga tidak menyetujui [[Piagam Jakarta]] (tepatnya tujuh kata ''dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya''), yang dianggapnya diskriminatif dan berdampak untuk masyarakat non-Muslim. Ia merasa khawatir bahwa tujuh kata ini akan memaksa orang Minangkabau untuk meninggalkan adat istiadat mereka dan
Ketujuh kata terkait syariat Islam dalam Piagam Jakarta beserta sejumlah pasal-pasal terkait lainnya belakangan dikeluarkan dari UUD 1945 dan [[Pancasila]]. Hal ini disebabkan kunjungan malam seorang perwira angkatan laut Jepang (''Kaigun'') ke [[Muhammad Hatta]] pada tanggal 17 Agustus, dan ia memesankan ke Hatta bahwa perwakilan beragama Kristen dari Indonesia Timur{{efn|Menurut sejarawan Robert Elson, perwakilan-perwakilan ini berasal dari 5 anggota BPUPKI dari luar Jawa dan Sumatra (Johannes, A.A. Maramis, [[Sam Ratulangi]], [[Andi Pangerang Pettarani]], atau [[I Gusti Ketut Pudja]]) yang tidak setuju saat penulisan.{{sfn|Elson|2009|pp=120–121}} Johannes, Ratulangi, dan Ketut Pudja memang sudah menyampaikan keresahan mereka ke perwira ''Kaigun'' tersebut.{{sfn|Nanulaitta|1982|p=85}}}} dapat saja memutuskan untuk memisahkan diri dari Indonesia apabila ketujuh kata tersebut tidak dicabut. Hatta menyiapkan suatu pertemuan darurat, dan para pemimpin Islam setuju untuk mencabut kata-kata tersebut, beserta sejumlah istilah dan pasal-pasal{{efn|Misalkan kata "Mukadimah" yang digantikan dengan "Pembukaan".{{sfn|Elson|2009|pp=120–121}}}} yang dianggap terlalu condong ke Islam.{{sfn|Elson|2009|pp=120–121}} Johannes menolak juga adanya [[Kementerian Agama]] dan mengusulkan urusan Kemenag sebagai suatu dirjen dibawah [[Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan]]. Awalnya, memang tidak ada Kemenag dalam pemerintah Indonesia, sampai bulan Januari 1946.{{sfn|Elson|2009|pp=120–121}}<ref>{{cite web |title=Sekilas Tentang Kementerian Agama |url=https://kemenag.go.id/home/artikel/42956/sejarah |publisher=[[Kementerian Agama Republik Indonesia]] |accessdate=12 September 2020 |language=id |archive-url=https://web.archive.org/web/20190905183631/https://kemenag.go.id/home/artikel/42956/sejarah |archive-date=5 September 2019 |url-status=live }}</ref>
=== Perang kemerdekaan ===
Dalam sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945, Johannes ditunjuk sebagai [[Gubernur Maluku]], bersamaan dengan ketujuh gubernur provinsi-provinsi lainnya. Meskipun begitu, ia tidak dapat pergi ke Maluku yang sudah diduduki oleh tentara [[Australia]] seusai penyerahan Jepang, sehingga jabatan gubernur ini pada awalnya hanya ada di atas kertas.{{sfn|Nanulaitta|1982|pp=90–91}}{{sfn|Chauvel|2008|p=198}}{{sfn|Elson|2008|p=118}} Johannes kemudian menjadi anggota badan legislatif [[Komite Nasional Indonesia Pusat]] sebagai wakil ketua.{{sfn|Nanulaitta|1982|pp=90–91}}<ref>{{cite web |title=History of the Indonesian House of Representatives |url=http://www.dpr.go.id/en/tentang/sejarah-dpr |website=dpr.go.id |publisher=[[Dewan Perwakilan Rakyat]] |accessdate=5 September 2019 |archive-url=https://web.archive.org/web/20190716060254/http://www.dpr.go.id/en/tentang/sejarah-dpr |archive-date=16 July 2019 |url-status=live }}</ref> Ia tetap menjadi anggota pimpinan KNIP beserta [[Sartono]] dari golongan tua sampai mosi tidak percaya dari [[Sukarni]] dkk. (golongan muda) melengserkan pimpinan KNIP tanggal 17 Oktober.{{sfn|Anderson|2006|p=174}}
Pada tanggal 5 September 1945, Johannes mendirikan organisasi Angkatan Pemuda Indonesia Ambon (API-Ambon), dan mengundang pemuka-pemuka dari komunitas Ambon di [[pulau Jawa]]{{efn|Pada sekitar tahun 1945, diperkirakan jumlah perantauan Maluku di Jawa dan [[Pulau Madura|Madura]] sejumlah 30.000 orang.{{sfn|Chauvel|2008|p=199}}}} untuk menyatakan dukungan mereka atas kemerdekaan Indonesia. Meskipun begitu, pandangan pejuang lainnya terhadap keturunan Maluku memburuk seusai Belanda kembali ke Indonesia dengan tentara KNIL yang banyak mencakup orang Ambon. Bahkan, banyak orang Maluku yang berjuang di pihak Belanda.{{sfn|Nanulaitta|1982|pp=93–95}}{{sfn|Chauvel|2008|p=201}} Setelah tentara Australia menyerahkan kekuasaan di Maluku ke Belanda, perekrutan tentara KNIL langsung dimulai kembali. Di Jakarta, serdadu KNIL dari Ambon baku tembak dengan para pemuda, dan terjadi beberapa insiden penyerangan terhadap warga sipil dari golongan perantauan Ambon.{{sfn|Nanulaitta|1982|pp=93–95}}{{sfn|Chauvel|2008|p=201}} Meskipun Johannes menghubungi para perantauan Ambon agar bergabung ke pihak Indonesia pada tanggal 9 Oktober,{{sfn|Chauvel|2008|p=199}} tak lama kemudian pada tanggal 13 Oktober organisasi pemuda "Tentara Rakyat Indonesia" malah mengeluarkan deklarasi sebaliknya yang mengajak rakyat untuk berperang gerilya dan ekonomi melawan komunitas Ambon dan [[Eurasia (ras campuran)|Eurasia]]. Deklarasi ini merumitkan pekerjaan Johannes, karena banyak warga perantauan Ambon yang menjadi ragu untuk berpihak ke Indonesia.{{sfn|Chauvel|2008|p=201}}
Baris 72 ⟶ 74:
== Kehidupan pribadi ==
Johannes merupakan seorang yang beragama [[Kristen Protestan]].{{sfn|Nanulaitta|1982|p=156}} Ia menikah dengan Henriete (Yet) Pattyrajawane pada tanggal 26 September 1931 di [[Yogyakarta]], selama ia bekerja di Kraksaan.{{sfn|Nanulaitta|1982|p=47}} Pasangan suami-istri ini memiliki tujuh orang anak.{{sfn|Nanulaitta|1982|p=166}} Sebelum menikah dengan Henriete, Johannes sempat menjalin hubungan dengan seorang wanita dari [[
==
[[Berkas:Mr J Latuharhary-TMPNU Kalibata 3.jpg|al=Makam Johannes Latuharhary di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata|jmpl|Makam Johannes Latuharhary di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata]]
Johannes
Pada tanggal 9 November 1959, Johannes Latuharhary dimakamkan di [[Taman Makam Pahlawan Kalibata]]. [[Johannes Leimena]], sesama pejuang kemerdekaan dari Ambon, memberikan pidato [[eulogi]] untuknya. Keluarga Johannes tinggal di rumah sewaan, sehingga warisan harta untuk keluarga mencakup dua mobil saja. Istri Johannes belakangan bekerja mengurus Wisma Indonesia di [[Mesir]] untuk menghidupi keluarga, dengan sejumlah bantuan tokoh-tokoh lainnya.{{sfn|Nanulaitta|1982|pp=156-159}}
== Peninggalan ==
Sepeninggal Johannes, ia dihargai pemerintah Indonesia dengan [[Bintang Mahaputera
Menurut sejarawan Australia Richard Chauvel, Johannes merupakan tokoh pemimpin Ambon pertama yang mendorong agar Ambon (dan Maluku) termasuk dalam NKRI dan menganggap orang Ambon sebagai orang Indonesia.{{sfn|Chauvel|2008|p=140}} Penerus Muhammad Djosan, [[Muhammad Padang]], menghargai jasa Johannes membangun kembali pemerintahan di Maluku seusai pemberontakan RMS,{{sfn|Nanulaitta|1982|p=150}} dan menurutnya:
Baris 89 ⟶ 92:
== Catatan kaki ==
{{notelist}}
==
{{reflist}}
==Daftar pustaka==
{{Commons category|Johannes Latuharhary}}
Baris 96 ⟶ 100:
*{{cite book |last1=Chauvel |first1=Richard |title=Nationalists, Soldiers and Separatists: The Ambonese Islands from Colonialism to Revolt, 1880-1950 |date=2008 |publisher=[[Brill Publishers|BRILL]]|isbn=9789004253957 |url=https://books.google.com/books?id=UbZiAAAAQBAJ&pg=PA145 |language=en|ref=harv}}
*{{cite book|last1=Elson |first1=R. E. |title=The Idea of Indonesia: A History |date=2008 |publisher=[[Cambridge University Press]] |isbn=9780521876483 |url=https://books.google.com/books?id=BRRVYDagaloC |language=en|ref=harv}}
*{{cite journal |last1=Elson |first1=R. E.|language=en |title=Another Look at the Jakarta Charter Controversy |journal=Indonesia |date=2009 |volume=88 |pages=105–130 |url=https://ecommons.cornell.edu/bitstream/handle/1813/54483/INDO_88_0_1255982649_105_130.pdf|ref=harv|author-mask=3}}
*{{cite book|ref=harv |last1=He |first1=Baogang |last2=Galligan |first2=Brian |last3=Inoguchi |first3=Takashi |title=Federalism in Asia |date=2009 |publisher=Edward Elgar Publishing |isbn=9781847207029 |language=en |url=https://books.google.com/books?id=nXf9C2xbKsYC&pg=PA149 |language=en}}
*{{cite book |last1=Intan |first1=Benyamin Fleming |title="Public Religion" and the Pancasila-based State of Indonesia: An Ethical and Sociological Analysis |date=2006 |publisher=Peter Lang |isbn=9780820476032 |url=https://books.google.com/books?id=OXmRwiYEy1IC&pg=PA41 |language=en|ref=harv}}
*{{cite book|last1=Manus|first1=MPB|last2=Ghazali|first2=Zulfikar|last3=Zuhdi|first3=Susanto|last4=Sumardi|last5=Kuswiah|first5=Wiwi|title=Tokoh-Tokoh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia|url=http://repositori.kemdikbud.go.id/12970/1/Tokoh%20tokoh%20badan%20penyelidik%20usaha%20usaha%20persiapan%20kemerdekaan%20indonesia.pdf|volume=2|publisher=Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan|location=Jakarta|year=1993|ref={{harvid|Manus et al.|1993}}}}
*{{cite book |last1=Nanulaitta |first1=I. O. |title=Mr. Johanes Latuharhary: Hasil Karya dan Pengabdiannya |date=1982 |publisher=[[Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan]] |location=Jakarta |url=http://repositori.kemdikbud.go.id/10871/1/mr%20johannes%20latuharhary%20hasil%20karya%20pengabdiannya.pdf |accessdate=11 August 2019 |language=id|ref=harv}}
{{Authority control}}
{{S-start}}
{{s-off}}
Baris 109 ⟶ 115:
{{BPUPKI}}
{{PPKI}}
[[Kategori:Gubernur Maluku]]▼
[[Kategori:Tokoh dari Maluku]]▼
[[Kategori:Tokoh Maluku]]
[[Kategori:
[[Kategori:
[[Kategori:Tokoh Kristen Indonesia]]
[[Kategori:Politikus Indonesia]]
[[Kategori:Politikus Partai Nasional Indonesia]]
▲[[Kategori:Gubernur Maluku]]
[[Kategori:Penerima Bintang Mahaputera Utama]]
|