Bukhori Yusuf: Perbedaan antara revisi

|honorific-prefix = [[Kyai|K.]][[Haji (gelar)|H.]]

|name = Bukhori Yusuf

|image = PribadiAnggota YDPR Bukhori.jpg

|imagesize image_size =

|term_end = Mei 2023

|successor = [[Wisnu Wijaya Adi Putra]]

|1namedata = 52.790 ([[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019|2019]])<ref>{{Cite web|date=|title=Hasil Pemilu 2019|url=https://www.kpu.go.id/page/read/1099/hasil-pemilu-2019|website=kpu.go.id|language=id|access-date=23 Mei 2022|archive-date=2021-10-20|archive-url=https://web.archive.org/web/20211020085203/https://www.kpu.go.id/page/read/1099/hasil-pemilu-2019|dead-url=yes}}</ref>

|constituency1 = [[SumatraSumatera Selatan II (daerah pemilihan)|SumatraSumatera Selatan II]]

|religion = [[Islam]]

'''K.H. Bukhori Yusuf''' , Lc. M.A. atau dikenal '''Bukhori''' ({{lahirmati|[[Jepara]]|05|03|1965}}) adalah seorang ulama, akademisi sekaligus politisi [http://bukhori440.com/profile-bukhoriyusuf/politikus Indonesia]. Saat ini, ia menjabat sebagai Anggota DPR RI di Komisi VIII sekaligus Anggota Badan Legislasi dari Fraksi PKS periode 2019-20242023. Selain bertugas di parlemen, Bukhori adalah pengajar sekaligus menjabat sebagai Ketua di Sekolah Tinggi Ilmu Usluhudin Dirasat Islamiyah Al-Hikmah, Jakarta.[http://diktis.kemenag.go.id/rankingptai/aipt/lbgKopertaisList.php?id=143&action=detai1_profile]

Kegigihannya dalam berkampanye berhasil membuatnya memperoleh suara sebanyak 52.790 dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah I meliputi [[Kota Semarang]], [[Kota Salatiga]], [[Kabupaten Semarang]], dan [[Kabupaten Kendal]]. Bukhori Yusuf merupakan salah satu dari 5 kader PKS berasal dari Jawa Tengah yang berhasil melenggang ke DPR RI pada Tahun 2019. Sebelumnya, Bukhori pernah menjabat sebagai anggota DPR RI di Komisi III periode 2009-2014 mewakili dapil [[Sumatera Selatan II (daerah pemilihan)|Sumatera Selatan II]] dan juga pernah menjabat sebagai anggota Lembaga Pengkajian MPR RI sejak tahun 2015 hingga 2019.[https://news.detik.com/berita/d-2254232/ini-formasi-baru-hasil-rotasi-fraksi-pks-di-dpr][https://www.liputan6.com/news/read/2175800/daftar-nama-anggota-lembaga-pengkajian-mpr-ri]

Selama menjabat sebagai Anggota Komisi VIII DPR, Bukhori menaruh perhatian serius pada isu keagamaan. Ketika isu radikalisme mencuat sebagai salah satu fokus di awal kinerja Kementerian Agama, ia memperingatkan Menteri Agama Fachrul Razi supaya lebih cermat dan hati-hati dalam menentukan isu prioritas di Kementerian Agama mengingat radikalisme adalah isu yang sensitif khususnya bagi wilayah kerja Kementerian Agama. Alih-alih mengurus radikalisme yang sudah menjadi domain BNPT, Bukhori meminta Kementerian Agama supaya fokus pada isu pencegahan korupsi di kalangan internal Kementerian Agama mengingat beberapa Menteri Agama sebelumnya terpaksa berurusan dengan hukum akibat terjerat kasus korupsi.[https://www.merdeka.com/peristiwa/sudah-dua-menteri-agama-di-indonesia-terjerat-kasus-korupsi.html]

Sebagai Anggota Badan Legislasi DPR RI, Bukhori mengambil peran penting dalam mengawal pembahasan dua produk legislasi yang sempat menyita perhatian publik, yakni RUU HIP dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja (yang kini telah disahkan menjadi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).[https://nasional.kompas.com/read/2020/11/03/00085091/uu-cipta-kerja-resmi-dinomori-jadi-uu-nomor-11-tahun-2020] Bukhori diutus sebagai juru bicara Fraksi PKS dalam mengawal RUU HIP dan juga dipercaya sebagai Koordinator Panja Pembahasan RUU Cipta Kerja Fraksi PKS. Perjuangan Fraksi PKS dalam meneruskan aspirasi publik dalam merespons dua RUU tersebut sering kali menjumpai tantangan di parlemen. Bukhori dan koleganya acapkali terlibat dalam perdebatan sengit dengan pemerintah maupun sesama anggota Baleg untuk memenangkan aspirasi publik terhadap dua RUU tersebut. Alhasil, pada sidang paripurna 16 Juli 2020 Fraksi PKS berhasil menyampaikan aspirasi publik untuk meminta DPR mencabut RUU HIP dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagaimana kehendak publik.[https://www.antaranews.com/berita/1614978/pks-minta-dpr-cabut-ruu-hip-dari-daftar-prolegnas-prioritas-2020?utm_medium=mobile] Sementara, RUU Cipta Kerja setidaknya berhasil mengakomodir sejumlah tuntutan yang disuarakan umat Islam, misalnya tidak menghilangkan syarat WNI dan muslim bagi penyelenggara umrah dan payung hukum bagi koperasi syariah. Kendati demikian, secara resmi Fraksi PKS tetap konsisten menolak pengesahan RUU tersebut karena tidak sepenuhnya merepresentasikan kepentingan mayoritas masyarakat Indonesia.[https://www.teropongsenayan.com/116707-omnibus-law-ruu-ciptaker-disahkan-bukhori-pks-tolak-ruu-yang-merugikan-rakyat#.X3wydU5o594.whatsapp]  [https://www.jawapos.com/nasional/03/11/2020/pks-tetap-ngotot-tolak-uu-omnibus-law-cipta-kerja-yang-diteken-jokowi/]