Pertanggungjawaban korporasi: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k {{rapikan}} |
k Saya merubah kata Coeporate Rime menjadi Corporate Crime Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Tugas pengguna baru Newcomer task: copyedit |
||
| (10 revisi perantara oleh 10 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{rapikan}}
Kejahatan Korporasi; kejahatan yang dilakukan oleh para karyawan atau pekerja terhadap korporasi, korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan▼
{{gabung ke|Kejahatan Korporasi}}
Pada awalnya [[korporasi]] atau badan hukum (''rechtpersoon'') adalah subjek yang hanya dikenal di dalam hukum perdata. Apa yang dinamakan badan hukum itu sebenarnya adalah ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum, di samping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah (''natuurlijk persoon'').▼
▲Kejahatan Korporasi; kejahatan yang dilakukan oleh para karyawan atau pekerja terhadap korporasi, korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan
Tahun [[1984]], terjadi suatu tragedi yang menggemparkan dunia dimana terjadi bencana kimiawi akibat kebocoran gas pada pabrik milik [[Unicon Carbide India Limited]], di [[Bhopal]] [[India]]. Tragedi tersebut kita kenal dengan [[Tragedi Bhopal]], kejadian tersebut terjadi akibat buruknya sistem pengamanan dan tindakan penghematan baiaya yang berlebihan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. efek dari peristiwa tersebut dapat dirasakan hingga 20 tahun. ▼
▲Pada awalnya [[korporasi]] atau badan hukum (''rechtpersoon'') adalah subjek yang hanya dikenal di dalam hukum perdata. Apa yang dinamakan badan hukum itu sebenarnya adalah ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum, di samping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah (''natuurlijk persoon''). Dengan berjalannya waktu, pesatnya pertumbuhan ekonomi dunia yang mengarah ke globalisasi di mana memberikan peluang yang besar akan tumbuhnya perusahaan internasional, maka peran dari korporasi makin sering kita rasakan bahkan banyak memengaruhi sektor-sektor kehidupan manusia. Dampak yang kita rasakan menurut sifatnya ada dua yaitu dampak positif dan dampak negatif. Untuk yang berdampak positif, kita sependapat bahwa itu tidak menjadi masalah namun yang berdampak negatif inilah yang saat ini sering kita rasakan.
Tragedi Bhopal hanyalah sebagian kecil dari peristiwa yang diakibat oleh kegiatan korporasi di dunia ini. Masih banyak lagi contoh-contoh yang menunjukkan dampak negatif dari kegiatan korporasi. Di [[Indonesia]] mungkin peristiwa yang masih hangat yaitu peristiwa munculnya sumber [[lumpur]] di [[sidoarjo]] yang diindikasikan disebabkan oleh kegiatan pengeboran yang tidak memenuhi standar dilakukan oleh PT. [[Lapindo Brantas]]. Akibat peristiwa tersebut ribuan orang kehilangan tempat tinggal akibat terendam lumpur, belum lagi industri-industri disekitar semburan lumpur yang harus tutup akibat tidak bisa berproduksi yang mengakibatkan ribuan orang kehilangan pekerjaannya.▼
▲Tahun [[1984]], terjadi suatu tragedi yang menggemparkan dunia
▲Tragedi Bhopal hanyalah sebagian kecil dari peristiwa yang diakibat oleh kegiatan korporasi di dunia ini. Masih banyak lagi contoh-contoh yang menunjukkan dampak negatif dari kegiatan korporasi. Di [[Indonesia]] mungkin peristiwa yang masih hangat yaitu peristiwa munculnya sumber [[lumpur]] di [[
'''[[Kejahatan Korporasi]]''' (''[[Corporate Crime]]'')▼
Akibat semakin dirasakannya dampat negatif yang disebabkan oleh kegiatan korporasi, maka negara-negara maju khususnya yang perekonomiannya baik mulai mencari cara untuk bisa meminimalisir atau mencegah dampak tersebut salahsatunya dengan menggunakan istrumen hukum pidana (bagian dari hukum publik). Sebenarnya [[kejahatan korporasi]] (''corporate crime'') sudah dikenal lama dalam ilmu [[kriminologi]]. Di kriminologi sendiri [[corporate crime]] merupakan bagian dari kejahatan kerah putih (''white collar crime''). White collar crime sendiri diperkenalkan oleh pakar kriminologi terkenal yaitu E.H. [[Sutherland]] (1883-1950) dalam pidato bersejarahnya yang dipresentasikan ''"...at the thirty-fourth annual meeting of the American Sociological Society ini [[Philadelphia]] on [[27 December 1939]]''". semenjak itu banyak pakar hukum maupun kriminologi mengembangkan konsep tersebut. ▼
▲Akibat semakin
Dalam perjalanannya pemikiran mengenai ''[[corporate crime]]'', banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum khususnya hukum pidana. Di hukum pidana ada doktrin yang berkembang yaitu doktrin [[''universitas delinquere non potest'']] (korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana), ini dipengaruhi pemikiran, bahwa keberadaan korporasi di dalam hukum pidana hanyalah fiksi [[hukum]] yang tidak mempunyai mind, sehingga tidak mempunyai suatu nilai moral yang disyaratkan untuk dapat dipersalahkan secara pidana (unsur kesalahan). Padahal dalam suatu delik/Tindak pidana mensyaratkan adanya kesalahan (''mens rea'') selain adanya perbuatan (''actus reus'') atau dikenal dengan [[''actus non facit reum, nisi mens sit rea'']].
Namun, masalah ini sebenarnya tidak menjadi masalah oleh kalangan yang pro terhadap pemikiran ''corporate crime''. Menurut '''[[Mardjono Reksodiputro]]''' ada dua hal yang harus diperhatikan dalam menentukan tindak pidana korporasi yaitu, pertama tentang perbuatan pengurus (atau orang lain) yang harus dikonstruksikan sebagai perbuatan korporasi dan kedua tentang kesalahan pada korporasi. Menurut pendapat
Di negara-negara [[Common Law System]] seperti [[Amerika Serikat|Amerika]], [[Inggris]], dan [[Kanada]] upaya untuk membebankan pertanggungjawaban pidana korporasi (''corporate criminal liability'') sudah dilakukan pada saat [[Revolusi Industri]]. Menurut '''[[Remy Sjahdeini]]''' ada dua ajaran pokok yang menjadi bagi pembenaran dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Ajaran-ajaran tersebut adalah ''doctrine of strict liability'' dan [[''doctrine of vicarious liability'']]. Berdasarkan ajaran ''strict liability'' pelaku [[tindak pidana]] dapat diminta pertanggungjawabannya tanpa disyaratkannya adanya kesalahan, sedangkan menurut ajaran ''vicarious liability'' dimungkinkan adanya pembebanan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan, misalnya oleh A kepada B.
Referensi:
- Reksodiputro, Mardjono. Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan. (1997)
- Sahetapy. Kejahatan Korporasi. (1993)
- Setiyono. Kejahatan Korporasi: analisis viktimologi dan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana indonesia. (2005)
- Sjahdeini, Remy. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. (2006)
| |||