Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Perbedaan antara revisi

Mengenai etika dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah, lihat <nowiki>[[Layanan Pengadaan Secara Elektronik|Etika Pengadaan Barang/Jasa]]</nowiki>. Dalam <nowiki>[[Layanan Pengadaan Secara Elektronik|Etika Pengadaan Barang/Jasa]]</nowiki>, harus dihindari terjadinya pertentangan kepentingan. Pertentangan kepentingan maksudnya:

Untuk mengetahui besarnya anggaran untuk pengadaan dan jasa yang dibutuhkan oleh suatu K/L/PD, informasi dapat ditelusuri melalui RUP. Sedangkan untuk mengetahui banyaknya pengadaan barang dan jasa serta jenisnya yang diperlukan oleh suatu K/L/PD, dapat menelusuri dari laman [[LPSE]] ([[Layanan Pengadaan Secara Elektronik]]) pada K/L/PD tertentu. Contoh: barang atau jasa yang dipenuhi oleh perangkat daerah Pemerintah [[Kota Bogor]], pada mesin pencari Google, ketikan: lpse kota bogor, maka akan muncul [https://eproc.kotabogor.go.id/eproc4/ https://eproc.kotabogor.go.id/eproc4/ LPSE Kota Bogor]. LPSE Kementerian Kesehatan: [https://lpse.kemkes.go.id/eproc4 https://lpse.kemkes.go.id/eproc4 LPSE Kemenkes]. LPSE Badan Riset Inovasi Nasional [https://lpse.brin.go.id/eproc4/lelang https://lpse.brin.go.id/eproc4/lelangLPSE BRIN].

''E-Purchasing'' digunakan untuk melakukan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya yang masuk dalam katalog elektronik (e-catalogue). Aturan dasar dari Katalog Elektronik dan E-Purchasing adalah Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan [https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-lkpp/peraturan-lkpp-nomor-9-tahun-2021 Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan], dan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik Barang/Jasa Pemerintah [https://jdih.lkpp.go.id/regulation/keputusan-kepala-lkpp/keputusan-kepala-lkpp-nomor-122-tahun-2022&#x20;Katalog&#x20;Elektronik Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik Barang/Jasa Pemerintah].

Dalam '''Katalog Elektronik Nasional''' dipamerkan barang-barang terstandar (yang telah menjalani proses analysis, seleksi, verifikasi, dan standarisasi oleh [[LKPP]] dan diperlukan secara berulang oleh seluruh K/L/PD. Contoh barang ini adalah kendaraan, barang elektronik, obat-obatan, perlengkapan kantor, furniture kantor. Katalog ini disusun dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah <nowiki>[https://e-katalog.lkpp.go.id/ LKPP Daftar Katalog]</nowiki>. Dalam '''Katalog Elektronik Sektoral''' dipamerkan barang yang hanya akan dibeli oleh unit-unit di bawah satu K/L/PD tertentu. Katalog ini disiapkan dan dikelola oleh K/L/PD tersebut, tetapi infrastruktur, kebijakan, dan prosedur ditetapkan oleh LKPP sesuai Perpres PBJ. Contoh Katalog Elektronik Sektoral adalah pengadaan buku teks pendidikan, yang hanya dibeli oleh sekolah dan mungkin juga dinas pendidikan. Tatacara pembelian buku teks ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan melalui Sistem Informasi Pengadaan oleh Sekolah [https://siplah.kemdikbud.go.id/&#x20;SIPLah atau SIPLah].

Pengadaan Langsung digunakan untuk melakukan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya yang tidak ada dalam katalog elektronik dan yang nilainya paling banyak Rp.200.000.000 (Dua ratus juta Rupiah), atau pengadaan jasa konsultansi dengan nilai maksimal Rp.100.000.000 (Seratus juta Rupiah), sesuai Perpres PBJ-2021 Pasal 38 ayat (3).

Petunjuk lengkap mengenai prosedur dan proses Pengadaan Langsung dapat dicermati dari [https://inaproc.id/files/3602/SDP%20PENGADAAN%20LANGSUNG%20BARANG.docxunduh Standar Dokumen Pengadaan Langsung].

'''Standar Dokumen Pengadaan/Pemilihan'''

# Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menerbitkanmelakukan Undanganpembuktian Prakualifikasikualifikasi;

# Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan Evaluasi DokumenPemberian KualifikasiPenjelasan;

# Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan Evaluasi dokumen penawaran;

# Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga; dan

# Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menetapkan dan mengumumkan pemenang.

Salah satu referensi untuk memahami keseluruhan prosedur, proses, dan evaluasi dalam Penunjukan Langsung dapat dicermati dari [https://inaproc.id/files/3624/SDP%20PRAKUALIFIKASI%20BARANG%20DOKUMEN%20TENDER%20.docxunduh Standar Dokumen Pengadaan&#x20;Barang&#x20;melalui&#x20;e-tender&#x20;Prakualifikasi].

# Pokja Pemilihan menerbitkan Pengumuman Tender (sedikitnya 5 hari kalender) pada SPSE.

# Calon Penyedia melakukan Pendaftaran dan pengunduhanPengunduhan dokumen (dimulai sejak hari pertama pengumuman tender sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen penawaran

# pemberianPokja penjelasanPemilihan melakukan Pemberian Penjelasan (paling cepat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal pengumuman Tender, dilakukan pada hari kerja dan jam kerja.Pemberian Penjelasan dilakukan melalui SPSE. Bila memungkinkan, boleh saja di ruangan.

# penyampaianCalon Penyedia menyampaikan Dokumen Penawaran (waktu disesuaikan dengan kebutuhan dan palingkurangpaling sedikit 3 (tiga) hari kalender setelah Berita Acara Hasil Pemberian Penjelasan, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja)

# pembukaanPokja Pemilihan melalukan Pembukaan Dokumen Penawaran (Setelah masa penyampaian Dokumen Penawaran berakhir).

# evaluasiPokja Pemilihan melalukan Evaluasi administrasi, kualifikasi teknis, dan harga (waktu disesuaikan dengan kebutuhan)

# pembuktianPokja kualifikasiPemilihan melalukan Pembuktian Kualifikasi kepada calon Pemenang (waktu disesuaikan dengan kebutuhan)

# penetapanPokja Pemilihan menetapkan pemenang dan pengumumanmengumumkan (paling lambat 1 (satu) hari kalender setelah pembuktian kualifikasi selesai)

# Pokja Pemilihan memberikan masa Sanggah Selama 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman Pemenang pada calon penyedia yang tidak lulus Evaluasi, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja; Jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga)  hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja

# Laporan Pokja Pemilihan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tender kepada PPK (disesuaikan dengan kebutuhan.)

''Catatan'': Karena hampir seluruh proses pengadaan dilakukan dalam jaringan, maka seluruh dokumen akan dikirim dan diterima secara digital. Beberapa tahapan pengadaan atau tender mungkin harus dilakukan secara tatap muka, seperti pembuktian kualifikasi (nomor 7), dimana Pokja Pemilihan harus mengunjungi pabrik atau domisili usaha dari Calon Penyedia, sesuai prosedur pengadaan. Kegiatan nomor 3 boleh dilakukan secara tatap muka di ruang tertutup.