Malari: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k Clean-up. |
L.commander (bicara | kontrib) k →Akibat |
||
| (12 revisi perantara oleh 10 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{More citations needed|date=Januari 2022}}
{{Use dmy dates|date=April 2020}}
{{Infobox Civil Conflict
Baris 8 ⟶ 9:
| place = [[Jakarta]], Indonesia
| coordinates =
| causes = Korupsi<br />Persaingan dari investasi asing<br />
| status =
| goals =
| result = Lihat [[#Akibat|Akibat]]
| methods = [[Unjuk rasa|Demonstrasi]], [[
| side1 = Mahasiswa Indonesia dan
| side2 = Pemerintah [[Orde
| side3 =
| leadfigures1 =
Baris 22 ⟶ 23:
| howmany2 =
| howmany3 =
| casualties1 = 11 tewas, 137 luka-luka
| casualties2 = Tidak ada yang dilaporkan
| casualties3 =
| casualties_label =
| notes =
}}
[[Berkas:Peristiwa Malari.jpg|ka|jmpl|280px|Peristiwa Malari di [[Senen, Jakarta Pusat|Senen]].]]
'''Peristiwa''' '''Malari''' ('''Malapetaka Limabelas Januari''') adalah demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan yang terjadi pada tanggal 15–16 Januari 1974.<ref>{{Cite news|date=15 January 2018|title=Malari 1974: Protes Mahasiswa yang Ditunggangi Para Jenderal|url=https://tirto.id/malari-1974-protes-mahasiswa-yang-ditunggangi-para-jenderal-cDe9|work=Tirto.id|access-date=19 January 2022}}</ref> Sebagai reaksi atas kunjungan kenegaraan [[Perdana Menteri Jepang]], [[Kakuei Tanaka]], para mahasiswa melakukan demonstrasi memprotes korupsi, harga-harga yang tinggi, dan ketidaksetaraan investasi asing. Setelah provokasi oleh [[agent provocateur]] yang dicurigai, demonstrasi tersebut menjadi kerusuhan, yang akhirnya berubah menjadi [[pogrom]]. Pada akhir kejadian, sebelas pengunjuk rasa terbunuh dan ratusan mobil dan bangunan hancur.
Kerusuhan tersebut menyebabkan banyak perubahan. Pemerintah [[Orde Baru]] [[Soeharto]] memberlakukan serangkaian reformasi ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan representasi [[Pribumi-Nusantara|penduduk asli Indonesia]] dalam kemitraan dengan investor asing, Jenderal [[Soemitro]] (yang saat itu menjabat sebagai Wakil Kepala Angkatan Bersenjata), dipaksa pensiun, dan berbagai tindakan represif dilakukan oleh pemerintah.
== Akibat ==
Jenderal [[Soemitro]], Wakil Panglima Angkatan Bersenjata, dituduh menghasut para perusuh dan dipaksa mengundurkan diri. Para pendukungnya dicopot dari posisi komando, diangkat menjadi duta besar atau menerima jabatan sebagai staf.<ref>{{harvnb|Schwarz|2000|pp=34–35}}</ref> Langkah ini didukung oleh "Dokumen Ramadi" yang diserahkan kepada Presiden Soeharto oleh Jenderal [[Ali Moertopo]], saingan Sumitro. Dokumen tersebut mengisyaratkan bahwa seorang jenderal berinisial S akan melakukan kudeta antara bulan April dan Juni 1974.<ref name="se1027">{{harvnb|Setiono|2008|p=1027}}</ref>
Setelah peristiwa Malari, Orde Baru menjadi lebih represif dan lebih cepat bertindak ketika warga negara mengekspresikan perbedaan pendapat, termasuk melalui demonstrasi<ref name="se1028">{{harvnb|Setiono|2008|p=1028}}</ref> dan media, meninggalkan "kemitraan" rapuh yang pernah mereka miliki. Dua belas surat kabar dan majalah dicabut izin terbitnya, termasuk ''[[Harian Indonesia Raya|Indonesia Raya]]''. Wartawan, seperti [[Mochtar Lubis]], ditahan tanpa proses pengadilan. Wartawan yang melanggar mulai dimasukkan ke dalam [[daftar hitam]], kehilangan hampir semua kesempatan kerja.<ref>{{harvnb|Hill|1994|pp=37–38}}</ref>
Dalam waktu seminggu setelah peristiwa Malari, Orde Baru mengajukan paket peraturan yang dimaksudkan untuk mempromosikan kepentingan ekonomi [[Pribumi-Nusantara|orang Indonesia asli]]. Rencana tersebut, yang mengamanatkan kemitraan antara investor asing dan penduduk asli Indonesia serta penggunaan [[Bursa Efek Indonesia]] yang direncanakan, dan mengharuskan calon investor untuk menyerahkan rencana kepemilikan mayoritas penduduk asli Indonesia di masa depan, diterima dengan baik oleh masyarakat dan membungkam para pengkritik.<ref>{{harvnb|Winters|1996|pp=109–110}}</ref> Namun, pada praktiknya, hal ini tidak dilaksanakan secara ketat.<ref>{{harvnb|Winters|1996|p=111}}</ref>
''Aspri'' secara resmi dibubarkan. Namun, mantan ''Aspri'' Ali Moertopo kemudian dipromosikan menjadi Kepala [[Badan Intelijen Negara Republik Indonesia|Badan Intelijen Negara]]<ref name="l103">{{harvnb|Leifer|1995|p=103}}</ref> dan mereka semua tetap bertahan sebagai penasihat.<ref name="se10282">{{harvnb|Setiono|2008|p=1028}}</ref>
== Referensi ==
{{reflist}}{{Soeharto}}{{Lembaran hitam Indonesia}}
{{Bencana di Indonesia tahun 1970an}}
{{indo-sejarah-stub}}▼
[[Kategori:Sejarah Indonesia]]
Baris 53 ⟶ 54:
[[Kategori:Hubungan Indonesia dengan Jepang]]
[[Kategori:Indonesia dalam tahun 1974]]
▲{{indo-sejarah-stub}}
| |||