Ekonomi transportasi: Perbedaan antara revisi

Ekonomi transportasi meliputi prinsip-prinsip analisis dan penerapan konsep ekonomi teknik dalam penggunaaan/pengoperasian moda transportasi, optimalisasi [[lalu lintas]] serta investasi pada [[infrastruktur]] transportasi termasuk mengidentifikasi dan mengkuantifikasi parameter-parameter [[biaya]] dan [[manfaat]], seperti biaya [[investasi]], [[operasi]] dan [[pemeliharaan]], [[nilai waktu]], [[biaya operasi kendaraan]], dan besaran ekonomi lainnya, memperhatikan aspek [[akuntansi]] yang perlu dilakukan dalam kajian infrastruktur transportasi, serta menerapkan beberapa metodametode kajian kelayakan investasi.

Sumber pembiayaan/preservasi<ref>Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</ref> transportasi bisa diperoleh dari berbagai sumber<ref>Ekonomi transportasi [http://ekonomitransportasi.blogspot.com/ Ekonomi transportasi]</ref> diantaranyadi antaranya:

* pajak bahan bakar, merupakan salah satu sumber pendapatan yang biasa digunakan diberbagai Negara didunia karena semakin banyak berjalan semakin banyak bahan bakar yang dipakai yang berarti semakin besar sumbangan terhadap dana transportasi.

* [[retribusi pengendalian lalu lintas]], merupakan suatu pungutan kepada masyarakat yang akan memasuki suatu kawasan (biasanya dipusatdi pusat kota) dengan tujuan untuk mengurangi beban lalu lintas dikawasandi kawasan yang dikendalikan itu. Sudah diterapkan diberbagai kota diantaranyadi antaranya Singapore, London, Stockholm dan beberapa kota lainnya.

* pajak kendaraan bermotor, merupakan pajak tahunan yang masuk ke kas daerah, di Indonesia pajak ini merupakan primadona pajak daerah. Walaupun itu pendapatan dari sektor transportasi masuknya adalah ke kas daerah.

* retribusi parkir, merupakan salah satu bentuk yang juga digunakan untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang menuju atau masuk ke suatu kawasan.

Menurut Maman<ref>Maman Suhendra, Kemitraan Pemerintah-Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur di Korea Selatan, [http://risikofiskal.blogspot.com/2008/07/kemitraan-pemerintah-swasta-dalam_11.html]{{Pranala mati|date=Maret 2021|bot=InternetArchiveBot|fix-attempted=yes}}</ref> kondisi infrastruktur Indonesia masih memprihatinkan. Untuk sektor jalan, panjang jaringan jalan rata-rata hanya 217 &nbsp;km per 1000 km2. Padahal, jalan merupakan infrastruktur transportasi utama Indonesia. Sektor jalan harus melayani lebih dari 84% total penumpang. Bahkan untuk pengangkutan barang, jalan melayani porsi sekitar 91,25% dari total muatan. Oleh karena itu peran serta swasta dalam pembangunan infrastruktur harus dimaksimalisasi.

* [[Retribusi pengendalian lalu lintas]]

* [[Kemacetan]]

* [[Perencanaan transportasi]]

* [[Logistik]]

* Masterplan Transportasi Logistik Gerbang Ekonomi Nasional Lebih Cerah [http://www.dephub.go.id/id/admin/upload-files/uploads/Edisi%207.pdf]{{Pranala mati|date=Maret 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}