Reklamasi daratan: Perbedaan antara revisi

Reklamasi dilakukan dengan cara menimbun perairan pantai sampai muka lahan berada di atas muka air laut tinggi (''high water level''). Sistem timbunan dilakukan dengan dua cara, yaitu: (1) '''''Hydraulic-fill:''''' Tanggul dibuat terlebih dahulu, kemudian baru dilakukan pengurugan, atau (2) '''''Blanket-fill:''''' Tanah diurug terlebih dahulu, kemudian baru tanggul dibangun/dibuat dalam galian pada tepi.<ref name="ruangreklamasi.com">ruangreklamasi.com,. (2016). ''4 Metode Reklamasi''. ''ruangreklamasi.com''. Retrieved 01 April 2016, from http://www.ruangreklamasi.com/artikel-lain/4-metode-reklamasi.html {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160702192741/http://www.ruangreklamasi.com/artikel-lain/4-metode-reklamasi.html |date=2016-07-02 }}</ref>

Reklamasi dilakukan dengan cara mengeringkan perairan yang akan direklamasi dengan memompa air yang berada di dalam tanggul kedap air untuk dibuang keluar dari daerah lahan reklamasi. Lahan polder dibagi menjadi berpetak-petak, dengan parit-parit untuk mengalirkan air menuju parit utama, yang kemudian dipompa ke dareah yang lebih tinggi dan dibuang ke laut. Bangunan tanggul dibuat di sekeliling lahan polder untuk melindungi lahan polder tersebut agar air tidak masuk ke daerah tersebut. Metode ini dapat digunakan dengan menggunakan backhoe dredger dan cutter suction dredger.<ref>ruangreklamasi.com,. (2016). ''4 Metode Reklamasi''. ''name="ruangreklamasi.com''. Retrieved 01 April 2016, from http:"//www.ruangreklamasi.com/artikel-lain/4-metode-reklamasi.html>

Reklamasi ini merupakan gabungan sistem ''polder'' dan sistem timbunan, yaitu setelah lahan diperoleh dengan metode pemompaan, lalu lahan tersebut ditimbun sampai ketinggian tertentu sehingga perbedaan elevasi antara lahan reklamasi dan muka air laut tidak besar.<ref>ruangreklamasi.com,. (2016). ''4 Metode Reklamasi''. ''name="ruangreklamasi.com''. Retrieved 01 April 2016, from http:"//www.ruangreklamasi.com/artikel-lain/4-metode-reklamasi.html>

Reklamasi sistem ini dipakai untuk wilayah pesisir yang datar dan relatif rendah dari wilayah di sekitarnya tetapi elevasi muka tanahnya masih lebih tinggi dari elevasi muka air laut.<ref>ruangreklamasi.com,. (2016). ''4 Metode Reklamasi''. ''name="ruangreklamasi.com''. Retrieved 01 April 2016, from http:"//www.ruangreklamasi.com/artikel-lain/4-metode-reklamasi.html>

=== '''Reklamasi Dubai: Palm Jumeirah''' ===

Di balik pembangunan reklamasi, pemerintah Dubai sadar bahwa lambat laun tambang minyaknya akan mengering, sehingga bisnis pariwisata dunia menjadi sorotannya saat ini. Dubai tidak memiliki sumber daya alam yang banyak, maka dari itu ia berani melakukan reklamasi daratan untuk menarik turis asing. Pulau ini menjadi pusat hiburan kelas atas dengan fasilitas yang eksklusif. Setelah PamPalm Jumeirah, proyek reklamasi Dubai yang masih dalam penggarapan adalah Palm Jebel Ali, Palm Deira, dan The World.

=== '''Reklamasi Singapura''' ===

[[Berkas:Merlion statue, Merlion Park, Singapore - 20110723.jpg|kiri|jmpl|239x239px|Sentosa Island menjadi rumah bagi ikon negara SIngapuraSingapura, [[Merlion]].]]

Proyek reklamasi dunia lain yang terkenal adalah Pulau Sentosa. Pulau ini dulunya dikenal sebagai Pulau Blakang Mati yang kemudian digabungkan dengan pulau-pulau kecil sekitarnya. Pulau Sentosa seluas 500 hektar ini menjadi pusat wisata yang menawarkan berbagai macam fasilitas hiburan seperti hotel, taman, villa, dan arena permainan. Beberapa tempat wisata terkenal yang terdapat di pulau ini adalah [http://www.wisatasingapura.web.id/2014/10/09/madame-tussauds-singapore/ Madame Tussauds] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160521231138/http://www.wisatasingapura.web.id/2014/10/09/madame-tussauds-singapore/ |date=2016-05-21 }}, [http://www.wisatasingapura.web.id/2010/04/23/underwater-world-sentosa/ Underwater World] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160420105535/http://www.wisatasingapura.web.id/2010/04/23/underwater-world-sentosa/ |date=2016-04-20 }}, [http://www.wisatasingapura.web.id/2011/06/11/dolphin-lagoon/ Dolphin Lagoon] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160420082545/http://www.wisatasingapura.web.id/2011/06/11/dolphin-lagoon/ |date=2016-04-20 }}, [http://www.wisatasingapura.web.id/2011/06/16/animal-bird-encounters/ Animal & Bird Encounters] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160420095745/http://www.wisatasingapura.web.id/2011/06/16/animal-bird-encounters/ |date=2016-04-20 }}, [http://www.wisatasingapura.web.id/2009/07/31/wahana-petualangan-baru-di-sentosa-island/ Sentosa Adventure Park] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160420075927/http://www.wisatasingapura.web.id/2009/07/31/wahana-petualangan-baru-di-sentosa-island/ |date=2016-04-20 }}, dan [http://www.wisatasingapura.web.id/2010/02/03/universal-studio-di-singapore/ Universal Studio Singapura] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20140704083252/http://www.wisatasingapura.web.id/2010/02/03/universal-studio-di-singapore/ |date=2014-07-04 }}.

Reklamasi Belanda merupakan salah '''contoh reklamasi sukses dunia''' yang mendorong Indonesia untuk melakukan reklamasi serupa. Nama proyek [[:en:Port_of_RotterdamPort of Rotterdam|Port of Rotterdam]] disebut-sebut menjadi inspirasi “Port of Jakarta”. Port of Rotterdam memang merupakan salah satu proyek reklamasi sukses di dunia. Pelabuhan hasil reklamasi proyek Maaksvlakte 1 telah mencapai kapasitas maksimum, maka dibuka proyek Maasvlakte 2 yang menghasilkan pelabuhan baru yang sudah diberdayakan untuk kepentingan komersial sejak tahun 2013. Saat ini, Port of Rotterdam menjadi pelabuhan terbesar di benua Eropa dengan angka ''throughput'' per tahun sebesar 465 juta ton.

Di Indonesia, reklamasi untuk membentuk daratan yang dilakukan dari garis pantai disebut dengan '''reklamasi pantai''', dan diatur melalui Peraturan menteri Pekerjaan Umum No. 40 tahun 2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai.<ref>http://www.bkprn.org/peraturan/the_file/permen40.pdf</ref> Beberapa pihak juga menggunakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai dasar hukum reklamasi, namuntetapi Permen KP tersebut hanya berisi pelimpahan wewenang pengelolaan dari menteri ke kepala daerah yang telah diatur butir-butirnya dan tidak mencakup pembuatan satuan kerja pengelolaan yang baru selain yang telah disebutkan.<ref>{{Cite web |url=http://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/1_PERMEN_KP2014.pdf |title=Salinan arsip |access-date=2016-04-19 |archive-date=2016-04-21 |archive-url=https://web.archive.org/web/20160421001248/http://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/1_PERMEN_KP2014.pdf |dead-url=yes }}</ref>

=== '''Teluk Benoa, Bali''' ===

Status terkini dari perkembangan proyek reklamasi Teluk Benoa berada dalam tahap izin lingkungan yang diperoleh dari dokumen analisis dampak lingkungan atau disebut AMDAL, yang dikaji oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sejak awal tahun 2016, terdapat banyak kabar soal pengumuman hasil kajian AMDAL oleh Kementerian Lingkungan Hidup, akan tetapi sampai sekarang belum terdapat kepastian kelanjutan proyek reklamasi Teluk Benoa. <ref>Beritasatu.com,. (2016). ''3,5 Tahun Putusan Reklamasi Teluk Benoa Terkatung katung''. ''beritasatu.com''. Retrieved 25 March 2016, from http://www.beritasatu.com/nasional/356667-35-tahun-putusan-reklamasi-teluk-benoa-terkatungkatung.html

</ref>.

Pada tahun 1995, Presiden [[Soeharto]] mengeluarkan Keputusan Presiden No. 52<ref>[{{Cite web |url=http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/108924%2F108924-%5B_Konten_%5D-Keputusan%20Presiden%20no%20%2052%20%20%20tahun%201995.pdf |title=Keputusan Presiden No.52/1995] |access-date=2021-06-20 |archive-date=2021-01-26 |archive-url=https://web.archive.org/web/20210126222425/http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital%2F108924-%5B_Konten_%5D-Keputusan%20Presiden%20no%20%2052%20%20%20tahun%201995.pdf |dead-url=yes }}</ref> mengenai Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Keppres tersebut mengatur bahwa gubernur DKI Jakarta adalah pihak berwenang untuk reklamasi. Lampiran Keppres menunjukkan gambar di mana reklamasi tidak berupa pulau-pulau terpisah dari garis pantai utara melainkan perluasan Pantura. Namun, karena krisis moneter menimpa Indonesia dipada tahun 1997, maka proses pembangunan ditunda.

Pada tahun 1999, DPRD dan Pemda DKI di bawah kepemimpinan Gubernur [[Sutiyoso]] mengeluarkan  Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang 2010<ref>[http://pasarjaya.co.id/_assets/files/about/Peraturan_Daerah_Nomor_6_Tahun_1999.pdf Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah 2010]</ref> dimana reklamasi masuk ke rencana tata ruang dan berubah dari rencana 1995. Tujuan reklamasi disebutkan untuk perdagangan dan jasa internasional, perumahan dan pelabuhan wisata. Perda RTRW mengatakan reklamasi seluas kurang lebih  2.700 hektar dan diperuntukkan bagi perumahan.

Tahun 2003, Kementerian Lingkungan Hidup, saat itu dipimpin Menteri [[Nabiel Makarim]], menerbitkan Keputusan Menteri No. 14 yang menyatakan bahwa proyek reklamasi dan revitalisasi Pantura Jakarta tidak layak dilaksanakan. Kementerian mengatakan bahwa reklamasi akan meningkatkan risiko banjir terutama di kawasan utara, merusak ekosistem laut, dan menyebabkan penghasilan nelayan menurun. Proyek juga akan membutuhkan sekitar  [http://www.menlh.go.id/pertanyaan-pertanyaan-yang-sering-diajukan-tentang-proyek-reklamasi-pantura-jakarta/ 330 juta meter kubik pasir (untuk wilayah seluas 2.700 hektar)] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160612152222/http://www.menlh.go.id/pertanyaan-pertanyaan-yang-sering-diajukan-tentang-proyek-reklamasi-pantura-jakarta/ |date=2016-06-12 }}, dan akan mengganggu  [http://www.menlh.go.id/reklamasi-pantura-jakarta-ganggu-operasional-pltu-muara-karang/ PLTU Muara Karang]  {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160806044953/http://www.menlh.go.id/reklamasi-pantura-jakarta-ganggu-operasional-pltu-muara-karang/ |date=2016-08-06 }} di Jakarta Utara. DiPada tahun 2003, enam kontraktor  [http://www.menlh.go.id/dari-sidang-kasus-reklamasi-pantura-sikap-klh-terhadap-putusan-ptun/ menggugat keputusan tersebut ke PTUN] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160806050848/http://www.menlh.go.id/dari-sidang-kasus-reklamasi-pantura-sikap-klh-terhadap-putusan-ptun/ |date=2016-08-06 }}. Enam perusahaan tersebut adalah: PT Bakti Era Mulia, PT Taman Harapan Indah, PT Manggala Krida Yudha, Pelindo II, PT Pembangunan Jaya Ancol and PT Jakarta Propertindo.

Terlepas dari proses pengadilan yang sedang berjalan, pada  tahun 2007 Gubernur Sutiyoso menerbitkan izin prinsip untuk Pulau 2A yang kemudian menjadi Pulau D untuk PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan Agung Sedayu Group pada 19 Juli dalam Surat Gubernur Nomor 1571/-1.711. Mahkamah Agung memenangkan Kementerian Lingkungan Hidup dalam kasus gugatan enam kontraktor terhadap keputusan menteri yang menyatakan reklamasi tidak layak pada tingkat kasasi. Sebelumnya kementerian kalah di dua pengadilan di bawahnya. Namun dipada tahun 2011 dalam persidangan Peninjauan Kembali kasus Kementerian Lingkungan Hidup vs enam kontraktor,  [http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/402c3bdf6b2e349b1947e46ea52ac6ca/pdf Mahkamah Agung memenangkan enam kontraktor] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160407193010/http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/402c3bdf6b2e349b1947e46ea52ac6ca/pdf |date=2016-04-07 }}.

Dalam perkembangannya, reklamasi yang tadinya ditujukan untuk Pantai Utara Jakarta menurut Keputusan Presiden No.52/1995, berubah dengan seiring ketika Presiden [[Susilo Bambang Yudhoyono]] menetapkan [http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/2008/08/12/peraturan-presiden-nomor-54-tahun-2008 Peraturan Presiden No. 54]  {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160805230903/http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/2008/08/12/peraturan-presiden-nomor-54-tahun-2008 |date=2016-08-05 }} tentang rencana tata ruang Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Pasal 70 menyatakan bahwa Keppres No. 52/1995 masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan di bawah Perpres 2008 tersebut. Namun Pasal 72 menyatakan Keppres No. 52/1995 sepanjang berkaitan dengan aspek tata ruang tidak lagi berlaku. Kedua pasal ini menjadi sumber perdebatan mengenai Keppres No. 52/1995 yang dijadikan dasar hukum utama reklamasi Teluk Jakarta oleh Pemda DKI Jakarta.

Tujuan pembangunan  setiap pulau memiliki fungsi berbeda, beberapa di antaranya yaitu:

Hingga saat ini reklamasi di Jakarta masih menuai pro kontra dari Pemprov Jakarta dan Kementerian Lingkungan Hidup. Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil di kementerian itu, Sudirman Saad mengatakan izin reklamasi itu bukan merupakan kewenangan kepala daerah, namuntetapi oleh Kementerian Kelautan. Reklamasi yang akan dilakukan pada 17 pulau belum pernah ada izin dari Kementerian

Pada Kamis (31/3/2016) malam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, M. Sanusi usai menerima uang dengan nilai total Rp 1.140.000.000. Uang suap itu diduga terkait dengan pembahasan Raperda Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir Pantai Utara dan revisi Perda nomor 8 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta.<ref>Kompas.com, (2016).  ''Properti.kompas.com''. Retrieved 11 April 2016, from <nowiki>http://properti.kompas.com/read/2016/04/01/203228421/.Tertangkapnya.Bos.Agung.Podomoro.Land.Indikasi.Proyek.Reklamasi.Sarat.Korupsi</nowiki>.</ref>

Akibat dari penangkapan ini, pada 18 April 2016, Menteri Koordinator Kemaritiman [[Rizal Ramli]], Kementerian Kelautan dan Perikanan [[Susi Pudjiastuti]], Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [[Siti Nurbaya Bakar|Siti Nurbaya]], dan Gubernur DKI Jakarta [[Basuki Tjahaja Purnama]] memutuskan pemberhentian sementara atau [[moratorium]] reklamasi Pantai Utara Jakarta. Seluruh pihak sepakat bahwa reklamasi tidak salah, namuntetapi terdapat tumpang tindih peraturan yang perlu dibereskan.<ref>Kompas.com,. (2016). ''Rizal Ramli Yakin Moratorium Reklamasi Teluk Jakarta Tak Bakal Digugat - Kompas.com''. ''Bisniskeuangan.kompas.com''. Retrieved 20 April 2016, from http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/04/19/060200626/Rizal.Ramli.Yakin.Moratorium.Reklamasi.Teluk.Jakarta.Tak.Bakal.Digugat

</ref>.

Anggaran yang digunakan bukan dari APBN, namuntetapi menggunakan APBD. Proyek tersebut belum direstui pemerintah pusat, karena tidak melalui mekanisme persetujuan legislaitf karena menimbun laut seluas 1.466,10 hektar. Sampai saat ini pro kontra reklamasi ini pun masih terjadi.

Pro-kontra reklamasi di berbagai daerah memicu pakar dari berbagai bidang untuk angkat bicara. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, [[Siti Nurbaya Bakar|Siti Nurbaya]], misalnya. Ia menegaskan bahwa proyek reklamasi harus memiliki AMDAL yang memenuhi standar. Apabila tidak terpenuhi, izin pembangunan akan dicabut atau ditahan.<ref>VIVA.co.id,. "Ini Alasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta Masih Berlangsung". ''Metro.news.viva.co.id''. N.p., 2016. Web. 14 June 2016.</ref>. Wakil Presiden RI, [[Muhammad Jusuf Kalla|Jusuf Kalla]], juga mengeluarkan pernyataan serupa yang mengedepankan AMDAL yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.<ref>Tempo.co,. "Jusuf Kalla: Soal Amdal Reklamasi, Anda Bisa Keberatan". ''www.tempo.co''. N.p., 2016. Web. 14 June 2016.</ref>. AMDAL memang menjadi syarat terpenting sebelum reklamasi dilanjutkan. Menteri Kelautan dan Perikanan, [[Susi Pudjiastuti]], mengingatkan pengembang untuk menggarap serius AMDAL yang mencakup kajian potensi [[degradasi lingkungan]] dan rencana lingkungan terintegrasi, serta memperhatikan kepentingan dari segala pihak yang terdampak.<ref>"Susi: Reklamasi Jakarta Justru Menambah Wilayah Pesisir | Republika Online". ''Republika Online''. N.p., 2016. Web. 14 June 2016.</ref>.

Penolakan yang terdengar di beberapa lokasi proyek reklamasi seperti Jakarta dan Bali umumnya berasal dari pihak-pihak terdampak yang merasa reklamasi kurang bermanfaat bagi diri mereka. Padahal apabila dilihat dalam jangka panjang, reklamasi mengandung beberapa manfaat positif yang dapat dirasakan oleh masyaraakt sekitar proyek. Dalam bidang ekonomi, misalnya. Reklamasi hampir dipastikan akan membuka lapangan kerja baru dan membuka kesempatan investasi yang semakin besar.<ref>"Polemik Reklamasi Teluk Benoa: Komunikasi Pemerintah Lemah". ''SuaraDewata.com''. N.p., 2016. Web. 14 June 2016.</ref>. Terbukanya lahan usaha baru di berbagai bidang, terutama pariwisata, juga akan meningkatkan pendapatan per kapita dan menggenjot daya beli masyarakat yang berdampat baik pada laju ekonomi bangsa.<ref>"'Untung-Rugi Reklamasi Secara Sosial Ekonomi'". ''Republika Online''. N.p., 2016. Web. 14 June 2016.</ref>. Pakar lain dari bidang ketahanan negara juga menyebutkan bahwa reklamasi dalam skala besar seperti Jakarta dapat menjaga kedaulatan bangsa dan menghindari konflik batas maritim dengan negara tetangga seperti Singapura.<ref>"Moratorium Reklamasi Bisa Surutkan Minat Investasi". ''inilah.com''. N.p., 2016. Web. 14 June 2016.</ref>.

Perlu disadari bahwa reklamasi memiliki untung-ruginya sendiri. Namun beberapa politikus mengingatkan rakyat dan pemerintah untuk mempertimbangkan baik kepentingan akar budaya maupun kepentingan komersilkomersial secara seimbang<ref>"Reklamasi Tanjung Benoa Harus Kedepankan Akar Budaya". ''beritasatu.com''. N.p., 2016. Web. 14 June 2016.</ref> atau bahkan memanfaatkan polemik ini untuk kepentingan politik pihak-pihak tertentu.