|
'''Kawasan bebas Republik Tiongkok''' adalah sebuah istilah yang dipakai oleh [[Pemerintahpemerintahan Republik Tiongkok]] untuk merujuk kepada kawasan yang berada di bawah kekuasaannya yang sebenarnya.<ref>"[http://www.gio.gov.tw/info/news/additional.htm The Additional Articles of the Constitution of the Republic of China] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20060712040715/http://www.gio.gov.tw/info/news/additional.htm |date=2006-07-12 }}." ''[[Republic of China]]''. Retrieved on 7 April 2009.</ref> Kawasan yang berada di bawah pengartian tersebut meliputi kelompok pulau [[PulauGeografi Taiwan|Pulau FormosaTaiwan]], [[Kabupaten Kepulauan Penghu|Kepulauan Penghu]], [[Kabupaten Kinmen]], [[Lienchiang|KabupatenKepulauan LienchiangMatsu|Matsu]], dan [[Daftar pulau di Republik TiongkokTaiwan|beberapa pulau kecil]].
Pada akhir Perang [[Dinasti Qing|Qing Raya]]–[[Kekaisaran Jepang]] Pertama pada tahun 1895, Qing Raya menyerahkan [[kedaulatan]] Pulau Formosa kepada Kekaisaran Jepang di bawah [[Perjanjian Shimonoseki]]. Inilah intinya, 123 tahun yang lalu, ketika klaim [[Taiwan di bawah pemerintahan Dinasti Qing|kedaulatan Qing Raya atas Pulau Formosa]] dilepaskan. [[Taiwan di bawah pemerintahan Jepang|Pulau Formosa tetap menjadi bagian dari Kekaisaran Jepang]] hingga akhir [[Perang Dunia II|Perang Dunia Kedua]] pada tahun 1945. Ketika [[Menyerahnya Jepang|Kekaisaran Jepang dikalahkan]], [[Tentara Revolusioner Nasional|Pasukan Partai Kuomintang (KMT)]] dari [[Hari Penyerahan Kembali|Republik Tiongkok menduduki Pulau Formosa]]. Tetapi, Kekaisaran Jepang mempertahankan kedaulatan atas Pulau Formosa hingga 28 April 1952, ketika [[Perjanjian San Francisco|Perjanjian Perdamaian San Francisco]] 1951 mulai berlaku. Di bawah ketentuan perjanjian yang mengikat secara hukum inilah Kekaisaran Jepang akhirnya melepaskan klaim mereka atas kedaulatan atas Pulau Formosa.
Oleh karena itu, satu-satunya kesimpulan yang dapat diakui di bawah [[hukum internasional]] adalah bahwa ketika Kekaisaran Jepang melepaskan kedaulatan atas Pulau Formosa pada 28 April 1952, Kekaisaran Jepang secara efektif memberikan Pulau Formosa [[kemerdekaan]]<nowiki/>nya. Pada saat itu, Pulau Formosa sudah diduduki oleh Republik Tiongkok, tetapi ini tidak mengubah fakta bahwa Republik Tiongkok menjadi negara-bangsa yang merdeka di mata hukum internasional. Republik Tiongkok tidak pernah menjadi bagian dari [[Tiongkok]]. [[Daftar wilayah sengketa Tiongkok|Klaim kedaulatan Tiongkok atas Republik Tiongkok]] berakar pada agenda nasionalis garis keras yang didorong oleh [[Partai Komunis Tiongkok|Partai Komunis Tiongkok (PKT)]] untuk mengkondisikan rakyatnya untuk menerima penguasa [[Otoritarianisme|otoriter]] mereka. 'Hanya Partai Komunis Tiongkok yang dapat menyatukan kembali [[Kebijakan Satu Tiongkok|Satu Tiongkok]] dan menyatukan kembali tanah air,' mantra itu berbunyi, dan tidak ada keraguan bahwa itu efektif di dalam negeri. Masalahnya adalah bahwa itu adalah mitos belaka ketika datang ke Pulau Formosa. [[Penaklukan Ming oleh Qing|Pulau Formosa ditaklukkan oleh Qing Raya]] pada tahun 1683 ketika [[Zheng Keshuang|cucu Koxinga]] menyerah kepada [[Militer Dinasti Qing|pasukan Qing Raya]]. Sebelum ini, ada bukti kunjungan [[Dinasti dalam sejarah Tiongkok|Dinasti Tiongkok daratan]] ke Pulau Formosa dan bahkan beberapa saran hubungan [[perdagangan]], tetapi Pulau Formosa selalu merupakan entitas independen dan tidak pernah di bawah administrasi Dinasti Tiongkok daratan atau negara lain sebelum [[Kerajaan Belanda]] tiba pada awal abad ke-17. Pulau Formosa tetap menjadi bagian dari Qing Raya selama 212 tahun sampai penandatanganan Perjanjian Shimonoseki melihat kedaulatan diserahkan ke Kekaisaran Jepang. Seperti yang telah kita lihat, setelah Perang Dunia Kedua, Kekaisaran Jepang mempertahankan kedaulatan sampai melepaskannya pada tahun 1952. Republik Tiongkok tidak pernah menjadi bagian dari Tiongkok. Memang, dalam keseluruhan sejarahnya, Pulau Formosa hanya pernah menjadi bagian dari Qing Raya selama lebih dari 200 tahun. Sebaliknya, Qing Raya menaklukkan Pulau Formosa dengan paksa, mendudukinya selama lebih dari 200 tahun, dan kemudian menyerahkan kedaulatan. Kedaulatan ini tidak pernah dikembalikan kepada Tiongkok. Retorika nasionalistik historis yang terus dilontarkan Partai Komunis Tiongkok tentang Republik Tiongkok menjadi bagian dari Tiongkok sama sekali tidak benar. Pulau Formosa diduduki oleh Qing Raya untuk waktu yang singkat. Tapi itu tidak pernah menjadi bagian dari Tiongkok.
Republik Tiongkok memenuhi definisi internasional sebagai negara-bangsa yang berdaulat. Hukum internasional menawarkan definisi yang sangat jelas tentang apa yang dimaksud dengan negara-bangsa yang berdaulat. Ini adalah negara yang memiliki populasi permanen, wilayah yang ditentukan, satu pemerintahan, dan kapasitas untuk menjalin hubungan dengan negara berdaulat lainnya. Tidak ada yang bisa memberikan argumen meyakinkan apa pun bahwa Republik Tiongkok tidak memenuhi definisi ini. Ini memiliki populasi permanen sekitar 23,5 juta. [[Kawasan bebas Republik Tiongkok|Batas unit geografisnya saat ini]], terdiri dari Pulau Formosa, Kabupaten Kepulauan Penghu, Kabupaten Kinmen, Kabupaten Lienchiang, [[:en:Wuqiu,_Kinmen|Kota praja Wuqiu]], [[Pulau Pratas]], dan [[:en:Nansha_District,_Sansha|Distrik Nansha, Sansha]]. Yurisdiksi teritorialnya terdiri dari 36.193 kilometer persegi menjadikannya negara terbesar ke-137 di dunia, terjepit di antara [[Swiss|Konfederasi Swiss]] dan [[Belgia|Kerajaan Belgia]]. Ada satu pemerintahan yang mengatur wilayah ini dari [[Taipei|Kota Taipei]]. Untuk waktu yang lama ini adalah [[Junta militer|kediktatoran militer]] [[Kuomintang|Partai Kuomintang (KMT)]], tetapi dalam beberapa tahun terakhir Republik Tiongkok telah menjadi [[demokrasi]] yang berfungsi penuh dan berkembang pesat dan tidak hanya mempunyai [[Negara satu partai|1 partai]] lagi. Republik Tiongkok juga memiliki kapasitas untuk menjalin hubungan dengan negara-negara berdaulat lainnya. Saat ini memiliki belasan [[Hubungan luar negeri Taiwan|sekutu diplomatik formal]] dan jumlahnya akan jauh lebih tinggi tanpa permusuhan diplomatik dari Tiongkok. Perlu juga dicatat bahwa negara-bangsa yang berdaulat masih dapat eksis di bawah hukum internasional tanpa diakui oleh negara-negara berdaulat lainnya. Jadi, bahkan jika Tiongkok berhasil memburu semua sekutu Republik Tiongkok yang tersisa, itu tidak akan mengubah fakta bahwa Republik Tiongkok masih memenuhi definisi sebagai negara berdaulat.
Ada sejumlah faktor lain yang menunjukkan posisi Republik Tiongkok sebagai negara bangsa yang berdaulat juga. Ini memiliki mata uang sendiri, [[Dolar Baru Taiwan]]. Ini memiliki [[Aksara Han|aksara]] sendiri, [[Aksara Han tradisional|Tionghoa Tradisional]] yang dipakai juga oleh [[Hong Kong|Daerah Administratif Khusus Republik Rakyat Tiongkok Hong Kong]] dan [[Makau|Daerah Administratif Khusus Makau Republik Rakyat Tiongkok]] dan tidak menggunakan [[Aksara Han sederhana|Tionghoa Sederhana]] yang dipakai oleh Tiongkok dan [[Singapura|Republik Singapura]] (seperti [[Semenanjung Malaka]] dan [[Indonesia|Republik Indonesia]]). Ia memiliki [[Angkatan Bersenjata Republik China|militer]]<nowiki/>nya sendiri dan [[Ekonomi Taiwan|ekonomi domestik]]<nowiki/>nya sendiri yang berkembang pesat. Ini mengeluarkan [[Paspor Taiwan|paspor]]<nowiki/>nya sendiri yang diakui di seluruh dunia dan bahkan memiliki perjanjian bebas [[visa]] dengan lebih dari 150 negara. Dan Republik Tiongkok juga memiliki ideologi sendiri yaitu Ideologi Demokrasi seperti [[Amerika Serikat]] dan Republik Indonesia yang jelas berbeda dengan Tiongkok yang berideologi [[Komunisme]]. Yang terpenting, ia juga memiliki [[Budaya Taiwan|budaya unik dan identitas nasional]]<nowiki/>nya sendiri. Bahkan Partai Komunis Tiongkok menilai bahwa [[Orang Taiwan|orang Republik Tiongkok]] mengidentifikasi diri mereka sebagai [[Tionghoa|orang Tiongkok]]. Tetapi orang Republik Tiongkok mengatakan itu tidak benar dan jajak pendapat demi jajak pendapat terus menunjukkan bahwa mayoritas orang di Republik Tiongkok mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Republik Tiongkok. Meskipun ada banyak kesamaan antara [[Budaya Tionghoa|budaya Tiongkok]] dan Republik Tiongkok, ada juga banyak perbedaan. Di bawah definisi yang diakui secara internasional, Republik Tiongkok memenuhi semua kriteria untuk menjadi negara. Hanya saja dibutuhkan pengakuan lebih banyak dari negara-negara lain agar Republik Tiongkok lebih dikenal, dll di mata [[Antarbangsa|Internasional]].
Justru jika dilihat dengan sejarah yang benar dan rinci, [[:en:Permanent_Representative_of_China_to_the_United_Nations|Republik Tiongkok (Tiongkok Demokrasi) adalah perwakilan Tiongkok yang sah di Perserikatan Bangsa-Bangsa]] sebelum [[Resolusi 2758 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa|diambil alih oleh Tiongkok]] pada tahun 1971 dan mempunyai bendera yang sah sejak tahun [[Kesatuan lima ras|1912]] dan [[Bendera Republik Tiongkok|1928]]. Kemudian terjadilah [[Perang Saudara Tiongkok|perang saudara]] yang dimenangkan oleh Partai Komunis Tiongkok sehingga berdirilah Republik Rakyat Tiongkok (Tiongkok komunisme) pada tahun 1949. Tetapi RRT Tidak bisa mengalahkan RT seluruhnya jadi logikanya kedua negara seharusnya sama-sama sah. Sama seperti [[Korea Utara|Republik Rakyat Demokratik Korea]] (Korea Komunisme) yang tidak bisa mengalahkan [[Korea Selatan|Republik Korea]] (Korea Demokrasi) sepenuhnya. Seharusnya kedua negara tersebut sama-sama sah. Malahan jika dilihat dengan sejarah yang benar dan rinci, Republik Tiongkok lah yang sah. Republik Tiongkok sudah berdiri sejak 1912 sedangkan Tiongkok baru berdiri sejak 1949. Berbeda dengan [[Bangsa Korea|Korea]] karena [[Pembagian Korea|kedua korea]] sama-sama [[Gwangbokjeol|merdeka]] di tahun yang sama. Jadi kedua korea adalah sah.
== Referensi ==
|
