Kebijakan fiskal: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k bot Mengubah: fr:Politique fiscale |
k Mengembalikan suntingan oleh Irdan Nurdiansyah (bicara) ke revisi terakhir oleh RaFaDa20631 Tag: Pengembalian Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan |
||
| (43 revisi perantara oleh 34 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
'''Kebijakan fiskal''' merupakan kebijakan ekonomi yang berkiatan dengan penerimaan [[pemerintah]]. Bentuk penerimaan ini adalah [[pajak]] bersih yang diperoleh dari sektor [[rumah tangga]]. Pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang disebabkan oleh kegiatan pemerintahan.<ref>{{Cite book|last=Priyono dan Teddy Chandra|date=2016|url=http://eprints.binadarma.ac.id/2920/1/ESENSI%20EK-MAKRO%20ZIFATAMA%20FULL.pdf|title=Esensi Teori Ekonomi Makro|location=Sidoarjo|publisher=ZIfatama Publishing|isbn=978-602-14020-0-9|pages=17|url-status=live}}</ref> Kebijakan fiskal merupakan bagian dari kebijakan [[ekonomi makro]] yang digunakan untuk mencapai sasaran [[pembangunan]]. Fungsi kebijakan fiskal secara umum terbagi menjadi tiga, yaitu fungsi penetapan sasaran [[anggaran]], fungsi [[distribusi]] pendapatan dan [[subsidi]], serta fungsi stabilisasi ekonomi. Fungis alokasi anggaran bertujuan untuk tujuan [[pembangunan ekonomi]]. Fungsi distribusi pendapatan dan subsidi dimaksudkan untuk upaya peningkatan [[kesejahteraan]] [[rakyat]]. Sedangkan fungsi stabilisasi ekonomi makro dimaksudkan untuk mencapai peningkatan [[pertumbuhan ekonomi]].<ref>{{Cite book|last=Digdowiseiso|first=Kumba|url=http://repository.unas.ac.id/695/1/Buku%20Perekonomian%20Indonesia_compressed.pdf|title=Perekonomian Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Makro|location=Jakarta Selatan|publisher=Lembaga Penerbitan Universitas Nasional|isbn=978-623-7376-41-5|pages=125|url-status=live}}</ref>
mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan [[kebijakan moneter]], yang bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah [[uang]] yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi variabel-variabel berikut:▼
▲Pemerintah membuat kebijakan fiskal untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan
Pemerintah yang menjalankan kebijakan fiskal adalah dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian atau dengan perkataan lain, dengan kebijakan fiskal pemerintah berusaha mengarahkan jalannya perekonomian menuju keadaan yang diinginkannya. Dengan melalui kebijakan fiskal, antara lain pemerintah dapat mempengaruhi tingkat [[pendapatan nasional]], dapat mempengaruhi kesempatan kerja, dapat mempengaruhi tinggi rendahnya [[investasi]] nasional, dan dapat mempengaruhi distribusi penghasilan nasional.
== Instrumen ==
=== Sumber-sumber penerimaan negara ===
Sumber penerimaan negara yang utama adalah pendapatan masyarakat dan [[swasta]]. Pemerintah memperoleh [[Pendapatan Negara|pendapatan negara]] dari masyarakat dan swasta secara sukarela. Pendapatan negara kemudian digunakan untuk [[anggaran belanja]] [[barang]]-barang dan [[jasa]]-jasa bagi [[publik]]. Pengumpulan pendapatan dibedakan menjadi penerimaan [[pajak]] dan penerimaan non pajak. Pajak adalah penerimaan negara yang wajib diberikan oleh masyarakat tanpa mengakibatkan timbulnya [[Liabilitas|kewajiban]] bagi pemerintah terhadap pihak pembayar. [[Konstitusi|Undang-undang dasar]] di suatu negara dapat menetapkan kewajiban pajak dengan sifat memaksa. Pelanggaran kewajiban pajak akan dikenaii [[hukuman]] sesuai dengan aturan yang berlaku di suatu negara.<ref>{{Cite book|last=Digdowiseiso|first=Kumba|date=2014|url=http://repository.unas.ac.id/607/1/Kebijakan%20Fiskal%202014.pdf|title=Kebijakan Fiskal|location=Jakarta Selatan|publisher=Lembaga Penerbitan Universitas Nasional|isbn=978-979-028-241-4|pages=1|url-status=live}}</ref>
== Pandangan ==
=== Ekonomi Islam ===
Dalam pandangan [[Ekonomi syariah|ekonomi Islam]], tujuan kebijakan fiskal hampir sama dengan kebijakan fiskal negara. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan [[keadilan]] dan [[kesetaraan]] bagi masyarakat. Selain itu mempercepat dan menyediakan [[kesejahteraan sosial]] dan ekonomi. Dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal juga bertujuan mendorong [[pertumbuhan ekonomi]] atau pemanfaatan sumber daya ekonomi. Tujuan lain yang juga sama ialah memperbaiki [[moral]]itas dan [[budaya]] ekonomi masyarakat.<ref>{{Cite book|last=Muljawan, dkk.|date=2020|url=https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/BUKU%20EKSYAR%20SMA.pdf|title=Buku Pengayaan Pembelajaran Ekonomi Syariah untuk Sekolah Menengah Atas Kelas X|location=Jakarta|publisher=Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia|pages=54|url-status=live}}</ref>
=== Teori konjungtur riil ===
Dalam [[teori]] konjungtur riil, kebijakan fiskal dianggap mampu mewujudkan perubahan dalam kegiatan ekonomi melalui faktor-faktor riil. Kebijakan fiskal dapat meningkatkan jumlah [[penawaran]] [[tenaga kerja]] oleh [[perusahaan]] melalui pengurangan pajak kepada [[individu]]. Selain itu, kebijakan fiskal dapat meningkatkan jumlah [[investasi]] bersamaan dengan perkembangan [[teknologi]]. Selain itu, kebijakan fiskal yang menghindari [[defisit]] dalam anggaran belanja pemerintah akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Perusahaan akan memperoleh persaingan pengumpulan dana dan pengusaha akan memperoleh [[insentif]] untuk melakukan investasi dan mengembangkan teknologi yang lebih canggih. Secara tidak langsung, kebijakan fiskal dapat menghasilkan ekspansi ekonomi.<ref>{{Cite book|last=Muchtolifah|url=https://core.ac.uk/download/pdf/12218181.pdf|title=Ekonomi Makro|publisher=Unesa University Press|isbn=978-979-028-241-4|pages=75|url-status=live}}</ref>
== Referensi ==
<references />
[[Kategori:Kebijakan ekonomi makro]]
[[Kategori:Kebijakan fiskal| ]]
| |||