Krisis konstitusional Malaysia 1988: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tag: Suntingan visualeditor-wikitext |
Add 1 book for Wikipedia:Pemastian (20240209)) #IABot (v2.0.9.5) (GreenC bot |
||
(21 revisi perantara oleh 11 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{Sejarah Malaysia}}
Sebuah '''krisis konstitusional''' ({{lang-ms|krisis perlembagaan}}) terjadi di [[Malaysia]] pada tahun [[1988]]. Akar permasalahannya adalah kejadian pasca-pemilihan internal partai berkuasa pada saat itu, [[Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu|United Malays National Organisation]] (UMNO) pada tahun 1987 yang berakhir dengan dipecatnya [[Mahkamah Persekutuan Malaysia|Presiden Mahkamah Agung]], [[Tun]] [[Salleh Abas]], dan beberapa [[hakim agung]] lainnya oleh [[Perdana Menteri Malaysia|Perdana Menteri]] [[Mahathir Mohamad]]. [[Krisis]] ini dipercaya menjadi salah satu faktor dari melemahnya [[kemerdekaan kehakiman]] di Malaysia.{{sfn|Means|p=237}}
== Pemilihan UMNO 1987 ==
[[
[[
Pada bulan April 1987, [[Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu|United Malays National Organisation]] (UMNO), partai terbesar dalam koalisi pemerintah [[Barisan Nasional]], menyelenggarakan pemilihan internal partai. [[Tengku Razaleigh Hamzah]] mencalonkan diri menjadi [[Presiden UMNO]], menantang petahana dan Perdana Menteri [[Mahathir Mohamad]]. Pendukung Tengku Razaleigh disebut "Tim B", sedangkan pendukung Mahathir disebut "Tim A".
<ref name="malaysia-today">{{cite web|url=http://www.malaysia-today.net/the-day-of-the-dictator-oct-27-1987/|title=The day of the dictator – Oct 27, 1987 | Malaysia Today|publisher=malaysia-today.net|accessdate=30 Juni 2020|archive-date=2017-10-29|archive-url=https://web.archive.org/web/20171029174259/http://www.malaysia-today.net/the-day-of-the-dictator-oct-27-1987/|dead-url=yes}}</ref> Razaleigh dan Mahathir berkampanye sengit untuk memenangkan suara dari sekitar 1,500 perwakilan cabang UMNO. Pada saat penghitungan suara, Tim B meyakini bahwa mereka telah mengalahkan Mahathir dan Tim A. Namun, ketika hasil resmi diumumkan, Mahathir memenangkan 761 suara melawan Razaleigh yang hanya mendapat 718 suara. Calon Wakil Presiden dari Tim B, [[Musa Hitam]], juga dikalahkan oleh tokoh Tim A [[Ghafar Baba]]. Tim A juga merebut mayoritas (16 dari 25) kursi di [[Majelis Tertinggi UMNO]].{{sfn|Means|p=204}}.
Tim B merasa tidak puas hati dengan hasil pemilihan tersebut, yang mereka rasa telah diatur. Perdana Menteri Mahathir juga memecat seluruh tokoh yang terkait dengan Tim B, seperti Razaleigh dan Musa Hitam, dari Kabinet.{{sfn|Means|p=204-205}} Dua belas orang anggota UMNO kemudian mengajukan permohonan di [[Mahkamah Tinggi Malaysia|Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur]], meminta perintah pengadilan untuk membatalkan hasil pemilihan UMNO dan menggelar pemilihan ulang. Para pemohon menduga bahwa 78 orang pemegang suara telah dipilih oleh cabang-cabang UMNO di daerah yang tidak didaftarkan dengan ''[[Registrar of Societies]]'' (ROS), lembaga pemerintah yang bertugas untuk melegalisir partai politik dan organisasi masyarakat, sehingga menyebabkan hasil pemilihan tersebut tidak sah. Para pemohon juga menduga bahwa berkas-berkas pemilihan telah dirusak. Meskipun Razaleigh tidak termasuk di dalam dua belas orang pemohon tersebut, ia diduga sebagai aktor intelektual di baliknya.{{sfn|Means|p=206}}
Mahkamah Tinggi kemudian memerintahkan UMNO untuk menyelesaikan perselisihan dengan dua belas anggotanya di luar pengadilan (''out of court settlement''). Percobaan ini gagal karena para pemohon tidak mau mencabut permohonannya di pengadilan, sementara para pejabat teras partai berkeras bahwa permohonan tersebut dicabut untuk menjaga nama baik partai dan menawarkan alternatif para pemohon tersebut dapat tetap menjadi anggota UMNO. Para pemohon memutuskan untuk tetap mendesak pengadilan mengeluarkan perintah yang berkekuatan hukum.{{sfn|Means|p=215-216}}
Baris 24 ⟶ 23:
Pemerintahan Mahathir tidak saja menghadapi Tim B UMNO dalam pertarungannya melawan lembaga peradilan, namun juga dalam beberapa kasus lain. Kasus [[John Berthelsen]] dan [[Raphael Pura]], dua orang wartawan asing yang melaporkan transaksi keuangan gelap yang dilakukan oleh beberapa pejabat tinggi pemerintah dan diterbitkan oleh ''[[Asian Wall Street Journal]]'', berakhir dengan pengusiran keduanya dari Malaysia dan pelarangan terbit untuk ''Wall Street Journal'' oleh pemerintah. Mahkamah Agung membatalkan pengusiran kedua wartawan tersebut dan mencabut larangan terbit ''Wall Street Journal''.{{sfn|Means|p=140, 236}}
Dalam kasus lain, Mahkamah Agung membatalkan amandemen pemerintah atas Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberikan kewenangan pada [[Jaksa Agung Malaysia|Jaksa Agung]] untuk memulai pendakwaan pidana di Mahkamah Tinggi tanpa harus melalui Pengadilan Magistrat terlebih dahulu. Kekuasaan ini digunakan oleh pemerintah Mahathir dalam [[Operasi Lalang]] pada tahun 1987, yang menangkap puluhan pemimpin oposisi di bawah [[
Kedua kasus ini, ditambah dengan putusan mahkamah dalam kasus UMNO, membuat Mahathir mengusulkan beberapa amandemen pada [[Konstitusi Malaysia]] ke hadapan Parlemen. Amandemen-amandemen ini mengurangi kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh lembaga pengadilan dan membatasinya pada kewenangan-kewenangan yang diberikan secara eksplisit oleh Parlemen saja.{{sfn|Means|p=237}} Usulan amandemen ini memaksa Tun [[Salleh Abas]], Presiden Mahkamah Agung, untuk mengumpulkan seluruh hakim Mahkamah Agung dan Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur. Para hakim sepakat untuk tidak berkomentar pada publik tentang usul amandemen Mahathir. Mereka memilih untuk menulis surat rahasia pada [[Yang di-Pertuan Agong]] [[Iskandar dari Johor|Sultan Iskandar bin Ismail]] dan [[Majelis Raja-Raja]], yang ditulis oleh Salleh. Surat tersebut berisi kekecewaan para hakim atas tuduhan Mahathir terhadap lembaga peradilan,
== Pemecatan para hakim ==
Yang Di-Pertuan Aggong pada saat itu, Sultan Iskandar, pernah dituntut oleh Salleh (yang pada saat itu menjabat sebagai penuntut umum) dalam sebuah persidangan pidana pada tahun 1973 dan dihukum enam bulan penjara. Tidak diketahui apa respon Sultan Iskandar pada saat itu,
Salleh kemudian didakwa pada sebuah panel khusus kehakiman yang dipimpin Tun [[Hamid Omar]], yang kelak menggantikannya sebagai Ketua Hakim Malaysia setelah jabatan Presiden Mahkamah Agung dihapuskan. Salleh mengajukan permohonan pada Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur untuk menyatakan panel khusus tersebut melanggar Konstitusi. Ia diwakili oleh [[Anthony Lester]], QC, yang menyatakan bahwa panel khusus tersebut memiliki konflik kepentingan, terutama karena Hamid sendiri akan menjadi Presiden Mahkamah Agung jika Saleh disingkirkan. Lester meminta agar seluruh sidang panel tersebut dibuka untuk umum. Seluruh permohonan tersebut ditolak, dan Salleh memutuskan untuk tidak hadir dalam persidangannya lebih lanjut.{{sfn|Means|p=239-240}}
Salleh kemudian meminta Mahkamah Agung untuk melanjutkan proses hukum atasnya karena panel khusus tersebut tidak sah secara hukum dan karena Yang di-Pertuan Agong telah dinasihat secara tidak benar oleh Perdana Menteri. Majelis hakim Mahkamah Agung, yang terdiri atas Tan Sri [[Azmi Kamaruddin]], Tan Sri [[Eusoffe Abdoolcader]], Tan Sri [[Wan Hamzah Mohamed Salleh]], Tan Sri [[Wan Suleiman Pawanteh]] dan Datuk [[George Seah]],<ref>[http://www.malaysia-today.net/Blog-n/2006/09/sallehs-case-is-closed.htm "Salleh's case is closed"] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20071007182220/http://www.malaysia-today.net/Blog-n/2006/09/sallehs-case-is-closed.htm |date=7 October 2007 }}, ''The Star''. Accessed
== Sumber ==
Baris 39 ⟶ 38:
=== Bibliografi ===
* {{Cite book|title=Malaysian Politics: The Second Generation|url=https://archive.org/details/malaysianpolitic0000mean_z5v0|last=Means|first=Gordon P.|date=1991|publisher=[[Oxford University Press]]|isbn=0-19-588988-6|location=[[Oxford]]|pages=|url-status=live|ref={{SfnRef|Means}}}}
* {{Cite book|title=May Day for Justice: The Lord President's Version|last=Abas|first=Salleh|date=1989|publisher=Magnus Books|isbn=983-9631-00-4|location=|pages=|url-status=live|ref={{SfnRef|Salleh}}}}
[[Kategori:Sejarah Malaysia]]
|