Krisis konstitusional Malaysia 1988: Perbedaan antara revisi

Sebuah '''krisis konstitusional''' ({{lang-ms|krisis perlembagaan}}) terjadi di [[Malaysia]] pada tahun [[1988]]. Akar permasalahannya adalah kejadian pasca-pemilihan internal partai berkuasa pada saat itu, [[Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu|United Malays National Organisation]] (UMNO) pada tahun 1987 yang berakhir dengan dipecatnya [[Mahkamah Persekutuan Malaysia|Presiden Mahkamah Agung]], [[Tun]] [[Salleh Abas]], dan beberapa [[hakim agung]] lainnya oleh [[Perdana Menteri Malaysia|Perdana Menteri]] [[Mahathir Mohamad]]. [[Krisis]] ini dipercaya menjadi salah satu faktor dari melemahnya [[kemerdekaan kehakiman]] di Malaysia.{{sfn|Means|p=237}}

Pada bulan April 1987, [[Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu|United Malays National Organisation]] (UMNO), partai terbesar dalam koalisi pemerintah [[Barisan Nasional]], menyelenggarakan pemilihan internal partai. [[Tengku Razaleigh Hamzah]] mencalonkan diri menjadi [[Presiden UMNO]], menantang petahana dan Perdana Menteri [[Mahathir Mohamad]]. Pendukung Tengku Razaleigh disebut "Tim B", sedangkan pendukung Mahathir disebut "Tim A".

<ref name="malaysia-today">{{cite web|url=http://www.malaysia-today.net/the-day-of-the-dictator-oct-27-1987/|title=The day of the dictator – Oct 27, 1987 &#124; Malaysia Today|publisher=malaysia-today.net|accessdate=30 Juni 2020|archive-date=2017-10-29|archive-url=https://web.archive.org/web/20171029174259/http://www.malaysia-today.net/the-day-of-the-dictator-oct-27-1987/|dead-url=yes}}</ref> Razaleigh dan Mahathir berkampanye sengit untuk memenangkan suara dari sekitar 1,500 perwakilan cabang UMNO. Pada saat penghitungan suara, Tim B meyakini bahwa mereka telah mengalahkan Mahathir dan Tim A. Namun, ketika hasil resmi diumumkan, Mahathir memenangkan 761 suara melawan Razaleigh yang hanya mendapat 718 suara. Calon Wakil Presiden dari Tim B, [[Musa Hitam]], juga dikalahkan oleh tokoh Tim A [[Ghafar Baba]]. Tim A juga merebut mayoritas (16 dari 25) kursi di [[Majelis Tertinggi UMNO]].{{sfn|Means|p=204}}.

Tim B merasa tidak puas hati dengan hasil pemilihan tersebut, yang mereka rasa telah diatur. Perdana Menteri Mahathir juga memecat seluruh tokoh yang terkait dengan Tim B, seperti Razaleigh dan Musa Hitam, dari Kabinet.{{sfn|Means|p=204-205}} Dua belas orang anggota UMNO kemudian mengajukan permohonan di [[Mahkamah Tinggi Malaysia|Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur]], meminta perintah pengadilan untuk membatalkan hasil pemilihan UMNO dan menggelar pemilihan ulang. Para pemohon menduga bahwa 78 orang pemegang suara telah dipilih oleh cabang-cabang UMNO di daerah yang tidak didaftarkan dengan ''[[Registrar of Societies]]'' (ROS), lembaga pemerintah yang bertugas untuk melegalisir partai politik dan organisasi masyarakat, sehingga menyebabkan hasil pemilihan tersebut tidak sah. Para pemohon juga menduga bahwa berkas-berkas pemilihan telah dirusak. Meskipun Razaleigh tidak termasuk di dalam dua belas orang pemohon tersebut, ia diduga sebagai aktor intelektual di baliknya.{{sfn|Means|p=206}}

Kedua kasus ini, ditambah dengan putusan mahkamah dalam kasus UMNO, membuat Mahathir mengusulkan beberapa amandemen pada [[Konstitusi Malaysia]] ke hadapan Parlemen. Amandemen-amandemen ini mengurangi kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh lembaga pengadilan dan membatasinya pada kewenangan-kewenangan yang diberikan secara eksplisit oleh Parlemen saja.{{sfn|Means|p=237}} Usulan amandemen ini memaksa Tun [[Salleh Abas]], Presiden Mahkamah Agung, untuk mengumpulkan seluruh hakim Mahkamah Agung dan Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur. Para hakim sepakat untuk tidak berkomentar pada publik tentang usul amandemen Mahathir. Mereka memilih untuk menulis surat rahasia pada [[Yang di-Pertuan Agong]] [[Iskandar dari Johor|Sultan Iskandar bin Ismail]] dan [[Majelis Raja-Raja]], yang ditulis oleh Salleh. Surat tersebut berisi kekecewaan para hakim atas tuduhan Mahathir terhadap lembaga peradilan, namuntetapi tidak meminta para Raja untuk mengambil tindakan tertentu.{{sfn|Means|p=238}}

Yang Di-Pertuan Aggong pada saat itu, Sultan Iskandar, pernah dituntut oleh Salleh (yang pada saat itu menjabat sebagai penuntut umum) dalam sebuah persidangan pidana pada tahun 1973 dan dihukum enam bulan penjara. Tidak diketahui apa respon Sultan Iskandar pada saat itu, namuntetapi ia diketahui memberitahukan Mahathir, dan keduanya bersepakat untuk mengambil tindakan atas Salleh.{{sfn|Salleh|p=314}} Salleh, yang pada saat itu berada di luar negeri, dipanggil oleh Mahathir sepulangnya dari luar negeri. Mahathir menuduhnya berpihak dalam memutuskan kasus UMNO dan meminta ia mengundurkan diri atau dipecat dari posisi Presiden Mahkamah Agung. Meskipun Salleh pada awalnya bersetuju, ia menolak apabila ketika diberitahukan bahwa pengunduran dirinya berlaku retroaktif sehingga dapat membatalkan putusan sebelumnya, termasuk perkara UMNO.{{sfn|Means|p=239}} Ia kemudian mengklaim bahwa pemerintah berusaha menyogoknya untuk berhenti dari posisi Presiden Mahkamah Agung.<ref>Aziz, Arfa'eza A (1 July 2002). [http://www.malaysiakini.com/news/12018 They tried bribing me to leave judiciary quietly: Salleh Abas]. ''[[Malaysiakini]]''.</ref>

* {{Cite book|title=Malaysian Politics: The Second Generation|url=https://archive.org/details/malaysianpolitic0000mean_z5v0|last=Means|first=Gordon P.|date=1991|publisher=[[Oxford University Press]]|isbn=0-19-588988-6|location=[[Oxford]]|pages=|url-status=live|ref={{SfnRef|Means}}}}