Unjuk rasa Undang-Undang Cipta Kerja: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif

← Revisi sebelumnya

Konten dihapus Konten ditambahkan

VisualTeks wiki

Revisi per 1 Oktober 2023 03.20 sunting Arindashifa (bicara \| kontrib) 199 suntingan Tidak ada ringkasan suntingan Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler ← Revisi sebelumnya		Revisi terkini sejak 12 Februari 2024 08.15 sunting balikkan Fazoffic (bicara \| kontrib) Pengecualian blokir IP, Peninjau, Pengembali revisi, Pengurus 21.673 suntingan →‎Referensi: (QuickEdit) Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan
(4 revisi perantara oleh 3 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 126: === Jawa === Sejak bulan Januari, banyak protes di [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta\|Jakarta]], [[Kota Surabaya\|Surabaya]], [[Kota Bandung\|Bandung]], dan [[Daerah Istimewa Yogyakarta\|Yogyakarta]] yang diadakan di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ([[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah\|DPRD]]) dan di tempat lain. Pada tanggal 6 Oktober, buruh melakukan protes di kantor DPRD. Mereka mengeluh bahwa undang-undang tersebut hanya menguntungkan para politisi. Pada 7 Oktober 2020, terjadi bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa di [[Cikarang (kota)\|Cikarang]] yang mengakibatkan penangkapan sembilan orang. Polisi menangkap dua orang yang diduga anarkis dalam perjalanan untuk bergabung dalam demonstrasi di [[Kota Administrasi Jakarta Barat\|Jakarta Barat]] pada tanggal 14 Agustus; mereka membawa beberapa [[bom molotov]] dan beberapa buku serta stiker yang mempromosikan atau berhubungan dengan [[anarkisme]]. Pembakaran dan perusakan properti secara menyeluruh yang tidak dapat dicegah oleh 2.500 polisi pun juga terlihat di Jakarta. Tiga kantor polisi, Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Tugu Tani, dan Harmoni dibakar dan dihancurkan oleh perusuh. Teater Grand Senen pun ikut terbakar. Api baru berhasil dipadamkan pada pukul 22.00. Sekitar 50% teater hancur akibat kebakaran. Para siswa membakar buku pelajaran sekolah beserta enam ruko dan dua kendaraan. Mobil polisi juga dibalik. Untuk menyadarkan para politisi akan Hari Petani Nasional, para pengunjuk rasa mendirikan [[orang-orangan sawah]]. Baris 161: === Papua === Sebuah situs berita [[Papua]] menulis sebuah artikel dengan judul “#PapuanLivesMatter,” yang meminta agar RUU tersebut tidak berlaku di Papua, karena akan merugikan petani, mengeksploitasi sumber daya alam, dan akan berdampak buruk pada budaya dan ~~kesejahteraa~~kesejahteraan dari keluarga-keluarga yang berjuang. Aksi unjuk rasa mahasiswa terjadi di [[Kota Sorong\|Sorong]], [[Papua Barat]], di depan gedung DPRD, yang kemudian berubah menjadi kerusuhan. == Aksi 1310 == Baris 215: Beberapa pihak khawatir bahwa unjuk rasa ini akan membuat [[Pandemi COVID-19 di Indonesia\|kasus COVID-19 di Indonesia]] melonjak. Prof. Wiku Adisasmito, juru bicara Satgas [[COVID-19]], mengatakan bahwa banyaknya massa yang berpartisipasi dalam demonstrasi berpotensi besar membentuk klaster-klaster baru COVID-19. Dia mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dalam menyampaikan aspirasi.<ref>{{Cite news\|url=https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5205529/satgas-covid-19-sebut-demo-tolak-omnibus-law-berisiko-ciptakan-klaster-baru\|title=Satgas COVID-19 Sebut Demo Tolak Omnibus Law Berisiko Ciptakan Klaster Baru\|date=8 Oktober 2020\|work=[[Detik.com\|detikcom]]\|last=Septiani\|first=Ayunda}}.</ref> Gubernur DKI Jakarta [[Anies Baswedan]] juga khawatir unjuk rasa di Jakarta akan mengakibatkan lonjakan pasien COVID-19 yang akan terjadi di pekan-pekan berikutnya.<ref>{{Cite news\|url=https://m.cnnindonesia.com/nasional/20201010160715-20-556878/anies-khawatir-kasus-covid-melonjak-akibat-demo-uu-ciptaker?\|title=Anies Khawatir Kasus Covid Melonjak Akibat Demo UU Ciptaker\|date=10 Oktober 2020\|work=[[CNN Indonesia]]}}</ref> ==~~Kontroversi~~ Lihat pula == * [[Undang-Undang Cipta Kerja]]▼ Banyak sekali masyarakat yang tidak percaya terhadap unjuk rasa ini, dikarenakan yang mengikuti demo adalah kaum oposisi termasuk Demokrat dan PKS. Sejak itulah, Partai Demokrat dan PKS dituduh sebagai dalang dari unjuk rasa yang kontroversial ini.{{Butuh rujukan}} * [[Perjuangan kelas]] [[Unjuk rasa dan kerusuhan Indonesia September 2019]] [[Unjuk rasa dan kerusuhan Papua 2019]] [[Unjuk rasa dan kerusuhan Jakarta 2019]] [[Unjuk rasa KUHP Indonesia 2022]] == Referensi == {{reflist}} Baris 223 ⟶ 227: == Pranala luar == {{commonscat-inline\|Indonesia omnibus bill protests 2020}} ~~== Lihat pula ==~~ ▲* [[Undang-Undang Cipta Kerja]] {{Bencana di Indonesia tahun 2020}}