Kejahatan Korporasi: Perbedaan antara revisi

[[Berkas:Odebrecht Lima.png|jmpl|]]

Dalam [[kriminologi]], '''kejahatan korporasi''' mengacu pada kejahatan yang dilakukan baik oleh [[perusahaan]] (yaitu, [[Business entity|entitas bisnis]] yang memiliki kepribadian hukum terpisah dari orang [[Natural person|perorangan]] yang mengelola aktivitasnya) maupun individu yang mewakili perusahaan atau entitas bisnis lainnya (baca [[Vicarious liability (criminal)|tanggung jawab perwakilan]] dan [[Vicarious liability (criminal)|tanggung jawab perusahaan]]). Karena kejahatan korporasi yang parah, perusahaan mungkin dijatuhi [[Judicial dissolution|pembubaran yudisial]], kadang disebut sebagai "hukuman mati perusahaan", yang merupakan prosedur hukum yang mana perusahaan dipaksa untuk bubar atau tidak ada lagi.

Di Amerika Serikat, Sarbanes-Oxley Act tahun 2002 disahkan untuk mereformasi praktik bisnis, termasuk peningkatan tanggung jawab perusahaan, keterbukaan keuangan, dan perlawanan terhadap penipuan,<ref>{{Cite web|url=https://www.sec.gov/about/laws.shtml|title=The Laws That Govern the Securities Industry|last=|first=|date=|website=|publisher=|access-date=5 December 2016}}</ref> mengikuti skandal Enron, Worldcom, Freddie Mac, Lehman Brothers, dan Bernie Madoff yang dipublikasikan besar-besaran. Chief executive officer (CEO) Perusahaan dan chief financial officer (CFO) perusahaan diharuskan untuk secara pribadi mengesahkan laporan keuangan agar akurat dan sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan hukuman pidana untuk kesalahan yang disengaja termasuk denda moneter hingga $ 5.000.000 dan hukuman penjara hingga 20 tahun.<ref>{{Cite web|url=https://www.sec.gov/answers/about-lawsshtml.html#sox2002|title=SEC.gov {{!}} The Laws That Govern the Securities Industry|website=www.sec.gov|access-date=2019-07-19}}</ref>

 

 

Demikian pula, [[Russell Mokhiber]] dan Robert Weissman (1999) menegaskan:

Perilaku dapat diatur oleh [[Hukum sipil (sistem hukum)|hukum perdata]] (termasuk [[Hukum administrasi negara|hukum administrasi]] ) atau [[hukum pidana]] . Dalam memutuskan untuk mengkriminalisasi perilaku tertentu, [[Lembaga legislatif|legislatif]] membuat keputusan politik bahwa perilaku ini cukup [[Kesalahan|bersalah]] untuk pantas mendapatkan stigma dicap sebagai kejahatan. Dalam hukum, perusahaan dapat melakukan pelanggaran yang sama dengan orang alami. Simpson (2002) menolak bahwa proses ini harus langsung karena suatu negara harus hanya terlibat dalam [[viktimologi]] untuk mengidentifikasi perilaku mana yang paling banyak menimbulkan kerugian dan kerusakan bagi [[Kewarganegaraan|warganya]], dan kemudian mewakili pandangan mayoritas bahwa [[keadilan]] memerlukan intervensi hukum pidana. Namun,, negar bergantung pada sektor bisnis untuk menghasilkan ekonomi yang berfungsi sehingga politik dalam mengatur individu dan perusahaan yang membangun stabilitas menjadi lebih kompleks. Untuk pandangan kriminologi Marxis, lihat Snider (1993) dan Snider & Pearce (1995), untuk realisme Kiri, lihat Pearce & Tombs (1992) dan Schulte-Bockholt (2001), dan untuk Realisme Kanan, lihat Reed & Yeager (1996) ). Lebih khusus lagi, tradisi historis kontrol negara [[Kedaulatan|berdaulat]] atas [[penjara]] berakhir melalui proses [[privatisasi]] . Karena itu, keuntungan perusahaan di bidang-bidang ini bergantung pada pembangunan lebih banyak fasilitas penjara, pengelolaan operasi mereka, dan penjualan tenaga kerja narapidana. Pada gilirannya, dibutuhkan aliran stabil masuknya tahanan yang dapat bekerja. (Kicenski: 2002).

 

 

Definisi [[Edwin Sutherland]] tentang kejahatan kerah putih juga terkait dengan gagasan kejahatan korporasi. Dalam definisi penting tentang kejahatan kerah putih ia menawarkan kategori kejahatan sebagai berikut:

'''Penyimpangan organi-kultural''' adalah model filosofis terkini yang digunakan dalam dunia kriminologi perusahaan dan akademis yang memandang kejahatan korporasi sebagai tubuh proses sosial, perilaku, dan lingkungan yang mengarah pada tindakan menyimpang. Pandangan kejahatan korporasi ini berbeda dari Edwin Sutherland (1949),<ref>Sutherland, E. (1949). ''White collar crime''. New York: Holt, Rinchart and Winston</ref> yang menyebut kejahatan korporasi sebagai ''[[kejahatan kerah putih]];'' dalam hal itu Sutherland memandang kejahatan korporasi sebagai sesuatu yang dilakukan oleh seorang individu sebagai tujuan tersendiri bagi dirinya. Dengan pandangan penyimpangan Organi-kultural, kejahatan korporasi dapat dilakukan oleh individu, kelompok, organisasi, dan kelompok organisasi, semuanya dalam konteks organisasi. Pandangan ini juga memperhitungkan faktor kepribadian, lingkungan, dan sosial mikro dan makro menggunakan pendekatan sistem holistik untuk memahami penyebab kejahatan korporasi.<ref name="Husted08">Husted, C. (2008). ''Systematic Differentiation Between Dark and Light Leaders: Is a Corporate Criminal Profile Possible''. Capella University</ref> {{Refpage|4}}

 

 

Karena kejahatan korporasi sering dipandang sebagai pengganti kejahatan umum dan kriminologi, baru-baru ini saja studi kejahatan korporasi dimasukkan dalam kursus dan program gelar yang berhubungan langsung dengan peradilan pidana, manajemen bisnis, dan psikologi organisasi. Sebagian penyebabnya adalah kurangnya definisi resmi untuk kejahatan yang dilakukan dalam konteks organisasi dan perusahaan.

* [[Enron]]

* [[:Category:Ethically disputed business practices|Ethically disputed business practices (category)]]

* [[Federal Bureau of Investigation]]

* [[Industrial espionage]]

* [[Multinational Monitor]]

* [[Operation Car Wash]]

* [[Corporate manslaughter]]

* [[Corporate death penalty]]|colwidth=22em}}