Supremasi hukum: Perbedaan antara revisi

Secara umum, '''supremasi hukum''' (atau ''rule'keluhuran of lawhukum''') merupakan sebuah prinsip inti [[demokrasi liberal]] yang mewujudkan ide-ide, seperti [[konstitusionalisme]] dan pemerintah dengan kekuasaan terbatas.<ref name=":0">{{Cite book|last=Heywood|first=Andrew|date=2018|url=|title=Pengantar Teori Politik Edisi Keempat|location=Yogyakarta|publisher=Pustaka Pelajar|isbn=978-602-229-867-0|pages=294|url-status=live}}</ref> Supremasi hukum berupaya untuk menegakkan dan memosisikan hukum pada tingkatan tertinggi. Hal tersebut sejalan dengan arti supremasi hukum secara etimologis, yakni supremasi (berada pada tingkatan tertinggi) dan hukum (peraturan perundang-undangan dan norma).<ref>{{Cite book|last=A. S.|first=Hornby|date=1974|url=|title=Oxford Advanced Leaner's Dictionary of Current English|location=|publisher=Oxford|isbn=|pages=|url-status=live}}</ref> Supremasi hukum berfungsi untuk melindungi setiap warga negara tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun, termasuk penyelenggara negara.

Meskipun demikian, supremasi hukum juga dianggap sebagai [[truisme]]. Dalam pengertian yang sempit, hukum direduksi menjadi pernyataan bahwa siapa pun harus tunduk patuh kepada hukum. Prinsip ini kurang memperhatikan kandungan hukum yang ada sehingga memunculkan pernyataan bahwa supremasi hukum berlaku dipada zaman Nazi Jerman dan [[Uni Soviet]] karena penindasan dan kekerasan dibalut legalitas.