Wikipedia

Sejarah provinsi di Indonesia: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif
← Revisi sebelumnyaRevisi selanjutnya →
Konten dihapus Konten ditambahkan
VisualTeks wiki
Tidak ada ringkasan suntingan
Envapid (bicara | kontrib)
6.789 suntingan
(182 revisi perantara oleh 70 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{Lihat pula|Provinsi di Indonesia}}
Negara Indonesia dibagi dalam daerah-daerah [[provinsi]] atau daerah-daerah yang dipersamakan dengan [[provinsi]]. Daerah-daerah tersebut, baik yang bersifat otonom atau yang bersifat administrasi belaka, semuanya diatur menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang atau yang disetarakan dengan Undang-Undang. Selain itu Negara Indonesia mengakui dan menghormati [[Daerah Khusus|daerah yang bersifat khusus]] atau [[Daerah Istimewa|bersifat istimewa]] yang pengaturannya berbeda dengan daerah pada umumnya.
Berikut adalah '''daftar dan sejarah singkat provinsi di Indonesia''' atau daerah yang dipersamakan dengan [[provinsi]] yang pernah dibentuk di [[Negara Kesatuan Republik Indonesia]] mulai dari tahun [[1945]]-sekarang ([[2023]]). Negara Indonesia dibagi dalam daerah-daerah [[provinsi]] atau daerah-daerah yang dipersamakan dengan [[provinsi]]. Daerah-daerah tersebut, baik yang bersifat otonom atau yang bersifat administrasi belaka, semuanya diatur menurut aturan yang ditetapkan dengan [[undang-Undang]] atau yang disetarakan dengan [[undang-undang]]. Selain itu Negara Indonesia mengakui dan menghormati [[Daerah Khusus|daerah yang bersifat khusus]] atau [[Daerah Istimewa|bersifat istimewa]] yang pengaturannya berbeda dengan daerah pada umumnya. Dalam perjalanan masa selama lebih dari enam puluh tahun, Negara Indonesia telah membentuk lebih dari tiga puluh [[Daftar provinsi Indonesia|provinsi atau daerah yang dipersamakan dengan provinsi]]. Beberapa di antaranya masih ada hingga saat ini ([[2022]]), sisanya telah dimekarkan, bahkan sebagian telah diubah bentuknya atau dibubarkan.selesai.
 
== Regio I Sumatra ==
Dalam perjalanan masa selama lebih dari enam puluh tahun, negara Indonesia telah membentuk lebih dari tiga puluh [[Daftar provinsi Indonesia|provinsi atau daerah yang dipersamakan dengan provinsi]]. Beberapa di antaranya masih ada hingga saat ini ([[2009]]), sisanya telah dimekarkan, bahkan sebagian telah diubah bentuknya atau dibubarkan. Berikut adalah [[provinsi]] atau daerah yang dipersamakan dengan [[provinsi]] yang pernah dibentuk di lingkungan Negara Indonesia mulai dari tahun [[1945]]-sekarang ([[2009]]).
===Pembentukan awal 1 provinsi (1945–1948)===
'''[[Sumatra (administratif)]] (1945–1947)'''
 
* Peraturan: Putusan [[Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia]] [[19 Agustus]] [[1945]].
== Regio I Sumatera ==
* Wilayah asal: [[Hindia Belanda|Gouvernement Sumatra]] ([[Aceh|Residentie Atjeh en Onderhoorigheden]], [[Karesidenan Tapanuli|Residentie Tapanoeli]], [[Sumatera Barat|Residentie Sumatra's Westkust]], [[Bengkulu|Residentie Benkoelen]], [[Lampung|Residentie Lampoengsche Districten]], [[Sumatera Selatan|Residentie Palembang]], [[Jambi|Residentie Djambi]], [[Kepulauan Riau|Residentie Riouw en Onderhoorigheden]], [[Karesidenan Sumatra Timur|Residentie Oostkust van Sumatra]], dan [[Kepulauan Bangka Belitung|Residentie Bangka en Billiton]]) atau Daerah Rikugun Tomi Shudan Sumatra [[Pendudukan Jepang di Sumatera Barat|Pemerintahan Militer Jepang]]
'''Aceh [I] (1949-1950)'''
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Medan|Medan]] / [[Kota Bukittinggi|Bukittinggi]] (?) .
* Lain-lain:
# Pembentukan pertama.
# Saat dibentuk pertama kali belum ada UU yang mengatur mengenai pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud [[Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945|pasal 18 UUD]] ([[1945]]).
# Dialihkan statusnya menjadi [[provinsi]] [[Daerah Otonom|otonom]] ([[1947]]).
 
'''[[Provinsi Sumatera|Sumatra]] (1947–1948)'''
* Peraturan: [[Peraturan Perundang-undangan di Indonesia|Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah Tahun 1949 No. 8/Des/WKPM]] (disahkan [[17 Desember]] [[1949]]; berlaku [[1 Januari]] [[1950]]).
 
* Wilayah asal: [[Aceh|Karesidenan Aceh]] (dimaksud dalam [[Lembaran Negara|Staatsblad 1934 No. 539]]) dan [[Kabupaten Langkat]] yang tidak termasuk wilayah [[Negara Sumatera Timur]].
* Peraturan: PP No. 8 Tahun 1947 (disahkan dan diundangkan 28-14-1947).
* Wilayah asal: Wilayah Provinsi Administratif Sumatra.
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Medan|Medan]].
* Lain-lain:
# Pembentukan pertama/Alih status dari administratif.
# Saat dibentuk pertama kali belum ada UU yang mengatur mengenai pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud [[Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945|pasal 18 UUD]] ([[1947]]).
# Berdasar [[Perjanjian Renville]] wilayahnya berkurang karena didirikan/menjadi [[Negara Sumatra Timur]], [[Negara Sumatera Selatan]], serta [[Satuan Kenegaraan Riau]], [[Satuan Kenegaraan Belitung]], dan [[Satuan Kenegaraan Bangka]] ([[1948]]).
# Wilayahnya dimekarkan menjadi Provinsi Sumatera Utara [I], Provinsi Sumatra Tengah [I], dan Provinsi Sumatera Selatan [I] (1948).
 
===Pemekaran menjadi 3 provinsi (1948–1949)===
'''Sumatera Utara [I] (1948–1949)'''
 
* Peraturan: UU No. 10 Tahun 1948 (disahkan dan diundangkan [[15 April]] [[1948]])
* Wilayah asal: 1. [[Aceh|Karesidenan Aceh]], 2. [[Tapanuli|Karesidenan Tapanuli]], dan 3. [[Kabupaten Deli Serdang|Karesidenan Sumatra Timur]].
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Medan|Medan]].
* Lain-lain:
# Pemekaran dari Provinsi Sumatra.
# Saat dibentuk pertama kali belum ada UU yang mengatur mengenai pemerintahan daerah ([[1948]]).
# Sebagian wilayahnya didirikan/menjadi [[Negara Sumatra Timur]] ([[1948]]).
# Selama Periode [[PDRI|Pemerintahan Darurat]] sampai akhir [[1949]] pemerintahannya bersifat [[TNI|militer]].
# Dibubarkan dengan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah Tahun 1949 No. 8/Des/WKPM dan No. 9/Des/WKPM; Wilayahnya dibentuk (dimekarkan) menjadi [[Aceh|Provinsi Aceh]] dan [[Kabupaten Tapanuli Tengah|Provinsi Tapanuli-Sumatra Timur]] ([[1949]]).
 
'''Sumatra Tengah [I] (1948–1950)'''
 
* Peraturan: UU No. 10 Tahun 1948 (disahkan dan diundangkan [[15 April]] [[1948]]).
* Wilayah asal: 1. [[Sumatera Barat|Karesidenan Sumatera Barat]], 2. [[Riau|Karesidenan Riau]], dan 3. [[Jambi|Karesidenan Jambi]].
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Bukittinggi|Bukittinggi]].
* Lain-lain:
# Pemekaran dari Provinsi Sumatra.
# Saat dibentuk pertama kali belum ada UU yang mengatur mengenai pemerintahan daerah ([[1948]]).
# Sebagian wilayahnya didirikan/menjadi [[Satuan kenegaraan Riau]] ([[1948]]).
# Selama Periode [[PDRI|Pemerintahan Darurat]] sampai sekitar pertengahan [[1950]] pemerintahannya bersifat [[TNI|militer]].
# Dibentuk ulang menjadi Provinsi Sumatra Tengah [II] tanpa pencabutan peraturan UU No. 10 Tahun 1948 ([[1950]]).
 
'''Sumatera Selatan [I] (1948–1950)'''
 
* Peraturan: UU No. 10 Tahun 1948 (disahkan dan diundangkan [[15 April]] [[1948]])
* Wilayah asal: 1. [[Sumatera Selatan|Karesidenan Palembang]], 2. [[Bengkulu|Karesidenan Bengkulu]], 3. [[Lampung|Karesidenan Lampung]], dan 4. Karesidenan [[Kepulauan Bangka Belitung|Bangka-Biliton]].
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Palembang|Palembang]]/[[Curup, Rejang Lebong|Curup]] (sementara, masa periode [[PDRI|Pemerintahan Darurat]]).
* Lain-lain:
# Pemekaran dari Provinsi Sumatra.
# Saat dibentuk pertama kali belum ada UU yang mengatur mengenai pemerintahan daerah ([[1948]]).
# Sebagian wilayahnya didirikan/menjadi [[Negara Sumatera Selatan]], [[Satuan kenegaraan Belitung]], dan [[Satuan kenegaraan Bangka]] (1948).
# Selama Periode [[PDRI|Pemerintahan Darurat]] sampai sekitar pertengahan [[1950]] pemerintahannya bersifat [[TNI|militer]].
# Dibentuk ulang menjadi [[Sumatera Selatan|Provinsi Sumatera Selatan [II] ]] tanpa pencabutan peraturan UU No. 10 Tahun 1948 ([[1950]]).
 
===Pemekaran menjadi 5 provinsi (1949–1950)===
'''Aceh [I] (1949–1950)'''
 
* Peraturan: Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah Tahun 1949 No. 8/Des/WKPM (disahkan [[17 Desember]] [[1949]]; berlaku [[1 Januari]] [[1950]]).
* Wilayah asal: [[Keresidenan Aceh]] (dimaksud dalam [[Lembaran Negara|Staatsblad 1934 No. 539]]) dan [[Kabupaten Langkat]] yang tidak termasuk wilayah [[Negara Sumatra Timur]].
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Banda Aceh|Kutaraja]].
* Lain-lain:
# Pemekaran dari [[Sumatera Utara|Provinsi Sumatera Utara [I] ]].
# Dibubarkan dengan [[Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang|Perppu No. 5 Tahun 1950]]; Wilayahnya digabung dengan [[Tapanuli|Provinsi Tapanuli-SumateraSumatra Timur]] menjadi [[Sumatera Utara|Provinsi Sumatera Utara [II] ]]([[1950]]).
 
'''[[Aceh|AcehTapanuli-Sumatra [II]Timur (1956-sekarang1949–1950)]]'''
 
* Peraturan: Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah Tahun 1949 No. 9/Des/WKPM (disahkan [[17 Desember]] [[1949]]; berlaku [[1 Januari]] [[1950]]).
[[Gambar:Aceh coa.png|right|100px]]
* Wilayah asal: [[Tapanuli|Karesidenan Tapanuli]] dan [[Kabupaten Simalungun|Karesidenan Sumatra Timur]] yang tidak termasuk wilayah [[Negara Sumatra Timur]].
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Sibolga|Sibolga]].
* Lain-lain:
# Merupakan pemekaran dari Provinsi Sumatera Utara [I].
# Dibubarkan dengan Perppu No. 5 Tahun 1950; Wilayahnya digabung dengan [[Aceh|Provinsi Aceh]] menjadi Provinsi Sumatera Utara [II] ([[1950]]).
 
===Penggabungan kembali menjadi 3 provinsi (1950–1956)===
* Peraturan:
'''Sumatra Tengah [II] (1950–1957/58)'''
# [[Undang-undang|UU No 24 Tahun 1956]] (disahkan [[29 November]] [[1956]]; diundangkan [[7 Desember]] [[1956]]).
 
# [[Peraturan Perundang-undangan di Indonesia|jo. Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959]].
* Peraturan:
# [[Undang-undang|jo. UU No 44 Tahun 1999]].
# Perppu No. 4 Tahun 1950 (disahkan [[14 Agustus]] [[1950]]; berlaku [[15 Agustus]] [[1950]]) jo. UU Drt No. 16 Tahun 1955.
# [[Undang-undang|UU No 18 Tahun 2001]] (dicabut dan digantikan dengan nomor 5).
# PP RIS No. 21 Tahun 1950 (ditetapkan [[14 Agustus]] [[1950]]; diumumkan [[16 Agustus]] [[1950]]; berlaku [[17 Agustus]] [[1950]]).
# [[Undang-undang|jo. UU No 11 Tahun 2006]].
 
* Wilayah asal: 1. [[Sumatera Barat|Karesidenan Sumatera Barat]], 2. [[Riau|Karesidenan Riau]], dan 3. [[Jambi|Karesidenan Jambi]].
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Bukittinggi|Bukittinggi]].
* Lain-lain:
# Pembentukan pertama (berdasarkan kesepakatan [[RIS]]-[[RI]] [lihat PP RIS No. 21 Tahun 1950])/Pembentukan ulang.
# Dibubarkan dengan UU Drt No. 19 Tahun 1957 (ditetapkan menjadi UU No. 61 Tahun 1958). Wilayahnya dibentuk (dimekarkan) menjadi [[Sumatera Barat|Provinsi Sumatera Barat]] ([[1957|1957/8]]), [[Riau|Provinsi Riau]] ([[1957|1957/8]]), dan [[Jambi|Provinsi Jambi]] ([[1957|1957/8]]).
 
'''Sumatera Utara [II] (1950–1956)'''
* Peraturan:
# Perppu No. 5 Tahun 1950 (disahkan [[14 Agustus]] [[1950]]; berlaku [[15 Agustus]] [[1950]]) jo. UU Drt No. 16 Tahun 1955.
# PP RIS No. 21 Tahun 1950 (ditetapkan [[14 Agustus]] [[1950]]; diumumkan [[16 Agustus]] [[1950]]jj; berlaku [[17 Agustus]] [[1950]]).
 
* Wilayah asal: 1. [[Aceh|Karesidenan Aceh]], 2. [[Karesidenan Tapanuli]], dan 3. [[Karesidenan Sumatra Timur]].
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Medan|Medan]].
* Lain-lain:
# Pembentukan pertama (berdasarkan kesepakatan [[RIS]]-[[RI]] [lihat PP RIS No. 21 Tahun 1950])/Pembentukan ulang.
# Perppu No. 5 Tahun 1950 dicabut dan diganti dengan UU No 24 Tahun 1956; Wilayahnya dibentuk (dimekarkan) menjadi [[Aceh|Provinsi Aceh [II] ]] ([[1956]]) dan [[Sumatera Utara|Provinsi Sumatera Utara [III] ]] ([[1956]]).
 
'''[[Sumatera Selatan|Sumatera Selatan [II] (1950–sekarang)]]'''
 
[[Berkas:South Sumatra COA.svg|jmpl|kiri|40px]]
 
* Peraturan:
# Perppu No. 3 Tahun 1950 (disahkan [[14 Agustus]] [[1950]]; berlaku [[15 Agustus]] [[1950]]), jo. UU Drt No. 16 Tahun 1955 (keduanya ditetapkan menjadi UU No. 25 Tahun 1959 [disahkan [[26 Juni]] [[1959]]; diundangkan [[4 Juli]] [[1959]] ]); jo. Perppu No. 3 Tahun 1964 (ditetapkan menjadi UU No. 14 tahun 1964); jo. UU No. 9 Tahun 1967; jo. UU No. 27 Tahun 2000.
# PP RIS No. 21 Tahun 1950 (ditetapkan [[14 Agustus]] [[1950]]; diumumkan [[16 Agustus]] [[1950]]; berlaku [[17 Agustus]] [[1950]])
 
* Wilayah asal: 1. [[Sumatera Selatan|Karesidenan Palembang]], 2. [[Bengkulu|Karesidenan Bengkulu]], 3. [[Lampung|Karesidenan Lampung]], dan 4. [[Kepulauan Bangka Belitung|Karesidenan Bangka-Biliton]].
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Palembang|Palembang]].
* Lain-lain:
# Pembentukan pertama (berdasarkan kesepakatan [[RIS]]-[[RI]] [lihat PP RIS No. 21 Tahun 1950])/Pembentukan ulang.
# Sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi: 1. [[Lampung|Provinsi Lampung]] ([[1964]]), 2. [[Bengkulu|Provinsi Bengkulu]] ([[1967]]), dan 3. [[Kepulauan Bangka Belitung|Provinsi Kepulauan Bangka Belitung]] ([[2000]]).
===Pemekaran menjadi 4 provinsi (1956–1957)===
'''[[Sumatera Utara|Sumatera Utara [III] (1956–sekarang)]]'''
 
[[Berkas:Coat of arms of North Sumatra.svg|jmpl|kiri|40px]]
 
* Peraturan: UU No 24 Tahun 1956 (disahkan [[29 November]] [[1956]]; diundangkan [[7 Desember]] [[1956]])
* Wilayah asal: 1. [[Tapanuli|Karesidenan Tapanuli]] dan 2. [[Kabupaten Deli Serdang|Karesidenan Sumatra Timur]] [meliputi wilayah: [[Kabupaten Tapanuli Tengah]], [[Kabupaten Tapanuli Utara]], [[Kabupaten Tapanuli Selatan]], [[Kabupaten Nias]], [[Kabupaten Langkat]], [[Kabupaten Karo]], [[Kabupaten Deli Serdang|Kabupaten Deli-Serdang]], [[Kabupaten Simalungun|Kabupaten Simelungun]], [[Kabupaten Asahan]], [[Kabupaten Labuhanbatu|Kabupaten Labuhan Batu]] (dimaksud dalam UU Drt No. 7 Tahun 1956); [[Kota Medan|Kota Besar Medan]], [[Kota Pematangsiantar|Kota Besar Pematang Siantar]], [[Kota Sibolga|Kota Besar Sibolga]] (dimaksud dalam UU Drt No. 8 Tahun 1956); [[Kota Tanjung Balai|Kota Kecil Tanjung Balai]], [[Kota Binjai|Kota Kecil Binjai]], dan [[Kota Tebing Tinggi|Kota Kecil Tebing Tinggi]] (termaksud dalam UU Drt No. 9 Tahun 1956).
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Medan|Medan]].
* Lain-lain: Pemekaran dan pembentukan ulang dari Provinsi Sumatera Utara [II].
'''[[Aceh|Aceh [II] (1956–sekarang)]]'''
[[Berkas:Coat_of_arms_of_Aceh.svg|jmpl|kiri|40px]]
* Peraturan:
# [[Undang-Undang (Indonesia)|Undang-Undang]] No 24 Tahun 1956 (disahkan [[29 November]] [[1956]]; diundangkan [[7 Desember]] [[1956]]).
# jo. Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959.
# jo. UU No 44 Tahun 1999.
# UU No 18 Tahun 2001 (dicabut dan digantikan dengan nomor 5).
# jo. UU No 11 Tahun 2006.
 
* Nomenklatur yang digunakan:
# [[Aceh|Provinsi Aceh Darussalam]] ([[1956]]-–[[1959]]; [[2009]]-sekarang).
# [[Aceh|Daerah Istimewa Aceh/Provinsi Daerah Istimewa Aceh]] ([[1959]]-–[[2001]]).
# [[Aceh|Provinsi Istimewa Aceh]] ([[1999]] –— belum pernah digunakan).
# [[Aceh|Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam]] ([[2001]]-–[[2009]]).
# [[Aceh|Provinsi Aceh]] ([[2009]]–sekarang).
 
* Wilayah asal: 1. [[Kabupaten Aceh Besar]], 2. [[Kabupaten Pidie]], 3. [[Kabupaten Aceh Utara]], 4. [[Kabupaten Aceh Timur]], 5. [[Kabupaten Aceh Tengah]], 6. [[Kabupaten Aceh Barat]], 7. [[Kabupaten Aceh Selatan]] (dimaksud dalam [[Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang|UU Drt No. 7 Tahun 1956]]); dan 8. [[Kota Banda Aceh|Kota Besar Kutaraja]] (dimaksud dalam [[Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang|UU Drt No. 8 Tahun 1956]]).
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Banda Aceh|Kutaraja]] (berganti nama menjadi [[Kota Banda Aceh]]).
* Lain-lain:
# Pemekaran dari [[Sumatera Utara|Provinsi Sumatera Utara [II] ]].
# Diberi status [[Daerah Istimewa]] dengan [[Peraturan Perundang-undangan di Indonesia|Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959 tentang Keistimewaan PropinsiProvinsi Aceh]]; Nomenklaturnya diubah menjadi [[Aceh|Daerah Istimewa Aceh]] ([[1959]]).
# Status [[Daerah Istimewa]] diperkuat dengan [[Undang-Undang|UU No 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh]] ([[1999]]).
# Diberi [[Daerah Khusus|Otonomi Khusus]] dengan [[Undang-Undang|UU No 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam]]; Nomenklaturnya diubah menjadi [[Aceh|Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam]] ([[2001]]).
# Status [[Daerah Istimewa|Keistimewaan]] dan [[Daerah Khusus|Otonomi Khusus]] diatur kembali dengan [[Undang-Undang|UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh]] ([[2006]]).
 
===Pemekaran menjadi 7 provinsi (1957–1964)===
'''[[Bengkulu|Bengkulu (1967-sekarang)]]'''
'''[[Jambi|Jambi (1957/58–sekarang)]]'''
 
[[Berkas:Prov.Jambi.svg|jmpl|kiri|40px]]
[[Gambar:Bengkulu coa.png|right|100px]]
 
* Peraturan: [[Undang-Undang|UU Drt No. 919 Tahun 19671957 [disahkan [[9 Agustus]] [[1957]]; diundangkan [[10 Agustus]] [[1957]] ] (ditetapkan menjadi UU No. 61 Tahun 1958 [disahkan dan[[25 Juli]] [[1958]]; diundangkan [[1231 SeptemberJuli]] [[19671958]] ]).
* Wilayah asal: 1. [[Kabupaten BengkuluBatang UtaraHari|Daerah Swatantra Tingkat II Batanghari]], 2. [[Kabupaten BengkuluMerangin|Daerah Swatantra Tingkat II SelatanMerangin]],; 3. [[Kabupaten RejangKerinci|Sebagian LebongDaerah Swatantra Tingkat II Pesisir/Kerinci yang meliputi wilayah Kecamatan-kecamatan: 1. Kerinci Hulu 2. Kerinci Tengah dan 3. Kerinci Hilir]]; dan(termaksud 4dalam UU No. 12 tahun 1956); dan [[Kota BengkuluJambi|KotamadyaKotapraja BengkuluJambi]] (termaksud dalam [[Undang=Undang|UU 28No. Tahun9 1959]]tahun 1956).
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota BengkuluJambi|BengkuluJambi]].
* Lain-lain: Pemekaran dari [[Sumatra Tengah|Provinsi Sumatra Tengah [II]]].
 
'''[[Riau|Riau (1957/58–sekarang)]]'''
 
[[Berkas:Riau COA.svg|jmpl|kiri|40px]]
 
* Peraturan: UU Drt No. 19 Tahun 1957 [disahkan [[9 Agustus]] [[1957]]; diundangkan [[10 Agustus]] [[1957]] ] (ditetapkan menjadi UU No. 61 Tahun 1958 [disahkan [[25 Juli]] [[1958]]; diundangkan [[31 Juli]] [[1958]]]).
* Wilayah asal: 1. [[Kabupaten Bengkalis|Daerah Swatantra Tingkat II Bengkalis]], 2. [[Kabupaten Kampar|Daerah Swatantra Tingkat II Kampar]], 3. [[Kabupaten Indragiri Hulu|Daerah Swatantra Tingkat II Inderagiri]], dan 4. [[Kepulauan Riau|Daerah Swatantra Tingkat II Kepulauan Riau]] (termaksud dalam UU No. 12 tahun 1956), 5. [[Kota Pekanbaru|Kotapraja Pakanbaru]] (termaksud dalam UU No. 8 tahun 1956).
* Kedudukan Pemerintahan (asal): [[Kota Tanjung Pinang|Tanjung Pinang]].
* Kedudukan Pemerintahan (sekarang): [[Kota Pekanbaru]].
* Lain-lain:
# Pemekaran dari Provinsi Sumatra Tengah [II].
# Sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi [[Kepulauan Riau|Provinsi Kepulauan Riau]] ([[2002]]).
 
'''[[Sumatera Barat|Sumatera Barat (1957/58–sekarang)]]'''
 
[[Berkas:West Sumatra coa.svg|jmpl|kiri|40px]]
 
* Peraturan: UU Drt No. 19 Tahun 1957 [disahkan [[9 Agustus]] [[1957]]; diundangkan [[10 Agustus]] [[1957]] ] (ditetapkan menjadi UU No. 61 Tahun 1958 [disahkan [[25 Juli]] [[1958]]; diundangkan [[31 Juli]] [[1958]] ]), jo. UU No. 17 Tahun 2022 (disahkan dan diundangkan pada 25 Juli 2022)
* Wilayah asal: 1. [[Kabupaten Agam|Daerah Swatantra Tingkat II Agam]]; 2. [[Kabupaten Padang Pariaman|Daerah Swatantra Tingkat II Padang/Pariaman]]; 3. [[Kabupaten Solok|Daerah Swatantra Tingkat II Solok]]; 4. [[Kabupaten Pasaman|Daerah Swatantra Tingkat II Pasaman]]; 5. [[Kabupaten Sijunjung|Daerah Swatantra Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung]]; 6. [[Kabupaten Lima Puluh Kota|Daerah Swatantra Tingkat II Limapuluh Kota]]; 7. [[Kabupaten Pesisir Selatan|Daerah Swatantra Tingkat II Pesisir Selatan/Kerinci]], dikurangi dengan wilayah [[Kabupaten Kerinci|Kecamatan-kecamatan; 1.Kerinci Hulu, 2.Kerinci Tengah dan, 3.Kerinci Hilir;]] dan 8. [[Kabupaten Tanah Datar|Daerah Swatantra Tingkat II Tanah Datar]], (termaksud dalam UU No. 12 tahun 1956); 9. [[Kota Bukittinggi|Kotapraja Bukit Tinggi]] dan 10. [[Kota Padang|Kotapraja Padang]] (termaksud dalam UU No. 9 tahun 1956); 11. [[Kota Sawahlunto|Kotapraja Sawahlunto]]; 12. [[Kota Padangpanjang|Kotapraja Padang panjang]]; 13. [[Kota Solok|Kotapraja Solok]] dan 14. [[Kota Payakumbuh|Kotapraja Payakumbuh]] (termaksud dalam UU No. 8 tahun 1956).
* Kedudukan Pemerintahan (asal): [[Kota Bukittinggi|Bukittinggi]].
* Kedudukan Pemerintahan (sekarang): [[Kota Padang]].
* Lain-lain: Pemekaran dari Provinsi Sumatra Tengah [II].
===Pemekaran menjadi 8 provinsi (1964–1967)===
'''[[Lampung|Lampung (1964–sekarang)]]'''
 
[[Berkas:Coat of arms of Lampung.svg|jmpl|kiri|40px]]
 
* Peraturan: Perppu No. 3 Tahun 1964 [disahkan dan diundangkan [[13 Februari]] [[1964]]; berlaku surut [[1 Januari]] [[1964]] ] (ditetapkan menjadi UU No. 14 tahun 1964 [disahkan dan diundangkan [[23 September]] [[1964]]; berlaku surut [[1 Januari]] [[1964]] ])
* Wilayah asal: 1. [[Kabupaten Lampung Utara|Daerah Tingkat II Lampung Utara]], 2. [[Kabupaten Lampung Tengah|Daerah Tingkat II Lampung Tengah]], 3. [[Kabupaten Lampung Selatan|Daerah Tingkat II Lampung Selatan]], dan [[Kota Bandar Lampung|Kotapraja Tanjungkarang-Telukbetung]] (termaksud dalam UU 28 Tahun 1959).
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Bandar Lampung|Tanjungkarang-Telukbetung]] (berganti nama menjadi [[Kota Bandar Lampung]]<ref>{{Cite web|title=PP No. 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung [JDIH BPK RI]|url=https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/71880/pp-no-24-tahun-1983|website=peraturan.bpk.go.id|access-date=2021-05-31}}</ref>).
* Lain-lain: Pemekaran dari [[Sumatera Selatan|Provinsi Sumatera Selatan [II] ]].
 
===Pemekaran menjadi 9 provinsi (1967–2000)===
'''[[Jambi|Jambi (1957/8-sekarang)]]'''
'''[[Bengkulu|Bengkulu (1967–sekarang)]]'''
 
[[Berkas:Coat of arms of Bengkulu.svg|jmpl|kiri|30px]]
[[Gambar:Jambi symbol.jpg|right|100px]]
 
* Peraturan: [[Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang|UU Drt No. 199 Tahun 1957]] [disahkan [[9 Agustus]] [[1957]]; diundangkan [[10 Agustus]] [[1957]] ]1967 (ditetapkan menjadi [[Undang-Undang|UU No. 61 Tahun 1958]] [disahkan [[25 Juli]] [[1958]];dan diundangkan [[3112 JuliSeptember]] [[19581967]] ]).
* Wilayah asal: 1. [[Kabupaten BatangBengkulu Hari|Daerah Swatantra Tingkat II BatanghariUtara]], 2. [[Kabupaten Merangin|Daerah Swatantra Tingkat IIBengkulu MeranginSelatan]];, 3. [[Kabupaten Kerinci|Sebagian Daerah Swatantra Tingkat II Pesisir/Kerinci yang meliputi wilayah Kecamatan-kecamatan: 1. Kerinci Hulu 2. Kerinci Tengah dan 3. KerinciRejang HilirLebong]]; (termaksuddan dalam [[Undang-Undang|UU No4. 12 tahun 1956]]); dan [[Kota JambiBengkulu|KotaprajaKotamadya JambiBengkulu]] (termaksud dalam [[Undang-=Undang|UU No. 928 tahunTahun 19561959]]).
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota JambiBengkulu|JambiBengkulu]].
* Lain-lain: Pemekaran dari [[Sumatera Selatan|Provinsi Sumatera TengahSelatan [II] ]].
 
===Pemekaran menjadi 11 provinsi (2000–2002)===
'''[[Kepulauan Bangka Belitung|Kepulauan Bangka Belitung(2000-sekarang)]]'''
'''[[Kepulauan Bangka Belitung|Kepulauan Bangka Belitung (2000–sekarang)]]'''
 
[[Berkas:Coat_of_arms_of_Bangka_Belitung.svg|jmpl|kiri|40px]]
[[Gambar:Bangka belitung coa.png|right|100px]]
 
* Peraturan: [[Undang-Undang|UU No. 27 Tahun 2000]] (disahkan dan diundangkan [[4 Desember]] [[2000]])
* Wilayah asal: 1. [[Kabupaten Bangka]], 2. [[Kabupaten Belitung]]; dan 3. [[Kota Pangkal Pinang]] (termaksud dalam [[Undang-Undang|UU 28 Tahun 1959]]).
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Pangkal Pinang]].
* Lain-lain: Pemekaran dari [[Sumatera Selatan|Provinsi Sumatera Selatan [II] ]].
 
===Pemekaran menjadi 10 provinsi (2002–sekarang)===
'''[[Kepulauan Riau|Kepulauan Riau (2002-sekarang)]]'''
'''[[Kepulauan Riau|Kepulauan Riau (2002–sekarang)]]'''
 
[[GambarBerkas:LambangCoat of arms of Riau KepulauanIslands.jpegsvg|jmpl|rightkiri|100px40px]]
 
* Peraturan: [[Undang-Undang|UU No. 25 Tahun 2002]] (disahkan dan diundangkan [[25 Oktober]] [[2002]]).
* Wilayah asal: 1. [[Kabupaten Bintan|Kabupaten Kepulauan Riau]] (dimaksud dalam [[Undang-Undang|UU No. 12 Tahun 1956]]), 2. [[Kabupaten Karimun]], 3. [[Kabupaten Natuna]], 4. [[Kota Batam]] (dimaksud dalam [[Undang-Undang|UU No. 53 Tahun 1999]] jo. [[Undang-Undang|UU No. 13 Tahun 2000]]), dan 5. [[Kota Tanjung Pinang]] (dimaksud dalam [[Undang-Undang|UU No. 5 Tahun 2001]]).
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Tanjung Pinang|Tanjung Pinang]].
* Lain-lain: Pemekaran dari [[Riau|Provinsi Riau]].
 
== Regio II Kalimantan ==
'''[[Lampung|Lampung (1964-sekarang)]]'''
===Pembentukan awal (1945–1950)===
'''Kalimantan (Administratif) [I] (1945–1946)'''
 
* Peraturan: Putusan [[Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia]] [[19 Agustus]] [[1945]].
[[Gambar:Lampung coa.png|right|100px]]
* Wilayah asal: Gouvernement Borneo yang meliputi [[Kalimantan Barat|Residentie Westerafdeeling van Borneo]] dan [[Kalimantan Selatan|Residentie Zuider en Oostafdeeling van Borneo]], yang juga bagian dari Daerah Kaigun Armada Selatan Kedua [[Pendudukan Jepang di Kalimantan Barat|Pemerintahan Militer Jepang.]]
* Kedudukan Pemerintahan: [[Bandjarmasin]] (?).
* Lain-lain:
# Pembentukan Pertama.
# Saat dibentuk pertama kali belum ada UU yang mengatur mengenai pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud [[Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945|pasal 18 UUD]] ([[1945]])
# Berdasar [[Perundingan Linggarjati]] wilayah Provinsi Kalimantan tidak lagi masuk dalam wilayah de facto [[Republik Indonesia]] ([[1946]]).
# Di wilayahnya didirikan [[Satuan Kenegaraan Daerah Istimewa Kalimantan Barat]], [[Daerah Dayak Besar|Satuan Kenegaraan Dayak Besar]], [[Daerah Banjar|Satuan Kenegaraan Daerah Banjar]], [[Federasi Kalimantan Tenggara|Satuan Kenegaraan Kalimantan Tenggara]], dan [[Negara Kalimantan Timur|Satuan Kenegaraan Kalimantan Timur]] ([[1946]]).
 
'''Kalimantan (Administratif) [II] (1950–1953)'''
* Peraturan: [[Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang|Perppu No. 3 Tahun 1964]] [disahkan dan diundangkan [[13 Februari]] [[1964]]; berlaku surut [[1 Januari]] [[1964]] ] (ditetapkan menjadi [[Undang-Undang|UU No. 14 tahun 1964]] [disahkan dan diundangkan [[23 September]] [[1964]]; berlaku surut [[1 Januari]] [[1964]] ])
* Wilayah asal: 1. [[Kabupaten Lampung Utara|Daerah Tingkat II Lampung Utara]], 2. [[Kabupaten Lampung Tengah|Daerah Tingkat II Lampung Tengah]], 3. [[Kabupaten Lampung Selatan|Daerah Tingkat II Lampung Selatan]], dan [[Kota Bandar Lampung|Kotapraja Tanjungkarang-Telukbetung]] (termaksud dalam [[Undang-Undang|UU 28 Tahun 1959]]).
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Bandar Lampung|Tanjungkarang-Telukbetung]] (berganti nama menjadi [[Kota Bandar Lampung]] [?]).
* Lain-lain: Pemekaran dari [[Sumatera Selatan|Provinsi Sumatera Selatan [II] ]].
 
* Peraturan: PP RIS No. 21 Tahun 1950 (ditetapkan [[14 Agustus]] [[1950]]; diumumkan [[16 Agustus]] [[1950]]; berlaku [[17 Agustus]] [[1950]]).
'''[[Riau|Riau (1957/8-sekarang)]]'''
* Wilayah asal: Wilayah [[Kalimantan Barat|Karesidenan Kalimantan Barat]], [[Kalimantan Selatan|Karesidenan Kalimantan Selatan]], dan [[Kalimantan Timur|Karesidenan Kalimantan Timur]] (meliputi wilayah bekas: [[Satuan Kenegaraan Daerah Istimewa Kalimantan Barat]], [[Daerah Dayak Besar|Satuan Kenegaraan Dayak Besar]], [[Daerah Banjar|Satuan Kenegaraan Daerah Banjar]], [[Federasi Kalimantan Tenggara|Satuan Kenegaraan Kalimantan Tenggara]], dan [[Negara Kalimantan Timur|Satuan Kenegaraan Kalimantan Timur]]).
* Kedudukan Pemerintahan: [[Bandjarmasin]] (?).
* Lain-lain:
# Pembentukan pertama (berdasarkan kesepakatan [[RIS]]-[[RI]])/Pembentukan ulang.
# Dialihkan statusnya menjadi [[provinsi]] [[Daerah Otonom|otonom]] ([[1953]]).
 
'''Kalimantan (1953–1956)'''
[[Gambar:Lambang propinsi riau.gif|right|100px]]
 
* Peraturan: [[Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang|UU Drt No. 192 Tahun 1957]]1953 [(disahkan [[97 AgustusJanuari]] [[19571953]]; diundangkan [[1013 AgustusJanuari]] [[1957]] ] (ditetapkan menjadi [[Undang-Undang|UU No. 61 Tahun 1958]] [disahkan [[25 Juli]] [[19581953]]; diundangkanberlaku [[317 JuliJanuari]] [[19581953]] ]).
* Wilayah asal: Wilayah Provinsi [Administratif] Kalimantan (meliputi wilayah: 1. [[Kalimantan Barat|Karesidenan Kalimantan Barat]], 2. [[Kalimantan Selatan|Karesidenan Kalimantan Selatan]], dan 3. [[Kalimantan Timur|Karesidenan Kalimantan Timur]]).
* Wilayah asal: 1. [[Kabupaten Bengkalis|Daerah Swatantra Tingkat II Bengkalis]], 2. [[Kabupaten Kampar|Daerah Swatantra Tingkat II Kampar]], 3. [[Kabupaten Indragiri Hulu|Daerah Swatantra Tingkat II Inderagiri]], dan 4. [[Kepulauan Riau|Daerah Swatantra Tingkat II Kepulauan Riau]] (termaksud dalam [[Undang-Undang|UU No. 12 tahun 1956]]), 5. [[Kota Pekanbaru|Kotapraja Pakanbaru]] (termaksud dalam [[Undang-Undang|UU No. 8 tahun 1956]]).
* Kedudukan Pemerintahan (asal): [[Kota Tanjung Pinang|Tanjung PinangBandjarmasin]].
* Lain-lain:
* Kedudukan Pemerintahan (sekarang): [[Kota Pekanbaru]].
# Pembentukan Pertama/Alih status dari administratif.
* Lain-lain:
# Dibubarkan dengan UU No. 25 Tahun 1956; Wilayahnya dibentuk (dimekarkan) menjadi [[Kalimantan Barat|Provinsi Kalimantan Barat]] ([[1956]]), [[Kalimantan Selatan|Kalimantan Selatan (dan Provinsi Kalimantan Tengah)]] ([[1956|1956 (7/8)]]), dan [[Provinsi Kalimantan Timur]] ([[1956]]).
# Pemekaran dari Provinsi Sumatera Tengah [II].
===Pemekaran menjadi 3 provinsi (1956–1957)===
# Sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi [[Kepulauan Riau|Provinsi Kepulauan Riau]] ([[2002]]).
'''[[Kalimantan Barat|Kalimantan Barat (1956–sekarang)]]'''
[[Berkas:West Kalimantan Emblem.svg|jmpl|kiri|40px]]
 
* Peraturan: UU No. 25 Tahun 1956 (disahkan [[19 November]] [[1956]]; diundangkan [[7 Desember]] [[1956]]) jo. UU Drt No. 10 Tahun 1957 (ditetapkan menjadi UU No. 21 Tahun 1958).
'''Sumatera (1947-1948)'''
* Wilayah asal: 1. [[Kabupaten Sambas]], 2. [[Kabupaten Pontianak]], 3. [[Kabupaten Ketapang]], 4. [[Kabupaten Sanggau]], 5. [[Kabupaten Sintang]], 6. [[Kabupaten Kapuas Hulu|Kabupaten Kapuas-Hulu]]; dan 7. [[Kota Pontianak|Kota Besar Pontianak]] (tersebut dalam UU Drt No. 3 tahun 1953).
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Pontianak|Pontianak]].
* Lain-lain: Pemekaran dari Provinsi Kalimantan.
 
'''[[Kalimantan Selatan|Kalimantan Selatan (1956–sekarang)]]'''
* Peraturan: [[Peraturan Pemerintah|PP No. 8 Tahun 1947]] (disahkan dan diundangkan 28-14-1947).
[[Berkas:Coat of arms of South Kalimantan.svg|jmpl|kiri|40px]]
* Wilayah asal: Wilayah Provinsi Administratif Sumatera.
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Medan|Medan]] (?).
* Lain-lain:
# Pembentukan pertama/Alih status dari administratif.
# Saat dibentuk pertama kali belum ada UU yang mengatur mengenai pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud [[Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945|pasal 18 UUD]] ([[1947]]).
# Berdasar [[Perjanjian Renville]] wilayahnya berkurang karena didirikan/menjadi [[Negara Sumatera Timur]], [[Negara Sumatera Selatan]], serta [[Satuan Kenegaraan Riau]], [[Satuan Kenegaraan Belitung]], dan [[Satuan Kenegaraan Bangka]] ([[1948]]).
# Wilayahnya dimekarkan menjadi Provinsi Sumatera Utara [I], Provinsi Sumatera Tengah [I], dan Provinsi Sumatera Selatan [I] (1948).
 
* Peraturan: UU No. 25 Tahun 1956 (disahkan [[19 November]] [[1956]]; diundangkan [[7 Desember]] [[1956]]) jo. UU Drt No. 10 Tahun 1957 (ditetapkan menjadi UU No. 21 Tahun 1958) jo. UU No. 27 Tahun 1959.
'''Sumatera (Administratif) (1945-1947)'''
* Wilayah asal: 1. [[Kabupaten Banjar]], 2. [[Kabupaten Hulu Sungai Selatan|Kabupaten Hulusungai-Selatan]], 3. [[Kabupaten Hulu Sungai Utara|Kabupaten Hulusungai-Utara]], 4. [[Kabupaten Barito Utara|Kabupaten Barito]], 5. [[Kabupaten Kapuas]], 6. [[Kabupaten Kotawaringin Timur|Kabupaten Kotawaringin]], 7. [[Kabupaten Kotabaru]], dan 8. [[Kota Banjarmasin|Kota Besar Banjarmasin]] (tersebut dalam UU Drt No. 3 tahun 1953).
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Banjarmasin|Banjarmasin]].
* Lain-lain:
# Pemekaran dari Provinsi Kalimantan.
# Sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi [[Kalimantan Tengah|Provinsi Kalimantan Tengah]] ([[1957|1957/8]]).
# Mengalami pengurangan wilayah yaitu [[Kabupaten Paser|Daerah Swatantra Tingkat II Pasir]] (hasil pemekaran [[Kabupaten Kotabaru|Daerah Swatantra Tingkat II Kotabaru]]) diserahkan kepada [[Kalimantan Timur|Provinsi Kalimantan Timur]] ([[1959]]).
 
===Pemekaran menjadi 4 provinsi (1957–2012)===
'''[[Kalimantan Tengah|Kalimantan Tengah (1957/8–sekarang)]]'''
 
[[Berkas:Coat of arms of Central Kalimantan.svg|jmpl|kiri|40px]]
 
* Peraturan: UU Drt No. 10 Tahun 1957 [disahkan [[7 Mei]] [[1957]]; diundangkan [[23 Mei]] [[1957]] ] (ditetapkan menjadi UU No. 21 Tahun 1958 [disahkan [[17 Juni]] [[1958]]; diundangkan [[2 Juli]] [[1958]] ]) jo. UU No. 25 Tahun 1956.
* Wilayah asal: 1. [[Kabupaten Barito Utara|Daerah Swatantra Tingkat II Barito]], 2. [[Kabupaten Kapuas|Daerah Swatantra Tingkat II Kapuas]], dan 3. [[Kabupaten Kotawaringin Timur|Daerah Swatantra Tingkat II Kotawaringin]] (tersebut dalam UU Drt No. 3 tahun 1953).
* Kedudukan Pemerintahan (sementara): [[Kota Banjarmasin|Banjarmasin]].
* Kedudukan Pemerintahan: [[Pahandut, Palangka Raya|Pahandut (1956)]]/[[Kota Palangka Raya|Palangkaraya (1957)]].
* Lain-lain: Pemekaran dari [[Kalimantan Selatan|Provinsi Kalimantan Selatan]] (atau Provinsi Kalimantan [?]).
 
'''[[Kalimantan Timur|Kalimantan Timur (1956–sekarang)]]'''
 
[[Berkas:Coat of arms of East Kalimantan.svg|jmpl|kiri|40px]]
 
* Peraturan: UU No. 25 Tahun 1956 (disahkan [[17 Juni]] [[1958]]; diundangkan [[2 Juli]] [[1958]]) jo. UU Drt No. 10 Tahun 1957 (ditetapkan menjadi UU No. 21 Tahun 1958) jo. UU No. 27 Tahun 1959 jo. UU No. 20 Tahun 2012 (disahkan [[16 November]] [[2012]]; diundangkan [[17 Juli]] [[2012]]).
* Wilayah asal: 1. [[Kabupaten Kutai Kartanegara|Daerah Istimewa Kutai]], 2. [[Kabupaten Berau|Daerah Istimewa Berau]], dan 3. [[Kabupaten Bulungan|Daerah Istimewa Bulongan]] (tersebut dalam UU Drt No. 3 tahun 1953).
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Samarinda|Samarinda]].
* Lain-lain:
# Pemekaran dari Provinsi Kalimantan.
# Mengalami penambahan wilayah yaitu [[Kabupaten Paser|Daerah Swatantra Tingkat II Pasir]] (hasil pemekaran [[Kabupaten Kotabaru|Daerah Swatantra Tingkat II Kotabaru]]) dari [[Kalimantan Selatan|Provinsi Kalimantan Selatan]] ([[1959]]).
# Sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi Provinsi Kalimantan Utara.
===Pemekaran menjadi 5 provinsi (2012–sekarang)===
'''[[Kalimantan Utara|Kalimantan Utara (2012–sekarang)]]'''
 
[[Berkas:Coat of arms of North Kalimantan (2021 version).svg|jmpl|kiri|40px]]
 
* Peraturan: UU No. 20 Tahun 2012 (disahkan [[16 November]] [[2012]]; diundangkan [[17 Juli]] [[2012]]).
* Wilayah asal: (1) [[Kabupaten Bulungan]] (tersebut dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959); (2) [[Kota Tarakan]] (tersebut dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997); (3) [[Kabupaten Nunukan]]; (4) [[Kabupaten Malinau]] (keduanya tersebut dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999); dan (5) [[Kabupaten Tana Tidung]] (tersebut dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007)
* Kedudukan Pemerintahan: [[Tanjung Selor]]
* Lain-lain:
# Pemekaran dari [[Kalimantan Timur|Provinsi Kalimantan Timur]]
# Wilayahnya merupakan wilayah tradisional [[Kabupaten Bulungan|Daerah Istimewa Bulongan]] (tersebut dalam UU Drt No. 3 tahun 1953) (?).
 
== Regio III Jawa ==
===Pembentukan awal 3 provinsi (1945–1950)===
'''Jawa Barat (Administratif) (1945–[1947(?)])'''
 
* Peraturan: Putusan [[Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia]] [[19 Agustus]] [[1945]].
* Wilayah asal: Daerah Gunseikan Sumatera/Wilayah [[Provinsi SumateraJawa Barat Hindia Belanda]] (1. [[AcehKabupaten Serang|ResidentieKaresidenan Atjeh en OnderhoorighedenBantam]], ([[Tapanuli|Residentie TapanoeliBanten]]), 2. [[SumateraKabupaten BaratTangerang|ResidentieKaresidenan Sumatra's WestkustBatavia]], ([[Bengkulu|ResidentieDaerah BenkoelenKhusus Ibukota Jakarta|Jakarta]]), 3. [[Lampung|ResidentieKabupaten LampoengscheBogor|Karesidenan DistrictenBuitenzorg]], ([[SumateraKota SelatanBogor|Residentie PalembangBogor]]), 4. [[JambiKabupaten Bandung|ResidentieKaresidenan DjambiPriangan]], ([[KepulauanKota RiauBandung|Residentie Riouw en OnderhoorighedenBandung]]), dan 5. [[Kabupaten Deli SerdangCirebon|ResidentieKaresidenan Oostkust van SumatraCheribon]], dan ([[KepulauanKota Bangka BelitungCirebon|Residentie Bangka en BillitonCirebon]] )[?]).
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota MedanJakarta|MedanJakarta]]/[[Kota Bandung|Bandung]] (?).
* Lain-lain:
# Pembentukan pertama.
# Saat dibentuk pertama kali belum ada UU yang mengatur mengenai pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud [[Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945|pasal 18 UUD]] ([[1945]]).
# Setelah [[Agresi Militer Belanda I|agresi militer I]] sebagian besar wilayahnya diduduki [[Belanda]] ([[1947]]).
# Dialihkan statusnya menjadi [[provinsi]] [[Daerah Otonom|otonom]] ([[1947]]).
# Berdasarkan [[Perjanjian Renville]] wilayahnya berkurang dan hanya tinggal sebagian dari wilayah [[Kabupaten Serang|karesidenan Banten]] ([[1948]]).
# Sebagian wilayahnya didirikan [[Negara Pasundan]] dan [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta|Distrik Federal Jakarta]] ([[1948]]).
 
'''Jawa Tengah (Administratif) (1945–[1947(?)])'''
'''[[Sumatera Barat|Sumatera Barat (1957/8-sekarang)]]'''
 
* Peraturan: Putusan [[Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia]] [[19 Agustus]] [[1945]].
[[Gambar:West Sumatra coa.svg|right|100px]]
* Wilayah asal: Wilayah [[Provinsi Jawa Tengah Hindia Belanda]] (1. [[Kabupaten Semarang|Karesidenan Semarang]], 2. [[Kabupaten Rembang|Karesidenan Rembang]], 3. [[Kabupaten Pekalongan|Karesidenan Pekalongan]], 4. [[Kabupaten Banyumas|Karesidenan Banyumas]], dan 5. [[Kabupaten Magelang|Karesidenan Kedu]]).
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Semarang|Semarang]] (?).
* Lain-lain:
# Pembentukan pertama.
# Saat dibentuk pertama kali belum ada UU yang mengatur mengenai pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud [[Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945|pasal 18 UUD]] ([[1945]]).
# Setelah [[Agresi Militer Belanda I|agresi militer I]] sebagian besar wilayahnya diduduki [[Belanda]] (1947).
# Berdasarkan [[Perjanjian Renville]] wilayahnya berkurang dan hanya tinggal sebagian dari wilayah [[Kabupaten Magelang|karesidenan Kedu]], [[Kabupaten Pati|Rembang]], dan [[Kabupaten Grobogan|Semarang]] ([[1948]]).
# Di wilayahnya didirikan [[Satuan Kenegaraan Jawa Tengah]] ([[1948]]).
 
'''Jawa Timur (Administratif) (1945–[1947(?)])'''
* Peraturan: [[Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang|UU Drt No. 19 Tahun 1957]] [disahkan [[9 Agustus]] [[1957]]; diundangkan [[10 Agustus]] [[1957]] ] (ditetapkan menjadi [[Undang-Undang|UU No. 61 Tahun 1958]] [disahkan [[25 Juli]] [[1958]]; diundangkan [[31 Juli]] [[1958]] ]).
* Wilayah asal: 1. [[Kabupaten Agam|Daerah Swatantra Tingkat II Agam]]; 2. [[Kabupaten Padang Pariaman|Daerah Swatantra Tingkat II Padang/Pariaman]]; 3. [[Kabupaten Solok|Daerah Swatantra Tingkat II Solok]]; 4. [[Kabupaten Pasaman|Daerah Swatantra Tingkat II Pasaman]]; 5. [[Kabupaten Sijunjung|Daerah Swatantra Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung]]; 6. [[Kabupaten Lima Puluh Kota|Daerah Swatantra Tingkat II Limapuluh Kota]]; 7. [[Kabupaten Pesisir Selatan|Daerah Swatantra Tingkat II Pesisir Selatan/Kerinci]], dikurangi dengan wilayah [[Kabupaten Kerinci|Kecamatan-kecamatan; 1.Kerinci Hulu, 2.Kerinci Tengah dan, 3.Kerinci Hilir;]] dan 8. [[Kabupaten Tanah Datar|Daerah Swatantra Tingkat II Tanah Datar]], (termaksud dalam [[Undang-Undang|UU No. 12 tahun 1956]]); 9. [[Kota Bukittinggi|Kotapraja Bukit Tinggi]] dan 10. [[Kota Padang|Kotapraja Padang]] (termaksud dalam [[Undang-Undang|UU No. 9 tahun 1956]]); 11. [[Kota Sawahlunto|Kotapraja Sawahlunto]]; 12. [[Kota Padangpanjang|Kotapraja Padang panjang]]; 13. [[Kota Solok|Kotapraja Solok]] dan 14. [[Kota Payakumbuh|Kotapraja Payakumbuh]] (termaksud dalam [[Undang-Undang|UU No. 8 tahun 1956]]).
* Kedudukan Pemerintahan (asal): [[Kota Bukittinggi|Bukittinggi]].
* Kedudukan Pemerintahan (sekarang): [[Kota Padang]].
* Lain-lain: Pemekaran dari Provinsi Sumatera Tengah [II].
 
* Peraturan: Putusan [[Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia]] [[19 Agustus]] [[1945]].
'''Sumatera Selatan [I] (1948-1950)'''
* Wilayah asal: Wilayah [[Provinsi Jawa Timur Hindia Belanda]] (1. [[Kabupaten Gresik|Karesidenan Surabaya]], 2. [[Kabupaten Sumenep|Karesidenan Madura]], 3. [[Kabupaten Bondowoso|Karesidenan Besuki]], 4. [[Kabupaten Malang|Karesidenan Malang]], 5. [[Kabupaten Kediri|Karesidenan Kediri]], 6. [[Kabupaten Madiun|Karesidenan Madiun]], dan 7. [[Kabupaten Bojonegoro|Karesidenan Bojonegoro]].).
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Surabaya|Surabaya]] (?).
* Lain-lain:
# Pembentukan pertama.
# Saat dibentuk pertama kali belum ada UU yang mengatur mengenai pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud [[Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945|pasal 18 UUD]] ([[1945]]).
# Setelah [[Agresi Militer Belanda I|agresi militer I]] sebagian besar wilayahnya diduduki Belanda ([[1947]]).
# Berdasarkan [[Perjanjian Renville]] wilayahnya berkurang dan hanya tinggal [[Kabupaten Madiun|Karesidenan Madiun]], [[Kabupaten Kediri|Karesidenan Kediri]], dan [[Kabupaten Bojonegoro|sebagian dari wilayah karesidenan Bojonegoro]] ([[1948]]).
# Di wilayahnya didirikan [[Negara Jawa Timur]] dan [[Negara Madura]] ([[1948]]).
 
===Pembentukan ulang menjadi 4 provinsi (1950–1961)===
* Peraturan: [[Undang-Undang|UU No. 10 Tahun 1948]] (disahkan dan diundangkan [[15 April]] [[1948]])
'''[[Jawa Barat|Jawa Barat (1950–sekarang)]]'''
* Wilayah asal: 1. [[Sumatera Selatan|Karesidenan Palembang]], 2. [[Bengkulu|Karesidenan Bengkulu]], 3. [[Lampung|Karesidenan Lampung]], dan 4. Karesidenan [[Kepulauan Bangka Belitung|Bangka-Biliton]].
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Palembang|Palembang]].
* Lain-lain:
# Pemekaran dari Provinsi Sumatera.
# Saat dibentuk pertama kali belum ada UU yang mengatur mengenai pemerintahan daerah ([[1948]]).
# Sebagian wilayahnya didirikan/menjadi [[Negara Sumatera Selatan]], [[Satuan kenegaraan Belitung]], dan [[Satuan kenegaraan Bangka]] (1948).
# Selama Periode [[PDRI|Pemerintahan Darurat]] sampai sekitar pertengahan [[1950]] pemerintahannya bersifat [[TNI|militer]].
# Dibentuk ulang menjadi [[Sumatera Selatan|Provinsi Sumatera Selatan [II] ]] tanpa pencabutan peraturan [[Undang-Undang|UU No. 10 Tahun 1948]] ([[1950]]).
 
[[Berkas:West Java coa.svg|jmpl|kiri|40px]]
'''[[Sumatera Selatan|Sumatera Selatan [II] (1950/9-sekarang)]]'''
 
* Peraturan:
[[Gambar:South Sumatra coa.png|right|100px]]
# UU No. 11 Tahun 1950 (disahkan dan diundangkan [[4 Juli]] [[1950]]; berlaku [[15 Agustus]] [[1950]]).
# PP RIS No. 21 Tahun 1950 (ditetapkan [[14 Agustus]] [[1950]]; diumumkan [[16 Agustus]] [[1950]]; berlaku [[17 Agustus]] [[1950]]).
 
* Wilayah asal: 1. [[Kabupaten Serang|Karesidenan Serang]], 2. [[Kabupaten Tangerang|Karesidenan Jakarta]], 3. [[Kabupaten Bogor|Karesidenan Bogor]], 4. [[Kabupaten Bandung|Karesidenan Priangan]], dan 5. [[Kabupaten Cirebon|Karesidenan Cirebon]].
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Bandung|Bandung]].
* Lain-lain:
# Pembentukan pertama (berdasarkan kesepakatan [[RIS]]-[[RI]] [lihat PP RIS No. 21 Tahun 1950])/Pembentukan ulang.
# Sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi [[Banten|Provinsi Banten]] ([[2000]]).
 
'''[[Jawa Tengah|Jawa Tengah (1950–sekarang)]]'''
 
[[Berkas:Coat of arms of Central Java.svg|jmpl|kiri|40px]]
 
* Peraturan:
# [[Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang|PerppuUU No. 310 Tahun 1950]] (disahkan dan diundangkan [[144 AgustusJuli]] [[1950]]; berlaku [[15 Agustus]] [[1950]]), jo. [[Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang||UU Drt No. 165 Tahun 1955]]1957 (keduanya ditetapkan menjadi [[Undang-Undang|UU No. 2518 Tahun 1959]] [disahkan [[26 Juni]] [[1959]]; diundangkan [[4 Juli]] [[1959]] ]1958); jo. [[Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang|Perppu No. 3 Tahun 1964]] (ditetapkan menjadi [[Undang-Undang|UU No. 14 tahun 1964]]); jo. [[Undang-Undang|UU No. 9 Tahun 1967]]; jo. [[Undang-Undang|UU No. 27 Tahun 2000]].
# [[Peraturan Pemerintah|PP RIS No. 21 Tahun 1950]] (ditetapkan [[14 Agustus]] [[1950]]; diumumkan [[16 Agustus]] [[1950]]; berlaku [[17 Agustus]] [[1950]]).
 
* Wilayah asal: 1. [[SumateraKabupaten SelatanSemarang|Karesidenan PalembangSemarang]], 2. [[BengkuluKabupaten Pati|Karesidenan BengkuluPati]], 3. [[LampungKabupaten Pekalongan|Karesidenan LampungPekalongan]], dan 4. [[KepulauanKabupaten BangkaBanyumas|Karesidenan Banyumas]], 5. [[Kabupaten Magelang|Karesidenan Kedu]], dan 6. [[Kabupaten BelitungSukoharjo|Karesidenan Bangka-BilitonSurakarta]].
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota PalembangSemarang|PalembangSemarang]].
* Lain-lain:
# Pembentukan pertama (berdasarkan kesepakatan [[RIS]]-[[RI]] [lihat [[Peraturan Pemerintah|PP RIS No. 21 Tahun 1950]] ])/Pembentukan ulang.
# Wilayah bekas [[Kasunanan Surakarta|Kesunanan Surakarta]] termasuk exclave Kotagede serta Imogiri dan [[Praja Mangkunagaran|Praja Mangkunegaran]] termasuk exclave Ngawen (yang keduanya telah dibubarkan dan wilayahnya dijadikan [[Kota Surakarta|Karesidenan Istimewa Surakarta]] pada [[1946]]) dimasukkan menjadi wilayah [[Jawa Tengah|Provinsi Jawa Tengah]] ([[1950]]).
# Sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi: 1. [[Lampung|Provinsi Lampung]] ([[1964]]), 2. [[Bengkulu|Provinsi Bengkulu]] ([[1967]]), dan 3. [[Kepualauan Bangka Belitung|Provinsi Kepulauan Bangka Belitung]] ([[2000]]).
# Terjadi pengurangan wilayah yaitu wilayah exclave Kotagede, Imogiri, dan Ngawen diserahkan pada [[Daerah Istimewa Yogyakarta]] ([[1957|1957/8]]).
 
'''Sumatera[[Jawa TengahTimur|Jawa [I]Timur (1948-19501950–sekarang)]]'''
 
[[Berkas:Coat of arms of East Java.svg|jmpl|kiri|40px]]
* Peraturan: [[Undang-Undang|UU No. 10 Tahun 1948]] (disahkan dan diundangkan [[15 April]] [[1948]]).
 
* Wilayah asal: 1. [[Sumatera Barat|Karesidenan Sumatera Barat]], 2. [[Riau|Karesidenan Riau]], dan 3. [[Jambi|Karesidenan Jambi]].
* Peraturan:
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Bukittinggi|Bukittinggi]].
# UU No. 2 Tahun 1950 (disahkan [[3 Maret]] [[1950]], diundangkan [[4 Maret]] [[1950]], berlaku [[15 Agustus]] [[1950]]) jo. UU No. 18 Tahun 1950.
# PP RIS No. 21 Tahun 1950 (ditetapkan [[14 Agustus]] [[1950]]; diumumkan [[16 Agustus]] [[1950]]; berlaku [[17 Agustus]] [[1950]]).
 
* Wilayah asal:
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Surabaya|Surabaya]].
* Lain-lain: Pembentukan pertama (berdasarkan kesepakatan [[RIS]]-[[RI]] [lihat PP RIS No. 21 Tahun 1950])/Pembentukan ulang.
 
'''[[Daerah Istimewa Yogyakarta|Daerah Istimewa Yogyakarta (1950–sekarang)]]'''
 
[[Berkas:Yogyakarta COA.svg|jmpl|kiri|40px]]
 
* Peraturan: UU No. 3 Tahun 1950 (disahkan [[3 Maret]] [[1950]], diundangkan [[4 Maret]] [[1950]], berlaku [[15 Agustus]] [[1950]]), jo. UU No. 19 Tahun 1950, jo. UU No. 9 Tahun 1955; jo. UU Drt No. 5 Tahun 1957 (ditetapkan menjadi UU No. 18 Tahun 1958).
* Nomenklatur yang digunakan:
# [[Daerah Istimewa Yogyakarta]] ([[1950]]-[[1965]], [[2012]]-sekarang).
# [[Daerah Istimewa Yogyakarta|Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta]] ([[1965]]-[[2012]]).
# [[Daerah Istimewa Yogyakarta|Provinsi Istimewa Yogyakarta]] ([[1999]] belum pernah digunakan).
 
* Wilayah asal: [[Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat|Daerah Kesultanan Yogyakarta]] dan [[Kadipaten Paku Alaman|Daerah [Kepangeranan] Pakualaman]]
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Yogyakarta|Yogyakarta]]
* Lain-lain:
# Pembentukan pertama/penurunan status [[Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat|kesultanan]] dan [[Kadipaten Paku Alaman|kepangeranan]] dari [[negara protektorat]] dalam lingkungan [[RI]] menjadi [[Daerah Istimewa|daerah istimewa setingkat provinsi]] dalam lingkungan [[RI]]).
# Pemekaran dari Provinsi Sumatera.
# Mengalami penambahan wilayah dari exclave [[Jawa Tengah|Provinsi Jawa Tengah]] yaitu Kotagede, Imogiri, dan Ngawen ([[1957|1957/8]]).
# Saat dibentuk pertama kali belum ada UU yang mengatur mengenai pemerintahan daerah ([[1948]]).
# Penurunan status dari [[Daerah Istimewa|daerah istimewa setingkat provinsi]] menjadi [[Provinsi|provinsi biasa]] ([[1965]]).
# Sebagian wilayahnya didirikan/menjadi [[Satuan kenegaraan Riau]] ([[1948]]).
===Pemekaran menjadi 5 provinsi (1961–2000)===
# Selama Periode [[PDRI|Pemerintahan Darurat]] sampai sekitar pertengahan [[1950]] pemerintahannya bersifat [[TNI|militer]].
# Dibentuk ulang menjadi Provinsi Sumatera Tengah [II] tanpa pencabutan peraturan [[Undang-Undang|UU No. 10 Tahun 1948]] ([[1950]]).
 
'''[[Daerah Khusus Ibukota Jakarta|Daerah Khusus Ibukota Jakarta (1961–sekarang)]]'''
'''Sumatera Tengah [II] (1950-1957/8)'''
 
[[Berkas:Jakarta COA.svg|jmpl|kiri|40px]]
 
* Peraturan:
# [[PeraturanUU Pemerintah PenggantiDrt Undang-Undang|PerppuRIS No. 420 Tahun 1950]] ([disahkan dan diundangkan [[1413 AgustusMei]] [[1950]]; berlaku surut [[1531 AgustusMaret]] [[1950]]) jo.] [[Peraturan(ditetapkan Pemerintahmenjadi Pengganti Undang-Undang|UU Drt No. 161 Tahun 19551956 [disahkan [[7 Februari]] [[1956]]; berlaku [[10 Februari]] [[1956]] ]).
# UU Pnps No. 2 Tahun 1961 jo. UU Pnps No. 15 Tahun 1963 dan UU No. 10 Tahun 1964 (semuanya dicabut dengan nomor 3).
# [[Peraturan Pemerintah|PP RIS No. 21 Tahun 1950]] (ditetapkan [[14 Agustus]] [[1950]]; diumumkan [[16 Agustus]] [[1950]]; berlaku [[17 Agustus]] [[1950]]).
# UU No. 11 Tahun 1990 (dicabut dengan nomor 4).
# UU No. 34 Tahun 1999 (dicabut dengan nomor 5).
# jo. UU No. 29 Tahun 2007.
 
* Nomenklatur yang digunakan:
* Wilayah asal: 1. [[Sumatera Barat|Karesidenan Sumatera Barat]], 2. [[Riau|Karesidenan Riau]], dan 3. [[Jambi|Karesidenan Jambi]].
# [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta|Kotapraja Jakarta Raya]] (1950–1961).
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Bukittinggi|Bukittinggi]].
# [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta|Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya]] (1961–1964).
# Jakarta/ Ibu kota Negara Republik Indonesia Jakarta (1964–1990).
# [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta]] (1990–1999).
# [[Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta]] (1999-sekarang).
 
* Wilayah asal: Wilayah-wilayah yang dimaksud dalam [[Keputusan Presiden|Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 125 tahun 1950]] ([[Kota Administrasi Jakarta Utara|Kota Batavia]] ditambah [[Kota Administrasi Jakarta Selatan|Kota Kebayoran]] dan [[Kota Administrasi Jakarta Timur|Kota Meester Cornelis/Jatinegara]] [?])
* Kedudukan Pemerintahan (sekarang): [[Kota Administrasi Jakarta Pusat]]
* Lain-lain:
# Berasal dari [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta|Distrik Federal Jakarta]] ([[Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat|Pasal 50 Konstitusi RIS 1949]]).
# Pembentukan pertama (berdasarkan kesepakatan [[RIS]]-[[RI]] [lihat [[Peraturan Pemerintah|PP RIS No. 21 Tahun 1950]] ])/Pembentukan ulang.
# Pada mulanya berbentuk [[kota]].
# Dibubarkan dengan [[Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang|UU Drt No. 19 Tahun 1957]] (ditetapkan menjadi [[Undang-Undang|UU No. 61 Tahun 1958]]). Wilayahnya dibentuk (dimekarkan) menjadi [[Sumatera Barat|Provinsi Sumatera Barat]] ([[1957|1957/8]]), [[Riau|Provinsi Riau]] ([[1957|1957/8]]), dan [[Jambi|Provinsi Jambi]] ([[1957|1957/8]]).
# Disetarakan dengan [[provinsi]] dengan nomenklatur Pemerintahan Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Raya ([[1961]]).
# Dibentuk sebagai [[Daerah Otonom|provinsi otonom]] dengan nomenklatur Daerah Khusus Ibu kota Jakarta ([[1990]]).
# Dinyatakan sebagai [[Daerah Khusus|daerah [otonomi] khusus]] karena sebagai Ibu kota Negara dengan nomenklatur Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta ([[1999]]).
# [[Daerah Khusus|Kekhususan [otonomi] ]] diatur kembali dengan UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Indonesia ([[2007]]).
 
===Pemekaran menjadi 6 provinsi (2000–sekarang)===
'''Sumatera Utara [I] (1948-1949)'''
'''[[Banten|Banten (2000-sekarang)]]'''
 
[[Berkas:Coat of arms of Banten.svg|jmpl|kiri|40px]]
* Peraturan: [[Undang-Undang|UU No. 10 Tahun 1948]] (disahkan dan diundangkan [[15 April]] [[1948]])
 
* Wilayah asal: 1. [[Aceh|Karesidenan Aceh]], 2. [[Tapanuli|Karesidenan Tapanuli]], dan 3. [[Kabupaten Deli Serdang|Karesidenan Sumatera Timur]].
* Peraturan: UU No. 23 Tahun 2000 (disahkan dan diundangkan [[17 Oktober]] [[2000]]).
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Medan|Medan]].
* Wilayah asal: 1. [[Kabupaten Serang]], 2. [[Kabupaten Pandeglang]], 3. [[Kabupaten Lebak]], dan 4. [[Kabupaten Tangerang]] (dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 1950), 5. [[Kota Tangerang]] (dimaksud dalam UU No. 2 Tahun 1993), dan 6. [[Kota Cilegon]] (dimaksud dalam UU No. 15 Tahun 1999).
* Kedudukan Pemerintahan (asal): [[Kabupaten Serang|Serang, sebagai sebagian wilayah Kabupaten Serang]].
* Kedudukan Pemerintahan (sekarang): [[Kota Serang]].
* Lain-lain: Pemekaran dari [[Jawa Barat|Provinsi Jawa Barat]].
 
== Regio IV Nusa Tenggara ==
===Pembentukan awal 1 provinsi (1945–1950)===
'''Sunda Kecil (Administratif) (1945–1946)'''
 
* Peraturan: Putusan [[Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia]] [[19 Agustus]] [[1945]].
* Wilayah asal: Wilayah [[Kepulauan Nusa Tenggara|den Kleine Soenda-eilanden]] dari [[Timur Raya (Hindia Belanda)|Gouvernements de Groote Oost]] meliputi [[Bali|Residentie Bali en Lombok]] dan [[Timor|Residentie Timor en Onderhoorigheden]], yang juga Daerah Kaigun Armada Selatan Kedua [[Pendudukan Jepang di Indonesia|Pemerintahan Militer Jepang]].
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kabupaten Buleleng|Singaraja]] (?)
* Lain-lain:
# Pembentukan Pertama.
# Pemekaran dari Provinsi Sumatera.
# Saat dibentuk pertama kali belum ada UU yang mengatur mengenai pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud [[Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945|pasal 18 UUD]] ([[19481945]]).
# Berdasar [[Persetujuan Linggarjati]] wilayah Provinsi Sunda Kecil tidak lagi masuk dalam wilayah de facto [[Republik Indonesia]] ([[1946]]).
# Sebagian wilayahnya didirikan/menjadi [[Negara Sumatera Timur]] ([[1948]]).
# Wilayahnya menjadi bagian dari [[Negara Indonesia Timur]] ([[1946]]).
# Selama Periode [[PDRI|Pemerintahan Darurat]] sampai akhir [[1949]] pemerintahannya bersifat [[TNI|militer]].
# Dibubarkan dengan [[Undang-Undang|Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah Tahun 1949 No. 8/Des/WKPM]] dan [[Undang-Undang|No. 9/Des/WKPM]]; Wilayahnya dibentuk (dimekarkan) menjadi [[Aceh|Provinsi Aceh]] dan [[Kabupaten Tapanuli Tengah|Provinsi Tapanuli-Sumatera Timur]] ([[1949]]).
 
===Pembentukan ulang (1950–1958)===
'''Sumatera Utara [II] (1950-1956)'''
'''Nusa Tenggara (Administratif) (1950–1958)'''
* Peraturan:
# [[Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang|Perppu No. 5 Tahun 1950]] (disahkan [[14 Agustus]] [[1950]]; berlaku [[15 Agustus]] [[1950]]) jo. [[Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang|UU Drt No. 16 Tahun 1955]].
# [[Peraturan Pemerintah|PP RIS No. 21 Tahun 1950]] (ditetapkan [[14 Agustus]] [[1950]]; diumumkan [[16 Agustus]] [[1950]]jj; berlaku [[17 Agustus]] [[1950]]).
 
* Peraturan: PP RIS No. 21 Tahun 1950 (ditetapkan [[14 Agustus]] [[1950]]; diumumkan [[16 Agustus]] [[1950]]; berlaku [[17 Agustus]] [[1950]]).
* Wilayah asal: 1. [[Aceh|Karesidenan Aceh]], 2. [[Tapanuli|Karesidenan Tapanuli]], dan 3. [[Kabupaten Deli-Serdang|Karesidenan Sumatera Timur]].
* Nomenklatur yang digunakan:
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Medan|Medan]].
# [[Nusa Tenggara|Sunda Kecil]] ([[1950]]-[[1954|1954/8]]).
* Lain-lain:
# [[Nusa Tenggara]] ([[1954|1954/8]]-[[1958]]).
# Pembentukan pertama (berdasarkan kesepakatan [[RIS]]-[[RI]] [lihat [[Peraturan Pemerintah|PP RIS No. 21 Tahun 1950]] ])/Pembentukan ulang.
# [[Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang|Perppu No. 5 Tahun 1950]] dicabut dan diganti dengan [[Undang-Undang|UU No 24 Tahun 1956]]; Wilayahnya dibentuk (dimekarkan) menjadi [[Aceh|Provinsi Aceh [II] ]] ([[1956]]) dan [[Sumatera Utara|Provinsi Sumatera Utara [III] ]] ([[1956]]).
 
* Wilayah asal: 1. [[Pulau Bali|Daerah Bali]], 2. [[Pulau Lombok|Daerah Lombok]], 3. [[Pulau Sumbawa|Daerah Sumbawa]], 4. [[Pulau Flores|Daerah Flores]], 5. [[Pulau Sumba|Daerah Sumba]], dan 6. [[Pulau Timor|Daerah Timor dan kepulauan di sekitarnya]] [[Negara Indonesia Timur]].
'''[[Sumatera Utara|Sumatera Utara [III] (1956-sekarang)]]'''
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kabupaten Buleleng|Singaraja]] (?).
* Lain-lain:
# Pembentukan pertama (berdasarkan kesepakatan [[RIS]]-[[RI]])/Pembentukan ulang.
# Mengalami pergantian nomenklatur dari [[Nusa Tenggara|Provinsi Sunda Kecil]] menjadi [[Nusa Tenggara|Provinsi Nusa Tenggara]] berdasarkan UU Drt No. 9 Tahun 1954 (ditetapkan menjadi UU No. 8 Tahun 1958) (1954/8).
# Wilayahnya dibentuk (dimekarkan) menjadi [[Bali|Provinsi Bali]], [[Nusa Tenggara Barat|Provinsi Nusa Tenggara Barat]], dan [[Nusa Tenggara Timur|Provinsi Nusa Tenggara Timur]] tanpa ada pembubaran secara jelas ([[1958]]).
 
===Pemekaran menjadi 3 provinsi (1958–1976)===
[[Gambar:North Sumatra coa.png|right|100px]]
'''[[Bali|Bali (1958–sekarang)]]'''
 
[[Berkas:Coat_of_arms_of_Bali.svg|jmpl|kiri|30px]]
* Peraturan: [[Undang-Undang|UU No 24 Tahun 1956]] (disahkan [[29 November]] [[1956]]; diundangkan [[7 Desember]] [[1956]])
* Wilayah asal: 1. [[Tapanuli|Karesidenan Tapanuli]] dan 2. [[Kabupaten Deli Serdang|Karesidenan Sumatera Timur]] [meliputi wilayah: [[Kabupaten Tapanuli Tengah]], [[Kabupaten Tapanuli Utara]], [[Kabupaten Tapanuli Selatan]], [[Kabupaten Nias]], [[Kabupaten Langkat]], [[Kabupaten Karo]], [[Kabupaten Deli Serdang|Kabupaten Deli-Serdang]], [[Kabupaten Simalungun|Kabupaten Simelungun]], [[Kabupaten Asahan]], [[Kabupaten Labuhanbatu|Kabupaten Labuhan Batu]] (dimaksud dalam [[Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang|UU Drt No. 7 Tahun 1956]]); [[Kota Medan|Kota Besar Medan]], [[Kota Pematangsiantar|Kota Besar Pematang Siantar]], [[Kota Sibolga|Kota Besar Sibolga]] (dimaksud dalam [[Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang|UU Drt No. 8 Tahun 1956]]); [[Kota Tanjung Balai|Kota Kecil Tanjung Balai]], [[Kota Binjai|Kota Kecil Binjai]], dan [[Kota Tebing Tinggi|Kota Kecil Tebing Tinggi]] (termaksud dalam [[Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang|UU Drt No. 9 Tahun 1956]])].
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Medan|Medan]].
* Lain-lain: Pemekaran dan pembentukan ulang dari Provinsi Sumatera Utara [II].
 
* Peraturan: UU No. 64 Tahun 1958 (disahkan [[11 Agustus]] [[1958]]; diundangkan [[14 Agustus]] [[1958]]).
'''Tapanuli-Sumatera Timur (1949-1950)'''
* Wilayah asal: [[Bali|Daerah Bali]] (sebagai dimaksud dalam [[Negara Indonesia Timur|pasal 14 ayat 1 sub 6 dari Staatsblad 1946 No. 143]]).
* Kedudukan Pemerintahan (asal): [[Kabupaten Buleleng|Singaraja]].
* Kedudukan Pemerintahan (sekarang): [[Kota Denpasar]].
* Lain-lain: Pemekaran dari [[Nusa Tenggara|Provinsi Administratif Nusa Tenggara]] [atau Pembentukan pertama dari wilayah [[Negara Indonesia Timur]] (?)].
* Wilayah asal: 1. [[Pulau Bali|Daerah Bali]], 2. [[Pulau Lombok|Daerah Lombok]], 3. [[Pulau Sumbawa|Daerah Sumbawa]], 4. [[Pulau Flores|Daerah Flores]], 5. [[Pulau Sumba|Daerah Sumba]], dan 6. [[Pulau Timor|Daerah Timor dan kepulauan di sekitarnya]] [[Negara Indonesia Timur]].
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kabupaten Buleleng|Singaraja]] (?).
* Lain-lain:
# Pembentukan pertama (berdasarkan kesepakatan [[RIS]]-[[RI]])/Pembentukan ulang.
# Mengalami pergantian nomenklatur dari [[Nusa Tenggara|Provinsi Sunda Kecil]] menjadi [[Nusa Tenggara|Provinsi Nusa Tenggara]] berdasarkan UU Drt No. 9 Tahun 1954 (ditetapkan menjadi UU No. 8 Tahun 1958) (1954/8).
# Wilayahnya dibentuk (dimekarkan) menjadi [[Bali|Provinsi Bali]], [[Nusa Tenggara Barat|Provinsi Nusa Tenggara Barat]], dan [[Nusa Tenggara Timur|Provinsi Nusa Tenggara Timur]] tanpa ada pembubaran secara jelas ([[1958]]).
 
'''[[Nusa Tenggara Barat|Nusa Tenggara Barat (1958–sekarang)]]'''
* Peraturan: [[Undang-Undang|Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah Tahun 1949 No. 9/Des/WKPM]] (disahkan [[17 Desember]] [[1949]]; berlaku [[1 Januari]] [[1950]]).
 
* Wilayah asal: [[Tapanuli|Karesidenan Tapanuli]] dan [[Kabupaten Simalungun|Karesidenan Sumatera Timur]] yang tidak termasuk wilayah [[Negara Sumatera Timur]].
[[Berkas:West Nusa Tenggara COA.svg|jmpl|kiri|30px]]
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Sibolga|Sibolga]].
 
* Lain-lain:
* Peraturan: UU No. 64 Tahun 1958 (disahkan [[11 Agustus]] [[1958]]; diundangkan [[14 Agustus]] [[1958]]).
# Merupakan pemekaran dari Provinsi Sumatera Utara [I].
* Wilayah asal: 1. [[Pulau Lombok|Daerah Lombok]] dan 2. [[Pulau Sumbawa|Daerah Sumbawa]] (sebagai dimaksud dalam [[Negara Indonesia Timur|pasal 14 ayat 1 sub 7 dan 8 dari Staatsblad 1946 No. 143]]).
# Dibubarkan dengan [[Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang|Perppu No. 5 Tahun 1950]]; Wilayahnya digabung dengan [[Aceh|Provinsi Aceh]] menjadi Provinsi Sumatera Utara [II] ([[1950]]).
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Mataram|Mataram]].
* Lain-lain: Pemekaran dari [[Nusa Tenggara|Provinsi Administratif Nusa Tenggara]] [atau Pembentukan pertama dari wilayah [[Negara Indonesia Timur]] (?)].
 
'''[[Nusa Tenggara Timur|Nusa Tenggara Timur (1958–sekarang)]]'''
 
[[Berkas:Coat of Arms of East Nusa Tenggara NEW.png|jmpl|kiri|30px]]
 
* Peraturan: UU No. 64 Tahun 1958 (disahkan [[11 Agustus]] [[1958]]; diundangkan [[14 Agustus]] [[1958]]).
* Wilayah asal: 1. [[Pulau Flores|Daerah Flores]]; 2. [[Pulau Sumba|Daerah Sumba]]; dan 3. [[Pulau Timor|Daerah Timor dan kepulauannya]] (sebagai dimaksud dalam [[Negara Indonesia Timur|pasal 14 ayat 1 sub 9, 10, dan 11 dari Staatsblad 1946 No. 143]]).
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Kupang|Kupang]].
* Lain-lain: Pemekaran dari [[Nusa Tenggara|Provinsi Administratif Nusa Tenggara]] [atau Pembentukan pertama dari wilayah [[Negara Indonesia Timur]] (?)].
 
===Penggabungan menjadi 4 provinsi (1976–1999)===
 
'''[[Timor Timur]] (1976–1999)'''
 
[[Berkas:Coat of arms of Timor Timur.svg|jmpl|kiri|40px]]
 
* Peraturan: UU No. 7 Tahun 1976 (disahkan dan diundangkan 17-07-1976).
* Wilayah asal: wilayah bekas koloni [[Portugis]] di [[Pulau Timor|Timor]].
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Dili|Dili]].
* Lain-lain:
# Pembentukan pertama berdasar [[Deklarasi Balibo|Proklamasi Rakyat Timor Timur di Balibo]] tanggal [[30 November]] [[1975]] dan Petisi Rakyat dari koalisi partai pro-integrasi Pemerintah Sementara Timor Timur di [[Kota Dili|Dili]] tanggal [[31 Mei]] [[1976]] [[Invasi Indonesia ke Timor Timur|pasca aneksasi wilayah Indonesia ke wilayah yang bukan bekas bagian Hindia Belanda.]]
# Mendapat kemerdekaan tahun [[2002]], melalui [[Referendum kemerdekaan Timor Leste 1999|referendum tahun 1999]] berdasar [[Resolusi 1246 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa]].
 
===Kembali menjadi 3 provinsi (1999–sekarang)===
*[[Bali]]
*[[Nusa Tenggara Barat]]
*[[Nusa Tenggara Timur]]
 
== Regio V Sulawesi ==
===Awal pembentukan (1945–1960)===
'''[[Sulawesi (provinsi)|Sulawesi]] (Administratif) [I] (1945–1946)'''
 
* Peraturan: Putusan [[Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia]] [[19 Agustus]] [[1945]].
* Wilayah asal: Daerah Kaigun Armada Selatan Kedua / Wilayah der Insel Celebes dari [[Timur Raya (Hindia Belanda)|Gouvernements de Groote Oost]] yang meliputi [[Sulawesi Selatan|Residentie Celebes en Onderhoorigheden]] dan [[Sulawesi Utara|Residentie Manado]].
* Kedudukan Pemerintahan: [[Makassar]]/[[Menado]] (?).
* Lain-lain:
# Pembentukan Pertama.
# Saat dibentuk pertama kali belum ada UU yang mengatur mengenai pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud [[Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945|pasal 18 UUD]] ([[1945]]).
# Berdasarkan [[Perundingan Linggarjati]] wilayah Provinsi Sulawesi tidak lagi masuk dalam wilayah de facto [[Revolusi Nasional Indonesia|Republik Indonesia (1946)]].
# Wilayahnya menjadi bagian dari [[Negara Indonesia Timur]] ([[1946]]).
 
'''[[Sulawesi (provinsi)|Sulawesi]] (Administratif) [II] (1950–1960)'''
 
* Peraturan: PP RIS No. 21 Tahun 1950 (ditetapkan [[14 Agustus]] [[1950]]; diumumkan [[16 Agustus]] [[1950]]; berlaku [[17 Agustus]] [[1950]]).
* Wilayah asal: 1. [[Sulawesi Selatan|Daerah Sulawesi Selatan]], 2. [[Sulawesi Utara|Daerah Minahasa]], 3. [[Kabupaten Kepulauan Sangihe|Daerah Sangihe dan Talaud]], 4. [[Gorontalo|Daerah Sulawesi Utara]], dan 5. [[Sulawesi Tengah|Daerah Sulawesi Tengah]] [[Negara Indonesia Timur]].
* Kedudukan Pemerintahan: [[Makassar]]/[[Menado]] (?)
* Lain-lain:
# Pembentukan pertama (berdasarkan kesepakatan [[RIS]]-[[RI]]).
# Wilayahnya dimekarkan menjadi Provinsi Administratif Sulawesi Selatan dan Provinsi Administratif Sulawesi Utara ([[1960]]).
 
===Pemekaran menjadi 2 provinsi (1960–1964)===
[[Berkas:Old map of Sulawesi (1960).svg|kanan|thumb|100px|Pembagian administratif pulau Sulawesi (1960–1964)]]
'''Sulawesi Utara (Administratif) (1960)'''
 
* Peraturan: Peraturan Presiden No. 5 Tahun 1960 (disahkan dan diundangkan [[31 Maret]] [[1960]]).
* Wilayah asal: Daerah-Daerah Tingkat II/Kotapraja dimaksud dalam UU No. 29 Tahun 1959 pasal 1 ayat (1) nomor 1-10 (yaitu: 1. [[Kota Manado|Kotapraja Menado]], 2. [[Kabupaten Kepulauan Sangihe|Daerah Tingkat II Kepulauan Sangihe dan Talaud]], 3. [[Kabupaten Minahasa|Daerah Tingkat II Minahasa]], 4. [[Kabupaten Bolaang Mongondow|Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow]], 5. [[Kabupaten Gorontalo|Daerah Tingkat II Gorontalo]], 6. [[Kabupaten Donggala|Daerah Tingkat II Donggala]], 7. [[Kabupaten Toli-Toli|Daerah Tingkat II Buol-Toli-Toli]], 8. [[Kota Gorontalo|Kotapraja Gorontalo]], 9. [[Kabupaten Poso|Daerah Tingkat II Poso]], dan 10. [[Kabupaten Banggai|Daerah Tingkat II Banggai]].
* Kedudukan Pemerintahan: [[Menado]] (?).
* Lain-lain:
# Pemekaran dari Provinsi Administratif Sulawesi.
# Dialihkan statusnya menjadi [[provinsi]] [[Daerah Otonom|otonom]] dengan nomenklatur [[Sulawesi Utara|Provinsi Sulawesi Utara-Tengah]] ([[1960]]).
 
'''Sulawesi Selatan (Administratif) (1960)'''
 
* Peraturan: Peraturan Presiden No. 5 Tahun 1960 (disahkan dan diundangkan [[31 Maret]] [[1960]]).
* Wilayah asal: Daerah-Daerah Tingkat II/Kotapraja dimaksud dalam UU No. 29 Tahun 1959 pasal 1 ayat (1) nomor 11-37 (yaitu: 11. [[Kota Makassar|Kotapraja Makassar]], 12.[[Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan|Daerah Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan]], 13. [[Kabupaten Maros|Daerah Tingkat II Maros]], 14. [[Kabupaten Gowa|Daerah Tingkat II Gowa]], 15. [[Kabupaten Jeneponto|Daerah Tingkat II Jeneponto]], 16. [[Kabupaten Takalar|Daerah Tingkat II Takalar]], 17. [[Kabupaten Luwu|Daerah Tingkat II Luwu]], 18. [[Kabupaten Tana Toraja|Daerah Tingkat II Tana Toraja]], 19. [[Kabupaten Bone|Daerah Tingkat II Bone]], 20. [[Kabupaten Wajo|Daerah Tingkat II Wajo]], 21. [[Kabupaten Soppeng|Daerah Tingkat II Soppeng]], 22. [[Kabupaten Bantaeng|Daerah Tingkat II Bonthain]], 23. [[Kabupaten Bulukumba|Daerah Tingkat II Bulukumba]], 24. [[Kabupaten Sinjai|Daerah Tingkat II Sinjai]], 25. [[Kabupaten Kepulauan Selayar|Daerah Tingkat II Selayar]], 26. [[Kota Parepare|Kotapraja Parepare]], 27.[[Kabupaten Barru|Daerah Tingkat II Barru]], 28. [[Kabupaten Sidenreng Rappang|Daerah Tingkat II Sidenreng-Rappang]], 29. [[Kabupaten Pinrang|Daerah Tingkat II Pinrang]], 30. [[Kabupaten Enrekang|Daerah Tingkat II Enrekang]], 31. [[Kabupaten Majene|Daerah Tingkat II Majene]], 32. [[Kabupaten Mamuju|Daerah Tingkat II Mamuju]], 33. [[Kabupaten Polewali Mandar|Daerah Tingkat II Polewali-Mamasa]], 34. [[Kabupaten Buton|Daerah Tingkat II Buton]], 35. [[Kabupaten Muna|Daerah Tingkat II Muna]], 36. [[Kabupaten Kendari|Daerah Tingkat II Kendari]], dan 37. [[Kabupaten Kolaka|Daerah Tingkat II Kolaka]]).
* Kedudukan Pemerintahan: [[Makassar]] (?).
* Lain-lain:
# Pemekaran dari Provinsi Administratif Sulawesi.
# Dialihkan statusnya menjadi [[provinsi]] [[Daerah Otonom|otonom]] dengan nomenklatur [[Sulawesi Selatan|Provinsi Sulawesi Selatan-Tenggara]] ([[1960]]).
 
===Pemekaran menjadi 4 provinsi (1964–1999)===
'''[[Sulawesi Selatan|Sulawesi Selatan (1960/4–sekarang)]]'''
 
[[Berkas:Coat of arms of South Sulawesi.svg|jmpl|kiri|30px]]
[[Berkas:Wilayah Sulawesi Selatan (1960-2004).gif|thumb|100px|Sejarah Wilayah Sulawesi Selatan]]
* Peraturan: UU No. 47 Prp Tahun 1960 (disahkan dan diundangkan [[13 Desember]] [[1960]]) jo. Perppu No. 2 Tahun 1964 (ditetapkan menjadi UU No. 13 Tahun 1964).
* Nomenklatur yang digunakan:
# [[Sulawesi Selatan|Provinsi Sulawesi Selatan-Tenggara]] ([[1960]]-[[1964]]).
# [[Provinsi Sulawesi Selatan]] ([[1964]]–sekarang).
 
* Wilayah asal: Provinsi Administratif Sulawesi Selatan (meliputi: 1. [[Kota Makassar|Kotapraja Makassar]], 2.[[Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan|Daerah Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan]], 3. [[Kabupaten Maros|Daerah Tingkat II Maros]], 4. [[Kabupaten Gowa|Daerah Tingkat II Gowa]], 5. [[Kabupaten Jeneponto|Daerah Tingkat II Jeneponto]], 6. [[Kabupaten Takalar|Daerah Tingkat II Takalar]], 7. [[Kabupaten Luwu|Daerah Tingkat II Luwu]], 8. [[Kabupaten Tana Toraja|Daerah Tingkat II Tana Toraja]], 9. [[Kabupaten Bone|Daerah Tingkat II Bone]], 10. [[Kabupaten Wajo|Daerah Tingkat II Wajo]], 11. [[Kabupaten Soppeng|Daerah Tingkat II Soppeng]], 12. [[Kabupaten Bantaeng|Daerah Tingkat II Bonthain]], 13. [[Kabupaten Bulukumba|Daerah Tingkat II Bulukumba]], 14. [[Kabupaten Sinjai|Daerah Tingkat II Sinjai]], 15. [[Kabupaten Kepulauan Selayar|Daerah Tingkat II Selayar]], 16. [[Kota Parepare|Kotapraja Parepare]], 17.[[Kabupaten Barru|Daerah Tingkat II Barru]], 18. [[Kabupaten Sidenreng Rappang|Daerah Tingkat II Sidenreng-Rappang]], 19. [[Kabupaten Pinrang|Daerah Tingkat II Pinrang]], 20. [[Kabupaten Enrekang|Daerah Tingkat II Enrekang]], 21. [[Kabupaten Majene|Daerah Tingkat II Majene]], 22. [[Kabupaten Mamuju|Daerah Tingkat II Mamuju]], 23. [[Kabupaten Polewali Mandar|Daerah Tingkat II Polewali-Mamasa]], 24. [[Kabupaten Buton|Daerah Tingkat II Buton]], 25. [[Kabupaten Muna|Daerah Tingkat II Muna]], 26. [[Kabupaten Kendari|Daerah Tingkat II Kendari]], dan 27. [[Kabupaten Kolaka|Daerah Tingkat II Kolaka]] [dimaksud dalam UU No. 29 Tahun 1959])
* Kedudukan Pemerintahan: [[Makassar]].
* Lain-lain:
# Pembentukan pertama/Alih status Provinsi Administratif Sulawesi Selatan.
# Sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi [[Provinsi Sulawesi Tenggara]] ([[1964]]) dan [[Provinsi Sulawesi Barat]] ([[2004]]).
 
'''[[Sulawesi Tengah|Sulawesi Tengah (1964–sekarang)]]'''
 
[[Berkas:Coat of arms of Central Sulawesi.svg|jmpl|kiri|30px]]
 
* Peraturan: Perppu No. 2 Tahun 1964 [disahkan dan diundangkan [[13 Februari]] [[1964]]; berlaku surut [[1 Januari]] [[1964]] ] (ditetapkan menjadi UU No. 13 Tahun 1964 [disahkan dan diundangkan [[23 September]] [[1964]]; berlaku surut [[1 Januari]] [[1964]] ]) jo. UU No. 47 Prp Tahun 1960.
* Wilayah asal: [[Kabupaten Toli-Toli|Daerah Tingkat II Buol-Toli-Toli]], [[Kabupaten Donggala|Daerah Tingkat II Donggala]], [[Kabupaten Poso|Daerah Tingkat II Poso]] dan [[Kabupaten Banggai|Daerah Tingkat II Banggai]] (dimaksud dalam UU No. 29 Tahun 1959).
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Palu|Palu]].
* Lain-lain: Pemekaran dari [[Sulawesi Utara|Provinsi Sulawesi Utara-Tengah]].
 
'''[[Sulawesi Tenggara|Sulawesi Tenggara (1964–sekarang)]]'''
[[Berkas:Southeast_Sulawesi_COA.svg|jmpl|kiri|40px]]
 
* Peraturan: Perppu No. 2 Tahun 1964 [disahkan dan diundangkan [[13 Februari]] [[1964]]; berlaku surut [[1 Januari]] [[1964]] ] (ditetapkan menjadi UU No. 13 Tahun 1964 [disahkan dan diundangkan [[23 September]] [[1964]]; berlaku surut [[1 Januari]] [[1964]] ]) jo. UU No. 47 Prp Tahun 1960.
* Wilayah asal: [[Kabupaten Kendari|Daerah Tingkat II Kendari]], [[Kabupaten Kolaka|Daerah Tingkat II Kolaka]], [[Kabupaten Muna|Daerah Tingkat II Muna]], dan [[Kabupaten Buton|Daerah Tingkat II Buton]] (dimaksud dalam UU No. 29 Tahun 1959).
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kendari]].
* Lain-lain: Pemekaran dari [[Sulawesi Selatan|Provinsi Sulawesi Selatan-Tenggara]].
 
'''[[Sulawesi Utara|Sulawesi Utara (1960/4–sekarang)]]'''
[[Berkas:Wilayah Sulawesi Utara (1960-2000).gif|thumb|100px|ka|Peta Administrasi Sulawesi Utara]]
[[Berkas:Coat of arms of North Sulawesi.svg|jmpl|kiri|30px]]
 
* Peraturan: UU No. 47 Prp Tahun 1960 [disahkan dan diundangkan [[13 Desember]] [[1960]] ] jo. Perppu No. 2 Tahun 1964 (ditetapkan menjadi UU No. 13 Tahun 1964).
* Nomenklatur yang digunakan:
# [[Sulawesi Utara|Provinsi Sulawesi Utara-Tengah]] ([[1960]]-[[1964]]).
# [[Provinsi Sulawesi Utara]] ([[1964]] – sekarang).
 
* Wilayah asal: Wilayah Provinsi Administratif Sulawesi Utara (meliputi: [dimaksud dalam UU No. 29 Tahun 1959]).
* Kedudukan Pemerintahan: [[Menado]].
* Lain-lain:
# Pembentukan pertama/Alih status Provinsi Administratif Sulawesi Utara.
# Sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi [[Provinsi Gorontalo]] ([[2000]]).
 
===Pemekaran menjadi 6 provinsi (2000–sekarang)===
'''[[Gorontalo|Gorontalo (2000–sekarang)]]'''
 
[[Berkas:Coat of arms of Gorontalo.svg|jmpl|kiri|30px]]
 
* Peraturan: UU No. 38 Tahun 2000 (disahkan dan diundangkan [[22 Desember]] [[2000]]).
* Wilayah asal: 1. [[Kabupaten Gorontalo]], 2. [[Kota Gorontalo]] (dimaksud dalam UU No. 29 Tahun 1959]), dan 3. [[Kabupaten Boalemo]] (dimaksud UU No. 50 Tahun 1999).
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Gorontalo]].
* Lain-lain: Pemekaran dari [[Provinsi Sulawesi Utara]].
 
'''Sulawesi Barat (2004–sekarang)'''
 
[[Berkas:Coat of arms of West Sulawesi.svg|jmpl|kiri|30px]]
 
* Peraturan: UU No. 26 Tahun 2004 (disahkan dan diundangkan [[22 September]] [[2004]]).
* Wilayah asal: 1. [[Kabupaten Majene]], 2. [[Kabupaten Polewali Mandar|Kabupaten Polewali Mamasa]], 3. [[Kabupaten Mamuju]] (dimaksud dalam UU No. 29 Tahun 1959), 4. [[Kabupaten Mamasa]] (dimaksud dalam UU No. 11 Tahun 2002), dan 5. [[Kabupaten Mamuju Utara]] (dimaksud dalam UU No. 7 Tahun 2003)
* Kedudukan Pemerintahan asal: [[Mamuju]].
* Lain-lain: Pemekaran dari [[Provinsi Sulawesi Selatan]].
 
== Regio VI Maluku–Papua ==
===Awal pembentukan (1945–1956)===
'''Maluku (Administratif) [I] (1945-1946)'''
 
* Peraturan: Putusan [[Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia]] [[19 Agustus]] [[1945]].
* Wilayah asal: Wilayah [[Maluku|Residentie Molukken]] [[Timur Raya (Hindia Belanda)|Gouvernements de Groote Oost]] ([[Kabupaten Maluku Tenggara|Afdeling Tual]], [[Kabupaten Maluku Tengah|Afdeling Ambiona]], [[Maluku Utara|Afdeling Ternate]], [[Kabupaten Merauke|Afdeling Westkust Nieuw Guinea]], dan [[Kabupaten Jayapura|Afdeling Nordkust Nieuw Guinea]] [?]).
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Ambon|Ambon]], [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta|Jakarta]] (de facto)
* Lain-lain:
# Pembentukan pertama.
# Saat dibentuk pertama kali belum ada UU yang mengatur mengenai pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud [[Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945|pasal 18 UUD]] ([[1945]])
# Berdasar [[Perundingan Linggarjati]] wilayah [[Maluku|Provinsi Maluku [I] ]] tidak lagi masuk dalam wilayah de facto [[Revolusi Nasional Indonesia|Republik Indonesia (1946).]]
# Wilayahnya menjadi bagian dari [[Negara Indonesia Timur]].
 
'''Maluku (Administratif) [II] (1950-1957)'''
 
* Peraturan: PP RIS No. 21 Tahun 1950 (ditetapkan [[14 Agustus]] [[1950]]; diumumkan [[16 Agustus]] [[1950]]; berlaku [[17 Agustus]] [[1950]]).
* Wilayah asal: [[Maluku Utara|Daerah Maluku Utara]], dan [[Maluku|Daerah Maluku Selatan]] (sebagai dimaksud dalam [[Negara Indonesia Timur|pasal 14 ayat 1 sub 12 dan 13 dari Staatsblad 1946 No. 143]]) serta [[Papua|Karesidenan Nieuw Guinea]] (sebagai dimaksud dalam [[Negara Indonesia Timur|pasal 1 ayat 2 dari Staatsblad 1946 No. 143]]).
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Ambon|Ambon]].
* Lain-lain:
# Pembentukan pertama (berdasarkan kesepakatan [[RIS]]-[[RI]]).
# Sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi [[Papua|Provinsi Irian Barat (otonom)]] ([[1956]])
# Mengalami pengurangan wilayah yaitu [[Kabupaten Halmahera Tengah|Distrik Maba dan Gebe dari Kawedanan Weda]] diserahkan kepada [[Papua|Provinsi Irian Barat [I] ]] ([[1956|1956/7/8]]).
# Dialihkan statusnya menjadi [[provinsi]] [[Daerah Otonom|otonom]] ([[1957]]).
 
===Penggabungan Irian Barat dan Alih Status Provinsi Otonom Maluku (1956–1962)===
'''Irian Barat [I] (1956/7/8-1962)'''
 
* Peraturan: UU No. 15 Tahun 1956 (disahkan dan diundangkan [[16 Agustus]] [[1956]]) jo. UU Drt No. 20 Tahun 1957 [disahkan dan diundangkan [[10 Agustus]] [[1957]]; berlaku surut [[16 Agustus]] [[1956]] ] (ditetapkan menjadi UU No. 23 Tahun 1958 [disahkan [[17 Juni]] [[1958]]; diundangkan [[4 Juli]] [[1958]]; berlaku surut [[16 Agustus]] [[1956]] ]).
* Wilayah asal: [[Papua|Wilayah Irian Barat]] dan [[Kota Tidore Kepulauan|Kawedanaan Tidore]], serta [[Kabupaten Halmahera Tengah|Distrik Weda dan Distrik Petani (sebagian wilayah Kawedanan Weda)]].
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Tidore Kepulauan|Tidore]].
* Lain-lain:
# Pembentukan pertama/pemekaran dari Provinsi Administratif Maluku.
# Mendapat tambahan wilayah yaitu [[Kabupaten Halmahera Tengah|Distrik Maba dan Distrik Gebe]] dari Provinsi Administratif Maluku sehingga wilayahnya meliputi [[Papua|Irian Barat]] serta [[Kota Tidore Kepulauan|Kawedanaan Tidore]] dan seluruh [[Kabupaten Halmahera Tengah|Kawedanan Weda]] ([[1957|1957/8]]).
# Dibubarkan dan dibentuk ulang pada [[1962]].
 
'''[[Maluku|Maluku (1957/8-sekarang)]]'''
 
[[Berkas:Coat of arms of Maluku.svg|jmpl|kiri|40px]]
 
* Peraturan: UU Drt No. 22 Tahun 1957 [disahkan dan diundangkan [[10 Agustus]] [[1957]] ] (ditetapkan menjadi UU No. 20 Tahun 1958 [disahkan [[17 Juni]] [[1958]]; diundangkan [[1 Juli]] [[1958]] ]) jo. Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1962.
* Wilayah asal: Wilayah Provinsi Maluku termaksud dalam PP RIS No.21 tahun 1950 jis. pasal 1 dan pasal 2 ayat 2 UU No. 15 tahun 1956 jo. UU Drt No. 20 Tahun 1957 yang wilayahnya meliputi: 1. [[Maluku Utara|Wilayah Daerah Maluku Utara]] (termaksud dalam [[Negara Indonesia Timur|pasal 14 ayat 1 sub 6 dari Staatsblad 1946 No. 143]] jo. [[Negara Indonesia Timur|UU NIT No.44 tahun 1950]] jo. UU No.15 Tahun 1956 jo. UU Drt No. 20 Tahun 1957); 2. [[Kabupaten Maluku Tengah|Wilayah Daerah Maluku Tengah]], dan 3. [[Kabupaten Maluku Tenggara|Wilayah Daerah Maluku Tenggara]] (termaksud dalam PP No.35 Tahun 1952 jo. PP No.3 Tahun 1955); serta 4. [[Kota Ambon|Wilayah Daerah Ambon]] (termaksud dalam PP No. 15 Tahun 1955).
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Ambon|Ambon]].
* Lain-lain:
# Pembentukan pertama/Alih status dari administratif.
# Mengalami penambahan wilayah yaitu [[Kota Tidore Kepulauan|Kawedanan Tidore]] dan [[Kabupaten Halmahera Tengah|Kawedanan Weda]] dari [[Papua|Provinsi Irian Barat [I] ]] yang dibubarkan ([[1962]]).
# Sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi [[Maluku Utara|Provinsi Maluku Utara]] ([[1999]]).
===Pembentukan ulang Irian Barat (1962–1969)===
'''Irian Barat [II] (1962-1969)'''
 
* Peraturan: Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1962 (disahkan dan diundangkan [[1 Januari]] [[1962]]) jo. Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1963 (disahkan dan diundangkan [[21 Februari]] [[1963]]) jo. [[Keputusan Presiden|Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1963]].
* Nomenklatur yang digunakan:
# [[Papua|Provinsi Irian Barat Bentuk Baru]] ([[1962]]-[[1963]]).
# [[Papua|Provinsi Irian Barat]] ([[1963]]-[[1969]]).
 
* Wilayah asal: [[Papua|Residentie Nieuw Guinea]] menurut konstruksi a la [[van Mook]].
* Kedudukan Pemerintahan: Kotabaru.
* Lain-lain:
# Pembentukan ulang [[Papua|Provinsi Irian Barat [I] ]], dengan perubahan wilayah.
# Pemerintahan Perjuangan di bawah [[Presiden Indonesia|Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/Panglima Besar Pembebasan Irian Barat]] atas wilayah sengketa (?) ([[1962]]-[[1963]]).
# Pemerintahan Sipil Sementara Indonesia atas wilayah sengketa sejak [[1 Mei]] [[1963]].
===Alih Status Otonom di Papua (1969–1999)===
'''[[Papua|Papua (1969–sekarang)]]'''
 
[[Berkas:Coat of arms of Papua 2.svg|jmpl|kiri|40px]]
 
* Peraturan:
# UU No. 12 Tahun 1969 (disahkan dan diundangkan [[10 September]] [[1969]]) jo. UU No. 45 Tahun 1999.
# jo. UU No. 21 Tahun 2001 jo. Perppu No. 1 Tahun 2008 (ditetapkan menjadi UU No. 35 Tahun 2008).
 
* Nomenklatur yang digunakan:
# [[Papua|Provinsi Irian Barat]] ([[1969]]-[[1973]]).
# [[Papua|Provinsi Irian Jaya]] ([[1973]]-[[2001]]).
# [[Papua|Provinsi Irian Jaya Timur]] ([[1999]] – secara de facto belum pernah digunakan).
# [[Papua|Provinsi Papua]] ([[2001]]-sekarang).
 
* Wilayah asal: 1. [[Kabupaten Jayapura]] (wilayah Kepala Pemerintahan Setempat [[Kota Jayapura|Jayapura]], Nimboran, [[Kabupaten Mamberamo Raya|Mamberamo]], [[Kabupaten Keerom|Keerom]], [[Kabupaten Sarmi|Sarmi]], dan Dafonsoro); 2. [[Kabupaten Biak Numfor]] (wilayah Kepala Pemerintahan Setempat [[Kabupaten Biak Numfor|Biak]], [[Kabupaten Biak Numfor|Numfor]], dan [[Kabupaten Supiori|Supiori]]); 3. [[Kabupaten Manokwari]] (wilayah Kepala Pemerintahan Setempat [[Kabupaten Manokwari|Manokwari]], Ransiki, Wasior dan [[Kabupaten Teluk Bintuni|Bintuni]]); 4. [[Kabupaten Sorong]] (wilayah Kepala Pemerintahan Setempat [[Kota Sorong|Sorong]], [[Kabupaten Raja Ampat|Raja Ampat]], [[Kabupaten Sorong Selatan|Teminabuan]], dan Ayamaru); 5. [[Kabupaten Fakfak|Kabupaten Fak-Fak]] (wilayah Kepala Pemerintahan Setempat [[Kabupaten Fakfak|Fak-Fak]], [[Kabupaten Kaimana|Kaimana]], dan [[Kabupaten Mimika|Mimika]]); 6. [[Kabupaten Merauke]] (wilayah Kepala Pemerintahan Setempat [[Kabupaten Merauke|Merauke]], [[Kabupaten Boven Digoel|Tanah Merah]], Mindiptana, [[Kabupaten Asmat|Agats]], dan [[Kabupaten Mappi|Mapi/Kepi]]); 7. [[Kabupaten Jayawijaya]] (wilayah Kepala Pemerintahan Setempat Baliem, Bokondini, [[Kabupaten Lanny Jaya|Tiom]], dan [[Kabupaten Pegunungan Bintang|Oksibil]]); 8. [[Kabupaten Paniai]] (wilayah Kepala Pemerintahan Setempat [[Kabupaten Nabire|Nabire]], [[Kabupaten Deiyai|Tinggi]], [[Kabupaten Paniai|Enarotali]], dan [[Kabupaten Puncak|Ilaga]]); dan 9. [[Kabupaten Kepulauan Yapen|Kabupaten Japen Waropen]] (wilayah Kepala Pemerintahan Setempat [[Kabupaten Kepulauan Yapen|Yapen]] dan [[Kabupaten Waropen|Waropen]]).
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kota Jayapura|Jayapura]].
* Lain-lain:
# Dibentuk setelah Penentuan Pendapat Rakyat berdasarkan Perjanjian [[New York]] [[1962]].
# Merupakan penyempurnaan Pemerintahan Sementara Indonesia di [[Nugini Belanda|Nederlands Nieuw Guinea]].
# Nama [[Papua|Provinsi Irian Barat]] berubah menjadi [[Papua|Provinsi Irian Jaya]] ([[1973]]).
# [[Papua|Provinsi Irian Jaya]] sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi [[Papua Barat|Provinsi Irian Jaya Barat]] dan Provinsi Irian Jaya Tengah; Nama [[Papua|Provinsi Irian Jaya]] diubah menjadi [[Papua|Provinsi Irian Jaya Timur]]. Secara de facto pemekaran dan pergantian nama tidak dapat dilaksanakan ([[1999]]).
# [[Provinsi Irian Jaya]] memperoleh [[Daerah Khusus|Otonomi Khusus]] dan berganti nama menjadi [[Papua|Provinsi Papua]] ([[2001]]).
# Sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi [[Papua Barat|Provinsi Irian Jaya Barat]] sebagai pelaksanaan pemekaran tahun [[1999]] yang tertunda ([[2003]]).
# Sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi [[Provinsi Papua Tengah]], [[Provinsi Papua Pegunungan]], dan [[Provinsi Papua Selatan]] pada tahun [[2022]].
 
===Pemekaran Irian Jaya/Papua menjadi 3 provinsi dan Maluku menjadi 2 provinsi (1999–2003)===
'''Irian Jaya Tengah (1999 de jure)'''
 
* Peraturan: UU No. 45 Tahun 1999 (disahkan dan diundangkan pada [[4 Oktober]] [[1999]]).
* Wilayah asal: 1. [[Kabupaten Biak Numfor]], 2. [[Kabupaten Kepulauan Yapen|Kabupaten Yapen Waropen]], 3. [[Kabupaten Nabire]] (dimaksud dalam UU No. 12 Tahun 1969); 4. [[Kabupaten Paniai|Kabupaten [Administratif] Paniai]] (dimaksud dalam PP No. 52 Tahun 1996); dan 5. [[Kabupaten Mimika|Kabupaten [Administratif] Mimika]] (dimaksud dalam PP No. 54 Tahun 1996).
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kabupaten Mimika|Timika (Sebagian wilayah dari Kabupaten Mimika)]].
* Lain-lain: Secara de facto Provinsi Irian Jaya Tengah belum pernah terbentuk.
 
'''[[Maluku Utara|Maluku Utara (1999–sekarang)]]'''
 
[[Berkas:Coat of arms of North Maluku.svg|jmpl|kiri|40px]]
 
* Peraturan: UU No. 46 Tahun 1999 (disahkan dan diundangkan [[4 Oktober]] [[1999]]).
* Wilayah asal: 1. [[Kabupaten Halmahera Barat|Kabupaten Maluku Utara]] (sebagaimana dimaksud dalam UU Drt No. 23 Tahun 1957 [ditetapkan menjadi UU No. 60 Tahun 1958]); 2. [[Kabupaten Halmahera Tengah]] (sebagaimana dimaksud dalam UU No. 6 Tahun 1990); dan 3. [[Kota Ternate]] (sebagaimana dimaksud dalam UU No. 11 Tahun 1999).
* Kedudukan Pemerintahan (de jure): [[Kabupaten Halmahera Tengah|Sofifi (sebagian wilayah Kecamatan Oba, Kabupaten Halmahera Tengah)]].
* Kedudukan Pemerintahan (de facto): [[Kota Ternate]]
* Lain-lain: Merupakan pemekaran dari [[Maluku|Provinsi Maluku]].
 
'''[[Papua Barat|Papua Barat (1999/2003–sekarang)]]'''
 
[[Berkas:Coat of arms of West Papua.svg|jmpl|kiri|40px]]
 
* Peraturan:
# UU No. 45 Tahun 1999 (disahkan dan diundangkan pada [[4 Oktober]] [[1999]]).
# jo. Perppu No. 1 Tahun 2008 [disahkan dan diundangkan [[16 April]] [[2008]] ] (ditetapkan menjadi UU No. 35 Tahun 2008 [disahkan dan diundangkan [[25 Juli]] [[2008]] ]) jo. UU No. 21 Tahun 2001.
 
* Nomenklatur yang digunakan:
# [[Papua Barat|Provinsi Irian Jaya Barat]] ([[1999|1999/2003]]–[[2007]]).
# [[Papua Barat|Provinsi Papua Barat]] ([[2007]]–sekarang).
 
* Wilayah asal: 1. [[Kabupaten Sorong]], 2. [[Kabupaten Manokwari]], 3. [[Kabupaten Fakfak|Kabupaten Fak-Fak]] (dimaksud dalam UU No. 12 Tahun 1969); dan 4. [[Kota Sorong|Kota [Administratif] Sorong]] (dimaksud dalam PP No. 31 Tahun 1996).
* Kedudukan Pemerintahan: [[Kabupaten Manokwari|Manokwari (sebagian wilayah yang berada di Kabupaten Manokwari)]].
* Lain-lain:
# Merupakan pemekaran dari [[Papua|Provinsi Irian Jaya/Papua]].
# Dibentuk secara de jure tahun [[1999]].
# Pembentukan secara de facto baru dilaksanakan tahun [[2003]].
# Berdasar PP No. 24 Tahun 2007 [[Papua Barat|Provinsi Irian Jaya Barat]] berganti nomenklaturnya menjadi [[Papua Barat|Provinsi Papua Barat]] ([[2007]]).
# [[Daerah Khusus|Otonomi Khusus]] [[Papua]] ditegaskan meliputi juga [[Papua Barat]] dengan Perppu No. 1 Tahun 2008 yang ditetapkan menjadi UU No. 35 Tahun 2008 ([[2008]]).
# Sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi [[Provinsi Papua Barat Daya]] pada [[2022]].
 
===Pembatalan Irian Jaya Tengah dan pembentukan ulang Papua Barat (2003–2022)===
*Pembatalan Irian Jaya Tengah, secara de Facto belum terbentuk
*Wilayah Irian Jaya Tengah kembali ke Provinsi Papua
*Provinsi Irian Jaya Barat berganti nomenklaturnya menjadi Provinsi Papua Barat (2007).
===Pemekaran Papua menjadi 6 provinsi (2022–sekarang)===
'''[[Papua Tengah|Papua Tengah (1999/2022–sekarang)]]'''
 
[[Berkas:Lambang Papua Tengah.png|jmpl|kiri|40px]]
 
* Peraturan:
 
# UU No. 45 Tahun 1999 (disahkan dan diundangkan pada 4 Oktober 1999)
# UU No. 15 Tahun 2022 (disahkan dan diundangkan pada [[25 Juli]] 2022)
 
* Wilayah asal: 1. [[Kabupaten Nabire]] (dimaksud dalam UU No. 12 Tahun 1969), 2. [[Kabupaten Mimika]], 3. [[Kabupaten Paniai]], 4. [[Kabupaten Puncak Jaya]] (dimakud dalam UU No. 45 Tahun 1999), 5. [[Kabupaten Puncak]] (dimaksud dalam UU No. 7 Tahun 2008), 6. [[Kabupaten Dogiyai]] (dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 2008), 7. [[Kabupaten Intan Jaya]] (dimaksud dalam UU No. 54 Tahun 2008), 8. [[Kabupaten Deiyai]] (UU No. 55 Tahun 2008)
* Kedudukan Pemerintahan: [[Nabire, Nabire|Nabire]] / [[Timika (kota)|Timika]]
* Lain-lain:
 
# Merupakan pemekaran dari Provinsi Papua.
# Dibentuk secara de jure pada 1999 sebagai Irian Jaya Tengah, dibatalkan oleh DPRD Irian Jaya pada 2000
# Tahun 2003 dilakukan pemekaran secara sepihak oleh Andreas Anggaibak (Ketua DPRD Mimika), Jacobus Muyapa (Ketua DPRD Paniai), dan Philip Wona (Bupati Yapen Waropen)<ref>{{Cite web|last=Administrator|date=2003-09-01|title=Pemekaran yang Menyulut Perang|url=https://majalah.tempo.co/read/nasional/90094/pemekaran-yang-menyulut-perang|website=Tempo|language=en|access-date=2022-08-10}}</ref>
 
'''[[Papua Selatan|Papua Selatan (2022–sekarang)]]'''
 
[[Berkas:Lambang Papua Selatan.png|jmpl|kiri|40px]]
 
* Peraturan: UU No. 14 Tahun 2022 (disahkan dan diundangkan pada [[25 Juli]] 2022)
* Wilayah Asal: 1. [[Kabupaten Merauke]] (dimaksud dalam UU No. 12 Tahun 1969), 2. [[Kabupaten Asmat]], 3. [[Kabupaten Mappi]], 4. [[Kabupaten Boven Digoel]] (dimaksud dalam UU No. 26 Tahun 2002)
* Kedudukan pemerintahan: [[Merauke, Merauke|Merauke]]
* Lain-lain: Seluruh Kabupaten di Papua Selatan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Merauke sejak tahun 2002.
 
'''[[Papua Pegunungan|Papua Pegunungan (2022–sekarang)]]'''
 
[[Berkas:Lambang Papua Pegunungan.svg|jmpl|kiri|40px]]
 
* Peraturan: UU No. 16 Tahun 2022 (disahkan dan diundangkan pada [[25 Juli]] 2022)
* Wilayah Asal: 1. [[Kabupaten Jayawijaya]] (dimaksud dalam UU No. 12 Tahun 1969), 2. [[Kabupaten Yahukimo]], 3. [[Kabupaten Tolikara]], 4. [[Kabupaten Pegunungan Bintang]] (dimaksud dalam UU No. 26 Tahun 2002), 5. [[Kabupaten Mamberamo Tengah]] (dimaksud dalam UU No. 3 Tahun 2008), 6. [[Kabupaten Yalimo]] (dimaksud dalam UU No. 4 Tahun 2008), 7. [[Kabupaten Lanny Jaya]] (dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 2008), 8. [[Kabupaten Nduga]] (dimaksud dalam UU No. 6 Tahun 2008)
* Kedudukan pemerintahan: [[Wamena Kota, Wamena, Jayawijaya|Wamena]]
* Lain-lain: Seluruh Kabupaten di Papua Pegunungan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya sejak tahun 2002.
 
'''[[Papua Barat Daya|Papua Barat Daya (2022–sekarang)]]'''
 
[[Berkas:Logo Papua Barat Daya1.png|jmpl|kiri|40px]]
 
* Peraturan: UU No. 29 Tahun 2022
* Kedudukan pemerintahan: [[Kota Sorong|Sorong]]
* Lain-lain: Merupakan pemekaran dari [[Papua Barat|Provinsi Papua Barat]].
 
== Lihat pula ==
* [[Sejarah Pemerintahan Daerah Indonesia]]
* [[Pemerintahan Daerah]]
* [[Sejarah Indonesia]]
* [[Hindia Belanda]]
* [[Daftar provinsi Indonesia]]
 
== Referensi ==
{{reflist}}
 
{{Sejarah provinsi Indonesia}}
 
[[Kategori:Provinsi di Indonesia|*]]
[[Kategori:Sejarah Indonesia]]
[[Kategori:Pemerintahan daerah di Indonesia]]
[[Kategori:Daftar provinsi di Indonesia]]
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/wiki/Sejarah_provinsi_di_Indonesia"