Etika politik: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Suntingan kecil Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan |
k ~cite |
||
| (30 revisi perantara oleh 9 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
'''Etika politik''' adalah praktik pemberian [[nilai]] terhadap tindakan [[politik]] dengan berlandaskan kepada [[etika]].<ref>{{Cite book|last=Handoyo, E., Susanti, M. H., dan Munandar, M. A.|date=2016|url=https://www.researchgate.net/profile/Eko-Handoyo-3/publication/317345960_Etika_Politik_el_Juni_2017pdf/links/5935416345851553b6f16579/Etika-Politik-el-Juni-2017pdf.pdf|title=Etika Politik|location=Semarang|publisher=Widya Karya|isbn=978-602-8517-37-9|edition=2|pages=271|url-status=live}}</ref> Etika sendiri sering disamakan dengan [[moral]]. Sebenarnya etika merupakan cabang dari [[filsafat]] yang di dalamnya mencakup [[filsafat moral]] atau pembenaran-pembenaran filosofis. Etika dan moral memiliki perbedaan dari segi perspektif dan [[esensi]] pengertiannya. Moral merupakan ajaran tentang [[perilaku]] baik dan buruk yang berperan sebagai panduan bertindak manusia. Sementara etika adalah cabang filsafat yang menyoroti, menganalisis dan mengevaluasi ajaran-ajaran tersebut, tanpa perlu mengajukan sendiri tentang ajaran yang baik dan buruk.<ref>{{Cite web|last=Prasojo|first=Aditya Bismantaka|date=30 Mei 2021|title=Pentingnya Etika dalam Sebuah Pemerintahan {{!}} DETaK Unsyiah|url=https://detak-unsyiah.com/opini/pentingnya-etika-dalam-sebuah-pemerintahan|website=DETaK unsyiah.com|language=id-ID|access-date=29 Desember 2021|archive-date=2021-12-29|archive-url=https://web.archive.org/web/20211229044543/https://detak-unsyiah.com/opini/pentingnya-etika-dalam-sebuah-pemerintahan|dead-url=yes}}</ref> ▼
▲'''Etika politik''' adalah praktik pemberian [[nilai]] terhadap tindakan [[politik]] dengan berlandaskan kepada [[etika]].<ref>{{Cite book|last=Handoyo, E., Susanti, M. H., dan Munandar, M. A.|date=2016|url=https://www.researchgate.net/profile/Eko-Handoyo-3/publication/317345960_Etika_Politik_el_Juni_2017pdf/links/5935416345851553b6f16579/Etika-Politik-el-Juni-2017pdf.pdf|title=Etika Politik|location=Semarang|publisher=Widya Karya|isbn=978-602-8517-37-9|edition=2|pages=271|url-status=live}}</ref> Etika sendiri sering disamakan dengan [[moral]]. Sebenarnya etika merupakan cabang dari [[filsafat]] yang di dalamnya mencakup [[filsafat moral]] atau pembenaran-pembenaran filosofis. Etika dan moral memiliki perbedaan dari segi perspektif dan [[esensi]] pengertiannya. Moral merupakan ajaran tentang [[perilaku]] baik dan buruk yang berperan sebagai panduan bertindak manusia. Sementara etika adalah cabang filsafat yang menyoroti, menganalisis dan mengevaluasi ajaran-ajaran tersebut, tanpa perlu mengajukan sendiri tentang ajaran yang baik dan buruk.<ref>{{Cite web|last=Prasojo|first=Aditya Bismantaka|date=30 Mei 2021|title=Pentingnya Etika dalam Sebuah Pemerintahan {{!}} DETaK Unsyiah|url=https://detak-unsyiah.com/opini/pentingnya-etika-dalam-sebuah-pemerintahan|website=DETaK unsyiah.com|language=id-ID|access-date=29 Desember 2021}}</ref>
Kajian etika politik melingkupi filsafat dan etika.<ref>{{Cite book|last=Magnis-Suseno|first=Franz|date=2016|url=https://www.google.co.id/books/edition/Etika_Politik_CU_Cover_Baru/8tNCDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=etika+politik&printsec=frontcover|title=Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern|location=Jakarta|publisher=Gramedia Pustaka Utama|isbn=978-602-03-3470-7|pages=1|url-status=live}}</ref> Tindakan politik di dalam etika politik dinilai menggunakan [[filsafat politik]] dengan berdasarkan pada kebaikan dan keburukan yang ditimbulkannya.<ref>{{Cite book|last=Darmadi|first=Hamid|date=2020|url=https://www.google.co.id/books/edition/APA_MENGAPA_BAGAIMANA_PEMBELAJARAN_PENDI/5CD_DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Etika+politik&printsec=frontcover|title=Apa Mengapa Bagaimana Pembelajaran Pendidikan Moral Pancasila dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn): Konsep Dasar Strategi Memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa|location=Jakarta|publisher=An1mage|isbn=978-602-6510-91-4|editor-last=Putra|editor-first=R. Masri Sareb|pages=275|url-status=live}}</ref> Etika politik merupakan salah satu jenis dari etika sosial.<ref>{{Cite book|last=Pratama|first=Fidya Arie|date=2018|url=https://www.google.co.id/books/edition/ETIKA_PROFESI_SISTEM_INFORMASI_AKUNTANSI/yOYREAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=etika+politik&pg=PA5&printsec=frontcover|title=Etika Profesi Sistem Informasi Akuntansi|location=Bantul|publisher=Penerbit K-Media|editor-last=Nurdiawan|editor-first=Odi|pages=5|url-status=live}}</ref> Fungsi dari etika politik adalah sebagai salah satu pengatur keseimbangan di dalam [[Pemisahan kekuasaan|pemisahaan kekuasaan]] antara [[lembaga legislatif]] dan [[eksekutif]].<ref>{{Cite book|last=Pimpinan dan Anggota DPRD Kalteng|date=2004|url=https://www.google.co.id/books/edition/45_Tahun_Kiprah_dan_Pengabdian_DPRD_Kalt/hw6eRiKLi3sC?hl=id&gbpv=1&dq=etika+politik&pg=PA273&printsec=frontcover|title=45 Tahun Kiprah dan Pengabdian DPRD Kalimantan Tengah|location=Jakarta Timur|publisher=Penerbit Indomedia|isbn=979-97336-6-9|pages=297|url-status=live}}</ref> Etika politik dikatakan mengambil peran dalam [[budaya politik]] jika memiliki kemampuan untuk mengendalikan [[lembaga]]-lembaga dan [[mekanisme]] politik.<ref>{{Cite book|last=Lembaga Pemiihan Umum|date=1987|url=https://www.google.co.id/books/edition/Pemilihan_umum_1987/5iATAAAAMAAJ?hl=id&gbpv=1&dq=etika+politik&pg=PA767&printsec=frontcover|title=Buku Pelengkap X Pemiliihan Umum 1987: Yang Berhubungan dengan Kehumasan Pemilihan Umum Tahun 1987|location=Jakarta|publisher=Lembaga Pemilihan Umum|pages=767|url-status=live}}</ref> Manfaat dari etika politik adalah terjaganya pergaulan politik yang bersifat harmonis.<ref>{{Cite book|last=Kurniawan|first=Robi Cahyadi|date=2021|url=http://repository.lppm.unila.ac.id/33011/1/ETIKA%20POLITIK%20%26%20PEMERINTAHAN.pdf|title=Etika Politik dan Pemerintahan|location=Bandar Lampung|publisher=Pusaka Media|pages=45|url-status=live}}</ref>
Baris 9 ⟶ 7:
== Urgensi etika politik ==
Etika adalah nilai-nilai moral yang menjadi pedoman bagi manusia dalam menentukan mana yang baik dan buruk. Dalam konteks perpolitikan masa kini, etika merupakan pedoman bagi para
Etika politik adalah hal yang paling penting dan dibutuhkan dalam setiap kondisi, baik itu dalam kondisi normal, tertib, tenang maupun kacau. Dalam kondisi kacau, etika politik akan menumbuhkan mekanisme berbicara dengan otoritas, atau dengan kata lain, betapa pun kasar dan tidak santunnya suatu politik, setiap tindakannya tetap membutuhkan legitimasi.<ref name=":1">{{Cite journal|last=Febriany|first=Farah Sabilla|last2=Dewi|first2=Dinie Anggraeni|date=
== Dimensi etika politik ==
Dalam sudut pandang etika politik, dimensi politis manusia dapat dilihat berdasarkan tiga hal, yaitu [[manusia]] sebagai makhluk sosial, dimensi kesosialan dan dimensi politis kehidupan manusia.<ref name=":1" />
Manusia sebagai makhluk sosial diejawantahkan dalam bentuk kesepadanan dalam kebebasan bertindak menurut keinginannya sendiri. Namun, tindakan ini akan lebih berarti ketika dilakukan di tengah-tengah manusia lain karena eksistensi dan perkembangan seorang manusia bergantung pada eksistensi manusia lainnya.<ref name=":1" />
Dimensi kesosialan dapat berarti bahwa seseorang menemukan jati dirinya ketika bersama orang lain. Sementara dimensi politis kehidupan manusia adalah fungsi pengatur kerangka kehidupan masyarakat, baik secara normatif maupun efektif.<ref name=":1" />
Baris 28 ⟶ 26:
==== Subsidiaritas ====
Prinsip subsidiaritas merupakan salah satu prinsip etika politik yang mengharuskan segala urusan politik untuk dikelola oleh kekuasaan politik yang lebih rendah. Kekuatan politik atau pemerintah dengan kekuasaan yang lebih tinggi tidak harus ikut serta dalam menangani urusan politik. Prinsip ini umumnya diwujudkan dalam delegasi kekuasaan politik melalui [[desentralisasi]]. Tujuan dari prinsip subsidiaritas adalah pembagian kekuasaan politik. Pembagian kekuasaan ini akan mempermudah pemerintah dalam memenuhi kepentingan masyarakat khususnya pada [[pelayanan publik]].
==== Pluralisme ====
Prinsip [[pluralisme]] menandakan adanya kesediaan untuk menerima pluralitas (keberagaman), yang artinya hidup
Pluralisme sebagai salah satu prinsip dasar dari etika politik merupakan hakikat tertinggi dalam praktik [[Demokrasi|demokrasi,]] di mana [[negara]] tidak akan bersikap [[Totaliterisme|totaliter]]. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti negara memberikan ruang untuk menyalurkan kekuasaannya, baik melalui [[partai politik]] maupun non partai politik. Dalam pluralisme politik, nilai demokrasi disandarkan pada keragaman kepentingan dan penyebaran kekuasaan atau biasa dikenal sebagai ''distribution of power''.<ref>{{Cite web|last=Hairunnas|date=28 Mei 2019|title=Pluralisme Politik : Dilematis dan Tantangannya|url=https://metrojambi.com/read/2019/06/03/43945/pluralisme-politik--dilematis-dan-tantangannya|website=METROJAMBI.COM|language=id-id|access-date=29 Desember 2021}}</ref>
==== Hak
Hak asasi manusia ([[Hak asasi manusia|HAM]]) adalah hak dan kebebasan dasar bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, [[jenis kelamin]], [[etnis]], [[ras]], agama, [[bahasa]] atau status lainnya. HAM mencakup [[hak sipil dan politik]] (hak hidup, kebebasan berekspresi), hak sosial, budaya dan ekonomi (hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak atas pendidikan dan pekerjaan yang layak).<ref>{{Cite web|last=Admin|date=17 September 2020|title=Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dan kebebasan fundamenta|url=https://hukum.uma.ac.id/2020/09/17/apa-itu-hak-asasi-manusia/|website=FAKULTAS HUKUM {{!}} Inovatif, Berkepribadian dan Mandiri|language=en-US|access-date=3 Januari 2022}}</ref>
Prinsip HAM dalam etika politik juga berkaitan erat dengan partisipasi politik atau hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik yang memiliki empat dimensi, yaitu partisipasi dalam [[Pemilihan umum|pemilu]], partisipasi dalam konteks non pemilu, hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik di tingkat internasional, [[Teknologi Informasi dan Komunikasi|teknologi informasi dan komunikasi]] untuk memperkuat partisipasi yang setara dan bermakna.<ref>{{Cite web|last=Latuharhary|first=Kabar|date=9 Februari 2021|title=Komnas HAM Soroti Ketimpangan Partisipasi Politik|url=https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/2/9/1665/komnas-ham-soroti-ketimpangan-partisipasi-politik.html|website=Komisi Nasional Hak Asasi Manusia - KOMNAS HAM|language=id|access-date=29 Desember 2021}}</ref>▼
▲Prinsip HAM dalam etika politik juga berkaitan erat dengan partisipasi politik atau hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik yang memiliki empat dimensi, yaitu partisipasi dalam [[Pemilihan umum|pemilu]], partisipasi dalam konteks
==== Demokrasi ====
Sesuai definisinya, prinsip [[demokrasi]] memungkinkan seluruh rakyat di suatu negara ikut berpartisipasi dalam memerintah tetapi melalui lembaga atau perantaraan wakilnya. Prinsip demokrasi juga berarti mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.<ref>{{Cite web|last=Aditya|first=Rifan|date=7 Oktober 2021|title=Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli: Abraham Lincoln hingga Montesqieu|url=https://www.suara.com/news/2021/10/07/140907/pengertian-demokrasi-menurut-para-ahli-abraham-lincoln-hingga-montesqieu|website=suara.com|language=id|access-date=23 Januari 2022}}</ref>
==== Keadilan sosial ====
Negara yang mampu menumbuhkan kepercayaan rakyat dan mewujudkan [[keadilan sosial]] dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan menumbuhkan etika sosial politik yang kuat pula. Tanpa adanya keadilan sosial, negara akan mengalami krisis kepercayaan publik dan bisa berkembang menjadi krisis lainnya.<ref>{{Cite web|last=|first=|date=18 Oktober 2017|editor-last=Makhya|editor-first=Syarief|title=Etika Sosial Politik dan Keadilan|url=https://m.lampost.co/berita-etika-sosial-politik-dan-keadilan.html|website=lampost.co|language=id|access-date=3 Januari 2022}}</ref>
Berbicara tentang keadilan sosial tentu tidak lepas dari adanya kesetaraan, terutama kesetaraan yang menyangkut hak-hak rakyat sebagai warga negara, seperti kesetaraan dalam distribusi pendapatan dan kesejahteraan, kesempatan untuk menduduki jabatan di suatu otoritas dan sebagainya.<ref>{{Cite web|last=Prahassacitta|first=Vidya|date=Oktober 2018|title=MAKNA KEADILAN DALAM PANDANGAN JOHN RAWLS|url=https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/|website=Business Law|access-date=29 Desember 2021}}</ref>
Baris 63 ⟶ 57:
== Etika politik Pancasila ==
Sebagai sistem etika, [[Pancasila]] seyogianya mampu menjadi norma umum nasional dan prinsip utama, baik bagi penyelenggara negara, partai politik, elite politik dan masyarakat sebagai subjek politik. Sistem ini seharusnya menjadi rambu-rambu bagi perilaku para politisi dan masyarakat secara umum karena masing-masing memiliki kewajiban moral dan kontribusi yang sama demi terciptanya kualitas demokrasi yang bermartabat, demokratis dan manusiawi.<ref>{{Cite web|last=Soeharso|first=Silverius Y|date=3 Februari 2018|title=Politik dan Etika Pancasila|url=https://mediaindonesia.com/opini/143707/politik-dan-etika-pancasila|website=mediaindonesia.com|language=id|access-date=29 Desember 2021}}</ref>
Etika politik Pancasila sendiri sebenarnya merupakan percabangan dari filsafat politik Pancasila sehingga baik buruknya suatu perbuatan maupun perilaku politik akan dipandang menggunakan dasar filsafat politik Pancasila.<ref name=":2">{{Cite web|last=Tim Redaksi|date=22 April 2021|title=Etika Politik Pancasila: Nilai-nilai dan Contoh Penerapannya|url=https://voi.id/berita/46327/etika-politik-pancasila-nilai-nilai-dan-contoh-penerapannya|website=VOI - Waktunya Merevolusi Pemberitaan|language=id|access-date=29 Desember 2021}}</ref>
Masalah etika, khususnya etika politik Pancasila, sangat berhubungan dengan sila kedua dan dijiwai oleh keempat sila Pancasila lainnya. Oleh karena itu, etika politik Pancasila dapat diartikan sebagai perbuatan atau perilaku politik yang selaras dengan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dan dijiwai oleh sila ketiga, keempat, kelima dan pertama.Hubungan antara kelima sila Pancasila mengenai dimensi politik Indonesia dapat dikemukakan dalam rintisan etika politik Pancasila sebagai berikut.<ref name=":2" /> ▼
▲Masalah etika, khususnya etika politik Pancasila, sangat berhubungan dengan sila kedua dan dijiwai oleh keempat sila Pancasila lainnya. Oleh karena itu, etika politik Pancasila dapat diartikan sebagai perbuatan atau perilaku politik yang selaras dengan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dan dijiwai oleh sila ketiga, keempat, kelima dan pertama. Hubungan antara kelima sila Pancasila mengenai dimensi politik Indonesia dapat dikemukakan dalam rintisan etika politik Pancasila sebagai berikut.<ref name=":2" />
Dalam sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, Indonesia mengakui bahwa nilai-nilai agama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di ranah publik, termasuk politik. Namun tidak eksklusif hanya diambil dari nilai-nilai satu agama.<ref name=":3">{{Cite web|last=Aditya|first=Ivan|date=4 Oktober 2017|title=Menggagas Etika Politik Pancasila|url=https://www.krjogja.com/angkringan/opini/menggagas-etika-politik-pancasila/|website=KRJogja|language=id-ID|access-date=29 Desember 2021}}</ref> ▼
▲* Dalam sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, Indonesia mengakui bahwa nilai-nilai agama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di ranah publik, termasuk politik. Namun, tidak eksklusif hanya diambil dari nilai-nilai satu agama.<ref name=":3">{{Cite web|last=Aditya|first=Ivan|date=4 Oktober 2017|title=Menggagas Etika Politik Pancasila|url=https://www.krjogja.com/angkringan/opini/menggagas-etika-politik-pancasila/|website=KRJogja|language=id-ID|access-date=29 Desember 2021}}</ref>
* Berdasarkan sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, politik di Indonesia harus dijalankan dengan semangat keadaban dalam kerangka masyarakat madani yang berlandaskan pada kebebasan dan [[supremasi hukum]].<ref name=":3" />
* Sila ketiga, Persatuan Indonesia, harus menjadi prinsip dari praktik politik Indonesia yang senantiasa menjaga dan merawat [[Kebinekaan|kebhinekaan]] dalam kerangka NKRI.<ref name=":3" />
* Sila keempat Pancasila mengandung nilai bahwa segala praktik penyelenggaraan negara harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ([[legitimasi hukum]]), mewakili kepentingan rakyat ([[legitimasi rakyat]]) dan mematuhi prinsip-prinsip moralitas ([[legitimasi moral]]).<ref name=":3" />
== Permasalahan terkait etika politik ==
Kecenderungan orang dalam berbuat sesuatu lebih dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap hukum, bukan atas dasar etika atau moralitas. Hal ini dapat menimbulkan masalah apabila seseorang hanya menjadikan hukum sebagai alat untuk memenuhi hak dan kepentingannya sebagai warga negara tetapi lalai dari kewajiban melaksanakan kepatuhan terhadap hukum. Meskipun tidak tertulis, etika memiliki substansi dan fondasi yang jelas guna mengatur tata kelola masyarakat sehingga ia lebih mengarah pada kesadaran individu dengan hati nurani.<ref>{{Cite web|last=Wulandari|first=Inayah Putri|date=17 Juli 2019|title=Tantangan Etika dalam Praktik Demokrasi|url=https://news.detik.com/kolom/d-4627610/tantangan-etika-dalam-praktik-demokrasi|website=detiknews|language=id-ID|access-date=29 Desember 2021}}</ref>
Etika politik harus dipahami dalam konteks "etika dan moral secara umum" yang di dalamnya mencakup tiga hal. Pertama, etika dan moral individu yang menyangkut kwajiban dan sikap manusia terhadap dirinya. Kedua, etika moral sosial yang mengacu pada hak dan kewajiban serta sikap dan pola perilaku manusia dalam interaksinya dengan sesama. Ketiga, etika lingkungan hidup yang berhubungan dengan interaksi antara manusia sebagai individu dan makhluk sosial dengan alam yang lebih luas.<ref>{{Cite web|last=Lubis|first=Sofyan|date=1 November 2021|title=Etika dan Moral Politik vs Penegakan Hukum – Komisi Kejaksaan Republik Indonesia|url=https://komisi-kejaksaan.go.id/etika-dan-moral-politik-vs-penegakan-hukum/|website=komisi-kejaksaan.go.id|access-date=31 Desember 2021|archive-date=2021-12-31|archive-url=https://web.archive.org/web/20211231032749/https://komisi-kejaksaan.go.id/etika-dan-moral-politik-vs-penegakan-hukum/|dead-url=yes}}</ref>
Dalam kancah perpolitikan, etika politik tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan dan sistemnya tetapi juga kehidupan manusia. Etika politik menjadi tantangan bagi para politisi atau pejabat negara karena etika politik berfungsi sebagai kontrol agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, persoalan etika para politisi atau pejabat negara bukanlah persoalan individu melainkan persoalan publik sehingga tindakan dan perilaku mereka harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.<ref name=":4">{{Cite web|last=Nabila|first=Nanda|date=5 Oktober 2021|title=Kemanakah Etika Berpolitik Sekarang?|url=https://www.bantennews.co.id/bantenesia/kemanakah-etika-berpolitik-sekarang/|website=bantenesia {{!}} Wadah Menulis Masyarakat Banten|language=id-ID|access-date=29 Desember 2021}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Mukhtar|last2=Lailam|first2=Tanto|date=Juli 2021|title=Problem Etika Pejabat Negara dan Gagasan Peradilan Etik yang Independen dan Imparsial|url=https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/33084/19849|journal=Masalah-Masalah Hukum|volume=50|issue=3|pages=265-278|issn=2527-4716}}</ref> ▼
▲Dalam kancah perpolitikan, etika politik tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan dan sistemnya tetapi juga kehidupan manusia. Etika politik menjadi tantangan bagi para
Etika politik berkaitan erat dengan sikap, nilai dan moral yang sejatinya hanya dimiliki oleh manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya. Sebuah penyimpangan etika politik dapat dijumpai dalam kehidupan berbagsa dan bernegara, khususnya dalam praktik politik praktis. Hal tersebut dapat dilihat dari realitas politik saat ini di mana politik menjadi lahan perebutan kekuasaan dan kepentingan sehingga banyak orang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya masing-masing. Banyak elite politik yang tidak menyadari bahwa sikap atau tindakannya bertentangan dengan norma dan etika politik, baik secara normatif maupun secara regulasi. Pejabat negara atau
== Lihat pula ==
| |||