Kebijakan publik: Perbedaan antara revisi

'''Kebijakan publik''' secara sederhana dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dinyatakan oleh [[pemerintah]] untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan.<ref>{{Cite book|last=Anderson, James E.|date=2011|url=https://www.worldcat.org/oclc/428032682|title=Public policymaking : an introduction|location=Boston, MA|publisher=Wadsworth/Cengage Learning|isbn=978-0-618-97472-6|edition=7th ed. ; International ed|oclc=428032682}}</ref><ref name=":0">{{Cite book|last=Dye, Thomas R.|url=http://worldcat.org/oclc/982957256|title=Understanding public policy|isbn=978-0-13-416997-2|oclc=982957256}}</ref> Kebijakan publik merupakan bentuk perwujudan dari sebuah tindakan pemerintah dalam menanggapi sesuatu, bukan semata-mata merupakanberupa pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik. Pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan bagian dari kebijakan publik, karena pilihan tersebut memiliki pengaruh atau dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Ruang lingkup dari kebijakan publik mencakup banyak bidang seperti [[ekonomi]], [[sosial]], [[politik]], [[budaya]], dan sebagainya. Kebijakan publik dapat bersifat hirarkis darihierarkis, mulai dari tataran nasional, regional, dan lokal. David Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota [[masyarakat]].<ref>{{Cite journal|last=Garceau|first=Oliver|last2=Easton|first2=David|date=1953-09|title=The Political System: An Inquiry into the State of Political Science.|url=http://www.jstor.org/stable/2145610?origin=crossref|journal=Political Science Quarterly|volume=68|issue=3|pages=434|doi=10.2307/2145610}}</ref> Laswell dan Kaplan juga memberikan definisi kebijakan publik sebagai sebuah Programprogram pecapaian tujuan, nilai dalam praktik yang terarah.<ref>{{Cite book|last=Lasswell, Harold D. (Harold Dwight), 1902-1978, author.|url=http://worldcat.org/oclc/994145434|title=Power and society : a framework for political inquiry|isbn=978-1-351-49744-2|oclc=994145434}}</ref> Thomas R. Dye juga turut memberikan definisi kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan.<ref name=":0" /> Secara lebih lanjut, Carl J. Friedrich menjabarkan kebijakan publik sebagai suatu rangkaian kegiatan ataupun tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana kebijakan ini diusulkan untuk mengatasi hambatan ataupun kesulitan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.<ref>{{Cite journal|last=Ronan|first=William J.|date=1941-07|title=FRIEDRICH, CARL J., and EDWARD S. MASON (Eds.). Public Policy. Vol. II, pp. viii, 458. Cambridge, Mass.: Harvard University, 1941. $4.00|url=https://doi.org/10.1177/000271624121600140|journal=The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science|language=en-US|volume=216|issue=1|pages=188–189|doi=10.1177/000271624121600140|issn=0002-7162}}</ref> Berdasarkan definisi tersebut, ditekankan bahwa kebijakan publik merupakan realisasi dari sebuah tindakan, sehingga bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata.

Karakteristik: Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah yang tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu yang lama.

urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan

=== Adopsi/legitimasi Legitimasi Kebijakankebijakan ===

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan.^[4] Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.^[5]Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. Mendukungdan mendukung. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi - cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota menoleransi pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.^[6]

Kebijakan publik yang efektif adalah kebijakan publik yang di samping memenuhi maksud baik pemerintah untuk menyejahterakan warganya, juga memiliki akseptabilitas yang tinggi dari warga. Di sinilah peran dari ''psikologi kebijakan publik'', yakni (1) [[psikologi]] membantu para penyusun kebijakan publik untuk mempertimbangkan secara sesamasaksama, bukan hanya analisis untung-rugi melainkan keberterimaanpenerimaan, kepuasan, dan kesejahteraan warga atas sebuah kebijakan publik, (2) psikologi membantu proses politik yang dijalankan pihak-pihak yang menghasilkan kebijakan publik agar dapat melakukan pengelolaan konflik dan kepentingan secara manusiawi, (3) psikologi membantu pemerintah untuk memberikan pengaruh-pengaruh edukatif dan sosial agar warga merasa aman dan nyaman di samping dapat menerima logika kebijakan yang telah diambil, serta (4) psikologi dapat digunakan sebagai metode persuasi agar warga memiliki perasaan kewargaan (''sense of citizenship''), tidak mudah terkena kelelahan dalam partisipasi politik meskipun mengalami kekecewaan, bahkan mampu menawarkan masukan dan konsultasi kepada pemerintah untuk penyusunan kebijakan publik.<ref>{{Cite web|last=Anindya|first=Shafira|last2=Leolita|first2=Vemmy|date=2017-09-14|title=The role of psychology in enhancing public policy: Studies on political apathy and attachment to the city in Indonesia|url=http://consortiacademia.org/10-5861ijrsp-2014-922/|website=Consortia Academia|language=English|access-date=2021-09-13|last3=Abraham|first3=Juneman}}</ref>

=== Penilaian/evaluasi Evaluasi Kebijakankebijakan ===

[[Kategori:Kebijakan publik| ]]