Dwifungsi: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k ←Suntingan 116.206.32.58 (bicara) dibatalkan ke versi terakhir oleh HsfBot |
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Pengembalian manual Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
| (25 revisi perantara oleh 19 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
'''Dwifungsi''' adalah gagasan yang diterapkan oleh Pemerintahan [[Orde Baru]] yang menyebutkan bahwa [[
== Asal ==
Setelah penyerahan kedaulatan 1949, [[Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat|Angkatan Darat]] menerima kekuasaan sipil. Melihat bahwa kelemahan sistem politik menjadi jelas, perwira semakin merasa mereka memiliki tanggung jawab untuk melibatkan diri dalam politik untuk "menyelamatkan bangsa". Ketika darurat militer dideklarasikan pada tahun 1957 sampai sekarang, Angkatan Darat memperluas perannya dalam bidang ekonomi dan administrasi politik.
Jendral [[A.H. Nasution]], pimpinan TNI-AD pada saat itu berbicara kepada Presiden [[Soekarno]], bahwa sangat ingin melanjutkan peran ini setelah darurat militer dicabut, dan karena itu mengembangkan konsep "Jalan Tengah" di mana Angkatan Darat diberikan peluang bagi peranan terbatas di dalam pemerintahan sipil.<ref>[[Harold Crouch|Crouch]] (2007), p. 24</ref>
Baris 19:
== Penerapan ==
Melalui dwifungsi dan "Orde Baru" sebagai kendaraan politik, tentara bisa masuk dalam semua jaring lapisan masyarakat Indonesia, dengan cara ini yang mencapai puncaknya pada 1990-an, namun masih tetap kuat setelahnya. Para perwira militer selama kepresidenan Soeharto memegang posisi kunci dalam semua tingkat pemerintahan di Indonesia, termasuk wali kota, pemerintah provinsi, duta besar, perusahaan milik negara, peradilan, dan kabinet Soeharto.
== Faksi ABRI ==
Faksi ABRI, yang mewakili militer dalam DPR, didirikan pada tanggal 25 Juni 1960. Tanggal ini menandai pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR), yang termasuk perwakilan militer. DPRGR menggantikan DPR yang terpilih dalam Pemilihan Umum 1955 melalui [[Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959|Dekrit Presiden]] [[Soekarno]] tahun 1959. Oleh karena itu, tanggal 25 Juni 1960, diakui sebagai tanggal pendirian Faksi ABRI dalam DPR.<ref name=":0" />
Jumlah total anggota DPR dan perwakilan ABRI telah berfluktuasi seiring berjalannya waktu. Selama era [[Demokrasi Terpimpin (1959–1965)|Demokrasi Terpimpin]], terdapat 35 perwakilan militer dari total 283 anggota DPRGR. Pada tahun 1967, setelah percobaan [[Gerakan 30 September|kudeta G30S]] yang gagal, jumlah tersebut naik menjadi 43. Setahun kemudian, 32 perwakilan ABRI lebih masuk ke DPR, sehingga terdapat 75 perwakilan ABRI dari total 414 anggota DPR. Pada tahun 1971, setelah pemilihan umum yang berlangsung pada tahun yang sama, DPR meningkat menjadi 450 sementara Faksi ABRI tetap sama, 75 perwakilan. Setelah Pemilu Umum 1977 juga, masih ada hanya 75 perwakilan Fraksi ABRI di DPR. Barulah pada tahun 1985 jumlah itu bertambah dengan 25 kursi baru untuk Fraksi ABRI, dengan DPR juga meningkat, sehingga terdapat 100 perwakilan ABRI dari total 500 anggota DPR.<ref name=":0">{{Cite web|date=2023-06-28|title=Fraksi ABRI Riwayatnya Dulu|url=https://historia.id/politik/articles/fraksi-abri-riwayatnya-dulu-D80kp|website=Historia - Majalah Sejarah Populer Pertama di Indonesia|language=id-ID|access-date=2023-09-30}}</ref> Faksi ABRI tetap memiliki seratus perwakilan selama sisa periode Orde Baru.
== Akhir ==
Dwifungsi ABRI secara perlahan-lahan dihapuskan menyusul runtuhnya rezim Soeharto. Pasca-Reformasi, pengaruh militer dalam politik sangat melemah dan Faksi ABRI, yang pada saat itu telah mengubah namanya menjadi Faksi TNI-POLRI, juga kehilangan perwakilan di DPR.<ref name=":0" /> Pada rapat pimpinan ABRI tahun
== Catatan ==
Baris 29 ⟶ 34:
* [[Harold Crouch|Crouch, Harold]] (2007) ''The Army and Politics in Indonesia'', Equinox, Jakarta ISBN 979-3780-50-9
* [[Nugroho Notosusanto]] (1970) ''The Dual Function of the Indonesian Armed Forces Especially Since 1966'' Department for Defence and Security Centre for Armed Forces History Djakarta
* {{cite book|last=Schwarz|first=A.|year=1994|title=A Nation in Waiting: Indonesia in the 1990s|url=https://archive.org/details/nationinwaitingi00schw|publisher=Westview Press|isbn=1-86373-635-2}}
* [http://www.tnial.mil.id/doktrin.php Doktrin TNI-AL]{{Pranala mati|date=Maret 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}
* [http://www.mabesad.mil.id/artikel/artikel5/makna_reposisi.htm Makna Reposisi TNI Pasca-Pemilu 2004]{{Pranala mati|date=Maret 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}
* [http://www.mail-archive.com/lantak@yahoogroups.com/msg00301.html Indonesia Tanah Airku]
{{tni-stub}}▼
[[Kategori:Militer Indonesia]]
[[Kategori:Politik
[[Kategori:Perserikatan Orde Baru]]
▲{{tni-stub}}
| |||