Kekayaan intelektual: Perbedaan antara revisi

{{Globalize|1=article|2=Indonesia|date=Oktober 2020}}

{{Kekayaan intelektual}}

 

 

 

 

 

 

 

Sejarah perkembangan sistem perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia<ref>Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, halaman 9-12. Ditjen kekayaan intelektual, 2006</ref>

* Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual di Indonesia telah ada sejak tahun 1840. [[Hindia Belanda|Pemerintah kolonial Belanda]] memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan kekayaan intelektual pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek tahun 1885, Undang-undang Paten tahun 1910, dan UU Hak Cipta tahun 1912. Indonesia yang pada waktu itu masih bernama ''[[Hindia Belanda|Netherlands East-Indies]]'' telah menjadi angota ''Paris Convention for the Protection of Industrial Property'' sejak tahun 1888, anggota ''Madrid Convention'' dari tahun 1893 sampai dengan 1936, dan anggota ''Berne Convention for the Protection of Literaty and Artistic Works'' sejak tahun 1914. Pada [[zaman pendudukan Jepang]] yaitu tahun 1942 sampai dengan 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual tersebut tetap berlaku. Pada tanggal [[17 Agustus 1945]] bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan Kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. UU Hak Cipta dan UU Merek tetap berlaku, namun tidak demikian halnya dengan UU Paten yang dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam UU Paten peninggalan Belanda, permohonan Paten dapat diajukan di Kantor Paten yang berada di [[Batavia]] (sekarang Jakarta), namun pemeriksaan atas permohonan Paten tersebut harus dilakukan di ''Octrooiraad'' yang berada di Belanda

* Pada tanggal 13 Oktober 1989 [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Dewan Perwakilan Rakyat]] menyetujui RUU tentang Paten yang selanjutnya disahkan menjadi UU No. 6 Tahun 1989 oleh Presiden RI pada tanggal 1 November 1989. UU Paten 1989 mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1991.

* 28 Agustus 1992 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang mulai berlaku 1 April 1993. UU ini menggantikan UU Merek tahun 1961.

* Tahun 1997 Pemerintah RI merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual, yaitu UU Hak Cipta 1987 jo. UU No. 6 tahun 1982, UU Paten 1989 dan UU Merek 1992.

* Akhir tahun 2000, disahkan tiga UU baru dibidang kekayaan intelektual yaitu: (1) UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, dan UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

* Untuk menyelaraskan dengan Persetujuan TRIPS (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) pemerintah Indonesia mengesahkan UU No 14 Tahun 2001 tentang Paten, UU No 15 tahun 2001 tentang Merek, Kedua UU ini menggantikan UU yang lama di bidang terkait. Pada pertengahan tahun 2002, disahkan UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan UU yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak di undangkannya.

* Pada tahun 2000 pula disahkan UU No 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan mulai berlaku efektif sejak tahun 2004.

 

== Kelembagaan ==

=== Konsultan Hak Kekayaan Intelektual ===

 

 

* Warganegara Indonesia

* Bertempat tinggal tetap di wilayah Republik Indonesia

* Tidak berstatus sebagai pegawai negeri

* Lulus pelatihan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

 

== Lihat pula ==

 

== Referensi ==

 

 

 

[[Kategori:Kekayaan intelektual| ]]

[[Kategori:Pemrosesan informasi sosial]]