Open Government Indonesia: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan |
Ariandi Lie (bicara | kontrib) Added {{Improve categories}}, {{More citations needed}}, and {{Unreferenced}} tags(Tw) |
||
(22 revisi perantara oleh 9 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{Multiple issues|
{{More citations needed|date=Februari 2024}}
{{Unreferenced|date=Februari 2024}}
'''''Open Government Indonesia''' ''(OGI) adalah sebuah gerakan bersama pemerintah dengan masyarakat untuk mewujudkan keterbukaan pemerintah Indonesia dan percepatan perbaikan pelayanan publik di Indonesia sebagaimana sudah diamanahkan oleh [[Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik|UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik]] (KIP) dan [[Undang-Undang Pelayanan Publik|UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik]]. Gerakan OGI diluncurkan oleh [[Wakil Presiden Indonesia|Wakil Presiden]] [[Boediono]] di [[Istana Wakil Presiden Indonesia|Istana Wakil Presiden]] pada bulan Januari 2012. Melalui OGI, pemerintah dan institusi non-pemerintah dapat duduk bersama-sama menentukan langkah yang tepat untuk mendorong akses informasi luas terhadap kegiatan [[Badan Publik]] yang dibiayai Negara dan [[pelayanan publik]] yang murah, mudah dan berkualitas. Langkah yang telah disepakati bersama kemudian dituangkan dalam Rencana Aksi OGI. OGI mempunyai komitmen untuk mengimplementasikan program yang berlandaskan pada 3 pilar: transparansi, partisipasi, dan inovasi.▼
}}
▲{{Italictitle}}'''''Open Government Indonesia''' ''(OGI) adalah sebuah gerakan bersama
* Transparansi
* Partisipasi
* Inovasi.
Berawal dari semangat, Indonesia turut memprakarsai terbentuknya ''Open Government Partnership ''(OGP) dengan 7 negara lain yaitu: [[Amerika Serikat]], [[Brasil]], [[Meksiko]], [[Inggris Raya|Inggris]], [[Norwegia]], [[Afrika Selatan]], dan [[Filipina]]. OGP diluncurkan pada bulan September 2011 oleh Presiden [[Barack Obama]] ([[Amerika serikat|AS]]) dan Presiden [[Dilma Rousseff]] ([[Brasil]]) di sela-sela [[Sidang Umum PBB]] di [[New York]], AS.
▲Berawal dari semangat, Indonesia turut memprakarsai terbentuknya ''Open Government Partnership ''(OGP) dengan 7 negara lain yaitu: [[Amerika Serikat]], [[Brasil]], [[Meksiko]], [[Inggris Raya|Inggris]], [[Norwegia]], [[Afrika Selatan]], dan [[Filipina]]. OGP diluncurkan pada bulan September 2011 oleh Presiden [[Barack Obama]] (AS) dan Presiden [[Dilma Rousseff]] (Brasil) di sela-sela [[Sidang Umum PBB]] di [[New York]], AS. Sejak diluncurkan, gerakan OGP telah berhasil menarik perhatian dan minat banyak negara, sehingga saat ini (per Januari 2014) telah berpartisipasi 63 negara dan akan terus bertambah.
== Sejarah ==
Benih-benih keterbukaan lahir sejak reformasi politik
Keseriusan Pemerintah semakin nyata dengan ditandai Pengesahan [[Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik|Undang-Undang (UU) No. 14 tahun 2008 tentanng Keterbukaan Informasi Publik]] (KIP). Bagi Indonesia, terbitnya UU tersebut merupakan era baru pemerintah yang terbuka. Pemerintahan sangat meyakini bahwa Pemerintah yang terbuka (''Open Government'') menjadikan pemerintah semakin cerdas dalam menyelesaikan masalah dan melayani masyarakat lebih baik. Lebih-lebih setelah diterbitkannya [[Undang-Undang Pelayanan Publik|UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik]] semakin menambah komitmen Pemerintah yang bukan saja memperjuangkan hak-hak masyarakatnya untuk mendapatkan informasi namun lebih jauh lagi, Pemerintah menginginkan kemudahan akses publik kepada layanan Pemerintah secara murah, mudah dan berkualitas.
Baris 18 ⟶ 24:
Keyakinan bahwa spirit keterbukaan dan partisipasi publik akan memberikan manfaat bagi masyarakat umum pula-lah yang mendorong pemerintah Indonesia untuk bergabung menjadi salah satu perintis gerakan global ''Open Government Partnership'' (OGP) pada bulan September 2011.
Kerja keras inisiator OGP memberikan hasil yang menggembirakan karena hanya dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun, gerakan OGP telah didukung oleh 63 negara (per Januari 2014) yang mewakili lebih dari 3 milyar penduduk dunia, dan akan terus bertambah.
Komitmen pemerintah Indonesia sangat nyata dengan ditunjukkan bagaimana Presiden RI secara konsisten menegaskan
Baris 25 ⟶ 31:
''“Perluasan peran dan partisipasi publik (diperlukan) dalam pembangunan hingga membuka akses agar publik ikut mengawasi pembangunan. Inilah esensi Open Government.”''
Sementara itu progres gerakan OGI selama tahun 2012 berjalan cukup menggembirakan. Dari sisi kelembagaan, ''Open Government'' di Indonesia telah mendorong terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di 100% jajaran Kementerian/Lembaga dibawah Kabinet Indonesia Bersatu II dan ±30% Pemerintah Daerah. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan Negara juga memberikan hasil saat hasil survei ''Open Budget Index (OBI) ''Indonesia berhasil meningkatkan OBI dari 51
Di antaraberagam upaya tersebut diatas, program terobosan juga dilakukan pada tahun 2012 seperti kompetisi OGI yang diselenggarakan selama bulan April hingga Juli 2012. Di dalam kompetisi ini, 62 layanan publik berlomba untuk meningkatkan kualitas layanan publiknya. Upaya terobosan lain dalam ''Open Government'' di Indonesia termasuk beroperasinya portal [http://satulayanan.id satulayanan.net], yang saat ini telah berisi nyaris 200 modul informasi layanan dengan 1 juta ''page view'', mulai dari pembuatan paspor hingga informasi biaya pemasangan listrik.
Baris 60 ⟶ 66:
Implementasi ''Open Government ''di daerah percontohan'' ''terutama menekankan pada 5 tantangan yang ada yaitu peningkatan kualitas layanan publik, peningkatan integritas publik, peningkatan efektivitas pengelolaan sumber daya, peningkatan lingkungan yang lebih aman, dan peningkatan akuntabilitas sektor swasta. Kelima tantangan tersebut dijawab melalui daerah percontohan yang secara garis besar terbagi menjadi beberapa fase aktivitas antara lain pemilihan daerah percontohan, desain solusi OGI, serta implementasi dan evaluasi.
Sebagai langkah awal, implementasi gerakan OGI melalui daerah percontohan dilakukan di tiga daerah yaitu [[Kota Ambon]], [[Kabupaten Indragiri Hulu]], dan Provinsi [[Kalimantan Tengah]] (Kalteng). Pemilihan dilakukan oleh Tim Inti OGI dengan mempertimbangkan beberapa kriteria. Kota Ambon dapat menjadi satu-satunya daerah daerah percontohan tingkat kota antara lain karena meraih ''Innovative Government Award ''dari [[Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia|Kementerian Dalam Negeri]] Tahun 2010, memiliki sistem manajemen finansial publik terbaik menurut [[Bank Dunia]] tahun 2009, dan nominasi PU Award 2010 Penataan Ruang
Provinsi Kalteng terpilih karena beberapa alasan antara lain telah memiliki [[Komisi Informasi Provinsi|Komisi Informasi Daerah]], Peringkat 1 Indeks Demokrasi Indonesia 2009, menjadi nominasi ''Innovative Government Awards 2011'' dan sejalan dalam prinsip keterbukaan melalui skema REDD+. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Pemkab Inhu) terpilih karena pencapaiannya menjadi peringkat 2 nasional PTSP 2011 tingkat kabupaten serta kepemimpinan daerah yang progresif.
Baris 82 ⟶ 88:
Di Jakarta, beragam aktivitas OGI dicanangkan untuk memenuhi komitmennya dalam membangun pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif dan inovatif. Berbagai aktivitas ini dilakukan untuk memastikan bahwa Indonesia mampu meningkatkan keterbukaan informasi, keterlibatan dan pelayanan publik, serta integritas aparatur pemerintah. Ada 4 aktivitas utama yang secara reguler dilaksanakan di pusat baik ditujukan kepada instansi pemerintah maupun publik:
==== Knowledge Forum OGI ====
''Knowledge Forum'' adalah wadah sosialisasi dan diskusi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang OGI. ''Knowledge Forum ''dilaksanakan tiga kali dalam setahun untuk memberikan pesan bahwa inisiatif OGI tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat.
==== OGI Goes to Campus/Community ====
Pentingnya partisipasi generasi muda dalam gerakan OGI karena mereka adalah penerus bangsa sehigga diperlukannya keterlibatan kaum muda sejak dini. Selain itu, semangat keterbukaan anak muda dalam memberikan saran dan kritik konstruktif bagi pemerintah dapat terwadahi dengan lebih tepat. Dengan demikian, tim OGI perlu melakukan sosialisasi ke kampus-kampus baik yang diinisiasikan oleh OGI sendiri maupun atas undangan dari kampus.
Sedangkan pada OGI ''Goes to Community ''memiliki konsep yang sama hanya saja lokasinya tidak berada di kampus melainkan sarana publik lainnya.
Baris 96 ⟶ 102:
# Aktivasi Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi, kemudahan akses dan layanan data dan informasi bagi masyarakat. PPID Kota Ambon mencapai prestasi karena dijadikan percontohan PPID tingkat Kota oleh Kementerian Dalam Negeri.
# ''Open School, ''kemudahan akses informasi pendidikan dan sekolah. Keberhasilan dicapai dengan menyelenggarakan penerimaan peserta didik baru secara online bagi Kota Ambon.
# ''Open Budget,'' penyediaan informasi penggunaan anggaran secara terbuka di berbagai media. Keberhasilan dicapai dengan penampilan anggaran ramah baca di situs resmi Kota Ambon.
Yang kedua adalah Perjalanan OGI di Provinsi Kalimantan Tengah yang dimulai pada Desember 2012 dengan pelaksanaan ''focus group discussion ''(FGD) untuk desain solusi yang dilanjutkan dengan Rapat Komite Pengarah pada 26 Januari 2013 dan Rapat Komite Pengarah 2 pada 13 April 2013 untuk target pencapaian implementasi pada Juni 2013. Solusi yang dibuat diharapkan dapat menjawab tiga tantangan: (1) Peningkatan kualitas layanan publik; (2) Peningkatan integritas publik; dan (3) Peningkatan efektivitas pengelolaan sumber daya, yaitu:
# Pembentukan daftar informasi publik
# Transparansi BOS di 50 sekolah di Kalimantan Tengah
# Pencantuman Anggaran melalui situs pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
# Tampilan baru situs pemerintah
Baris 109 ⟶ 115:
# Open School, melalui situs Siap-Online yang memudahkan akses informasi pendidikan dan sekolah
# Transparansi Pelayanan Kesehatan, agar tersedia informasi pelayanan kesehatan masyarakat terutama penggunaan anggaran secara terbuka di berbagai media
Selain itu, beberapa aktivitas di pusat dan melalui inisiatif-inisiatif baru yang OGI jalankan, sosialisasi ke daerah dilakukan untuk menyebarluaskan semangat keterbukaan. Contohnya pada inisiatif
== Dasar Hukum Yang Didorong oleh OGI ==
# UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
# UU No 37/2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
# UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
# UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik
# PP No 61/2010 tentang Pelaksanaan UU No 14/2008
# Perpres No 26/2010 tentang Transparansi Pendapatan di Industri Ekstraktif
# [http://hukum.unsrat.ac.id/men/mendagrip2010_35.pdf Permendagri No 35/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi di Kemendagri dan Pemda] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20170215063349/http://hukum.unsrat.ac.id/men/mendagrip2010_35.pdf |date=2017-02-15 }}
== Organisasi ==
Baris 123 ⟶ 129:
Gerakan OGI dijalankan bersama oleh banyak pihak dan dikelola secara khusus oleh Sekretariat OGI yang berada di bawah naungan UKP-PPP khususnya dalam tanggung jawab Deputi IV UKP-PPP bidang Pengelolaan Isu Strategis dan Hubungan Internasional yang saat ini diketuai oleh Tara Hidayat. Secara operasional, semua inisiatif yang berkaitan dengan OGI dan dijalankan oleh Sekretariat OGI menjadi akuntabilitas Direktur OGI yaitu Dedi Nur Cahyanto, yang memberikan laporan langsung kinerja OGI kepada Deputi IV UKP-PPP.
=== Tim Inti ===
Gerakan OGI dijalakan oleh Tim Inti yang terdiri dari tujuh kementerian dan lembaga (K/L) serta tujuh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Jumlah ini bertambah dibandingkan jumlah anggota Tim Inti yang awalnya hanya terdiri dari lima K/L dan empat OMS. Dalam menjalankan fungsi koordinasi antar Tim Inti, dibentuklah [http://opengovindonesia.org/peran-fungsi-sekretariat/|Sekretariat OGI]{{Pranala mati|date=Mei 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }} yang berkantor di Gedung UKP-PPP.
==== Tim Inti dari Pemerintah ====
Ada lima kementerian/lembaga yang menjadi Tim Inti OGI sejak gerakan ini digulirkan:
Baris 135 ⟶ 141:
# [[Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia|Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi]] (KemenPAN&RB)
==== Tim Inti dari Civil Service Organization (CSO) ====
Pada awal berdirinya OGI, terdapat 4 CSOs atau yang biasa disebut Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), yang menjadi anggota Tim Inti OGI. Keempat OMS tersebut adalah:
# ''Transparency'' ''International Indonesia ''(TII) mempunyai misi untuk memberantas korupsi dan mendorong pemerintahan yang bersih khususnya yang ada di Indonesia
# Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) bergerak pada bidang ''good governance ''di mana ia mendorong terciptanya partisipasi publik di masyarakat
Baris 154 ⟶ 160:
# Menyusun rencana tahunan kegiatan OGI
# Menyelenggarakan berbagai event OGI
# Mengelola dan menyimpan semua dokumen
# Membuat laporan rutin OGI
# Mengelola komunikasi dan media OGI
# Menjamin kelangsungan kerja sama yang efektif antar lembaga dalam tubuh Tim Inti OGI
Tim Sekretariat OGI saat ini terdiri dari tiga anak muda yang bekerja penuh dedikasi menjalankan strategi OGI, yaitu Kevin Chandra, Agus Rachmanto dan Fajar Subchan, yang mendapat arahan dan bimbingan langsung dari Direktur OGI dan Deputi IV UKP-PPP.
== Efektivitas ==
Selama lebih dari dua tahun berjalan, tahun pertama gerakan OGI fokus pada membangun pemahaman aparat pemerintah akan pentingnya keterbukaan dan bagaimana cara memulainya. Sedangkan
Gerakan OGI telah menghasilkan berbagai capaian sebagai pelaksanaan rencana aksi OGI oleh kementerian dan lembaga pemerintah. Disamping keluaran berupa program yang
==
{{reflist}}
== Pranala luar ==
* [http://
* [http://www.
* [http://satulayanan.net/ Situs resmi Satu Layanan] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20140208021127/http://satulayanan.net/ |date=2014-02-08 }}
* [http://satupemerintah.net/ Situs resmi Satu Pemerintah]
* [http://lapor.ukp.go.id/ Situs resmi Lapor]
* [http://www.solusimu.org/ Situs resmi Solusimu] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20140222164913/http://www.solusimu.org/ |date=2014-02-22 }}
* [http://blog.opengovindonesia.org/ Blog Open Government Indonesia] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20141009011449/http://blog.opengovindonesia.org/ |date=2014-10-09 }}
* [http://www.komisiinformasi.go.id/ Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20140208035225/http://www.komisiinformasi.go.id/ |date=2014-02-08 }}
* http://projectingindonesia.com/country/indonesia-scores-better-in-the-open-budget-index/ {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20140128125419/http://projectingindonesia.com/country/indonesia-scores-better-in-the-open-budget-index/ |date=2014-01-28 }}
* http://newsandfeaturesonindonesia.blogspot.com/2013/02/open-budget-index-obi-2012.html
* http://www.webfoundation.org/2013/06/new-research-open-data-in-indonesia/
* http://globalopendatainitiative.org/2013/07/16/ogdra-indonesia/ {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20140222062128/http://globalopendatainitiative.org/2013/07/16/ogdra-indonesia/ |date=2014-02-22 }}
* http://www.ambon.go.id/program-ogi-berjalan-mulus-ukp4-beri-pemkot-ambon-nilai-9/ {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20140222130903/http://www.ambon.go.id/program-ogi-berjalan-mulus-ukp4-beri-pemkot-ambon-nilai-9/ |date=2014-02-22 }}
* [http://www.youtube.com/watch?v=KzDE7D52zlA Why Open Government is so crucial to our society], Martha Mendoza
[[Kategori:
{{Improve categories|date=Februari 2024}}
|