Open Government Indonesia: Perbedaan antara revisi

Benih-benih keterbukaan lahir sejak reformasi politik dipada tahun 1998. Seluruh elemen masyarakat menuntut pemerintah untuk menjadi lebih transparan dan menginginkan agar mereka diikutsertakan sejak proses perencanaan dan mendapatkan keleluasaan untuk terlibat dalam mengawasi kerja pemerintah. Semenjak itu, bola salju keterbukaan terus bergulir. Pemerintah Indonesia semakin yakin bahwa keterbukaan adalah dasar pemerintahan yang modern dan merupakan kunci untuk membuka potensi negara Indonesia di bidang ekonomi, layanan publik, dan inovasi menuju negara yang progresif, adil, dan sejahtera.

Keseriusan Pemerintah semakin nyata dengan ditandai Pengesahan [[Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik|Undang-Undang (UU) No. 2414 tahun 2008 tentanng Keterbukaan Informasi Publik]] (KIP). Bagi Indonesia, terbitnya UU tersebut merupakan era baru pemerintah yang terbuka. Pemerintahan sangat meyakini bahwa Pemerintah yang terbuka (''Open Government'') menjadikan pemerintah semakin cerdas dalam menyelesaikan masalah dan melayani masyarakat lebih baik. Lebih-lebih setelah diterbitkannya [[Undang-Undang Pelayanan Publik|UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik]] semakin menambah komitmen Pemerintah yang bukan saja memperjuangkan hak-hak masyarakatnya untuk mendapatkan informasi namun lebih jauh lagi, Pemerintah menginginkan kemudahan akses publik kepada layanan Pemerintah secara murah, mudah dan berkualitas.

Upaya OGI dalam mendorong keterbukaan dan partisipasi publik dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan diakui bukan merupakan hal baru. Upaya serupa pada dasarnya sudah di-inisiasi Pemerintah sejak lama, seiring dengan beragam upaya pemerintah untuk mendorong transparansi pengelolaan keuangan negara, program pencegahan dan pemberantasan korupsi, implementasi [[Musyawarah Rencana Pembangunan]] (Musrenbang) dan lain-lain. Gerakan OGI pada dasarnya mencoba melakukan sinergi, integrasi dan optimalisasi beragam upaya yang telah dijalankan Pemerintah tersebut sembari menambahkan beberapa terobosan untuk percepatan upaya pencapaian tujuan Pemerintah yang menganut azasasas demokratis ini.

Untuk itu, pertemuan perdana antara elemen pemerintah dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang dilaksanakan tanggal 27 Juli 2011 di Kantor UKP-PPP menjadi embrio dari terbentuknya Tim Inti OGI yang bertanggung jawab merencanakan, menjaring masukan dari masyarakat, mensosialisasikan, melaksanakan, dan mengawasi program-program OGI. Dalam rangka menambah keyakinan bahwa prinsip keterbukaan dan partisipasi publik yang diperjuangkan OGI bukan merupakan barang asing bagi Pemerintah, sengaja dilakukan ''roadshow'' ke beberapa daerah seperti [[Kabupaten Lebak]], [[Kota Yogyakarta]], dan [[Kota Surakarta]]. Hasilnya semakin meyakinkan bahwa telah ada upaya sistematis yang dilakukan daerah dalam membuka akses informasi publik, modernisasi layanan pemerintah daerah serta menggandeng masyarakat untuk ikut terlibat menentukan program Pemerintah secara nyata.

Keyakinan bahwa spirit keterbukaan dan partisipasi publik akan memberikan manfaat bagi masyarakat umum pula-lah yang mendorong pemerintah Indonesia untuk bergabung menjadi salah satu perintis gerakan global ''Open Government Partnership'' (OGP) pada bulan September 2011.

Kerja keras inisiator OGP memberikan hasil yang menggembirakan karena hanya dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun, gerakan OGP telah didukung oleh 63 negara (per Januari 2014) yang mewakili lebih dari 3 milyar penduduk dunia, dan akan terus bertambah.  Negara-negara yang bermitra dalam OGP ini berkolaborasi melampaui batas-batas politik dan mendekatkan hubungan masyarakat dengan pemerintah untuk bersama-sama menciptakan negara yang lebih baik dengan menjadi lebih terbuka. Negara yang dicita-citakan OGP adalah negara yang membawa perbaikan kualitas hidup masyarakatnya melalui pemerintahan yang terbuka, bersedia mendengar aspirasi masyarakat, partisipatif, dan memiliki semangat untuk memperbaiki diri terus-menerus.

keseriusan terhadap ''Open Government'' seperti yang disampaikan dalam pidato kenegaraan di bulan Agustus 2012 dimana [[Presiden Susilo Bambang Yudhoyono]] berkata:

''“Perluasan peran dan partisipasi publik (diperlukan) dalam pembangunan hingga membuka akses agar publik ikut mengawasi pembangunan. Inilah esensi Open Government.”''

Sementara itu progres gerakan OGI selama tahun 2012 berjalan cukup menggembirakan. Dari sisi kelembagaan, ''Open Government'' di Indonesia telah mendorong terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di 100% jajaran Kementerian/Lembaga dibawah Kabinet Indonesia Bersatu II dan ±30% Pemerintah Daerah. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan Negara juga memberikan hasil saat hasil survei ''Open Budget Index (OBI) ''Indonesia berhasil meningkatkan OBI dari 51 dipada tahun 2010 menjadi 62 dipada tahun 2012. Peningkatan capaian OBI tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat pertama di Asia Tenggara, peringkat ke-3 di Asia (setelah Korea Selatan dan India), dan dalam kelompok keterbukaan anggaran yang sama (''Significant Information)'' dengan negara-negara yang memiliki sistem demokrasi yang sudah mapan seperti Amerika Serikat. Survei transparansi anggaran ini dilakukan setiap dua tahun sekali oleh ''Open Budget Partnership'' (OBP), sebuah lembaga internasional independen yang secara berkala melakukan survei keterbukaan anggaran di 100 negara. Belum lagi keterbukaan dalam penegakan hukum antara lain menyangkut keterbukaan kegiatan pengadilan pajak (jadwal sidang dan risalah putusan pengadilan pajak) dan publikasi putusan Mahkamah Agung dalam 1 hari sejak putusan ada. Keterbukaan di area menyangkut layanan dasar masyarakat seperti bidang pendidikan melalui transparansi Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bidang Kesehatan melalui transparansi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Bahkan dukungan terhadap terwujudnya transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa sekalipun melalui pemanfaatan Sistem Online [[LPSE]] juga diupayakan sebagai bagian dari upaya preventif area yang rawan korupsi tersebut.

DiantaraDi beragamantaraberagam upaya tersebut diatas, program terobosan juga dilakukan pada tahun 2012 seperti kompetisi OGI yang diselenggarakan selama bulan April hingga Juli 2012. Di dalam kompetisi ini, 62 layanan publik berlomba untuk meningkatkan kualitas layanan publiknya. Upaya terobosan lain dalam ''Open Government'' di Indonesia termasuk beroperasinya portal [http://satulayanan.id satulayanan.net], yang saat ini telah berisi nyaris 200 modul informasi layanan dengan 1 juta ''page view'', mulai dari pembuatan paspor hingga informasi biaya pemasangan listrik.

Selama ini, OGI dikelola dengan penekanan bahwa OGI adalah sebuah gerakan, bukan semata-mata sebuah program pemerintah. Pendekatan ini telah membawa perubahan paradigma. OGI yang semula hanya milik pemerintah menjadi milik bersama, sikap pemerintah dalam pemecahan masalah yang semula konservatif menjadi lebih inovatif, dan sikap masyarakat berubah dari skeptis menjadi antusias dan partisipatif. Tidak hanya itu, sejumlah lembaga donor internasional, perusahaan swasta, dan ''civitas'' ''akademika'' bersinergi untuk mempercepat terimplementasinya OGI. Di dalam laporan ini pula akan nampaktampak berbagai contoh implementasi OGI, baik yang didorong oleh pemerintah maupun yang didorong oleh masyarakat.

Trek 1 bertujuan untuk memperkuat dan mempercepat program berjalan yang mendorong keterbukaan. Hal yang melatar-belakangi dibentuknya Trek 1 ini untuk memberikan dukungan dan apresiasi [[Lembaga Negara Indonesia|Kementerian/Lembaga]] yang selama ini telah mengupayakan beragam program dalam rangka mendorong keterbukaan informasi, meningkatkan layanan publik serta pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian/Lembaganya.

Pada tahun 2012, rencana aksi dalam trek 1 antara lain meliputi penguatan infrastuktur dan mekanisme di seluruh instansi publik dalam menjawab permintaan informasi, serta pembukaan informasi [[Pengadilan Pajak|pengadilan pajak]] dan pengadilan kasus polisi.

Selama tahun 2012 telah terbentuk PPID seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah (secara peraturan), terbentuknya [[Komisi Informasi Provinsi]] di 19 Provinsi untuk penyelesaian sengketa informasi antara masyarakat dan badan publik, adanya publikasi putusan pajak dan layanan permohonan pengurusan SIM serta transparansi hasil ujian SIM melalui situs terkait, dimulainya pelayanan ''online ''untuk paspor, visa dan beberapa informasi kementerian perdagangan, perindustrian dan keuangan. Semua ini adalah contoh dari sekian banyak perbaikan pemerintah untuk mendorong keterbukaan.

Portal Satu Layanan yang diluncurkan pada April 2013 merupakan salah satu sarana yang ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi layanan publik. Portal satu layanan mempunyai hampir 200 informasi layanan dasar masyarakat yang berasal dari berbagai institusi pemerintah, komunitas, dan akademisi. Melalui satu layanan, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi seperti informasi air, informasi listrik, dan pelayanan publik lainnya. Lebih lanjut, masyarakat dapat mengakses [http://www.satulayanan.netid www.satulayanan.id].

Portal [[www.satupemerintah.net|Satu Pemerintah]] menjadi sarana yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi profil keorganisasian, program, anggaran dan kinerja pemerintah. MasayrakatMasyarakat dapat mengakses informasi dari pemerintah di tingkat pusat hingga ke tingkat daerah. Tujuan dibuatnya portal ini adalah untuk memudahkan masyarakat memahami aktivitas dan memonitor kegiatan institusi pemerintah.

[[Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat]] (LAPOR!) merupakan sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial pertama di Indonesia. Berbeda dengan sarana pengaduan lainnya, ketuntasan setiap laporan dapat diawasi oleh publik karena setiap laporan yang telah disahkan akan terpublikasikan pada situs LAPOR! dan dilengkapi dengan indikator penyelesaian. Laporan juga dapat didukung dan dikomentari sehingga mendorong interaksi antara pemerintah dengan masyarakat.

Masyarakat dapat mengirimkan laporan terkait program pembangunan maupun layanan publik secara mudah melalui berbagai kanal yang tersedia yaitu, situs http://lapor.ukp.go.id, ''Short Message Service'' ke 1708 (tanggal kemerdekaan Indonesia), dan aplikasi telepon pintar untuk ''BlackBerry ''dan ''Android.'' Dalam mengirimkan laporan, masyarakat tak perlu bingung soal kewenangan pemerintah karena setiap laporan akan didisposisikan secara digital ke instansi terkait diantaradi antara 67 instansi pemerintah yang telah terhubung. Diantaranya termasuk seluruh Kementerian, sejumlah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Kota Bandung. Lapor bukan hanya membantu penyelesaian keluhan publik namun juga memudahkan koordinasi antar Kemementerian/Lembag termasuk Pemda dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kedepannya, LAPOR! akan terus membangun keterhubungan dengan seluruh instansi pemerintah guna menciptakan sarana aspirasi dan pengaduan yang terpadu secara nasional.

Untuk mencapai arahan yang bermanfaat bagi implementasi skala sub-nasional, sebuah daerah percontohan kemudian didesain dan dievaluasi untuk pelaksanaan inisiatif ''Open Governent ''di daerah''.'' Daerah percontohan'' ''adalah kesempatan pertama untuk mengetahui kapabilitas dari suatu sistem dan mengetahui secara langsung bagaimana proses implementasi suatu program atau sistem. Pada tahun 2013 ada 3 daerah yang terpilih menjadi daerah percontohan pelaksanaan inisiatif ''Open Government''. Adanya proyek percontohan ini dapat membantu menemukan permasalahan dan solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi hambatan keterbukaan. Harapannya adalah dapat menjadi contoh bagi daerah lain dan apabila sistem atau program tersebut berhasil maka dapat diimplementasikan ke daerah atau lembaga lain dengan beberapa modifikasi untuk memaksimalkan manfaat.

Implementasi ''Open Government ''di daerah percontohan'' ''terutama menekankan pada 5 tantangan yang ada yaitu peningkatan kualitas layanan publik, peningkatan integritas publik, peningkatan efektivitas pengelolaan sumber daya, peningkatan lingkungan yang lebih aman, dan peningkatan akuntabilitas sektor swasta. Kelima tantangan tersebut dijawab melalui daerah percontohan yang secara garis besar terbagi menjadi beberapa fase aktivitas antara lain pemilihan daerah percontohan, desain solusi OGI, serta implementasi dan evaluasi.

Sebagai langkah awal, implementasi gerakan OGI melalui daerah percontohan dilakukan di tiga daerah yaitu [[Kota Ambon]], [[Kabupaten Indragiri Hulu]], dan Provinsi [[Kalimantan Tengah]] (Kalteng). Pemilihan dilakukan oleh Tim Inti OGI dengan mempertimbangkan beberapa kriteria. Kota Ambon dapat menjadi satu-satunya daerah daerah percontohan tingkat kota antara lain karena meraih ''Innovative Government Award ''dari [[Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia|Kementerian Dalam Negeri]] Tahun 2010, memiliki sistem manajemen finansial publik terbaik menurut [[Bank Dunia]] tahun 2009, dan nominasi PU Award 2010 Penataan Ruang  Berkelanjutan.

Provinsi Kalteng terpilih karena beberapa alasan antara lain telah memiliki [[Komisi Informasi Provinsi|Komisi Informasi Daerah]], Peringkat 1 Indeks Demokrasi Indonesia 2009, menjadi nominasi ''Innovative Government Awards 2011'' dan sejalan dalam prinsip keterbukaan melalui skema REDD+. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Pemkab Inhu) terpilih karena pencapaiannya menjadi peringkat 2 nasional PTSP 2011 tingkat kabupaten serta kepemimpinan daerah yang progresif.

Diluar kriteria sebagaimana disebutkan diatas, terdapat kriteria tambahan dalam pemilihan 3 daerah tersebut yaitu: daerah terpilih harus diluardi luar Jawa. Diharapkan dari keberhasilan program pilot project tersebut akan menginspirasi daerah lain yang memiliki infrastruktur serupa bahkan lebih baik bahwa dengan komitmen kuat implementasi program OGI bisa dijalankan.

Program ini merupakan kerjasama antara ''[[Universitas Paramadina|Paramadina]] Public Institute and Policy'' (PPIP) dengan UKP-PPP. PPIP berperan sebagai penanggung jawab dan pelaksana program ini hingga akhir 2014. Tujuannya adalah membantu kementerian dan lembaga menyediakan dan mengelola informasi dalam situsnya sesuai dengan amanat UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Kompetisi ini telah secara signifikan mendorong perbaikan situs Kementerian dan Lembaga.

Kontes ini bertujuan melibatkan publik dalam memberikan solusi yang inovatif untuk pemerintah yang lebih baik., sebagai wadah aspirasi masyarakat. Selain tentunyamendorong kepedulian mayarakat untuk mendukung dan terlibat dalam gerakan keterbukaan, OGI. Pada kontes ini ada dua jenis solusi yang diharapkan yaitu solusi inovasi dalam bentuk '''ide''' dan solusi komunikasi dalam bentuk '''infografisinfografik.''' Hasil kumpulan solusi yang disampaikan publik akan menjadi bahan masukan dalam perumusan rencana aksi OGI tahun 2014 - 2015. Karya infografisinfografik dari kompetisi ini juga langsung dikomunikasikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemda terkait agar bias memanfaatkan karya tersebut dalam rangka meningkatkan layanan publiknya. Lebih jauh lagi, kontes ini merupakan terobosan dari, oleh dan untuk bangsa dan menjadi event terobosan dimana publik secara umum dilibatkan Pemerintah sebagai bagian dari solusi penyelesaian masalah yang ada.

''Knowledge Forum'' adalah wadah sosialisasi dan diskusi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang OGI. ''Knowledge Forum ''dilaksanakan tiga kali dalam setahun untuk memberikan pesan bahwa inisiatif OGI tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat.

Pentingnya partisipasi generasi muda dalam gerakan OGI karena mereka adalah penerus bangsa sehigga diperlukannya keterlibatan kaum muda sejak dini. Selain itu, semangat keterbukaan anak muda dalam memberikan saran dan kritik konstruktif bagi pemerintah dapat terwadahi dengan lebih tepat. Dengan demikian, tim OGI perlu melakukan sosialisasi ke kampus-kampus baik yang diinisiasikan oleh OGI sendiri maupun atas undangan dari kampus.  Pemahaman keterbukaan sebagai salah satu nilai penting dalam mencapai ''good governance ''oleh generasi muda penerus bangsa menjadi krusial dalam pembangunan berkelanjutan pemerintahan yang lebih baik.

==== Media dan Jejaring Sosial ====

OGI memiliki situs informasi www.opengovindonesia.org dan juga beragam media sosial seperti ''facebook, twitter'' dan ''youtube''. Semua ini dibuat untuk mendorong eksistensi OGI dalam menyuarakan semangat keterbukaan melalui peran publik untuk turut mendukung aktivitas positif OGI mencapai tujuan utamanya. Setiap aktivitas OGI dipublikasikan melalui media dan jejaring sosial ini agar semakin banyak masyarakat yang tahu, paham dan ingin turut berperan dalam gerakan keterbukaan pemerintah.

# ''Open Budget,'' penyediaan informasi penggunaan anggaran secara terbuka di berbagai media. Keberhasilan dicapai dengan penampilan anggaran ramah baca di situs resmi Kota Ambon.

# Pembentukan daftar informasi publik

# Transparansi BOS di 50 sekolah di Kalimantan Tengah

Selain itu, beberapa aktivitas di pusat dan melalui inisiatif-inisiatif baru yang OGI jalankan, sosialisasi ke daerah dilakukan untuk menyebarluaskan semangat keterbukaan. Contohnya pada inisiatif  MOGP dan Kontes Inovasi Solusi 2014 dilakukan OGI ''Goes to Campus/Community ''yang sangat efektif dalam meningkatkan kepedulian masyarakat untuk turut terlibat dalam mendorong pemerintahan yang lebih terbuka.

== Dasar [Hukum] Yang Didorong oleh OGI ==

# UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

# UUPP No 3561/2010 tentang PedomanPelaksanaan PengelolaanUU InformasiNo di Kemendagri dan Pemda14/2008

# UUPerpres No 6126/2010 tentang PelaksanaanTransparansi UUPendapatan Nodi 14/2008Industri Ekstraktif

Gerakan OGI dijalakan oleh Tim Inti yang terdiri dari tujuh kementerian dan lembaga (K/L) serta tujuh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Jumlah ini bertambah dibandingkan jumlah anggota Tim Inti yang awalnya hanya terdiri dari lima K/L dan empat OMS. Dalam menjalankan fungsi koordinasi antar Tim Inti, dibentuklah [[http://opengovindonesia.org/peran-fungsi-sekretariat/|Sekretariat OGI]]{{Pranala mati|date=Mei 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }} yang berkantor di Gedung UKP-PPP.

# [[Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan|Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan]] (UKP-PPP)

# [[Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Kementerian Luar Negeri]]

# [[Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia|Kementerian Komunikasi dan Informatika]]

# [[Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional]] (Bappenas)

# [[Komisi Informasi]] Pusat (KIP)

# [[Kementerian Dalam Negeri]]

# [[Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia|Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi]] (KemenPAN&RB)

Pada awal berdirinya OGI, terdapat 4 CSOs atau yang biasa disebut Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), yang menjadi anggota Tim Inti OGI. Keempat OMS tersebut adalah:

Sekretariat OGI berfungsi sebagai pihak yang netral antara pemerintah dan OMS, dan memastikan keseimbangan yang produktif diantaradi antara dua pihak tersebut.

# Mengelola dan menyimpan semua dokumen  dan basis data OGI

# Mengelola komunikasi dan media OGI

Tim Sekretariat OGI saat ini terdiri dari tiga anak muda yang bekerja penuh dedikasi menjalankan strategi OGI, yaitu Kevin Chandra, Agus Rachmanto dan Fajar Subchan, yang mendapat arahan dan bimbingan langsung dari Direktur OGI dan Deputi IV UKP-PPP.  Kegiatan Sekretariat OGI juga didukung oleh mahasiswa/i sebagai pemagang dan berbagai relawan.

Selama lebih dari dua tahun berjalan, tahun pertama gerakan OGI fokus pada membangun pemahaman aparat pemerintah akan pentingnya keterbukaan dan bagaimana cara memulainya. Sedangkan dipada tahun kedua gerakan OGI lebih fokus pada pelibatan masyarakat umum untuk berpartisipasi mendorong keterbukaan pemerintahan dan dalam perumusan rencana aksi OGI.  Seluruh upaya yang dilakukan semata-mata bertujuan untuk mendorong nilai keterbukaan sehingga tercapainya pemerintahan yang lebih akuntabel, bersih, melayani,  dan memiliki ''good governance ''melalui aktivitas yang dilandasi oleh'' ''tiga pilar OGI.

Gerakan OGI telah menghasilkan berbagai capaian sebagai pelaksanaan rencana aksi OGI oleh kementerian dan lembaga pemerintah. Disamping keluaran berupa program yang konkritkonkret dan terukur, efektivitas pencapaian tujuan gerakan OGI tampak pada perubahan pola pikir dan perilaku. Hal ini ditandai dengan berubahnya perilaku seperti ‘keterpaksaan’ aparat pemerintah akan keterbukaan menjadi ‘tanggung jawab’ akan keterbukaan, ‘skeptis’ publik menjadi ‘antusiasme’ untuk terlibat dalam gerakan OGI, munculnya pemikiran-pemikiran inovatif dalam pemecahan masalah, dan meningkatnya keterlibatan banyak pihak baik individu maupun institusi untuk secara langsung terlibat dalam gerakan OGI. Laporan lengkap pelaksanaan gerakan OGI tahun 2012 dapat dilihat pada [http://opengovindonesia.org/laporan-pelaksanaan-ogi/ laporan pelaksanaan OGI] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20140613184209/http://opengovindonesia.org/laporan-pelaksanaan-ogi/ |date=2014-06-13 }}.

== Pranala LuarReferensi ==

* http://globalopendatainitiative.org/2013/07/16/ogdra-indonesia/ {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20140222062128/http://globalopendatainitiative.org/2013/07/16/ogdra-indonesia/ |date=2014-02-22 }}

* http://www.ambon.go.id/program-ogi-berjalan-mulus-ukp4-beri-pemkot-ambon-nilai-9/ {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20140222130903/http://www.ambon.go.id/program-ogi-berjalan-mulus-ukp4-beri-pemkot-ambon-nilai-9/ |date=2014-02-22 }}