Polisi Kehutanan Republik Indonesia: Perbedaan antara revisi

| native_name = (dahulu disebut Jagawana)

| image logo = [[Berkas:Lambang Polhut.png|200px]]

| motto = Budi Bhakti Wirawana

| legal_personality = Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013, PP No.45 Tahun 2004, Permenhut No. : P.75/Menhut-II/2014, Permenlhk Nomor : P.45/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2017

| governing_bodygoverningbody = [[Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia]]

| regional_agencygoverningbodyscnd = [[Pemerintah Daerah]]

| speciality = Bidang Lingkungan Hidup, bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

| overview_by = [[Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia|Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kehutanan]], [[Gubernur]], [[Bupati]], dan [[Walikota]]

| website =https://polhut.menlhk.go.id

'''Polisi Kehutanan Indonesia ''' atau biasa disebut '''Polhut''' adalah nama sebuah jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan pegawai instansi kehutanan pusat maupun daerah. Polisi ini bukan merupakan bagian dari [[Kepolisian Negara Republik Indonesia]]. Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha pelindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando.<ref>Pasal 1 ayat 15 UU No. 18 Tahun 2013</ref> Sesuai dengan namanya, polisi ini mempunyai tugas pokok yaitu menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan.<ref>Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2004 pasal 1 ayat 2</ref> <ref>PERATURAN BERSAMA MENTERI KEHUTANAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : NK. 14/MENHUT-II/2011 dan NOMOR : 31 TAHUN 2011</ref>

Dalam menjalankan tugasnya Polhut dibekali dengan senjata api berbagai jenis yaitu PM1 A1, PM3 Cakrawana, Ceska Zebrojuka (CZ.83), Molot Vepr 12 G.A. dan lain-lain. Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Polhut dilaksanakan di Balai Diklat Kehutanan dan Sekolah Polisi Negara (SPN) di beberapa wilayah di Indonesia.

Pembinaan Polhut dilakukan oleh [[Kementerian Kehutanan Indonesia|Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia]], sedangkan struktur operasional disesuaikan dengan perangkat unit pelaksana teknis (UPT) [[pemerintah pusat]] dan [[pemerintah daerah]].

Polhut memiliki satuan reaksi cepat yang disebut SPORC (Satuan Polhut Reaksi Cepat) yang dibentuk tahun 2005. Sampai saat ini telah memiliki 1116 (sebelasenam belas) Brigade SPORC <ref>http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/sporc.html#sthash.DrUQZPLe.dpuf</ref> yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia antara lain:

# Brigade Beruang <br>berkedudukan di Pekanbaru, Riau. Wilayah kerja meliputi [[Riau]] dan [[Kepulauan Riau]]

# Brigade Harimau <br>berkedudukan di Jambi. Wilayah kerja meliputi [[Jambi]], [[Sumatera Barat]], dan [[Bengkulu]]

# Brigade Siamang <br>berkedudukan di Palembang, Sumatera Selatan. Wilayah kerja meliputi [[Sumatera Selatan]], [[Bangka Belitung]], dan [[Lampung]]

# Brigade Kalaweit <br>berkedudukan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Wilayah kerja meliputi [[Kalimantan Tengah]] dan [[Kalimantan Selatan]]

# Brigade Bekantan (Kalimantan Barat) berkedudukan di Pontianak, Kalimantan Barat, wilayah kerja meliputi [[Kalimantan Barat]]

# Brigade Enggang <br>berkedudukan di Samarinda, Kalimantan Timur. Wilayah kerja [[Kalimantan Timur]] dan [[Kalimantan Utara]]

# Brigade Anoa <br>berkedudukan di Makassar, Sulawesi Selatan. Wilayah kerja meliputi [[Sulawesi Utara]], [[Gorontalo]], [[Sulawesi Selatan]], [[Sulawesi Barat]], [[Sulawesi Tengah]], [[Sulawesi Tenggara]], [[Maluku]], [[Maluku Utara]]

# Brigade Kanguru <br>berkedudukan di Kota Jayapura, Papua .Wilayah Kerja meliputi seluruh wilayah Papua.

# Brigade Kasuari <br>berkedudukan di Manokwari, Papua Barat

# Brigade Elang <br>berkedudukan di Jakarta. Wilayah kerja meliputi [[Banten]], [[DKI Jakarta]], [[Jawa Barat]], [[Jawa Tengah]], [[DI Yogyakarta]], [[Jawa Timur]], [[Bali]], [[Nusa Tenggara Barat]], [[Nusa Tenggara Timur]]