Djody Gondokusumo: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan |
kTidak ada ringkasan suntingan |
||
| (19 revisi perantara oleh 10 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{Infobox officeholder
|honorific-prefix =
|name =
|colorcode = <!-- HTML color code (e.g. red, #FF0000 or affiliated Party metadata color template) or transparent for no coloring -->
|image = Djody Gondokusumo, Kami Perkenalkan (1954), p22.jpg
Baris 11:
|office = Menteri Kehakiman Indonesia
|president = [[Soekarno]]
|primeminister = [[Ali Sastroamidjojo]]
|term_start = 30 Juli 1953
|term_end = 12 Agustus 1955
|predecessor = [[Lukman Wiriadinata]]
|successor = [[Lukman Wiriadinata]]
|president2
|primeminister2
|term_start2
|term_end2
|predecessor2
|successor2
|birth_date = {{Birth date|1912|07|7|}}
|birth_place = [[Yogyakarta]], [[Hindia Belanda]]
|death_date =
|death_place = Indonesia
Baris 29:
|restingplacecoordinates =
|citizenship = Indonesia
|nationality =
|party = [[Partai Rakyat Nasional]]
|spouse =
Baris 44:
}}
'''[[Meester in de rechten|Mr.]] Djody Gondokusumo''' (dahulu Raden Mas Djody Soerjomataram)<ref>{{Cite book|date=1944|url=https://books.google.co.id/books?id=dM8LAAAAIAAJ&pg=PA341&lpg=PA341&dq=Sarwono+Prawirohardjo+AMS&source=bl&ots=xJcFU0reut&sig=ACfU3U1qeCQCE34-4jXrQsv_4H4eV35Kmg&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjHmfLGyLjzAhXhILcAHWz2A6s4ChDoAXoECCEQAw#v=onepage&q=Djody&f=false|title=Orang Indonesia jang terkemoeka di Djawa|publisher=Gunseikanbu|language=id}}</ref> adalah seorang mantan [[Menteri Kehakiman Indonesia]] pada [[Kabinet Ali Sastroamidjojo I]] antara 30 Juli 1953 sampai 11 Agustus 1955.
==
Ia pernah memiliki rumah di kawasan [[Kotabaru, Gondokusuman, Yogyakarta|Kotabaru, Yogyakarta]] yang sekarang menjadi gedung [[Bank OCBC NISP|Bank NISP]] dan [[Richeese Factory]].<ref>{{Cite web|title=Rumah Mr. Djody Gondokusumo - Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya|url=http://cagarbudaya.kemdikbud.go.id/cagarbudaya/detail/PO2016042700141/rumah-mr-djody-gondokusumo|website=cagarbudaya.kemdikbud.go.id|access-date=2021-10-19|archive-date=2022-05-23|archive-url=https://web.archive.org/web/20220523033826/http://cagarbudaya.kemdikbud.go.id/cagarbudaya/detail/PO2016042700141/rumah-mr-djody-gondokusumo|dead-url=yes}}</ref><ref>{{Cite web|title=Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta|url=https://pariwisata.jogjakota.go.id/detail/index/596|website=pariwisata.jogjakota.go.id|access-date=2021-10-19}}</ref>
===Kasus Hukum<ref>{{Cite web|date=2017-03-25|title=Korupsi|url=https://historia.id/politik/articles/korupsi-vg1mX|website=Historia - Majalah Sejarah Populer Pertama di Indonesia|language=id-ID|access-date=2021-10-21}}</ref>===
===Referensi===▼
Mr. Djody Gondokusumo dihukum gara-gara turut melakukan perbuatan ‘sebagai pegawai negeri menerima hadiah sedangkan ia patut menduga bahwa hadiah itu berhubungan dengan kekuasaan kaena jabatannya’. Putusan itu dijatuhkan majelis hakim yang terdiri dari (i) Mr. R. [[Satochid Kartanegara]], (ii) M. R.Soerjotjokro, dan (iii) Mr. Soetan Abdoel Hakim, pada 23 Desember 1955.
Hal ini disebabkan karena dirinya tersandung perkara hadiah dari seorang pengusaha asal [[Hong Kong Britania|Hong Kong]], Bong Kim Tjhong. Bong mengadakan kunjungan singkat ke Indonesia. Karena [[Visa|masa waktunya]] habis, Bong ingin memperpanjang visanya. Pada waktu perpanjangan yang kedua, Menteri Djody membuat catatan bahwa ini perpanjangan ‘betul-betul yang terakhir’. Masa perpanjangan sebulan. Akan tetapi catatan ‘betul-betul yang terakhir’ tidak dipenuhi Menteri Djody. Ia memberi lampu hijau ketika Bong memperpanjang visa kunjungan yang ketiga selama dua bulan. Menteri Djody menyetujui usul perpanjangan yang disampaikan orang kepercayaannya, Soebagio. Keputusan memperpanjang masa berlaku visa itu sudah diperingatkan Supadi, Kepala II [[Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia|Jawatan Imigrasi Pusat]]. [[Imigrasi Tanjung Priok]] akhirnya menangkap Bong karena visanya sudah lewat waktu. Berdasarkan penelusuran aparat penegak hukum saat itu terungkap ternyata urusan visa itu bisa berjalan mulus lantaran suap sebesar Rp 20.000,00.
Jaksa Agung Muda [[Abdul Mutalib Moro Gelar Soetan Chalipah|Abdul Muthalib Moro]] selaku penuntut menduga duit pemberian dari orang-orang yang mengurus visa akan dipakai untuk membiayai [[Partai Rakyat Nasional (Indonesia)|Partai Rakyat Nasional (PRN)]] yang diketuai Mr. Djody. Pembantu sang Menteri juga berasal dari pengurus PRN. Soebagio, pria yang bertindak menerima uang dari utusan Bong, adalah sekretaris pribadi dan tinggal di kamar belakang paviliun rumah terdakwa.
Di persidangan, Mr. Djody mencoba menyangkal keterlibatannya. Ia berdalih sebagai menteri, tidak bisa dijerat dengan kualifikasi pegawai negeri sebagaimana diatur dalam pasal 418 dan 419 KUHP.
Dalam pertimbangannya perkara No. 1/1955/MA.Pid itu, Mahkamah Agung berpendapat: “cukup petunjuk bahwa di dalam hal pemberian izin menetap untuk Bong Kim Thjong dan bersangkut paut dengan itu hal penerimaan Rp20.000 oleh Soebagijo dari Bong Shiang Thjong dengan perantaraan Notopuro, terdakwa bekerjasama yang erat dan sadar dengan Soebagijo dan Notopuro. Oleh karena berdasar atas petunjuk-petunjuk yang disebut di atas Mahkamah Agung menganggap cukup terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa patut dapat menyangka bahwa Soebagijo dan Notopuro masing-masing menerima Rp20.000 dari Bong Kim Thjong untuk mendapat surat izin menetap di Indonesia”.
“Terdakwa mengetahui, setidak-tidaknya dapat menyangka, bahwa uang tersebut dihadiahkan berhubung dengan kekuasaan atau kewenangan karena jabatannya sebagai Menteri Kehakiman, yang berwenang untuk memberi zin menetap di Indonesia bagi orang-orang asing”.
Djody Gondokusumo didakwa dua tuduhan. Primair, memberi visa permanen Bong Kim Tjhong tanpa perduli keberatan diajukan Kepala Kepolisian Negara dalam suratnya tertanggal 16/12/1954 No.E3518/2146-54. Subsidair, menerima hadiah sebesar Rp.40.000 yang dianggap sebagai pelicin agar visa tersebut lulus. Perbuatan ini dapat dihukum menurut, Pasal 419 subsidair 418 KUHP.
Tanggal 2 Januari 1956, Hakim Ketua Mr. Satochid Kartanegara memvonis satu tahun penjara potong masa tahanan, atas tuduhan subsidair, pihak Pembela mengajukan grasi. Tanggal 19 Juli 1956, Presiden meluluskan grasi dengan mengurangi masa tahanan jadi enam bulan. Sebelum vonis MA jatuh, terpidana sudah menjalani penahanan lima bulan, maka harus menjalani penahanan selama satu bulan. Sehari kemudian, Mr. Djody Gondokusumo menjalani hukuman di penjara Cipinang.<ref>[[Roeslan Saleh]]. Keputusan-Keputusan tentang Perkara Pidana. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1958.</ref>
<ref>R.M. Panggabean. Budaya Hukum Hakim di Bawah Pemerintahan Demokrasi dan Otoriter (Studi tentang Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI 1950-1965). Jakarta: Pusat Studi Hukum Ekonoi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.</ref>
{{reflist}}{{Menteri Hukum dan HAM Indonesia}}
[[Kategori:Tokoh Jawa]]
[[Kategori:Tokoh Yogyakarta]]
[[Kategori:Tokoh dari Kota Yogyakarta]]
[[Kategori:Politikus Indonesia]]
[[Kategori:Menteri Indonesia]]
[[Kategori:Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia]]
[[Kategori:Menteri Kehakiman Republik Indonesia]]
[[Kategori:Politikus Partai Nasional Indonesia]]
[[Kategori:Politikus Partai Rakyat Nasional]]
[[Kategori:Koruptor Indonesia]]
| |||