Djody Gondokusumo: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif

← Revisi sebelumnya

Konten dihapus Konten ditambahkan

VisualTeks wiki

Revisi per 16 Februari 2021 16.01 sunting Bkusmono (bicara \| kontrib) 3.869 suntingan k Bkusmono memindahkan halaman Djodi Gondokusumo ke Djody Gondokusumo menimpa pengalihan lama: salah nama ← Revisi sebelumnya		Revisi terkini sejak 4 Maret 2024 23.33 sunting balikkan Medelam (bicara \| kontrib) Pengecualian blokir IP, Peninjau, Pengembali revisi 293.388 suntingan kTidak ada ringkasan suntingan
(13 revisi perantara oleh 9 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 16: \|predecessor = [[Lukman Wiriadinata]] \|successor = [[Lukman Wiriadinata]] \|president2 = \|primeminister2 = \|term_start2 = \|term_end2 = \|predecessor2 = \|successor2 = \|birth_date = {{Birth date\|1912\|07\|7\|}} \|birth_place = [[Yogyakarta]], [[Hindia Belanda]] \|death_date = \|death_place = Indonesia Baris 44: }} '''[[Meester in de rechten\|Mr.]] Djody Gondokusumo''' (dahulu Raden Mas Djody Soerjomataram)<ref>{{Cite book\|date=1944\|url=https://books.google.co.id/books?id=dM8LAAAAIAAJ&pg=PA341&lpg=PA341&dq=Sarwono+Prawirohardjo+AMS&source=bl&ots=xJcFU0reut&sig=ACfU3U1qeCQCE34-4jXrQsv_4H4eV35Kmg&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjHmfLGyLjzAhXhILcAHWz2A6s4ChDoAXoECCEQAw#v=onepage&q=Djody&f=false\|title=Orang Indonesia jang terkemoeka di Djawa\|publisher=Gunseikanbu\|language=id}}</ref> adalah seorang mantan [[Menteri Kehakiman Indonesia]] pada [[Kabinet Ali Sastroamidjojo I]] antara 30 Juli 1953 sampai 11 Agustus 1955. Djody juga merupakan ~~ketua~~Ketua Umum [[Partai Rakyat Nasional (Indonesia)\|Partai Rakyat Nasional]].<ref>https://nasional.kompas.com/read/2015/01/28/14000051/Korupsi.dari.Kerajaan.Nusantara.hingga.Reformasi?amp=1&page=2</ref> ==~~Kasus~~Riwayat Hidup ~~Hukum~~== Ia pernah memiliki rumah di kawasan [[Kotabaru, Gondokusuman, Yogyakarta\|Kotabaru, Yogyakarta]] yang sekarang menjadi gedung [[Bank OCBC NISP\|Bank NISP]] dan [[Richeese Factory]].<ref>{{Cite web\|title=Rumah Mr. Djody Gondokusumo - Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya\|url=http://cagarbudaya.kemdikbud.go.id/cagarbudaya/detail/PO2016042700141/rumah-mr-djody-gondokusumo\|website=cagarbudaya.kemdikbud.go.id\|access-date=2021-10-19\|archive-date=2022-05-23\|archive-url=https://web.archive.org/web/20220523033826/http://cagarbudaya.kemdikbud.go.id/cagarbudaya/detail/PO2016042700141/rumah-mr-djody-gondokusumo\|dead-url=yes}}</ref><ref>{{Cite web\|title=Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta\|url=https://pariwisata.jogjakota.go.id/detail/index/596\|website=pariwisata.jogjakota.go.id\|access-date=2021-10-19}}</ref> Mr. Djody Gondokusumo dihukum gara-gara turut melakukan perbuatan ‘sebagai pegawai negeri menerima hadiah sedangkan ia patut menduga bahwa hadiah itu berhubungan dengan kekuasaan kaena jabatannya’. Putusan itu dijatuhkan majelis hakim yang terdiri dari (i) Mr. R. Satochid Kartanegara, (ii) M. R.Soerjotjokro, dan (iii) Mr. Soetan Abdoel Hakim, pada 23 Desember 1955.▼ ===Kasus Hukum<ref>{{Cite web\|date=2017-03-25\|title=Korupsi\|url=https://historia.id/politik/articles/korupsi-vg1mX\|website=Historia - Majalah Sejarah Populer Pertama di Indonesia\|language=id-ID\|access-date=2021-10-21}}</ref>=== Mr. Djody, Menteri Kehakiman periode 30 Juli 1953 – 11 Agustus 1955 kesandung perkara hadiah dari seorang pengusaha asal Hong Kong, Bong Kim Tjhong. Bong mengadakan kunjungan singkat ke Indonesia. Oleh karena masa waktunya habis, Bong ingin memperpanjang visanya. Pada waktu perpanjangan yang kedua, Menteri Djody membuat catatan bahwa ini perpanjangan ‘betul-betul yang terakhir’. Masa perpanjangan sebulan. ▲Mr. Djody Gondokusumo dihukum gara-gara turut melakukan perbuatan ‘sebagai pegawai negeri menerima hadiah sedangkan ia patut menduga bahwa hadiah itu berhubungan dengan kekuasaan kaena jabatannya’. Putusan itu dijatuhkan majelis hakim yang terdiri dari (i) Mr. R. [[Satochid Kartanegara]], (ii) M. R.Soerjotjokro, dan (iii) Mr. Soetan Abdoel Hakim, pada 23 Desember 1955. ~~Tetapi~~Hal ~~ternyata~~ini disebabkan karena dirinya tersandung perkara hadiah dari seorang pengusaha asal [[Hong Kong Britania\|Hong Kong]], Bong Kim Tjhong. Bong mengadakan kunjungan singkat ke Indonesia. Karena [[Visa\|masa waktunya]] habis, Bong ingin memperpanjang visanya. Pada waktu perpanjangan yang kedua, Menteri Djody membuat catatan bahwa ini perpanjangan ‘betul-betul yang ~~terakhir’tidak~~terakhir’. Masa perpanjangan sebulan. Akan tetapi catatan ‘betul-betul yang terakhir’ tidak dipenuhi Menteri Djody. Ia memberi lampu hijau ketika Bong memperpanjang visa kunjungan yang ketiga selama dua bulan. Menteri Djody menyetujui usul perpanjangan yang disampaikan orang kepercayaannya, Soebagio. Keputusan memperpanjang masa berlaku visa itu sudah diperingatkan Supadi, Kepala II [[Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia\|Jawatan Imigrasi Pusat]]. [[Imigrasi Tanjung Priok]] akhirnya menangkap Bong karena visanya sudah lewat waktu. Berdasarkan penelusuran aparat penegak hukum saat itu terungkap ternyata urusan visa itu bisa berjalan mulus lantaran suap sebesar Rp 20.000,00. Jaksa Agung Muda [[Abdul Mutalib Moro Gelar Soetan Chalipah\|Abdul Muthalib Moro]] selaku penuntut menduga duit pemberian dari orang-orang yang mengurus visa akan dipakai untuk membiayai [[Partai Rakyat Nasional (Indonesia)\|Partai Rakyat Nasional (PRN)]] yang diketuai Mr. Djody. Pembantu sang Menteri juga berasal dari pengurus PRN. Soebagio, pria yang bertindak menerima uang dari utusan Bong, adalah sekretaris pribadi dan tinggal di kamar belakang paviliun rumah terdakwa.▼ Imigrasi Tanjungpriok akhirnya menangkap Bong karena visanya sudah lewat waktu. Berdasarkan penelusuran aparat penegak hukum saat itu terungkap ternyata urusan visa itu bisa berjalan mulus lantaran fulus sebesar Rp20 ribu. ▲Jaksa Agung Muda Abdul Muthalib Moro selaku penuntut menduga duit pemberian dari orang-orang yang mengurus visa akan dipakai untuk membiayai Partai Rakyat Nasional (PRN) yang diketuai Mr. Djody. Pembantu sang Menteri juga berasal dari pengurus PRN. Soebagio, pria yang bertindak menerima uang dari utusan Bong, adalah sekretaris pribadi dan tinggal di kamar belakang paviliun rumah terdakwa. Di persidangan, Mr. Djody mencoba menyangkal keterlibatannya. Ia berdalih sebagai menteri, tidak bisa dijerat dengan kualifikasi pegawai negeri sebagaimana diatur dalam pasal 418 dan 419 KUHP. Baris 65 ⟶ 64: Djody Gondokusumo didakwa dua tuduhan. Primair, memberi visa permanen Bong Kim Tjhong tanpa perduli keberatan diajukan Kepala Kepolisian Negara dalam suratnya tertanggal 16/12/1954 No.E3518/2146-54. Subsidair, menerima hadiah sebesar Rp.40.000 yang dianggap sebagai pelicin agar visa tersebut lulus. Perbuatan ini dapat dihukum menurut, Pasal 419 subsidair 418 KUHP. Tanggal 2 Januari 1956, Hakim Ketua Mr. Satochid Kartanegara memvonis satu tahun penjara potong masa tahanan, atas tuduhan subsidair, pihak Pembela mengajukan grasi. Tanggal 19 Juli 1956, Presiden meluluskan grasi dengan mengurangi masa tahanan jadi enam bulan. Sebelum vonis MA jatuh, terpidana sudah menjalani penahanan lima bulan, maka harus menjalani penahanan selama satu bulan. Sehari kemudian, Mr. Djody Gondokusumo menjalani hukuman di penjara Cipinang.<ref>[[Roeslan Saleh]]. Keputusan-Keputusan tentang Perkara Pidana. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1958.</ref> <ref>R.M. Panggabean. Budaya Hukum Hakim di Bawah Pemerintahan Demokrasi dan Otoriter (Studi tentang Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI 1950-1965). Jakarta: Pusat Studi Hukum Ekonoi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.</ref>▼ ===Referensi===▼ ~~<ref>Mr. Roeslan Saleh. Keputusan-Keputusan tentang Perkara Pidana. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1958.</ref>~~ {{reflist}}{{Menteri Hukum dan HAM Indonesia}} ▲<ref>R.M. Panggabean. Budaya Hukum Hakim di Bawah Pemerintahan Demokrasi dan Otoriter (Studi tentang Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI 1950-1965). Jakarta: Pusat Studi Hukum Ekonoi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.</ref> [[Kategori:Tokoh Jawa]] ▲===Referensi=== [[Kategori:Tokoh Yogyakarta]] [[Kategori:Tokoh dari Kota Yogyakarta]] [[Kategori:Politikus Indonesia]] [[Kategori:Menteri Indonesia]] [[Kategori:Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia]] [[Kategori:Menteri Kehakiman Republik Indonesia]] [[Kategori:Politikus Partai Nasional Indonesia]] [[Kategori:Politikus Partai Rakyat Nasional]] [[Kategori:Koruptor Indonesia]]