Wahiduddin Adams: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
 
(28 revisi perantara oleh 17 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{Infobox officeholder
|honorific-prefix = Yang<!-- MuliaHanya gelar kehormatan/kenegaraan (non-akademis) -->
|name = Wahiduddin Adams{{PAGENAME}}
|image = Berkas:Wahidudin Adams.jpg
|office = [[Daftar hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia|Hakim Konstitusi Republik Indonesia]]
|term_start = 21 Maret 2014
|term_end = 18 Januari 2024
|president = [[Susilo Bambang Yudhoyono]]<br/>[[Joko Widodo]]
|predecessor = [[Akil Mochtar]]
|successor = [[Arsul Sani]]
|birth_date = {{birth date and age|df=yes|1954|1|17}}
|birth_place = [[Palembang]], [[Sumatera Selatan]], [[Indonesia]]
|nationality = <!-- Hanya untuk warga negara asing -->
|citizenship = Indonesia
|nationality = Indonesia
|alma_mater = [[UIN Syarif Hidayatullah]]
|occupation = Hakim
|profession = Birokrat
}}
 
<small>[[Doktor|Dr.</small>]] [[Haji (gelar)|H.]] '''Wahiduddin Adams''', <small>[[Sarjana Hukum|S.H.]], [[:en:Master of Arts|M.A.</small>]] ({{lahirmati||17|1|1954||||}}) adalah seorang birokrat dan hakim Indonesia. Ia menjabat sebagai [[Daftar hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia|Hakim Konstitusi Republik Indonesia]] mulai 21 Maret 2014 hingga 18 Januari 2024. Sebelum berkarirberkarier sebagai hakim, Adams adalah seorang birokrat di [[Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia|Kementerian Hukum dan HAM]], menjabat sebagai [[Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan|Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan]] dari 2010 hingga 2014.
 
== Kehidupan awal ==
Adams besar di sebuah desa kecil yang bernama [[Pulau Gemantung, Tanjung Lubuk, Ogan Komering Ilir|Pulau Gemantung]] dan bersekolah di desa [[Sakatiga, Indralaya, Ogan Ilir|Sakatiga]], [[Indralaya, Ogan Ilir|Kecamatan Indralaya]], [[Kabupaten Ogan Ilir]], Sumatera Selatan. Ia menempuh pendidikan di [[madrasah tsanawiyah]] dan [[madrasah aliyah]] setempat sebelum masuk ke [[IAIN Syarif Hidayatullah]] di [[Jakarta]], di mana ia meraih gelar Sarjana Peradilan Islam pada tahun 1979.{{sfn|Profil MK}}
 
Ia melanjutkan pendidikannya juga di IAIN Syarif Hidayatullah, di mana ia mendapatkan gelar Magister Hukum Islam (1991) dan Doktor Hukum Islam (2002). Pada tahun 1987, Adams menempuh pendidikan posdoktoral dalam bidang [[ilmu perundang-undangan]] di [[Universitas Leiden]].{{sfn|Profil MK}} Selepas menyandang gelar doktornya, ia mengajar sebagai dosen tamu pada mata kuliah ilmu perundang-undangan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah<ref>[https://staff.uinjkt.ac.id/profile.php?staff=32ca15d0-45c7-5cdb-ccb3-86d61c7d8603 Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A. - Direktori Staff UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. ''staff.uinjkt.ac.id.'' Diakses 2 Juni 2020</ref> dan Fakultas Hukum [[Universitas Muhammadiyah Jakarta]].{{sfn|Profil MK}}
 
Adams mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari [[Universitas Muhammadiyah Jakarta]] pada tahun 2005, tiga tahun selepas ia menyelesaikan program doktoralnya.{{sfn|Profil MK}}{{sfn|Hendrianto|p=219}}
 
== KarirKarier birokrasi ==
Adams memulai karirnyakariernya sebagai pegawai di [[Badan Pembinaan Hukum Nasional]], di mana ia berkarirberkarier selama delapan tahun (1981-89). Ia kemudian menjadi perancang peraturan perundang-undangan pada Direktorat Jenderal dan Perundang-Undangan (1990-95) dan kepala biro di Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman (1995-2001). Selama satu tahun (2001-02), ia bertugas sebagai koordinator administrasi di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Provinsi [[Sulawesi Tenggara]] di [[Kendari]].{{sfn|Profil MK}}
 
Adams dua kali menjabat posisi direktur pada lingkungan [[Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan]], yaitu sebagai Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan (2004) dan Direktur Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah (2004-10). Pada tahun 2010, di bawah Menteri Dalam Negeri [[Gamawan Fauzi]], ia menjadi Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, jabatan yang ia emban sampai terpilihnya ia ke MK.{{sfn|Profil MK}}
 
Pada saat menjabat Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Adams terlibat dalam penyusunan beberapa Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh pemerintah, seperti [[Undang-Undang Peradilan Agama|RUU Peradilan Agama]], [[Undang-Undang Zakat|RUU Zakat]], [[Undang-Undang Wakaf|RUU Wakaf]], dan [[Undang-Undang Perbankan Syariah|RUU Perbankan Syariah]]. Ia juga terlibat dalam menyusun rancangan awal revisi [[Kitab Undang-Undang Hukum Pidana]] dan [[Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana]].<ref name=Viva>{{Cite news|title=Mengenal Lebih Dekat Calon Hakim MK Wahiduddin Adams|url=https://www.viva.co.id/arsip/485839-mengenal-lebih-dekat-calon-hakim-mk-wahiduddin-adams|last=Priatmojo|first=Dedy|date=4 Maret 2014|work=[[VIVA.co.id]]|access-date=2 Juni 2020}}</ref>
 
== Hakim Konstitusi ==
=== Periode pertama (2014-19) ===
Adams mengikuti seleksi terbuka untuk posisi [[Hakim Konstitusi]] yang diadakan oleh [[Dewan Perwakilan Rakyat]] pada tahun 2013. Ia berhasil masuk ke dalam empat nama yang diajukan oleh tim pakar ke [[Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Komisi III DPR]] yang membidangi hukum, bersama [[Aswanto]], [[Ni’matul Huda]], dan [[Atip Latipulhayat]].
 
Dalam sidang pleno Komisi III DPR pada 6 Maret 2014, Adams berhasil terpilih menjadi Hakim Konstitusi setelah meraih 46 suara, mengungguli Aswanto yang juga terpilih dengan 23 suara. Keduanya menggantikan kursi hakim yang ditinggalkan oleh Akil Mochtar dan [[Harjono]].<ref name="HO1">{{Cite news|title=Wahiduddin dan Aswanto Terpilih Sebagai Hakim Konstitusi|url=https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5317deff535fc/wahiduddin-dan-aswanto-terpilih-sebagai-hakim-konstitusi/|last=Hidayat|first=Rofiq|date=6 Maret 2014|work=hukumonline.com|access-date=2 Juni 2020}}</ref> Adams dilantik oleh Presiden [[Susilo Bambang Yudhoyono]] pada 21 Maret 2014 di [[Istana Negara]].<ref>{{Cite news|title=Presiden SBY Lantik Dua Hakim MK Baru|url=https://www.youtube.com/watch?v=tEmHRN5OmZc|last=|date=21 Maret 2014|work=[[BeritaSatu]] TV|access-date=2 Juni 2020}}</ref>
 
Terpilihnya Adams ke MK dikritik oleh beberapa kalangan dari lembaga swadaya masyarakat di bidang hukum, seperti peneliti ''Índonesia Legal Roundtable''dan Erwinkoalisi Natosmalmasyarakat Oemarsipil yang menilai bahwa kompetensi dan integritasnya "cacat".<ref name="HO1"/>
 
=== Periode kedua (2019-24) ===
Bersama Aswanto, Adams kembali terpilih ke MK melalui sidang pleno Komisi III DPR pada 12 Maret 2019.<ref>{{Cite news|title=Kembali Terpilih, Ini Hakim Konstitusi Aswanto dan Wahiddudin|url=https://news.detik.com/berita/d-4464396/kembali-terpilih-ini-hakim-konstitusi-aswanto-dan-wahiddudin|last=Saputra|first=Andi|date=12 Maret 2019|work=[[Detik.com|detikcom]]|access-date=2 Juni 2020}}</ref> Anggota Komisi III [[Muhammad Nasir Djamil]] menilai bahwa terpilihnya kembali Adams ke MK adalah karena faktor "reputasinya tidak begitu jelek, kinerja selama jadi hakim Mahkamah Konstitusi tidak buruk, [dan] tidak ada catatan yang membuat masyarakat tidak respek"."<ref>{{Cite news|title=Jadi Hakim MK, Aswanto Dan Wahiduddin Adams Dinilai Tak Punya Reputasi Buruk|url=https://www.merdeka.com/politik/jadi-hakim-mk-aswanto-dan-wahiduddin-adams-dinilai-tak-punya-reputasi-buruk.html|last=Mashabi|first=Sania|date=12 Maret 2019|work=[[Merdeka.com]]|access-date=2 Juni 2020|editor-last=Harahap|editor-first=Lia|language=id}}</ref> Ia dilantik oleh Presiden [[Joko Widodo]] di Istana Negara pada 21 Maret 2019.<ref>{{Cite news|title=Hakim MK Aswanto dan Wahiduddin Baca Sumpah di Hadapan Jokowi|url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190321170427-20-379504/hakim-mk-aswanto-dan-wahiduddin-baca-sumpah-di-hadapan-jokowi|last=|date=21 Maret 2019|work=[[CNN Indonesia]]|access-date=2 Juni 2020}}</ref>
 
== Pandangan hukum ==
Baris 43 ⟶ 48:
 
=== ''In re 284, 285, & 292 KUHP'' (2017) ===
Dalam perkara pengujian pasal kesusilaan pada [[Kitab Undang-Undang Hukum Pidana]],<ref>''[[In re 284, 285, & 292 KUHP, ex parte Aliansi Cinta Keluarga]]'', 2017</ref> Adams adalah salah satu dari empat hakim (bersama Aswanto, Anwar Usman, dan [[Arief Hidayat]]) yang berpandangan bahwa pasal 28J ayat (2) [[Undang-Undang Dasar 1945]] menegaskan jati diri konstitusional sebagai sebuah "konstitusi yang berketuhanan", sehingga permohonan untuk memperluas penafsiran pasal kesusilaan di KUHP harus diterima.<ref>{{Cite news|title=Jejak Empat Hakim MK yang Ajukan Dissenting Opinion Putusan LGBT|url=https://tirto.id/cBMa|last=Saputri|first=Maya|date=15 Desember 2017|work=[[Tirto.id]]|access-date=2 Juni 2020}}</ref> Hakim [[Saldi Isra]], [[Maria Farida Indrati]], [[I Dewa Gede Palguna]], [[Manahan Sitompul]], dan [[Suhartoyo]] membentuk mayoritas pada mahkamah yang terbagi 5-4.<ref>{{Cite news|title=MK tolak kriminalisasi LGBT dan hubungan di luar nikah|url=https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42348089|last=|date=14 Desember 2017|work=[[BBC Indonesia]]|access-date=2 Juni 2020}}</ref>
 
== Kehidupan pribadi ==
Dari pernikahannya dengan Titin Asiah, Adams dikaruniai empat orang anak.{{sfn|Profil MK}}
 
Adams melaporkan kekayaan sebesar Rp12,201 miliar pada [[Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara]] (LHKPN) tahun 2019.<ref>[https://mkri.id/index.php?page=download.LHKPNBerkas&id=696 PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2020/Periodik - 2019) - Wahiduddin Adams]. ''mkri.id''. [[Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia]]. Diakses 2 Juni 2020.</ref>
 
Di luar birokrasi pemerintahan, Adams aktif di [[Komite Nasional Pemuda Indonesia]] sebagai Ketua Dewan Pengurus Pusat periode 1981-84. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Lembaga Wakaf dan Pertanahan Pengurus Besar [[Nahdlatul Ulama]] periode 2004-2009 dan Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan [[Majelis Ulama Indonesia]] tahun 2004-2009.<ref name=Viva />
 
== Rujukan ==
Baris 49 ⟶ 61:
 
=== Sumber ===
*{{Cite web|url=https://mkri.id/index.php?page=web.ProfilHakim&id=671|title=Profil Hakim Wahiduddin Adams|access-date=2 Juni 20122020|website=mkri.id|publisher=[[Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia]]|ref={{sfnRef|Profil MK}}}}
*{{Cite book|title=Law and Politics of Constitutional Courts: Indonesia and the Search for Judicial Heroes|last=Hendrianto|first=Stefanus|date=2018-04-06|publisher=Routledge|isbn=978-1138296428|pages=312|url-status=live|url=https://www.amazon.com/Law-Politics-Constitutional-Courts-Constitutionalism/dp/1138296422|ref={{sfnRef|Hendrianto}}}}
 
{{Hakim MK}}
 
[[Kategori:Tokoh hukum Indonesia]]
[[Kategori:Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia]]
[[Kategori:Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]]
[[Kategori:Alumni Universitas Muhammadiyah Jakarta]]
[[Kategori:Tokoh dari Palembang]]
[[Kategori:Tokoh KNPI]]
[[Kategori:Tokoh Nahdlatul Ulama]]