Wahiduddin Adams: Perbedaan antara revisi

|honorific-prefix = Yang<!-- MuliaHanya gelar kehormatan/kenegaraan (non-akademis) -->

|name = Wahiduddin Adams{{PAGENAME}}

|office = [[Daftar hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia|Hakim Konstitusi Republik Indonesia]]

|term_start = 21 Maret 2014

|president = [[Susilo Bambang Yudhoyono]]<br/>[[Joko Widodo]]

<small>[[Doktor|Dr.</small>]] [[Haji (gelar)|H.]] '''Wahiduddin Adams''', <small>[[Sarjana Hukum|S.H.]], [[:en:Master of Arts|M.A.</small>]] ({{lahirmati||17|1|1954||||}}) adalah seorang birokrat dan hakim Indonesia. Ia menjabat sebagai [[Daftar hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia|Hakim Konstitusi Republik Indonesia]] mulai 21 Maret 2014 hingga 18 Januari 2024. Sebelum berkarirberkarier sebagai hakim, Adams adalah seorang birokrat di [[Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia|Kementerian Hukum dan HAM]], menjabat sebagai [[Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan|Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan]] dari 2010 hingga 2014.

Adams besar di sebuah desa kecil yang bernama [[Pulau Gemantung, Tanjung Lubuk, Ogan Komering Ilir|Pulau Gemantung]] dan bersekolah di desa [[Sakatiga, Indralaya, Ogan Ilir|Sakatiga]], [[Indralaya, Ogan Ilir|Kecamatan Indralaya]], [[Kabupaten Ogan Ilir]], Sumatera Selatan. Ia menempuh pendidikan di [[madrasah tsanawiyah]] dan [[madrasah aliyah]] setempat sebelum masuk ke [[IAIN Syarif Hidayatullah]] di [[Jakarta]], di mana ia meraih gelar Sarjana Peradilan Islam pada tahun 1979.{{sfn|Profil MK}}

== KarirKarier birokrasi ==

Adams memulai karirnyakariernya sebagai pegawai di [[Badan Pembinaan Hukum Nasional]], di mana ia berkarirberkarier selama delapan tahun (1981-89). Ia kemudian menjadi perancang peraturan perundang-undangan pada Direktorat Jenderal dan Perundang-Undangan (1990-95) dan kepala biro di Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman (1995-2001). Selama satu tahun (2001-02), ia bertugas sebagai koordinator administrasi di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Provinsi [[Sulawesi Tenggara]] di [[Kendari]].{{sfn|Profil MK}}

Pada saat menjabat Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Adams terlibat dalam penyusunan beberapa Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh pemerintah, seperti [[Undang-Undang Peradilan Agama|RUU Peradilan Agama]], [[Undang-Undang Zakat|RUU Zakat]], [[Undang-Undang Wakaf|RUU Wakaf]], dan [[Undang-Undang Perbankan Syariah|RUU Perbankan Syariah]]. Ia juga terlibat dalam menyusun rancangan awal revisi [[Kitab Undang-Undang Hukum Pidana]] dan [[Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana]].<ref name=Viva>{{Cite news|title=Mengenal Lebih Dekat Calon Hakim MK Wahiduddin Adams|url=https://www.viva.co.id/arsip/485839-mengenal-lebih-dekat-calon-hakim-mk-wahiduddin-adams|last=Priatmojo|first=Dedy|date=4 Maret 2014|work=[[VivaVIVA.co.id]]|access-date=2 Juni 2020}}</ref>

Adams mengikuti seleksi terbuka untuk posisi [[Hakim Konstitusi]] yang diadakan oleh [[Dewan Perwakilan Rakyat]] pada tahun 2013. Ia berhasil masuk ke dalam empat nama yang diajukan oleh tim pakar ke [[Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Komisi III DPR]] yang membidangi hukum, bersama [[Aswanto]], [[Ni’matul Huda]], dan [[Atip Latipulhayat]].

Bersama Aswanto, Adams kembali terpilih ke MK melalui sidang pleno Komisi III DPR pada 12 Maret 2019.<ref>{{Cite news|title=Kembali Terpilih, Ini Hakim Konstitusi Aswanto dan Wahiddudin|url=https://news.detik.com/berita/d-4464396/kembali-terpilih-ini-hakim-konstitusi-aswanto-dan-wahiddudin|last=Saputra|first=Andi|date=12 Maret 2019|work=[[Detik.com|detikcom]]|access-date=2 Juni 2020}}</ref> Anggota Komisi III [[Muhammad Nasir Djamil]] menilai bahwa terpilihnya kembali Adams ke MK adalah karena faktor "reputasinya tidak begitu jelek, kinerja selama jadi hakim Mahkamah Konstitusi tidak buruk, [dan] tidak ada catatan yang membuat masyarakat tidak respek"."<ref>{{Cite news|title=Jadi Hakim MK, Aswanto Dan Wahiduddin Adams Dinilai Tak Punya Reputasi Buruk|url=https://www.merdeka.com/politik/jadi-hakim-mk-aswanto-dan-wahiduddin-adams-dinilai-tak-punya-reputasi-buruk.html|last=Mashabi|first=Sania|date=12 Maret 2019|work=[[Merdeka.com]]|access-date=2 Juni 2020|editor-last=Harahap|editor-first=Lia|language=id}}</ref> Ia dilantik oleh Presiden [[Joko Widodo]] di Istana Negara pada 21 Maret 2019.<ref>{{Cite news|title=Hakim MK Aswanto dan Wahiduddin Baca Sumpah di Hadapan Jokowi|url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190321170427-20-379504/hakim-mk-aswanto-dan-wahiduddin-baca-sumpah-di-hadapan-jokowi|last=|date=21 Maret 2019|work=[[CNN Indonesia]]|access-date=2 Juni 2020}}</ref>

Dalam perkara pengujian pasal kesusilaan pada [[Kitab Undang-Undang Hukum Pidana]],<ref>''[[In re 284, 285, & 292 KUHP, ex parte Aliansi Cinta Keluarga]]'', 2017</ref> Adams adalah salah satu dari empat hakim (bersama Aswanto, Anwar Usman, dan [[Arief Hidayat]]) yang berpandangan bahwa pasal 28J ayat (2) [[Undang-Undang Dasar 1945]] menegaskan jati diri konstitusional sebagai sebuah "konstitusi yang berketuhanan", sehingga permohonan untuk memperluas penafsiran pasal kesusilaan di KUHP harus diterima.<ref>{{Cite news|title=Jejak Empat Hakim MK yang Ajukan Dissenting Opinion Putusan LGBT|url=https://tirto.id/cBMa|last=Saputri|first=Maya|date=15 Desember 2017|work=[[Tirto.id]]|access-date=2 Juni 2020}}</ref> Hakim [[Saldi Isra]], [[Maria Farida Indrati]], [[I Dewa Gede Palguna]], [[Manahan Sitompul]], dan [[Suhartoyo]] membentuk mayoritas pada mahkamah yang terbagi 5-4.<ref>{{Cite news|title=MK tolak kriminalisasi LGBT dan hubungan di luar nikah|url=https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42348089|last=|date=14 Desember 2017|work=[[BBC Indonesia]]|access-date=2 Juni 2020}}</ref>