Ade Komarudin: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
| (66 revisi perantara oleh 39 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{BLP sources|date=November 2017}}
{{Infobox Officeholder
| honorific-prefix =
| honorific-suffix
| name = Ade Komarudin
| image = Official Portrait of Ade
| imagesize =
| caption = Potret resmi, 2016
|
|
|
|
|
|
|
|
| office1 = Anggota [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia]]
| term_start1 = 1 Oktober 1997
|
| constituency1 = [[Jawa Barat (daerah pemilihan)|Jawa Barat]]<br>{{small|(1997–2004)}}<br>[[Jawa Barat VI (daerah pemilihan)|Jawa Barat VI]]<br>{{small|(2004–2009)}}<br>[[Jawa Barat VII (daerah pemilihan)|Jawa Barat VII]]<br>{{small|(2009–2019)}}
|death_place = ▼
|
|
|
|
|
|
|
|
| alma_mater = [[Institut Agama Islam Negeri Syarief Hidayatullah]]<br>[[Universitas Padjadjaran]]
|religion = [[Islam]]▼
|
|
|
| footnotes =
}}
Pada tahun 2010, Ade Komarudin melakukan langkah besarnya dalam kariernya dengan maju turut serta dalam bursa pemilihan ketua umum [[Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia]] atau [[SOKSI]]. Kendati saat itu Ade Komarudin mencalonkan dirinya dalam pemilihan tanpa didampingi adanya tim sukses, namun dirinya telah mendapat banyak dukungan kuat dari sejumlah pengurus SOKSI di daerah. Selain mendapat dukungan dari beberapa tokoh didaerah, Ade Komarudin juga memperoleh dukungan dari sejumlah tokoh Partai Golkar, seperti [[Akbar Tanjung]]. Setelah melalui proses pemilihan yang panjang, Ade Komarudin berhasil keluar sebagai pemenang.
Ade Komarudin selanjutnya memimpin
Ade Komarudin kembali terpilih sebagai Ketua Umum Depinas SOKSI secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (munas) SOKSI di [[Kota Cilegon|Cilegon, Banten]] pada tanggal 22 Mei 2015. Pada periode kedua ini, Ade Komarudin dibantu oleh 8 wakil ketua umum. Sekretaris Jenderal dijabat oleh [[Firman Subagyo]] dan bendahara umum dijabat oleh Markus Nari. Kepengurusan ini juga dilengkapi 18 bidang. Pada tanggal 8 Agustus 2015, kepengurusan Depinas SOKSI periode 2015–2020 resmi dilantik. Pelantikan tersebut juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.
== Latar belakang dan keluarga ==
Ade Komarudin lahir di Purwakarta, Jawa Barat pada 20 Mei 1965 dari pasangan Thoha Mukhtar dan Nurhayati. Kedua orang tuanya merupakan petani di sebuah desa kecil di Purwakarta. Ia menikah dengan Netty Marliza, SH. Dari pernikahan tersebut mereka dikarunai dua anak perempuan yaitu [[Puteri Anetta Komarudin]] (lahir 21 Agustus 1993) dan Benazir Maharani Komarudin Puteri (lahir 21 Mei 1996) serta satu anak laki-laki yaitu Khalfani Mangkubuwana Komarudin Putera (lahir 7 Juli 2004). Puteri menyelesaikan pendidikan di [[Universitas Melbourne]] dan lulus tahun 2015.{{citation needed|date=Oktober 2020}} Puteri menjadi anggota DPR-RI dari daerah pemilihan Jawa Barat VII sejak 2019.<ref name="Hadyan">{{cite news |last1=Hadyan |first1=Rezha |title=Perempuan di Dunia Politik: Puteri Komarudin Sempat Singgah di OJK Sebelum Duduk di Senayan |url=https://lifestyle.bisnis.com/read/20200422/219/1231109/perempuan-di-dunia-politik-puteri-komarudin-sempat-singgah-di-ojk-sebelum-duduk-di-senayan |accessdate=28 October 2020 |work=Bisnis.com |date=22 April 2020 |language=id}}</ref>
== Pendidikan ==
# SD Negeri Cempaka III, Purwakarta (1975)
# SMP Negeri Cempaka, Purwakarta (1981)
# SMA Negeri II Purwakarta (1984)
# S-1 [[Institut Agama Islam Negeri Syarief Hidayatullah]], Jakarta (1990)
# S-2 [[Universitas Indonesia]] Jurusan Ilmu Politik (1993–tidak tamat)
# S-2 [[Universitas Padjadjaran]] Fakultas Hukum (2007)
# S-3 Universitas Padjadjaran Fakultas Hukum (2012)
== Aktivitas organisasi ==
Jiwa kepemimpinan Ade Komarudin sudah terasah sejak di bangku sekolah. Ia pernah menjadi ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah atau OSIS ditingkat SMP dan SMA. Pada tahun 1988, Ade Komarudin menjadi ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Ciputat.
Kariernya berlanjut setelah pada tahun 1989 diangkat menjadi salah satu ketua di PB HMI. Setelah menyelesaikan tugas di PB HMI, pada tahun 1993, Ade Komarudin ditunjuk menjadi Wakil Sekretaris Jenderal di dua organisasi berbeda secara bersamaa yaitu Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Angkatan Muda pembaharuan Indonesia (AMPI). Pada tahun 2003, Ade Komarudin mulai masuk ke politik dengan menjadi Ketua Pokja Politik DPP Partai Golkar.
'''Ringkasan Aktivitas Organisasi:'''
# Ketua/Pratama Gerakan Pramuka SDN Campaka III, Purwakarta (1976–1977)
# Ketua Umum Osis SMPN Campaka, Purwakarta (1980–1981)
# Ketua/Pratama Gerakan Pramuka SMPN Campaka (1980–1981)
# Ketua Umum Osis SMAN II, Purwakarta (1983–1984)
# Ketua/Pradana Gerakan Pramuka SMAN II, Purwakarta (1983–1984)
# Ketua Kelompok Studi "Respondeo" Ciputat (1984–1988)
# Ketua [[Himpunan Mahasiswa Islam|HMI]] Cabang Ciputat (1988–1989)
# Ketua PB HMI (1989–1990)
# Wakil Sekjen DPP [[Komite Nasional Pemuda Indonesia|KNPI]] (1993–1998)
# Wakil Sekjen DPP AMPI (1993–1998)
# Ketua Pokja Politik DPP Partai Golkar (2003–2004)
# Ketua Bidang Cendekiawan DPP SOKSI (2005–2010)
# Ketua Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup DPP Partai Golkar (2009–2011)
# Ketua Umum Depinas SOKSI (2010–2020)
# Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten (2011–sekarang)
== Karier politik ==
Pada pemilu 1997, Ade Komarudin terpilih untuk pertama kali sebagai anggota DPR RI dari Partai Golkar. Fraksi Partai Golkar menempatkannya sebagai anggota Komisi V yang membidangi industri perdagangan, koperasi dan usaha kecil serta pembinaan BUMN, sub minyak dan gas bumi.
Pada pemilu tahun 1999, ia kembali terpilih menjadi anggota DPR RI untuk kedua kalinya. Karier politiknya semakin menanjak setelah menjadi anggota DPR RI. Pada tahun 1999, Ade Komarudin ditunjuk sebagai Wakil Sekretaris Bidang Umum Fraksi Partai Golkar. Pada tahun 2003, ia kembali diberi jabatan sebagai Wakil Sekretaris Bidang Umum Fraksi Partai Golkar. Pada tahun 2009, Ade Komarudin ditunjuk sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar mendampingi Setya Novanto yang ditunjuk sebagai Ketua Fraksi. Tahun 2014, Ade Komarudin ditunjuk menjadi Ketua Fraksi Partai Golkar.
Pada tanggal 16 Desember 2015, Setya Novanto mengundurkan diri sebagai Ketua DPR RI setelah terlibat dalam kasus permintaan saham PT Freeport Indonesia. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menunjuk Ade Komarudin sebagai Ketua DPR RI menggantikan Setya Novanto.
'''Ringkasan Karier:'''
# Anggota Komisi V Bidang Industri Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil, Pembinaan BUMN, Sub Minyak dan Gas Bumi (1997–1999)
# Anggota Komisi V Bidang Industri Perdagangan, Investasi, Pembinaan BUMN, Koperasi dan Usaha Kecil (1999–2004)
# Wakil Sekretaris Bidang Umum Fraksi Partai Golkar (1999–2003)
# Wakil Ketua Fraksi Bidang Umum Fraksi Partai Golkar (2003–2004)
# Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI Bidang Industri Perdagangan, Investasi, Pembinaan BUMN, Koperasi dan Usaha Kecil (2004–2005)
# Anggota Komisi XI DPR-RI, Bidang Keuangan/Perbankan, Perencanaan/ Pengawasan Pembangunan dan BUMN (2005–sekarang)
# Ketua Pusat Studi Hukum dan Pembangunan (2007–sekarang)
# Ketua Badan Pengembangan Kelompok Profesi Masyarakat (2007–2009)
# Ketua Badan Pengembangan Kelompok Masyarakat (2007–2009)
# Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR-RI (2009–2014)
# Ketua Fraksi Partai Golkar DPR-RI (2014–2016)
# Ketua DPR RI (2016)
== Pemikiran dan kebijakan ==
Pada tahun 2014, Ade Komarudin menerbitkan buku “Politik Hukum Integratif UMKM”. Dalam buku tersebut, Ade Komarudin menuliskan beberapa pemikirannya tentang perlindungan UMKM di Indonesia. Beberapa diantaranya adalah:
'''Politik Hukum Integratif (Perlindungan UMKM);''' Perlu sebuah arsitektur politik hukum UMKM nasional (''umbrella legislation'') yang terintegrasi dan tidak tumpang tindih agar UMKM mempunyai kesetaraan dengan pelaku usaha besar dan BUMN (''same level of playing field'').
'''Pembentukan Komisi (''Presidential Commission'') atau Dewan Nasional UMKM.;''' Untuk melindungi UMKM, selain diperlukan politik hukum integratif, juga diperlukan sebuah lembaga berupa Komisi Kepresidenan (''Presidential Commission'') ataupun Dewan Nasional UMKM.
Setelah resmi dilantik sebagai Ketua DPR RI, Ade Komarudin langsung mengeluarkan beberapa kebijakan penting. Beberapa diantaranya adalah pemotongan masa rese DPR dari 1,5 bulan menjadi 17 hari. Pemotongan masa reses anggota DPR RI bertujuan untuk mempercepat pembahasan Undang-Undang sehingga DPR RI mampu merealisasikan target prolegnas yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Selain itu, Ade Komarudin juga mengurangi kunjungan anggota DPR RI. Ade Komarudin memutuskan dari semua komisi dan alat kelengkapan dewan diputuskan hanya diperkenanan satu kali saja melakukan kunjungan kerja untuk pengawasan atau studi banding ke luar negeri, kecuali alat kelengkapan dewan yang terkait dengan parlemen internasional yakni Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP). Pemangkasan kunjungan anggota DPR ke luar negeri berhasil menghemat anggaran negara sebesar Rp.139 miliar per tahun.
== Karya tulis ==
# Buku HMI Menjawab Tantangan Zaman, Tahun 1990
# Buku Biografi Prof. Suhardiman, "Kupersembahkan Kepada Pengadilan Sejarah"
# Buku Biografi Ratjih Natawidjaya, "Anak Guru dari Sumedang"
# Artikel Tentang Politik, Sosial, Keagamaan, dan Ekonomi di beberapa media massa.
# Komik Koboy Senayan "Biografi Ade Komarudin" Tahun 2014
# Buku Politik Hukum Integratif UMKM Tahun 2014
== Rujukan ==
Baris 42 ⟶ 121:
{{S-start}}
{{s-off}}
{{Kotak_suksesi
{{End}}
{{DEFAULTSORT:Komarudin, Ade}}
[[Kategori:Alumni IAIN Syarif Hidayatullah]]
[[Kategori:
[[Kategori:
[[Kategori:Tokoh Sunda]]
[[Kategori:
[[Kategori:Tokoh dari Purwakarta]]
[[Kategori:Tokoh KNPI]]
[[Kategori:Politikus Indonesia]]
[[Kategori:Politikus Partai Golongan Karya]]
[[Kategori:Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia]]
[[Kategori:Anggota DPR RI 1997–1999]]
[[Kategori:Anggota DPR RI 1999–2004]]
[[Kategori:Anggota DPR RI 2004–2009]]
[[Kategori:Anggota DPR RI 2009–2014]]
[[Kategori:Anggota DPR RI 2014–2019]]
[[Kategori:Tokoh Himpunan Mahasiswa Islam]]
| |||