Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Kscentro (bicara | kontrib)
→‎Sejarah: Pranala
 
(4 revisi perantara oleh 3 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 10:
# Kedua belah pihak harus berusaha untuk hidup berdampingan secara damai.
 
Prinsip-prinsip ini sangat sesuai dengan prinsip-prinsip tradisional [[Kedaulatan Westfalen|Westfalen]] yang menekankan kedaulatan negara.<ref name=":6">{{Cite book|last=Murphy|first=Dawn C.|date=2022|url=https://www.worldcat.org/oclc/1249712936|title=China's rise in the Global South : the Middle East, Africa, and Beijing's alternative world order|location=Stanford, California|isbn=978-1-5036-3060-4|pages=59|oclc=1249712936}}</ref>
 
== Sejarah ==
Baris 17:
Menurut VV Paranjpe, seorang diplomat India yang memiliki pengetahuan luas tentang Tiongkok, [[Zhou Enlai]] merupakan orang pertama yang mengartikulasikan prinsip-prinsip Panchsheel di depan umum. Pada tanggal 31 Desember 1953, ketika menerima delegasi India untuk pembicaraan perdagangan Tibet, Zhou Enlai mempresentasikannya sebagai "lima prinsip yang mengatur hubungan Tiongkok dengan negara-negara asing".<ref name=":2">{{Cite web|last=Paranjpe|first=V. V.|authorlink=V. V. Paranjpe|date=2004-06-26|title=Panchsheel: The untold story|url=https://www.hindustantimes.com/india/panchsheel-the-untold-story/story-slr90x4s083wXbl8AqWIKM.html|website=Hindustan Times|language=en|archive-url=https://web.archive.org/web/20170417125620/http://www.hindustantimes.com/india/panchsheel-the-untold-story/story-slr90x4s083wXbl8AqWIKM.html|archive-date=April 17, 2017|access-date=2020-11-10|url-status=dead}}</ref> Selanjutnya, selama pernyataan bersama di Delhi pada 18 Juni 1954,<ref name=":2" /> Perdana Menteri [[Jawaharlal Nehru]] dan Perdana Menteri [[Zhou Enlai]] menekankan prinsip-prinsip ini dalam pidato yang disiarkan di Konferensi Perdana Menteri Asia di [[Kolombo]], Sri Lanka. Nehru bahkan menyatakan keyakinannya bahwa: "Jika semua negara mengakui prinsip-prinsip ini dalam hubungan timbal balik mereka, maka hampir tidak akan ada konflik dan tentu saja tidak ada perang."<ref>Nehru, "The Colombo Powers’ Peace Efforts", broadcast from Colombo 2 May 1954, ''Jawaharlal Nehru’s and Mr Sanju from Poojapura, Speeches'', vol. 3, ''March 1953–August 1957'' (New Delhi: Government of India, Ministry of Information and Broadcasting, 1958), p. 253.</ref> Ada yang berpendapat bahwa asal-usul kelima prinsip tersebut dapat ditelusuri sebagian dari lima prinsip ([[Pancasila]]) yang diproklamasikan oleh pemimpin nasionalis Indonesia, [[Soekarno]], pada Juni 1945. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi bagi lembaga-lembaga di masa depan. Indonesia mencapai kemerdekaan pada tahun 1949.<ref>Henri Grimal, ''Decolonization: The British, French, Dutch and Belgian Empires, 1919-1963'', trans. Stephan de Vos, Routledge & Kegan Paul, London, 1978, pp. 190 and 209-12.</ref>
 
Prinsip-prinsip Panchsheel diadaptasi dan digabungkan, dengan beberapa modifikasi, dalam sebuah pernyataan yang disebut '''Sepuluh Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai''' (juga dikenal sebagai '''[[Dasasila Bandung''']]).<ref>[https://bandungspirit.org/spip.php?article99 Bandung Principles - Bandung Spirit]</ref> Pernyataan ini dikeluarkan pada April 1955 dalam [[Konferensi Asia–Afrika|Konferensi Asia-Afrika]] yang bersejarah yang diadakan di Bandung, Indonesia. Konferensi ini memainkan peran penting dalam membentuk gagasan bahwa negara-negara pasca-kolonial memiliki kontribusi istimewa untuk ditawarkan kepada dunia. Lebih lanjut, "sebuah resolusi tentang hidup berdampingan secara damai, yang dipresentasikan bersama oleh India, Yugoslavia, dan Swedia, diadopsi dengan suara bulat oleh [[Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa]] pada 1957".<ref>Somnath Ghosh. [https://www.rgics.org/wp-content/uploads/From-Panchsheel-to-RCEP.pdf India's Place in the World: From Panchsheel to RCEP]. [[Rajiv Gandhi Foundation|''Rajiv Gandhi Institute for Contemporary Studies'']]. Retrieved on 10 November 2020.</ref> Lima Prinsip, sebagaimana diadopsi di Kolombo dan forum-forum lainnya, menjadi dasar bagi pembentukan [[Gerakan Non-Blok]] di [[Beograd]], [[Yugoslavia]], pada tahun 1961.<ref name="Mohan">{{Cite web|last=Mohan|first=C. Raja|date=7 March 2011|title=How to intervene|url=http://www.indianexpress.com/news/how-to-intervene/758818/|publisher=The Indian Express|access-date=25 September 2020}}</ref>
 
Tiongkok secara konsisten menyoroti hubungannya yang kuat dengan Lima Prinsip.<ref name="50anniv">{{Cite news|date=2005-04-08|title=Backgrounder: Five principles of peaceful coexistence|url=http://news.xinhuanet.com/english/2005-04/08/content_2803638.htm|publisher=[[Xinhua News Agency|Xinhuanet]]|archive-url=https://web.archive.org/web/20121102202803/http://news.xinhuanet.com/english/2005-04/08/content_2803638.htm|archive-date=November 2, 2012|access-date=2009-09-23|url-status=dead}}</ref> Pada awalnya, Tingkok mempresentasikannya sebagai Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai selama negosiasi yang diadakan di [[Delhi]] dari Desember 1953 hingga April 1954. Perundingan ini melibatkan Delegasi Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Delegasi Pemerintah India, dengan fokus pada wilayah yang disengketakan di [[Aksai Chin]] (yang diklaim oleh Tiongkok) dan wilayah yang disebut Tiongkok sebagai Tibet Selatan (yang diklaim oleh India sebagai [[Arunachal Pradesh]]). Perjanjian yang dicapai pada 28 April 1954 ini dimaksudkan untuk berlaku selama delapan tahun.<ref>The 8-year provision is in Article 6 of the Agreement.</ref> Namun, ketika perjanjian tersebut berakhir, hubungan antara kedua negara sudah mulai memburuk. Ketentuan untuk memperbarui perjanjian tidak dilakukan, yang pada akhirnya menyebabkan pecahnya [[Perang Tiongkok-India]].
Baris 24:
 
== Konteks lain ==
Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai tidak hanya terbatas pada perjanjian tertentu tetapi juga dianggap sebagai norma politik yang mendasar di Tiongkok. Hal ini ditekankan dalam laporan [[Hu Yaobang]] kepada [[Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok ke-12|Kongres Nasional ke-12 Partai Komunis Tiongkok]] pada 1982. Laporan tersebut menyatakan bahwa Tiongkok menganut kebijakan luar negeri yang independen dan menjalankan hubungannya dengan negara-negara lain dengan berpedoman pada Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai.<ref name=":4">{{Cite book|last=Huang|first=Yibing|date=2020|url=https://www.worldcat.org/oclc/1165409653|title=An ideological history of the Communist Party of China|location=Montreal, Quebec|isbn=978-1-4878-0425-1|edition=|volume=3|pages=206|others=Qian Zheng, Guoyou Wu, Xuemei Ding, Li Sun, Shelly Bryant|oclc=1165409653}}</ref> Sudut pandang Hu, seperti yang diungkapkan dalam laporan tersebut, menekankan tekad Tiongkok untuk mempertahankan kemerdekaannya dan tidak bergantung pada negara atau kelompok negara besar mana pun. Tiongkok juga tidak akan menyerah pada tekanan dari negara besar manapun. Lebih lanjut, Hu menyoroti bahwa Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai berlaku untuk hubungan Tiongkok dengan semua negara, termasuk negara-negara yang menganut sistem sosialis.<ref name=":4">{{Cite book|last=Huang|first=Yibing|date=2020|url=https://www.worldcat.org/oclc/1165409653|title=An ideological history of the Communist Party of China|location=Montreal, Quebec|isbn=978-1-4878-0425-1|edition=|volume=3|pages=207|others=Qian Zheng, Guoyou Wu, Xuemei Ding, Li Sun, Shelly Bryant|oclc=1165409653}}</ref>
 
Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai juga telah memainkan peran penting dalam membentuk [[Hubungan Pakistan dengan Tiongkok|hubungan Tiongkok-Pakistan]].<ref name=":4" /> Dalam pidatonya di parlemen Pakistan pada 1999, [[Li Peng]], Ketua Komite Tetap [[Kongres Rakyat Nasional]] Tiongkok, menekankan bahwa Tiongkok secara konsisten mengejar kebijakan luar negeri independen berdasarkan perdamaian, membangun dan membina hubungan dengan negara-negara lain di atas fondasi Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai.<ref name=":5">{{Cite book|date=2016|url=https://www.worldcat.org/oclc/939553543|title=The new great game : China and South and Central Asia in the era of reform|location=Stanford, California|publisher=[[Stanford University Press]]|isbn=978-0-8047-9764-1|pages=133|others=Thomas Fingar|oclc=939553543}}</ref> Prinsip-prinsip ini kemudian diformalkan lebih lanjut dalam Perjanjian Persahabatan, Kerja Sama, dan Hubungan Bertetangga yang Baik pada April 2005, yang ditandatangani dalam kunjungan Perdana Menteri Tiongkok Wen Jiabao ke Pakistan.<ref name=":5" />
 
Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai berfungsi sebagai norma-norma politik mendasar yang mendukung Forum Kerja Sama Tiongkok-Arab (CACF) dan Forum Kerja Sama Tiongkok-Afrika (FOCAC).<ref>{{Cite book|lastname=Murphy|first=Dawn C.|date=2022|url=https"://www.worldcat.org/oclc/1249712936|title=China's6" rise in the Global South : the Middle East, Africa, and Beijing's alternative world order|location=Stanford, California|isbn=978-1-5036-3060-4|pages=59|oclc=1249712936}}</ref>
 
Setelah [[Intervensi militer di Libya 2011|intervensi NATO di Libya]] pada 2011, Tiongkok telah meningkatkan penekanan pada advokasi untuk Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai.<ref>{{Cite book|lastname=Murphy|first=Dawn C.|date=2022|url=https"://www.worldcat.org/oclc/1249712936|title=China's6" rise in the Global South : the Middle East, Africa, and Beijing's alternative world order|location=Stanford, California|isbn=978-1-5036-3060-4|pages=60|oclc=1249712936}}</ref>
 
Perilaku pemungutan suara [[Tiongkok dan Perserikatan Bangsa-Bangsa|Tiongkok di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa]] merupakan cerminan dari komitmennya terhadap Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai.<ref name=":026">{{Cite book|last=Murphy|first=Dawn C.|date=2022|url=https://www.worldcat.org/oclc/1249712936|title=China's rise in the Global South : the Middle East, Africa, and Beijing's alternative world order|location=Stanford, California|isbn=978-1-5036-3060-4|pages=193|oclc=1249712936}}</ref> Antara tahun 1991 dan 2020, keputusan abstain dan veto Tiongkok sebagian besar terkait dengan masalah yang menyangkut integritas teritorial, terutama sanksi dan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Profesor Dawn C. Murphy, dalam analisisnya mengenai pola pemungutan suara Tiongkok di Dewan Keamanan, menyimpulkan bahwa pemungutan suara ini selaras secara langsung dengan promosi Prinsip-Prinsip Lima yang diusung Tiongkok, terutama menekankan prinsip saling menghormati wilayah dan kedaulatan, serta tidak saling mencampuri urusan internal negara lain.<ref name=":026" />
 
== Komentar dan kritik ==